<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/IMG_0042-3584297096.jpeg" alt="Bangunan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung / sumber: Instagram @rshs_bandung" width="100%">
<figcaption>Bangunan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung / sumber: Instagram @rshs_bandung</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengelolaan obat di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, menjadi pertanyaan, sebagai buntut dari kasus rudapaksa yang dilakukan dokter PAP.&nbsp; Menjawab hal itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Instalasi Farmasi rumah sakit tersebut.&nbsp; Dalam sidak tersebut, BPOM memeriksa sistem pengelolaan obat secara menyeluruh, termasuk pengadaan, penyimpanan, hingga pelaporan obat keras seperti anestesi. Obat jenis ini wajib dikelola secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan obat di RSHS Bandung sudah sesuai dengan standar keamanan dan tata kelola ketat. Ini penting demi keselamatan pasien dan integritas profesi medis,&rdquo; ujar Taruna. Pengelolaan obat di rumah sakit mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 serta Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut mengatur standar pelayanan kefarmasian dan pengawasan terhadap obat-obatan, termasuk narkotika dan psikotropika, di fasilitas pelayanan kesehatan. Khusus Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, pengawasan ini mencakup seluruh rantai pengelolaan, mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, hingga pemusnahan dan pelaporan. Semua kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, dalam Pasal 5, disebutkan bahwa pengelolaan bahan obat hanya diperbolehkan dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, yakni apotek, instalasi farmasi rumah sakit, dan puskesmas. Ketentuan ini memperjelas batasan serta lokasi yang sah dalam pengelolaan sediaan farmasi, demi menjaga sistem distribusi obat yang legal, aman, dan terkontrol. Peraturan ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan tata kelola kefarmasian yang akuntabel serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan obat. Selain melakukan pemeriksaan, Taruna juga berdiskusi langsung dengan manajemen RSHS dan jajaran farmasi. Taruna menegaskan bahwa sinergi dengan rumah sakit pendidikan dan institusi kesehatan sangat krusial untuk menjamin mutu dan keamanan obat. &ldquo;Tanpa kolaborasi, pengawasan BPOM tidak akan efektif dalam menjaga rantai suplai obat,&rdquo; ucapnya. Sebelumnya, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia dr Reza Sudjud SpAn menyatakan bahwa seharusnya obat bius diambil oleh dokter penangungjawab pasien. Sementara pada kasus dr PAP, dia adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). &ldquo;Patut dipertanyakan dari mana yang bersangkutan bisa mendapatkan obat tersebut,&rdquo; ucapnya. Seharusnya pemakaian obat bius ini cukup ketat. Misalnya saat sisa, harus dikembalikan ke instalasi farmasi di fasilitas kesehatan tersebut. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

BPOM melakukan inspeksi mendadak di RSHS Bandung untuk memastikan pengelolaan obat sesuai regulasi setelah kasus rudapaksa oleh dokter.

Buntut Kasus Rudapaksa, BPOM Lakukan Sidak untuk Pastikan Keamanan Obat di RSHS Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/38_polres-80337968.jpg" alt="ENDUS JEJAK PELAKU: Anjing pelacak diturunkan di lokasi penemuan jenazah korban rudapaksa di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Minggu (17/11). (JAWA POS RADAR BANYUWANGI)" width="100%">
<figcaption>ENDUS JEJAK PELAKU: Anjing pelacak diturunkan di lokasi penemuan jenazah korban rudapaksa di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Minggu (17/11). (JAWA POS RADAR BANYUWANGI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengutuk keras kasus kekerasan yang menimpa bocah berusia 7 tahun, DC. Dia tewas diduga karena mengalami rudapaksa di Kalibaru, Banyuwangi, Jatim. Menteri PPPA pun memastikan akan mengawal proses hukum demi keadilan bagi korban dan keluarga. Dia pun berkomitmen mendampingi keluarga korban untuk pemulihan. &rdquo;Kondisi orang tua mengalami trauma atas kejadian yang menimpa anak mereka,&rdquo; ujarnya ditemui seusai kampanye perlindungan perempuan dalam pilkada di Jakarta kemarin (17/11). Kemen PPPA telah bekerja sama dengan UPTD PPA Jawa Timur dan P2TP2A Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan bahwa keluarga telah mendapatkan pendampingan awal, khususnya pada proses otopsi jenazah. &rdquo;Dari awal kejadian kita sudah ada pendampingan di sana, ada psikolog. Sementara untuk layanan lanjutan akan dikoordinasikan kemudian dengan mempertimbangkan kesiapan keluarga,&rdquo; tuturnya. Pihaknya juga mendorong percepatan penyelesaian kasus itu melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pihak kepolisian diminta untuk segera mengungkap kebenaran atas peristiwa keji tersebut. Hal itu juga menjadi bentuk keadilan bagi korban serta keluarga. Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu menegaskan bahwa kasus tersebut turut jadi pengingat pentingnya penguatan perlindungan anak. Akomodasi Permintaan Keluarga Sementara itu, memasuki hari kelima, pelaku kekerasan seksual yang menewaskan DC di Kalibaru belum juga terkuak. Aparat kepolisian masih terus bekerja keras mengungkap pelaku. Untuk membantu kelancaran pengungkapan, Polresta Banyuwangi menerjunkan K9 alias anjing pelacak sejak Sabtu (16/11). Begitu diturunkan dari mobil, anjing pelacak mengendus jejak pelaku di kebun sengon. Anjing pelacak yang diterjunkan di kebun sengon terlihat mengelilingi sekitar tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah anggota mengikuti arah anjing itu bergerak. Pengerahan K9 dipimpin Kasat Samapta Polresta Banyuwangi AKP Basori Alwi didampingi Kapolsek Kalibaru Iptu Yaman Adinata. &rdquo;Kita coba akomodasi permintaan keluarga korban untuk mendatangkan tim K9 ke TKP. Apakah masih memungkinkan dua hari setelah peristiwa itu karena satu hari turun hujan di sekitar TKP,&rdquo; kata Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra seperti dilansir Jawa Pos Radar Banyuwangi. Rama menyebutkan, hasil penyelidikan oleh tim olah TKP dan Inafis sebenarnya sudah cukup. Selama ini, tim bekerja lewat metode scientific investigation. &rdquo;Secara scientific investigation seluruh hasil olah TKP barang bukti sudah kita bawa ke labfor,&rdquo; tambahnya. Kabar Hoaks Berseliwearn Sementara itu, selama polisi melakukan penyelidikan, muncul sejumlah rumor terkait kasus tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan, pelaku rudapaksa adalah tetangga korban. Kabar tersebut tersebar di platform WhatsApp (WA). &rdquo;Soal VC (voice note) yang menyebar di WA bahwa pelaku adalah tetangga korban, sudah ada klarifikasinya. Itu hoaks. Orang yang menyebar (bernama Hasim, 56) sudah membuat klarifikasi,&rdquo; ungkap Kepala Desa (Kades) Kalibaru Manis Adrian Bayu Donata. (mia/rio/aif/c19/dio)

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengutuk keras kasus kekerasan yang menimpa bocah berusia 7 tahun, DC. Polresta Banyuwangi turunkan K9.

Menteri PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Rudapaksa Bocah 7 Tahun, Polresta Banyuwangi Terjunkan K9

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655967687300.jpg" alt="Ilustrasi kasus pemerkosaan. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pemerkosaan. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hati nurani masyarakat di India bisa dikatakan sudah tidak ada. Kasus pemerkosaan sudah mengenaskan di India. Ada ribuan kasus pemerkosaan di India setiap tahun. Menurut data dari National Crime Records Bureau (NCRB), sejak terjadinya serangan pada 2012, polisi di India mencatat telah terjadi hingga 25.000 kasus pemerkosaan per tahun di seluruh negara setempat. Sejak saat itu, jumlah tiap tahun mayoritas tetap berkisar di atas 30.000, kecuali 2020 saat pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan tajam. Artinya, setiap 15 menit satu perempuan di India jadi korban rudapaksa. Puncak kasus kekerasan seksual di negara yang dikenal dengan film Bollywood itu dialami seorang dokter muda pada 9 Agustus lalu. Dokter itu bertugas di rumah sakit India. Dia bertugas dalam sif selama 36 jam. Lantas dokter berusia 31 tahun itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah menjalani tugas selama 36 jam di RS milik pemerintah di timur Kolkata. Dokter itu diketahui dibunuh. Jenazahnya ditemukan di aula seminar RS pendidikan di Kolkata. Disebutkan bahwa dokter malang itu pergi ke sana untuk beristirahat setelah menjalani sif 36 jam. Hasil otopsi mengonfirmasi adanya serangan seksual. Dalam petisi ke pengadilan, orang tua korban mengatakan bahwa mereka menduga putri mereka diperkosa beramai-ramai. Aksi biadab itu lantas memicu kemarahan dokter di seluruh penjuru negeri. Protes tersebut juga diikuti oleh puluhan ribu warga sipil India yang menuntut adanya tindakan tegas. Di Kolkata, ribuan orang mengadakan acara peringatan dengan menyalakan lilin hingga Sabtu pagi. "Tangan yang menyembuhkan tidak boleh berdarah," demikian bunyi salah satu spanduk yang dipegang oleh seorang pengunjuk rasa. "Sudah cukup," tulis spanduk lain oleh para dokter saat berdemo di New Delhi. "Gantung si pemerkosa," tulis spanduk lainnya. Hentikan Layanan Medis Selama 24 Jam Banyak serikat medis, baik lingkup pemerintah maupun swasta, yang mendukung aksi mogok kerja massal itu. Pada Sabtu (17/8) pagi waktu setempat, Asosiasi Medis India (IMA) memperluas aksi protes, terutama mogok kerja para dokter, dengan penarikan layanan secara nasional selama 24 jam dan penangguhan semua prosedur non-esensial. "Kami meminta pengertian dan dukungan bangsa dalam perjuangan keadilan bagi para dokter dan anak-anak perempuan," tegas Kepala IMA R.V. Asokan dalam pernyataannya. IMA menyebut pembunuhan itu sebagai aksi biadab. "Tugas sif selama 36 jam yang dijalani korban dan kurangnya tempat yang aman untuk beristirahat memerlukan perombakan menyeluruh terhadap kondisi tempat kerja dan kehidupan para dokter residen," tutur IMA. Para dokter juga menuntut penerapan UU Perlindungan Pusat, sebuah UU untuk melindungi para tenaga kesehatan dari kekerasan. (dee/c17/tia)

Hati nurani masyarakat di India bisa dikatakan sudah tidak ada. Kasus pemerkosaan sudah mengenaskan di India.

Ada Puluhan Ribu Kasus Rudapaksa di India, Satu Perempuan Jadi Korban Setiap 15 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-15-1.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar driver ojek online (ojol) di Bali lakukan perbuatan asusila terhadap warga negara asing (WNA) asal Brasil viral. Pelaku diketahui bernama Wangkadash Dever kabur ke Jawa. Kasus yang menimpa LGW, 26, WNA asal Brasil itu terjadi di sekitar Pantai Nyang Nyang. Tim gabungan Polda Bali dan Jatim melakukan kerja sama hingga berhasil bekuk pelaku di tempat persembunyian. Pelaku terdeteksi bersembunyi di rumah kerabat selama beberapa hari. Selasa (8/8) malam, pelaku diamankan polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Kabidhumas Polda Bali Kombespol Jansen Avitus Panjaitan menyampaikan, dalam waktu 1x24 jam, tim gabungan tersebut berhasil membekuk sosok driver ojol pelaku rudapaksa perempuan WNA yang berprofesi sebagai lifeguard di Brasil tersebut. &rdquo;Tak butuh waktu lama, hanya sehari setelah kejadian, kerja keras personel, berhasil menangkap pelaku di daerah Pasuruan, Jawa Timur,&rdquo; ungkap Jansen dikutip dari Radar Bali JawaPos Grup. Kepolisian lanjut dia, menerapkan pelacakan berbasis teknologi untuk mengejar pelaku. Melalui cara itu, diketahui pelaku kabur naik travel dari Jimbaran ke rumah pamannya di Pasuruan. &rdquo;Driver ojol tersebut diamankan tanpa perlawanan, yang bersangkutan kemudian digelandang ke Mapolres Pasuruan untuk selanjutnya diserahkan ke Polda Bali,&rdquo; terang Jansen Avitus Panjaitan. Tim gabungan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak ojol untuk memastikan terkait identitas pelaku Wangkadash Dever. Faktanya, pelaku belum lama menjadi driver, tercatat bergabung sejak Maret 2023. Korban mengaku diancam, lantas pelaku mencekik lehernya. Pelaku juga membanting korban ke tanah sambil tangan membekap mulut sambil melakukan rudakpasa kepada LGW. Setelah melakukan tindakan bejatnya, pelaku mengantarkan korban pulang ke penginapan. Wangkadash Dever baru kabur ke Jawa setelah berita kasusnya viral di media sosial.

Tim gabungan Polda Bali dan Jatim bekuk driver ojol pelaku rudapaksa terhadap perempuan WNA asal Brasil. Pelaku dibekuk di Pasuruan, Jatim

Rudapaksa WNA asal Brasil, Driver Ojol Bali Dibekuk saat Sembunyi di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Kakak korban, Iman Zanatul Khaeri, mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya memang belum menerima laporan dari keluarga korban. Namun, Komjak sudah memantau perkembangan penanganan kasusnya. &rdquo;Kami memantau dan melakukan pengecekan serta meminta konfirmasi dari satuan kerja kejaksaan di sana,&rdquo; imbuhnya. Menurut dia, sejauh ini sidang atas perkara dugaan pelanggaran UU ITE sudah berjalan. Pihaknya akan terus memantau sidang tersebut. Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang baru akan dilaporkan pihak keluarga, Barita menyampaikan bahwa itu belum masuk ranah kejaksaan. Karena itu, pihak kejaksaan juga belum bisa melangkah lebih jauh. &rdquo;Jaksa pada waktu itu menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan penyidik, bukan jaksa,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, jika pihak keluarga merasa dan mendapati hal janggal dari kejaksaan atau oknum jaksa, mereka bisa melaporkannya ke Komjak. Dia memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. &rdquo;Silakan secara resmi sampaikan ke kami supaya kami punya bahan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman korban,&rdquo; katanya. Sebagaimana yang ramai beredar, pihak keluarga korban mengungkap banyak keganjilan dalam penanganan perkara. Misalnya, tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang perdana. Lalu, dari keterangan Iman, sang adik yang dihadirkan sebagai saksi justru diarahkan untuk memaafkan pelaku dan menempuh jalan damai oleh JPU. Keganjilan itu berlanjut di sidang ketiga saat Iman dan pihak pengacara diusir dari ruang sidang dengan alasan tertutup. Setelah kejadian tersebut, pihaknya berinisiatif melapor ke Kejaksaan Pandeglang. Namun, Iman mengaku justru mendapat amukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octaviane karena menggunakan jasa pengacara. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berlanjut hingga sidang keempat yang digelar kemarin (27/6). Iman mengaku kaget lantaran sidang pembacaan tuntutan tersebut tiba-tiba berubah menjadi online. Pelaku tak dihadirkan langsung dalam sidang. Sementara itu, dilansir dari Radar Banten, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan telah melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah jaksa, baik di Kejati Banten maupun Kejari Pandeglang, yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Dari hasil klarifikasi, perkara tersebut berasal dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait laporan UU ITE. Sebelum laporan tersebut dibuat, korban berinisial ISK dan terdakwa AHM sudah saling kenal sejak 2015. Keduanya berpacaran pada 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri. Didik mengatakan, saat melakukan hubungan intim dengan korban, terdakwa sempat merekamnya. Video hubungan badan tersebut disimpan terdakwa dan akan disebarkan apabila korban meminta putus. &rdquo;Berkali-kali video itu dipakai untuk mengancam korban,&rdquo; kata Didik. Video yang disimpan terdakwa akhirnya disebar kepada teman korban pada 2022. Setelah video itu disebar, korban membuat laporan di Polda Banten. Terlapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Perkara itu dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai locus-nya (tempat kejadian perkara, Red),&rdquo; kata Didik. Perkaranya disidangkan di PN Pandeglang. &rdquo;Proses sidang sudah tiga kali,&rdquo; imbuhnya. Seusai persidangan itu, korban bersama kakaknya datang ke Kejari Pandeglang. Kakak korban menceritakan bahwa adiknya telah diperkosa oleh terdakwa. Mendengar itu, Kajari Pandeglang meminta agar perkara tersebut dilaporkan ke Polda Banten. Sebab, dalam berkas perkara, terdakwa tidak didakwakan pasal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan. Didik mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut jaksa sempat menanyakan hasil visum terhadap korban jika kasus tersebut kembali dilaporkan. Hasil visum menjadi pertanyaan karena kejadian pemerkosaan telah terjadi tiga tahun yang lalu. &rdquo;Nah, ini (karena pernyataan tersebut, Red) ditanggapi kejaksaan kurang mendukung atau mengakomodasi kasus pemerkosaan,&rdquo; ungkap dia. (syn/mia/fhm/c6/fal)

Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten.

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

kasus rudapaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus rudapaksa

Berita Terkini

Buntut Kasus Rudapaksa, BPOM Lakukan Sidak untuk Pastikan Keamanan Obat di RSHS Bandung

Menteri PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Rudapaksa Bocah 7 Tahun, Polresta Banyuwangi Terjunkan K9

Ada Puluhan Ribu Kasus Rudapaksa di India, Satu Perempuan Jadi Korban Setiap 15 Menit

Rudapaksa WNA asal Brasil, Driver Ojol Bali Dibekuk saat Sembunyi di Jawa Timur

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

Download Aplikasi JawaPos.com