<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221201-WA0043_1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto (kiri), didampingi Kasubdit II Direskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto (kiri), didampingi Kasubdit II Direskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Bali menyatakan, telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi terkait kasus reklamasi Pantai Melasti di Ungasan, Badung, Bali.  ”Polda Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 30 saksi, kemudian juga adanya barang bukti berupa foto-foto baik di perairan pesisir Pantai Melasti yang diuruk maupun juga foto kopi, foto citra satelit 2018 dan 2020 dari BPN Kabupaten Badung,” kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Kamis (1/12).  Sebanyak 30 orang yang diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali berasal dari instansi yang berbeda di Pemkab Badung dan Pemprov Bali. Yakni meliputi Satpol PP dan Dinas PUPR. Juga Dinas Perikanan, kelompok nelayan termasuk warga setempat, manajer PT Tebing Mas Estate, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, komisaris PT Tebing Mas Estate, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.  Dia mengatakan, penanganan kasus reklamasi yang dilaporkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung I Gusti Agung Suryanegara dilakukan pada 20 Juni. Dalam laporan tersebut pelapor memantau usaha di Pantai Melasti di Ungasan itu.  Dalam pengawasan tersebut, pihak pelapor melihat gundukan di perairan Pantai Melasti. Pelapor yang melihat aktivitas reklamasi tersebut pun melakukan pengecekan dan ditemukan pengerukan atas nama PT Tebing Mas Estate.  ”Saat dimintai dokumen berupa izin yang dimiliki perusahaan tersebut, agar dapat melakukan pengerukan tebing dan pengurukan perairan Pantai Melasti, PT Tebing Estate tidak dapat menunjukkan,” ujar Stefanus Setianto.  Diduga tindakan tersebut merupakan aktivitas ilegal. Pelapor membuat laporan ke Polda Bali. Dari hasil pemeriksaan dan kegiatan reklamasi tersebut, pasal yang disangkakan adalah UU Nomor 26/2007 dan UU Nomor 32/2009 dan atau UU Nomor 1/2014 salah satunya terkait tata ruang Lingkungan Hidup dan Pulau-Pulau Pesisir Pantai.  ”Dari hasil itu nanti kami tinggal membuat laporan hasil lidik. Setelah itu dilakukan gelar perkara, apakah kasus tersebut bisa naik sidik. Dalam hal ini penyidik Subdit II Krimum (Kriminal Umum) akan membuat laporan hasil lidik untuk dilakukan gelar perkara,” papar Stefanus Setianto.  Sementara itu, Kasubdit II Direktorat Reserse Krimininal Umum Polda Bali AKBP I Made Witaya mengatakan, menurut data BPN Badung, luas wilayah yang masuk reklamasi tersebut mencapai 22.310 meter persegi. Lahan itu, rencananya diperuntukkan bagi kelompok nelayan dari warga Ungasan untuk membuat penampungan ikan.  Berdasar hasil penyelidikan penyidik Polda Bali, lanjut dia, kegiatan reklamasi tersebut diketahui sudah dimulai sejak 2019. Berdasar penelusuran aset dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, wilayah tersebut bukan merupakan wilayah milik Desa Ungasan, tetapi milik Pemerintah Kabupaten Badung.  ”Hasil pemeriksaan BPN Badung bahwa tanah tersebut adalah tanah negara karena sama sekali tidak ada alasan yang melekat di situ. Termasuk warga Ungasan tidak memiliki hak untuk pengelolaan dan sebagainya. Ini merupakan tanah negara bebas, sesuai dengan peta satelit yang didapat dari peta satelit dari BPN Badung,” terang I Made Witaya.  Dia menjelaskan, pengerukan di Pantai Melasti berawal dari keinginan Desa Ungasan mendapatkan PAD untuk pengembangan desa. Hal itu mendesak karena dana di Lembaga Pengkreditan Desa mengalami kejatuhan dan pada saat yang sama ada beberapa warga yang harus mendapatkan uang dari LPD itu.  ”(Pantai Melasti) satu-satunya akses atau potensi yang ada di situ, sehingga dari desa adat berencana untuk menyewakan lahan ini kepada PT Tebing Mas untuk mengembalikan aset LPD yang waktu itu bermasalah,” tutur I Made Witaya.  Dia menambahkan, nilai kontrak dalam proyek tersebut hampir mencapai Rp 7 miliar. Sebanyak Rp 4 miliar telah dilakukan transaksi antar dua pihak.  ”Dalam waktu dekat, penyidik Polda Bali akan melakukan gelar perkara untuk membuat jelas apakah kasus tersebut bisa lanjut ke penyidikan atau tidak,” ucap I Made Witaya.

Polda Bali Periksa 30 Saksi Terkait Kasus Reklamasi Pantai Melasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kasus-dugaan-korupsi-reklamasi-jalan-di-tempat-polisi-bilang-gini_m_169976.jpeg" alt="Ilustrasi: Proyek reklamasi di Teluk Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Proyek reklamasi di Teluk Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi teluk Jakarta. Namun, hingga saat ini belum juga membuahkan hasil yang signifikan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Bahkan bisa dibilang jalan di tempat. Sejak naiknya proses penyelidikan ke tingkat penyidikan pada Jumat (3/11) hingga kini, polisi belum menetapkan siapa tersangka pada mega proyek itu. Proses penyidikan merupakan tahapan yang dilalui kepolisian untuk menemukan tersangka. Kasubdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Sutarmo mengatakan, proses penyidikan proyek reklamasi masih berjalan. Tidak ada yang dihentikan. "Jadwal pemeriksaan saksi belum di tanda tangani lagi oleh Pak Dirkrimsus (Adi Deriyan)" kata Sutarmo, Selasa (21/11). Sutarmo menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan pemaparan lebih dalam terkait perkembangan penyidikan. Setelah analisis evaluasi pihaknya bakal menggelar perkara kasus itu. "Belum keluar hasilnya," ungkapnya. Namun, Sutarmo tidak bisa menyampaikan kapan secara pasti akan melakukan gelar perkara terkait penyidikan polemik proyek reklamasi itu. Tidak menutup kemungkinan, jika kepolisian bakal memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat untuk menjelaskan terkait proyek reklamasi. "Ya kalo ada kaitannya itu, hasil penyeledikan secara dokumen ada ya tidak menutup kemungkinan kan gitu," jelasnya. Pada perkara ini, Polda Metro Jaya telah memanggil staf BPRD DKI Jakarta terkait permasalahan pajak pada proyek reklamasi itu. Pada kasus ini, polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak Pulau C dan D pada Reklamasi Teluk Jakarta. Diduga, penetapan NJOP pada pulau reklamasi itu tidak wajar. NJOP di pulau reklamasi C dan D diketahui sebesar Rp 3,1 juta per meter.

Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Jalan di Tempat, Polisi Bilang Gini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/terkait-dugaan-korupsi-reklamasi-tiga-staf-bprd-dki-diperiksa_m_167628.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga orang staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya penyidik telah memeriksa mereka sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait mega proyek reklamasi pada Rabu (8/11) kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik akan kembali memeriksa tiga staf BPRD DKI Jakarta, sebab pemeriksaan yang dilakukan belum selesai. "Jadi, kemarin tiga saksi yang sudah kita periksa sampai sekarang belum selesai. Nanti akan kita jadwalkan ulang, nanti kalau sudah selesai kita sampaikan," kata Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/11). Tiga orang staf BPRD DKI Jakarta yang diperiksa sebagai saksi, yakni Joko sebagai Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Yuandi sebagai Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta, dan Andri sebagai Staf BPRD Penjaringan. Pada pemeriksaan sebelumnya, penyidik sempat menanyakan perihal rapat yang dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta mengenai penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi. Seperti siapa saja yang menghadiri rapat itu dan di mana rapat dilakukan. Menurut Argo, pertanyaan penyidik kepada ketiganya belum mengarah ke siapa yang menentukan NJOP pulau reklamasi. "Kita belum mengarah ke situ, ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi masih seperti rapat, siapa yang menghadiri," tutur Argo. Pada pemeriksaan selanjutnya, penyidik berharap tiga staf BPRD DKI untuk membawa dokumen, Namun, Argo tidak menjelaskan secara runut dokumen apa yang akan dibawa tersebut. "Itu nanti kita jadwal ulang. Nanti dokumen-dokumen akan kita mintakan juga biar disiapkan. Contohnya misalnya ada rapat, ada nggak absen sinyal," pungkas Argo.

Terkait Dugaan Korupsi Reklamasi, Tiga Staf BPRD DKI Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/polisi-dalami-adanya-selisih-njop-pada-pulau-reklamasi_m_167573.jpeg" alt="Kombes Pol Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kombes Pol Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melihat adanya selisih pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada pulau-pulau reklamasi teluk Jakarta. Terlebih pada NJOP Pulau C dan D hanya sebesar Rp3,1 juta per meter dengan pulau-pulau reklamasi lainnya. Hal itu menimbulkan kejanggalan pada penyidik. "Ada selisih yah antara NJOP dengan fakta di lapangan berkaitan dengan harga tanah. Kita akan dalami kembali," kata Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/11). Terkait pemeriksaan Kepala BPRD DKI, Edi Sumantri dan Kepala KKJP (Kepala Kantor Jasa Penilai Publik), Dwi Haryantono hari ini sebagai saksi kasus itu, Argo menyebut penyidik masih akan menggali pertanyaan seputar NJOP. Mereka akan ditanyakan penetapan NJOP pulau-pulau reklamasi. "Intinya tema yang kita usung ini soal NJOP tentunya kita akan tanya pada yang bersangkutan berkaitan dengan penetapan NJOP, besaran menghitungnya seperti apa. Kemudian kita akan dalami itu, sehingga kita akan ketahui proses seperti apa penentuan NJOP itu sendiri," ujar Argo. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak September 2017, dengan dasar adanya polemik di masyarakat soal reklamasi. Polisi sudah meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyidik lantas meningkatkan status proses hukum proyek reklamasi Teluk Jakarta dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya dugaan korupsi di proyek itu, saat dilakukan gelar perkara. Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan nilai jual objek pajak Pulau C dan D pada Reklamasi Teluk Jakarta. Diduga, penetapan NJOP pada pulau reklamasi itu tidak wajar. NJOP di pulau reklamasi C dan D diketahui hanya sebesar Rp3,1 juta per meter. "Pemerintah kan semua ada nilai objek. Kan tidak boleh di bawah," jelas Argo (3/11).

Polisi Dalami  Adanya  Selisih NJOP Pada Pulau Reklamasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/polemik-kasus-reklamasi-polisi-telah-periksa-30-saksi_m_166593.jpeg" alt="Ilustrasi kawasan reklamasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan reklamasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 30 saksi dari kasus mega proyek reklamasi teluk Jakarta. Setelah melakukan gelar perkara penyelidikan kasus tersebut dinaikan ke tahap penyidikan. Lantaran polisi menemukan adanya dugaan korupsi berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi. "Ada 30-an lebih yang sudah kami periksa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Sabtu, (4/11). Untuk mendalami kerugian negara dalam kasus tersebut, polisi tengah bekerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dalam waktu dekat juga penyidik akan memanggil sejumlah saksi baik dari dinas terkait yang memberikan ijin hingga para nelayan yang terkena dampak akibat adanya proyek reklamasi. "Namanya penyidikan itu kan mencari siapa pelakunya. Kita tunggu aja, sembari kita mencari keterangan dari beberapa dinas, nelayan juga ada, semua yang berkaitan dengan reklamasi pasti kita mintai keterangan," ungkap Argo. Meski petugas telah menaikkan status ketahap penyidikan, namun saat ini belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Argo juga enggan menjelaskan secara detail terkait dugaan korupsi yang ditemukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat melakukan gelar perkara. "Tentunya kita akan mencari, entah itu dari NJOP-nya, atau marketnya atau apa. Kalau penyimpangan itu kan mengeluarkan uang negara, nanti pasti akan ada kerugian negara," pungkas Argo.

Polemik Kasus Reklamasi, Polisi Telah Periksa 30 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/diminta-datang-ke-kpk-plt-gubernur-dki-saya-pasti-hadir_m_103417.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Jakata, Soni Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Jakata, Soni Sumarsono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait kasus dugaan korupsi pada proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, Sumarsono mengaku belum menerima surat undangan pemangilan tersebut. "Belum ada surat dari KPK," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1). Akan tetapi, dia mengaku akan hadir ketika ada undangan resmi dari KPK. "Ya pasti siap lah hadir. Masa diundang teman nggak hadir, saya pasti hadir," tegasnya. Dia sendiri mengaku belum tau perihal substansi pemanggilan tersebut. Namun kata Sumarsono, dirinya memang pernah akan berkonsultasi dengan KPK mengenai e-planning dan e-budgeting. "Tidak terkait reklamasi. Tapi kita juga belum tahu nanti konsultasinya (terkait apa)," pungkasnya. Karena itu, mungkin kata Sumarsono, pemanggilan itu dalam rangka konsultasi dalam kapasitas dirinya sebagai Dirjen Otda yang menangani sejumlah permasalahan di DKI. Sebelumnya, KPK mengatakan akan memanggil Sumarsono pada Jumat (20/1). Kata Ketua KPK Agus Rahardjo,pihaknya akan mempertanyakan soal dana-dana yang terkait dengan sumbangan kompensasi dari pengembang proyek reklamasi. "Kami akan tanya masuk APBD atau tidak, menyalahi aturan atau tidak, mengalami kerugian atau tidak,&rdquo; kata Agus setelah menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (18/1). Seperti diketahui, dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta, Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi, divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan. Sanusi terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, dan melakukan pencucian uang. (dna/JPG)

Diminta Datang ke KPK, Plt Gubernur DKI: Saya Pasti Hadir  

kasus reklamasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus reklamasi

Berita Terkini

Polda Bali Periksa 30 Saksi Terkait Kasus Reklamasi Pantai Melasti

Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Jalan di Tempat, Polisi Bilang Gini

Terkait Dugaan Korupsi Reklamasi, Tiga Staf BPRD DKI Diperiksa

Polisi Dalami Adanya Selisih NJOP Pada Pulau Reklamasi

Polemik Kasus Reklamasi, Polisi Telah Periksa 30 Saksi

Diminta Datang ke KPK, Plt Gubernur DKI: Saya Pasti Hadir

Download Aplikasi JawaPos.com