<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/IMG_2454JPG-1063527782.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2). Penahanan itu dilakukan setelah Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hasto terjerat atas dua kasus yang ditangani KPK. Pertama, kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019&ndash;2024 terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Kedua, kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sebab, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam handphone dalam air dan melarikan diri. Hasto sempat mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Langkah praperadilan itu kandas. Namun, Hasto kembali mengajukan perlawanan dengan dua praperadilan yang akan digelar di PN Jaksel. Profil Hasto Kristiyanto Hasto Kristiyanto merupakan politikus PDIP kelahiran Jogjakarta, 7 Juli 1966. Hasto menjabat Sekjen PDIP sejak 2014. Saat itu ia statusnya masih Plt, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Melalui Kongres IV PDIP yang digelar pada 2015, Hasto kemudian dikukuhkan sebagai Sekjen PDIP periode 2015&ndash;2019. Hasto kemudian terpilih lagi menjadi Sekjen PDIP pada periode 2019&ndash;2024, melalui Kongres V PDIP. Hasto sudah tertarik dengan dunia politik sejak duduk di bangku SMA. Saat mengenyam pendidikan di SMA Kolase de Britto Jogjakarta, Hasto gemar membaca buku-buku politik. Hasto meraih pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Kimia UGM dan lulus pada 1991. Kemudian ia meraih gelar magister di STIE Prasetya Mulya Business School Jakarta pada 2000. Hasto melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar doktor ilmu pertahanan di Universitas Pertahanan pada 2022.

Hasto Kristiyanto adalah politikus PDIP kelahiran Jogjakarta, 7 Juli 1966. Hasto menjabat Sekjen PDIP sejak 2014. Saat itu ia statusnya Plt.

Profil Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang Masuk Bui Karena Terjerat Dua Kasus Pidana di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/denny-indrayana-3-2436893067.png" alt="Eks Wamenkumham Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Eks Wamenkumham Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu berujung laporan pidana. Denny dilaporkan seseorang berinisial AWW ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia dituding menyebarkan berita bohong maupun upaya pembocoran rahasia negara. Atas kasus itu, Denny menunjuk kantor hukum miliknya, yakni Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law, untuk melakukan pendampingan. Kuasa hukum INTEGRITY Law Muhamad Raziv Barokah menyayangkan laporan tersebut. Menurut dia, pelaporan ke Bareskrim merupakan upaya menggeser fokus terhadap isu advokasi hukum yang diperjuangkan. Padahal, Denny hanya berupaya menjaga sistem pemilu Indonesia tetap demokratis sesuai dengan harapan rakyat. &rdquo;Negara didorong untuk menyikapi kontrol publik tersebut dengan bijak, bukan dengan upaya kriminalisasi,&rdquo; ujarnya kemarin (3/6). Semestinya, lanjut dia, upaya untuk mengawal dan menjaga MK dalam memutus permohonan sistem pemilu Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama. Dia berharap seluruh pihak turut serta mengawal isu konstitusional tersebut secara konsisten. Perihal kasus pidana yang mengancam Denny, Raziv menegaskan bahwa pihaknya bakal menghadapi proses tersebut. Bagi dia, itulah bagian dari risiko atas pilihan perjuangan yang dipilih Denny. Pihaknya berharap aparat dapat memproses perkara secara adil dan profesional. Raziv menegaskan, apa yang disampaikan Denny bukanlah pelanggaran. Sebab, itulah bagian dari hak kebebasan berpendapat Denny sebagai guru besar hukum tata negara dan praktisi hukum. &rdquo;Yang dilakukan guna mengawal demokrasi Indonesia agar tetap berjalan dengan jujur dan adil,&rdquo; katanya. Dia meyakini, publik akan memberikan dukungan mengingat track record MK yang belakangan putusan-putusannya tidak sejalan dengan kepentingan demokrasi. Sementara itu, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, Bareskrim tengah meneliti laporan dugaan kebocoran putusan MK dengan terlapor Denny Indrayana. &rdquo;Sudah disampaikan, sesuai dengan arahan Pak Kapolri, kami dalami apakah menimbulkan keonaran atau tidak,&rdquo; katanya. Karena itu, akan dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan dari saksi ahli. Yang pasti, Polri menanganinya dengan proporsional. &rdquo;Nanti kita lihat keterangan ahlinya,&rdquo; tutur mantan Kapolda Sumatera Utara tersebut. Terkait dengan waktu pemeriksaan terhadap Denny Indrayana, dia menyatakan bahwa kepolisian tentu akan memeriksa Denny. Namun, belum bisa dipastikan waktu pemeriksaan. &rdquo;Pada saatnya nanti diperiksa,&rdquo; tandasnya. (far/idr/c14/oni)

Denny dilaporkan seseorang berinisial AWW ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia dituding menyebarkan berita bohong.

Setelah Bocorkan Dugaan Putusan MK, Denny Indrayana Merasa Dikriminalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SHOIDAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Senin (5/12) malam lalu menjadi hari kelam bagi Shoidah. Betapa tidak, warga Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Gresik, itu menjadi korban pengeroyokan sejumlah lelaki. Tak pelak, beberapa tubuh ibu 49 tahun itu pun terluka. Karena tindak pidana itu, Shoidah pun telah melapor polisi.  Ceritanya, malam itu, sekita pukul 19.00 WIB, Shoidah sedang beristirahat di dalam rumah. Tiba-tiba ada empat orang datang. Tiga laki-laki dan seorang perempuan. Shoidah mengenal beberapa dari mereka. ’’Mereka datang langsung marah-marah. Mencari Ajib, menantu saya,’’ kata Shoidah kepada awak media, Rabu (7/12).  Karena ada yang mencari, Shoidah pun memanggil Ajib. Saat Ajib keluar, lanjut dia, ternyata langsung dikeroyok tiga orang laki-laki yang datang tersebut. Tentu saja Shoidah kaget. Melihat anak menantunya dikeroyok, Shoidah pun spontan berusaha melerai. Dia bergegas mendekap tubuh sang menantu. Harapannya, tindak kekerasan itu tidak terjadi.  Nahas, Shoidah terkena getahnya juga. "Saya berusaha melerai agar mantu saya tidak dikeroyok. Tapi, saya ditendang. Saya terlempar beberapa meter. Paha sebelah kanan saya ini memar. Siku tangan kanan memar juga karena terbentur tembok rumah," imbuhnya.  Selepas itu, tiga orang laki-laki tersebut ternyata masih mengeroyok Ajib. Mulai mencekik dan mendorong-dorong. Melihat itu, Shoidah tetap berupaya mencegah, walaupun tubuhnya merasakan sakit. ’’Tapi saya ditarik tiga orang itu supaya tidak melindungan menantu saya. Akhirnya, saya berteriak meminta tolong,’’ tambahnya.  Teriakan keras Shoidah pun membuat sejumlah warga sekitar berdatangan ke rumahnya. Terduga pelaku yang diduga berasal dari Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Gresik, itu kemudian bergegas pergi.  Shoidah mengaku dirinya baru mengetahui kalau perselisihan ini diduga karena masalah utang-piutang. Yakni, antara menantunya dengan terduga pelaku tersebut. ‘’Kalaupun ada masalag begitu, caranya kan tidak seperti itu,’’ imbuhnya.  Tidak terima karena menjadi korban pengeroyokan, Shoidah pun telah melapor ke Polsek Bungah pada Selasa (6/12). Tanda bukti penerimaan laporan bernomor: STPL/55/XII/2022/Polsek. Dia pun sudah divisum sebagai salah satu barang bukti kasus pengeroyokan tersebut.  Dari salinan laporan tersebut, empat orang sebagai terlapor. Yakni, MS, 40; M, 55; KL, 30 serta satu orang perempuan yang belum dikenal.  Kapolsek Bungah AKP Sujito ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. ‘’Masih proses penyelidikan. Soal perkembangannya, menunggu dari Kanitreskrim,’’ ujarnya.

Melindungi Anak Menantu, Seorang Ibu Asal Gresik Dikeroyok Tiga Lelaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20211012-WA0010.jpg" alt="Artis dan model Tamara Bleszynsky saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatanbeberapa waktu lalu. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Artis dan model Tamara Bleszynsky saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatanbeberapa waktu lalu. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan tengah mendalami kasus dugaan penggelapan aset yang dilaporkan artis Tamara Bleszynsky.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, sejauh ini sudah ada 16 orang yang diminta klarifikasi terkait dengan kasus dugaan penggelapan tersebut.  ”Jadi belum ke berita acara perkara (BAP) karena ini masih dalam penyelidikan, baru dalam tahap pengumpulan dokumen,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (20/6).  Dia menduga kasus itu masih merupakan masalah antara keluarga. Meski begitu penyelidikan tetap dilakukan untuk menguatkan bukti pidana yang mungkin muncul.  ”Sepertinya ini memang masalah keluarga ya, karena identitas nama itu sama dengan fam (marga) korban (Tamara),” terang Ibrahim.  Dia menjelaskan, dugaan penggelapan yang dilaporkan Tamara itu awalnya merupakan kasus perdata. Laporan itu, telah diterima sejak 6 Desember 2021.  ”Memang dari 2021 sampai sekarang kita masih melakukan penyelidikan, pendalaman karena laporannya memang terkait masalah tindak pidana, tapi harus memenuhi unsur,” ujar Ibrahim.  Adapun Tamara Bleszynsky, artis yang tenar pada 1990 hingga 2000-an, itu melaporkan kasus dugaan penggelapan ke Polda Jawa Barat pada 6 Desember 2021 dengan Nomor LP/B/954/XII/2021. Dugaan penggelapan itu terkait dengan aset properti di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.  Dalam laporan tersebut, diduga ada pelanggaran pasal 372 KUHP tentang  melawan hak sesuatu barang.

Polda Jabar Dalami Kasus Penggelapan yang Dilaporkan Tamara Bleszynsky

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Nurul-Qomar-Glandy-Burnama-Jawa-Pos.jpg" alt="Nurul Qomar - Glandy Burnama/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Nurul Qomar - Glandy Burnama/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pelawak Qomar yang juga seorang dosen, sempat masuk penjara dijatuhi vonis 1 tahun 5 bulan terkait kasus penggunaan Surat Keterangan Lulus (SKL) palsu saat mendaftar sebagai rektor di Universitas Muhadi Setyabudi (UMUS) Brebes, 2017 silam.  Kini pemilik nama lengkap Nurul Qomar itu telah resmi bebas sejak beberapa bulan lalu dan kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Personel grup lawak Empat Sekawan tersebut bahkan sudah kembali mengajar lagi sebagai dosen di FKIP Universitas As Syafiiyah Jatiwaringin, Jakarta Timur, tapi dengan sistem kuliah online.  "Alhamdulillah sejak 30 Juli, Kementerian Hukum dan HAM sudah mengizinkan saya boleh pulang kembali lagi bersama keluarga. Ini school of life," kata Qomar saat ditemui di bilangan Senayan Jakarta.  Kasus pidana yang sempat dialaminya menjadi pelajaran berharga untuk dia lebih baik dalam meniti kehidupan. "Saya punya prinsip setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolahan. Proses kemarin adalah school of life," tutur Qomar.  Lebih lanjut dia mengatakan, saat dirinya masuk penjara, Qomar sempat berpesan kepada keluarganya. Ia meminta memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Karena garis takdir hidup setiap orang tidak pernah ada yang tahu.  Qomar meminta keluarganya mencintai dirinya dan barang-barang yang dimiliki sekedarnya saja. Sebab pada waktunya nanti pasti akan kembali kepada Sang Penguasa Langit dan Bumi.  "Saya bilang sama keluarga kalau punya mobil, taruh di garasi jangan taruh di hati. Karena jika seumapa mobil itu hilang, dia akan merasa kehilangan. Siapa yang merasa memiliki, ia akan merasa kehilangan," kata Qomar menirukan pesan yang disampaikannya kepada keluarga.

Sempat Masuk Penjara, Pelawak Qomar Petik Pelajaran Berharga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/antasari.jpg" alt="Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyatakan, dirinya tidak akan bisa menjadi Dewan Pengawas KPK. Karena terbentur dengan UU 19/2019 Pasal 37D huruf F yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdsarkan putusan pengadilan paling singkat lima tahun.  "Kan saya sudah bilang, ada satu pasal yang enggak bisa, pernah menjalani pidana penjara yang ancamannya lima tahun," kata Antasari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).  Menurutnya, itu merupakan isu bahwa dirinya ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Sebab diketahui, Antasari pernah divonis penjara 18 tahun karena terlibat pembunuhan berencana kepada Nasrudin Zulkarnaen. "Tujuannya tercapai ngerjain saya dulu kan, akhirnya sekarang saya jadi susah," ucapnya.  Kendati demikian, Antasari menyebut Presiden harus benar-benar selektif memilih Dewan Pengawas KPK. Terlebih mengerti isu hukum dan terkait kepemimpinan di KPK. "Harus betul-betul selektif, berintgritas, dia paham dan mengerti teknis hukum. Jangan sampai dikritisi oleh yang diawasi," tegas Antasari.  Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk orang-orang yang tak pernah dipidana untuk menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).  "Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Jadi pidana korupsi, itu sedang disampaikan," ucap Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).  Menurut Fadjroel, saat ini penunjukkan Dewas KPK masih berproses di Setneg. Sejumlah nama pun sudah diajukan ke Jokowi namun masih memerlukan banyak pendapat dari banyak pihak.  "Berdasarkan UU juga, pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023 ini bersamaan dengan pengangkatan Dewas. Jadi tepat nanti pengangkatan komisioner bersamaan itu juga Dewas diangkat," pungkasnya.

Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar Curhat Dulu Dikerjain

kasus pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pidana