<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/Inara-5-2942203133.png" alt="Inara Rusli" width="100%">
<figcaption>Inara Rusli</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan perselingkuhan antara Virgoun Teguh Putra dengan Tenri Anisa berbuntut panjang di ranah hukum. Pasalnya, mereka saling melapor ke polisi dan kasus mereka saat ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Inara Rusli yang sempat melaporkan Virgoun dan Tenten, panggilan akrab Tenri Anisa, mengatakan, dirinya siap untuk berdamai apabila ada keinginan dari pihak lawan untuk menyelesaikan permasalahan di luar proses hukum. "Kalau mau damai boleh-boleh saja kalau memang ada itikad baik," ujar Inara Rusli saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (13/7). Susanti Agustina, kuasa hukum Inara Rusli menyampaikan, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Virgoun ataupun Tenten apabila mau berdamai. Karena jika tidak, perdamaian tidak akan mungkin terjadi. Namun saat disinggung soal persyaratan perdamaian itu, Susanti Agustina masih enggan untuk membeberkannya ke publik."Syaratnya apa saja kita nggak bisa ungkapkan di sini," ujar pengacara Inara Rusli. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011770807/inara-rusli-diperiksa-dan-hadirkan-bukti-baru-pengacara-kalau-anak-saya-sendiri-saya-tumbuk">Inara Rusli Diperiksa dan Hadirkan Bukti Baru, Pengacara: Kalau Anak Saya Sendiri, Saya Tumbuk! &nbsp;</a> Dia juga menyampaikan, apabila mau berdamai pihak Inara akan terbuka peluang itu. Namun jika akan berperang melalui proses hukum, Susanti Agustina menyatakan pihaknya siap untuk menghadapi Virgoun sekaligus Tenten. "Kalau mereka fight kita akan fight juga," ujar Susanti Agustina. Pada Jumat, 5 Mei 2023, Tenri Ajeng Anisa melaporkan Virgoun dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Dilaporkan terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3, dan atau Pasal 310 KUHP, dan atau Pasal 311 KUHP, jo Pasal 45 UU ITE. Satu hari setelahnya atau pada Sabtu, 6 Mei 2023, Inara Rusli melaporkan balik Tenri Ajeng Anisa atau Tenten dan Virgoun ke Polda Metro Jaya terkait kasus perzinahan dengan mengacu pada Pasal 284. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2427/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> &nbsp;

tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Virgoun ataupun Tenten apabila mau berdamai. Karena jika tidak, perdamaian tidak aka

Inara Rusli Ajukan Syarat kepada Virgoun dan Tenten Jika Mau Berdamai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/selama-bukan-pil-dan-wil-menikahi-teman-sekantor-sah-sah-saja_m_175232.jpeg" alt="Ilustrasi selingkuh." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi selingkuh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wabup Rohil, Sulaiman, kedapatan berduaan dengan Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Rohil, DRS, di kamar hotel di Pekanbaru, Riau, saat operasi polisi. Bagaimana memahami operasi rutin dan operasi hunting oleh polisi? Bukan operasi politik dalam kemasan penegakan hukum? Peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel menyatakan, sebaiknya polisi lebih cermat dalam bekerja. Termasuk kecermatan dalam menjelaskan suatu kasus ke publik. Tanpa penjelasan yang baik, akan terkesan bahwa alih-alih bekerja secara profesional, polisi bekerja sesuai kepentingan politik praktis tertentu. &rdquo;Anggaplah wabup dan stafnya berzina (walau itu tetap perlu dibuktikan). Tapi zina merupakan delik aduan. Nah, karena istri si Wabup sendiri tidak akan memolisikan suaminya, lantas kasus ini sesungguhnya mau polisi diapakan? Sekadar buka aib warga yang notabene sekaligus kader partai politik?&rdquo; papar Reza. &rdquo;Tapi lumayan. Polisi sudah bantu masyarakat mengenal pemimpinnya lebih baik lagi,&rdquo; tambah dia. Menurut dia, otoritas penegakan hukum jangan main api. Apalagi dengan politik. Sampai-sampai ada istilah double trouble untuk mengkiaskan sifat merusaknya yang sedemikian parah ketika polisi main mata dengan politik. Dalam kasus penggerebekan dengan dalih operasi rutin atau operasi hunting di Pekanbaru, lanjut dia, polisi setempat juga bisa digugat karena terindikasi berupaya mengkriminalisasi orang. &rdquo;Saya jadi ingat satu hal. Pada 2020 Kapolri Idham Azis pernah keluarkan perintah kepada jajarannya agar menjaga netralitas dalam Pilkada. Isinya ada tujuh belas poin. Tapi sepanjang yang saya bisa baca di media, belum pernah sekalipun Kapolri mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri dalam konteks Pilpres 2024,&rdquo; papar Reza. Nah, untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak akan bersekongkol dengan kubu politik mana pun, Reza menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah seharusnya mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri pada Pilpres 2024. Di dalam perintah itu sepatutnya dicantumkan nomor khusus Kapolri. Fungsinya, untuk menerima pengaduan dari personel Polri yang menerima perintah salah dari pimpinan untuk memihak secara politik. &rdquo;Kedua, menerima laporan masyarakat soal personel Polri yang menunjukkan sikap politik partisan,&rdquo; tutur Reza Indragiri Amriel yang juga pakar psikologi forensik.

Wabup Rohil, Sulaiman, kedapatan berduaan dengan Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Rohil di kamar hotel di Pekanbaru, Riau

Soal Penggerebekan Wabup Rohil, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/tenri-3278430411.jpg" alt="AKUI SEBAGAI KORBAN: Tenri Ajeng Anisa ditemani kekasihnya, Dylan Kenneth, dalam jumpa pers Selasa (2/5" width="100%">
<figcaption>AKUI SEBAGAI KORBAN: Tenri Ajeng Anisa ditemani kekasihnya, Dylan Kenneth, dalam jumpa pers Selasa (2/5</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Milano Lubis selaku kuasa hukum Tenri Ajeng Anisa alias Tenten secara tegas membantah bahwa kliennya telah melakukan perselingkuhan dengan Virgoun sejak tahun 2021 sampai 2022. Kabar itu sempat muncul dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh Virgoun. Kendati demikian, Milano membenarkan Tenten kerap menerima transferan dana dari lelaki yang masih berstatus sebagai suami dari Inara Idola Rusli tersebut. Menurut Milano Lubis, Virgoun melakukan transfer ke Tenten tujuannya bukan karena ada transaksi seksual. Tapi lebih karena dia dimintai bantuan. Misalnya saja Tenten diminta bantuannya untuk membelikan oli, makanan atau yang lainnya. "Saya bingung Inara nggak tahu lakinya suka main motor. Minta tolong beliin oli, itu salah satunya ya," kata Milano Lubis di bilangan Brawijaya Jakarta Selatan, Kamis (11/5). Menurut Milano, Virgoun melakukan transfer bukan hanya kepada Tenten tetapi juga ke beberapa orang lainnya. Tak dimungkiri oleh Milano kalau Tenten selama ini memang dekat dengan Virgoun. "Tenten sendiri menganggap Virgoun sudah kayak kakaknya, memang berhubungan baik," katanya. Sebelumnya, sejumlah keterangan dinilai aneh oleh pihak Inara Rusli setiap kali Virgoun melakukan transfer sejumlah uang ke Tenten. Pasalnya, keterangan yang dicantumkan terbilang tak biasa seperti keterangan oli, kampas rem, jasa service, dan sejenisnya. Menduga kuat Virgoun melakukan perselingkuhan dengan Tenri Ajeng Anisa, Inara Rusli akhirnya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 6 Mei 2023 lalu. Inara melaporkan keduanya atas dugaan perzinahan dengan mengacu pada Pasal 284 KUHP. Laporan Inara Rusli terhadap Tenri Ajeng Anisa diterima. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2427/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam lapora tersebut, Inara memasukkan sejumlah bukti berupa video, chat, dan sejumlah bukti transfer. (*) &nbsp;

Milano Lubis selaku kuasa hukum Tenri Ajeng Anisa secara tegas membantah bahwa kliennya telah melakukan perselingkuhan dengan Virgoun

Tenri Akui Kerap Dapat Transferan dari Virgoun, Pengacara Beberkan Tujuannya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220611-WA0035.jpg" alt="MR, dua dari kanan, bersama H, seorang LC yang diduga berselingkuh dengan anggota DPRD Kota Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>MR, dua dari kanan, bersama H, seorang LC yang diduga berselingkuh dengan anggota DPRD Kota Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Senyum MR, 24, mengembang tatkala bertemu dengan H, ladies companion (LC) yang diduga berselingkuh dengan M, suami sirinya. M diketahui adalah salah satu anggota DPRD Surabaya.  MR akhirnya berdamai dengan perempuan teman dekat suami sirinya itu. MR juga telah memaafkan H, atas kasus kekerasan yang terjadi. Keduanya mengakui kesalahan masing-masing di Polsek Dukuh Pakis.  MR mengakui kesalahanya karena telah masuk ke kamar H di salah satu apartemen di Surabaya. Hal tersebut diungkapkan MR, ketika melakukan mediasi dengan H, di Kantor Polsek Dukuh Pakis, Sabtu (11/6).  Dia mengaku emosi lantaran sang suami tidak pulang selama tiga minggu. Tak hanya MR. H juga meminta maaf atas tindak kekerasan yang telah dilakukanya. Sebab akibat kekerasan yang dia lakukan, MR mengalami luka ringan di bagian leher.  ”Gimana perasaan perempuan, suaminya hilang tapi mobil sama sepatunya ada di apartemen perempuan lain. Tetapi kami sudah saling memaafkan tadi,” kata MR ketika dikonfirmasi.  MR juga baru mengetahui bahwa H telah menjadi istri siri M, anggota DPRD Surabaya yang merupakan suaminya itu. Dia kaget lantaran tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya.  ”Tadi saya sempat kaget saat H mengaku sudah dinikahi siri oleh M. Yang saya tahu, M punya istri sah satu dan istri siri satu ya cuma saya,” jelas MR.  MR berharap agar suami sirinya tersebut segera menyelesaikan permasalahan dengannya. Dia juga meminta agar suaminya yang anggota DPRD Surabaya itu untuk menemuinya.  ”Saya berharap iktikad baiknya saja, kan menikahi saya baik-baik. Kalau mau cerai ya silakan menemui orang tua saya baik-baik,” ujar dia.  Sementara itu, Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Agung Widoyoko membenarkan adanya mediasi tersebut. Di hadapan petugas, keduanya mengakui kesalahan masing-masing.  ”Antara pengadu dan teradu saling memaafkan dan menempuh secara kekeluargaan, setelah mencabut aduannya, mereka masing-masing membuat pernyataan,” terang Agung.

Kasus Perselingkuhan Anggota DPRD Berakhir, Istri Siri Temui LC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anak-kembar-beda-dna-ibu-ketahuan-tidur-dengan-pria-lain_m_-e1649248679644.jpg" alt="Sebuah perselingkuhan rahasia seorang ibu terungkap setelah hasil tes DNA mengungkapkan, anak kembarnya memiliki DNA yang berbeda, berasal dari ayah yang berbeda" width="100%">
<figcaption>Sebuah perselingkuhan rahasia seorang ibu terungkap setelah hasil tes DNA mengungkapkan, anak kembarnya memiliki DNA yang berbeda, berasal dari ayah yang berbeda</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga melakukan pelanggaran belum menjalani sidang etik. Salah satu anggota DPRD diduga berselingkuh dari istri sirinya.  Hal itu diungkapkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya Badru Tamam. Badru mengaku tidak bisa melaksanakan pemeriksaan dalam waktu dekat.  ”Kita lihat dulu lah, kita kan tidak bisa sepihak seperti itu,” kata Badru saat dikonfirmasi pada Jumat (10/6).  Pemeriksaan itu baru bisa dilakukan bila laporan sampai ke meja BK DPRD Kota Surabaya. Bila tidak ada laporan, sidang etik tidak bisa dilakukan.  ”Ya tergantung laporannya, kalau tidak ada laporan? Karena kita bekerja berdasarkan laporan,” ucap Badru.  Namun bila terbukti berselingkuh, mekanisme etik yang berlaku akan segera dilakukan.  Ditanya soal identitas M, Badru Tamam mengangkat bahu. ”Saya tidak tahu, saya tidak melihat nama, hanya menyebut inisial jadi kita tidak bisa menyebut itu siapa-siapa. Kecuali kalau ada penyebutan nama atau dan lainnya,” tutur Badru.  Sebelumnya, MR, 24, tak bisa mengabari suaminya, M, anggota DPRD Kota Surabaya. MR menyebut M ll berasal dari salah satu fraksi di DPRD Surabaya.  Pencarian MR berakhir di kamar lantai 12 salah satu apartemen di Surabaya, Rabu (8/6) malam hari. Saat itu, MR menemukan suaminya tengah berduaan bersama perempuan lain.  ”Saya langsung naik ke lantai 12 lewat tangga darurat dan bertemu dengan stafnya Pak M. Sempat dihalang-halangi, katanya Pak M tidak ada. Tapi saya lihat ada sepatunya,” kata dia.  Saat sedang berdebat, tiba-tiba seorang perempuan keluar dengan emosi dan mengumpat MR dengan kalimat kasar. Dia langsung memukul dan membenturkan kepala MR ke tembok apartemen. Karena penganiayaan itu, MR lantas melapor ke Polsek Dukuh Pakis.  ”Saya lapor ke Polsek Dukuh Pakis. Hasil visum ada semua,” ujar dia.

Tak Ada Laporan, DPRD Surabaya Belum Tindak Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654855380751.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya angkat suara soal dugaan perselingkuhan dan penganiayaan yang menjerat salah satu anggotanya.  Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan, akan terlebih dahulu mencermati kasus tersebut. Sebab apa yang terjadi masih berada di ranah pribadi.  ”Kami cermati dulu karena ini masalah pribadi yang diketahui banyak orang,” kata Awi, sapaan Adi Sutarwijono, saat dikonfirmasi pada Jumat (10/6).  Dia menyesalkan kasus yang sedang terjadi tersebut. Dia meminta seluruh warga Kota Surabaya mencermati bersama sebelum berasumsi.  ”Ini kan (berita) baru. Mohon dicermati dulu. Kami juga masih mencermati dan melihat kelanjutannya bagaimana,” ujar Adi Sutarwijono.  Apakah dia membenarkan apa yang terjadi pada M dari salah satu fraksi di DPRD Surabaya? Dia menggeleng. Adi Sutarwijono menyatakan dia tak ingin berasumsi.  ”Ini masih ranah pribadi,” ucap Adi Sutarwijono.  Sebelumnya, salah satu anggota DPRD Kota Surabaya, M, dilaporkan berselingkuh dari istrinya. Berdasar informasi yang diterima JawaPos.com, Perselingkuhan itu diketahui saat istrinya, menggerebek M sedang berduaan dengan perempuan lain.  Penggerebekan itu terjadi di salah satu apartemen di Surabaya Barat. Saat penggerebekan terjadi, istrinya malah menjadi korban penganiayaan perempuan yang menemani M.  Kapolsek Dukuh Pakis Agung mengaku sudah menerima laporan penganiayaan. Pelapor adalah perempuan asal Kota Surabaya.  ”Kami sudah terima laoran penganiayaan ya. Sekarang masih proses penyidikan,” kata Agung saat dikonfirmasi pada Kamis (9/6).

Ini Kata Ketua DPRD Surabaya, Soal Anggotanya yang Diduga Selingkuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cek-cok-dengan-tamu-warung-wanita-di-malang-dikepruk-helm_m_185972.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya, M, dilaporkan berselingkuh dari istrinya.  Berdasar informasi yang diterima JawaPos.com, perselingkuhan itu diketahui saat istrinya, MR, menggerebek M saat sedang berduaan dengan perempuan lain.  Penggerebekan itu terjadi di salah satu apartemen di Surabaya Barat. Saat penggerebekan terjadi, MR menjadi korban penganiayaan oleh perempuan yang menemani M.  Saat dikonfirmasi, Kapolsek Dukuh Pakis Agung mengaku sudah menerima laporan penganiayaan itu. Pelapor adalah perempuan asal Kota Surabaya.  ”Kami sudah terima laoran penganiayaan kemarin. Sekarang masih proses penyidikan,” kata Agung saat dikonfirmasi pada Kamis (9/6).  Ditanya apakah benar pelapor adalah istri sah dari M, Agung mengaku tidak tahu menahu. Sebab laporan hanya terbatas pada penganiayaan.  ”(Penggerebekan) itu nggak ada kaitannya dengan tindak pidana. Yang diterima bahwa telah terjadi, diduga terjadi penganiayaan dan itu pun masih pengaduan. Kalau di belakangnya ada begini… begini… (perselingkuhan) saya nggak tahu,” kata Agung.  Agung menjelaskan, kasus itu merupakan penganiayaan antara pelapor dengan terlapor. Laporannya, berupa pengaduan dan diterima kemarin (8/6).  ”Laporan pengaduan perempuan saya lupa namanya dengan terlapor juga perempuan. Kalau masalah ngegerebek, saya nggak tahu. Yang saya tangani murni penganiayaan pelapor,” jelas Agung.  Saat melapor, Agung bercerita bahwa kondisi MR tidak terlihat luka. Meski demikian, petugas masih melakukan penyidikan lebih lanjut. ”Kondisi nggak luka atau lecet. Tapi masih penyidikan,” ucap Agung.

Tak Pulang 3 Minggu, Istri Anggota DPRD Temukan Suami Bersama LC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polwan-di-polres-siak-kedapatan-selingkuh-dengan-teman-seprofesinya_m_182988.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lion Air memastikan akan memberikan tindakan atau hukuman bagi pilot yang selingkuh. Perselingkuhan pilot itu diketahui dari video yang viral hingga diunggah ke Instagram Lambe Turah.  Corporate Communications Lion Air Danang Mandala Prihantoro menyampaikan, Lion Air akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perusahaan.  ”Lion Air akan menindak pegawai yang mekakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perusahaan,” kata Danang saat dihubungi pada Selasa (31/5).  Danang menyampaikan itu, menanggapi video yang memperlihatkan seorang istri menggerebek suaminya yang berprofesi sebagai pilot di Lion Air. Pilot itu digerebek saat bersama dengan perempuan di hotel di Bilangan Jalan Raya Darmo, Kamis (19/5) pukul 01.00 WIB.  Meski hukuman akan diberikan, Danang menjelaskan, Lion Air tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan pribadi stafnya. Ranah pernikahan merupakan tanggung jawab dari pasutri tersebut.  ”Perusahaan sangat menghormati dan mendukung upaya penanganan dan penyidikan yang sedang dilakukan pihak terkait dan berkepentingan,” tutur Danang.  Dia berharap, proses penyelidikan yang dilakukan pihak terkait sesuai dengan pedoman yang berlaku.  ”Lion Air meminta agar tidak melibatkan perusahaan (institusi Lion Air) yang bersifat tendensius, berdampak merugikan perusahaan,” ucap Danang.  Sebanyak 3 saksi diperiksa kepolisian terkait kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan seorang pilot di Surabaya. Mereka telah dimintai keterangan untuk membuktikan dugaan tersebut.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengatakan, kasus perselingkuhan antara pilot dengan pramugari dalam tahap penyelidikan. Terduga pelaku yang telah dilaporkan istrinya tersebut, saat ini masih berstatus saksi dan sudah dimintai keterangan oleh polisi.  ”Masih berproses, pelakunya masih status saksi,” kata Mirzal.  Sejauh ini, baru ada tiga orang saksi dalam kasus tersebut. Yakni pelapor, pilot yang diduga berselingkuh, serta perempuan selingkuhanya. ”Tiga orang termasuk istrinya (terlapor) sudah diperiksa,” tutur Mirzal.

Pilot yang Selingkuh Akan Dapat Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pria-adakan-pesta-umumkan-perselingkuhan-pacar-dan-sahabatnya_m_-e1556836422603.jpg" alt="Namun sebaliknya, di suatu pesta, si penyelenggara pesta malah mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada tamu yang hadir kalau pacarnya telah berselingkuh dengan sahabatnya" width="100%">
<figcaption>Namun sebaliknya, di suatu pesta, si penyelenggara pesta malah mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada tamu yang hadir kalau pacarnya telah berselingkuh dengan sahabatnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Metro Jaya menyatakan, telah memberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang disiplin dan sidang kode etik Polri terhadap dua anggota berinisial Briptu A dan Bripda RPH karena terlibat perselingkuhan.  Briptu A telah dihukum dengan diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan Bripda RPH yang menjadi selingkuhannya dijatuhi sanksi demosi dalam sidang kode etik.  Kasus itu viral setelah unggahan berjudul layangan putus versi Polda Metro oleh akun media sosial istri Briptu Andreas, Isty Febriyani, pada Minggu (22/5). ”Kalau sudah dipecat, mana buktinya? Mana Skep-nya? Harusnya kan ada SK-nya,” ucapnya dalam video tersebut.  Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, penjatuhan hukuman, apalagi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dapat dinilai sebagai bentuk sanksi yang tepat. Alasannya, riset menemukan, pelaku perselingkuhan tak terkecuali polisi, punya tendensi dua kali lebih tinggi untuk juga melakukan professional misconduct lainnya di tempat kerjan.  ”Jadi, pemecatan terhadap polisi yang berselingkuh diharapkan bisa lebih membersihkan organisasi,” ujar Reza.  Dia menjelaskan, hasil studi itu bikin waswas. Sebab, lewat riset lain, diketahui bahwa tingkat  perceraian dalam lingkungan kepolisian lebih tinggi daripada perceraian di kalangan masyarakat sipil. Institusi kepolisian berhadapan dengan risiko tinggi bagi terjadinya berbagai penyimpangan. Secara spesifik, penyimpangan akibat ulah polisi yang menyeleweng.  ”Tapi setidaknya simpulan itu bermanfaat. Yakni, profesionalisme kerja personel polisi bisa diramal berdasar kualitas perkawinan mereka,” tutur Reza.  Meski begitu lanjut dia, ada persoalan lain dalam kasus tersebut. Yakni mengapa dalam perselingkuhan sesama polisi itu, polisi laki-laki dikenai hukuman lebih berat daripada polwan. Padahal, ketika kesetaraan gender dikampanyekan di mana-mana, semestinya pelaku perselingkuhan baik perempuan maupun lelaki diganjar dengan hukuman yang sama.  ”Persepsi umum bahwa lelaki yang main gila adalah lebih bersalah daripada perempuan pezina merupakan sikap diskriminasi gender yang seharusnya dielakkan,” ucap Reza.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan menyatakan, kepolisian telah memberikan salinan putusan sidang tersebut kepada istri Briptu Andreas. ”Sudah diberikan (salinan putusan) kan dia sebagai istri si Briptu dan pelapor. Mungkin masih kecewa,” ujar Zulpan.  Dia menjelaskan, kasus tersebut dilaporkan Isty Febriyani pada 2019 dan telah mendapatkan putusan inkracth sejak 2021. Putusan terhadap anggota berpangkat Briptu tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, itu sanksi terberat sebagai anggota kepolisian. Kemudian yang berpangkat Bripda putusannya adalah demosi jabatan.  ”Putusan komisi sidang kode etik terhadap Briptu Andreas ini sudah ada. Kemudian putusan sidang terhadap Bripda Rika Putri Handayani ini sudah ada di mana dalam putusan sidang ini sudah diproses di kita tahun 2021 putusan sidangnya,” tutur Zulpan.  Zulpan berharap kasus itu bisa menjadi contoh agar kejadian serupa tidak terulang di institusi Polri. ”Kepada kepolisian agar menjadi aparatur negara yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan Polri. Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan keluarganya. Jadi nggak boleh itu selingkuh,” ucap Zulpan.

Soal Sanksi Kasus Perselingkuhan Polisi, Ini Kata Pakar Psikologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-02.22.05.jpg" alt="Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Polda Metro Jaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Polda Metro Jaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Metro Jaya menyatakan, telah memberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang disiplin dan sidang kode etik Polri terhadap dua anggota berinisial Briptu A dan Bripda RPH karena terlibat perselingkuhan.  ”Putusan terhadap anggota berpangkat Briptu tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, itu sanksi terberat sebagai anggota kepolisian. Kemudian yang berpangkat Bripda putusannya adalah demosi jabatan,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Hal itu disampaikan Zulpan menanggapi viralnya unggahan berjudul layangan putus versi Polda Metro oleh akun media sosial istri Briptu Andreas, Isty Febriyani, pada Minggu (22/5).  Terkait hal itu, Zulpan menilai yang bersangkutan masih merasa kecewa dengan kejadian tersebut. Sehingga, mengunggah utas tersebut melalui media sosial.  Zulpan juga mengatakan, pihak kepolisian telah memberikan salinan putusan sidang tersebut kepada istri Briptu Andreas. ”Sudah diberikan (salinan putusan) kan dia sebagai istri si Briptu dan pelapor. Mungkin masih kecewa,” ujar dia.  Lebih lanjut, Zulpan menjelaskan, kasus tersebut dilaporkan Isty Febriyani pada 2019 dan telah mendapatkan putusan inkracth sejak 2021.  ”Putusan komisi sidang kode etik terhadap Briptu Andreas ini sudah ada. Kemudian putusan sidang terhadap Bripda Rika Putri Handayani ini sudah ada di mana dalam putusan sidang ini sudah diproses di kita tahun 2021 putusan sidangnya,” tutur Zulpan.  Zulpan pun berharap kasus itu bisa menjadi contoh agar kejadian serupa tidak terulang di institusi Polri.  ”Kepada kepolisian agar menjadi sebagai aparatur negara yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan Polri. Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan keluarganya. Jadi nggak boleh itu selingkuh,” ucap Zulpan.

Polda Metro Sanksi Dua Anggota Terlibat Perselingkuhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus perselingkuhan

Berita Terkini