<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-205602-661967582.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus gugatan perdata kredit macet di Pengadilan Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus gugatan perdata kredit macet di Pengadilan Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Susilo Wonowidjojo dan para koleganya yang menjadi tergugat dalam kasus kredit macet dari Bank OCBC NISP kepada PT Hair Star Indonesia (PT HSI) terus berusaha melepaskan diri permasalahan. Sebagai pemilik 99,9 persen saham PT Hari Mahardika Utama (PT HMU), yang menguasai 50 persen saham PT HSI, Susilo merupakan tokoh sentral pencairan kredit dari Bank OCBC-NISP senilai Rp 232 miliar kepada PT HSI sejak 2016 dan terus diperpanjang. Dalam lanjutan kasus gugatan perdata di Pengadilan Sidoarjo yang berlangsung secara elektronik (e-court), para pihak tergugat menyampaikan nota jawaban. Dalam dokumen yang dikirimkan secara daring menyatakan penolakannya terhadap seluruh materi gugatan Bank OCBC NISP. Penolakan dari para tergugat disertai dengan berbagai alasan. Contohnya tergugat 1, 2, 6, dan 10, menilai PN Sidoarjo tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu. Pihak Susilo (tergugat 1), PT HMU (tergugat 2), dan lainnya, menganggap domisili persidangan seharusnya berada di Jakarta Selatan. Itu sesuai dengan lokasi Bank OCBC NISP yang telah memberikan kredit kepada PT HSI. Sidoarjo merupakan lokasi pabrik PT HSI yang memproduksi rambut palsu atau wig. &rdquo;Para penggugat terus konsisten untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kredit yang telah diberikan Bank OCBC NISP selama bertahun-tahun yang perjanjiannya selalu diperbarui tiap tahun. Sayang sekali, Pak Susilo yang sebenarnya punya reputasi baik harus berakhir seperti ini. Jawaban para tergugat tidak materiil dan dasar hukumnya juga sangat lemah,&rdquo; ungkap Hasbi Setiawan, kuasa hukum Bank OCBC NISP, Kamis (11/5). Secara faktual, Susilo merupakan faktor utama pencairan kredit Bank OCBC NISP dan 6 bank nasional lain untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI senilai lebih dari Rp 1,1 triliun. Dalam perjanjian kredit yang diteken pihak bank dan PT HSI juga tegas dinyatakan bahwa setiap perubahan kepemilikan saham di PT HSI harus mendapat persetujuan bank. &rdquo;Bank OCBC NISP baru mendapat informasi adanya penjualan saham PT HMU di PT HSI setelah ada gugatan PKPU dari kreditur yang punya piutang sekitar Rp 4 miliar. Sampai akhirnya PT HSI pailit akhir 2021 banyak informasi yang tidak jelas terhadap perusahaan ini. Dari prosesnya yang cepat sampai ke putusan pailit, kami menduga memang upaya untuk melepaskan diri dari kewajiban kredit ke sejumlah bank ini sudah didesain secara matang,&rdquo; ungkap Hasbi. Hasbi menyampaikan, para tergugat juga mengungkapkan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Bank OCBC NISP merupakan kerugian yang tidak pasti atau tidak nyata atau dalil yang premature sehingga wajib ditolak. Bahkan, tergugat 4 (Hadi Kristanto) yang kemudian menjadi pemegang 50 persen saham PT HSI dalam jawabannya mengatakan, perjanjian pinjaman Bank OCBC NISP kepada PT HSI dilakukan tidak hati-hati dan tidak profesional. Alasan berbeda disampaikan tergugat 3, PT Surya Multi Flora, pemegang 50 persen saham PT HSI. Dalam jawabannya menuliskan kerugian materiil dan immaterial yang diterima penggugat tidak berlandaskan fakta, sehingga tergugat 3 yang hanya pemegang saham turut tergugat 1 (PT HSI) juga ikut memikul kerugian dengan adanya putusan pailit yang menimpa PT HSI. Penggugat tidak dapat meminta uang paksa kepada tergugat 3 ataupun para tergugat. &rdquo;Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan para tergugat. Kami akan buktikan Bank OCBC NISP memiliki dasar dan bukti hukum yang kuat untuk meminta tanggung jawab kepada para pemilik dan pengurus PT HSI yang nyata-nyata sudah menerima pinjaman Rp 232 miliar serta didukung perjanjian kredit yang sah,&rdquo; tegas Hasbi.

Para tergugat kasus kredit macet Bank OCBC NISP menolak seluruh materi gugatan dalam lanjutan sidang kasus gugatan perdata di PN Sidoarjo

Pengusaha Wig Terus Mangkir, OCBC-NISP Tentukan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-01-at-17.14.081.jpg" alt="Sidang gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI) di PN Sidoarjo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sidang gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI) di PN Sidoarjo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Susilo Wonowidjojo melalui kuasa hukumnya akhirnya memenuhi panggilan sidang gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI) terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur, Rabu (1/3). Salah satu orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes itu, merupakan pemegang saham pengendali melalui PT Hari Mahardika Utama (HMU) sebelum PT HSI dipailitkan pada September 2021.  Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, Susilo sebagai tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kliennya. Sebab, adanya pengalihan saham PT HMU kepada Hadi Kristanto Niti Santoso/tergugat 4 tanpa adanya persetujuan Bank OCBC NISP.  Keberadaan Susilo sebagai pemilik HMU yang juga mengendalikan HSI merupakan salah satu pertimbangan bank ketika memberikan kredit pada 2016 dan terus melakukan perpanjangan sampai 2021.  ”Dalam perjanjian kredit juga tegas disebutkan, setiap perubahan yang terjadi pada debitur (HSI), termasuk kepemilikan saham, harus mendapatkan persetujuan kreditur. Tapi semua kesepakatan itu dilanggar. HMU melepas sahamnya di HSI hanya sebulan sebelum PKPU,” kata Hasbi di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/3).  Bank OCBC NISP minta majelis hakim mencermati transaksi penjualan saham HMU di HSI kepada Hadi Kristanto Niti Santoso. Selain pihak terafiliasi, penjualan saham yang dilakukan sesaat sebelum gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya oleh CV Duta Prima dan CV Kurnia Jaya yang akhirnya berujung pailit terhadap HSI, sangat menguntungkan HMU. Pasalnya sebagai pemegang saham pengendali, HMU yang 99,9 persen sahamnya dimiliki Susilo Wonowidjojo itu berupaya lari dari masalah yang menimpa HSI.  ”Sangat tidak masuk akal ketika kami baru saja memperpanjang kredit Rp 232 miliar, tiba-tiba dua kreditur dengan tagihan hanya sekitar Rp 4 miliar bisa memailitkan perusahaan dengan total kredit ke banyak bank lebih dari Rp 1 triliun. Ini adalah preseden buruk dan sangat menjatuhkan kepercayaan bank kepada personal seperti Susilo,” tegas Hasbi.  Apalagi diketahui pada Juni 2021, HSI kembali mengajukan permohonan pencairan kredit ke OCBC NISP sekitar USD 233.000, tanpa memberitahukan adanya perubahan pemegang saham dan sudah adanya permohonan PKPU pada Juni 2021.  ”Ini adanya unsur itikad  tidak baik dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan pengawasan HSI oleh para Direktur dan Komisaris HSI,” tambah Hasbi.  Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP meminta majelis hakim untuk menghukum para tergugat dengan harta kekayaan pribadinya karena tidak membayar utang yang menyebabkan kredit macet berupa kerugian materiil sebesar ± Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat oleh Bank OCBC NISP adalah Susilo Wonowidjojo, PT HMU, PT Surya Multi Flora, Hadi Kristanto Niti Santoso, Linda Nitisantoso, Lianawati Setyo, Norman Sartono, Heroik Jakub, Tjandra Hartono, Daniel Widjaja, dan Sundoro Niti Santoso serta PT HSI.  Adapun total terdapat 11 tergugat dan 2 turut tergugat.  Hasbi menjelaskan, para tergugat tersebut saling memiliki hubungan afiliasi. Sebagai pemilik 99,9 persen saham PT HMU dan pemegang saham pengendali, Susilo Wonowidjojo merupakan suami Meylinda Setyo, Komisaris Utama PT HSI sampai Desember 2016. Sementara Lianawati Setyo yang merupakan adik Meylinda, sebelum perubahan pemegang saham menjabat Wakil Direktur Utama PT HSI. Hubungan PT HMU dan PT HSI makin dekat lantaran Daniel Wijaya yang saat ini masih sebagai direktur utama PT HMU juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT HSI sampai dengan Mei 2021.  Kasus kredit macet PT HSI, perusahaan rambut palsu yang sahamnya pernah dimiliki Konglomerat Susilo Wonowidjojo melalui PT Hari Mahardika Utama (PT HMU) ternyata melibatkan banyak bank nasional. Berdasar salinan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tertanggal 27 September 2021, tercatat ada 7 bank yang menjadi korban yaitu Bank BTPN, Bank CTBC, Bank DBS Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Mega, Bank OCBC NISP, dan Bank Permata.  Dalam putusan yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Khusaini disebutkan, ketujuh bank tersebut merupakan kreditur separatis yang mewakili total 145.550 suara dan bersama-sama menyatakan setuju untuk perpanjangan jangka waktu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, terdapat 11 kreditur konkuren yang mewakili 14.560 suara yang menyatakan tidak setuju. Atas dasar itu majelis hakim memutuskan PT HSI pailit.  Sidang gugatan perdata di PN Sidoarjo yang kedua itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Persidangan Moh. Fatkan. Sidang kembali ditunda hingga 15 Maret karena sejumlah pihak tergugat yang masih absen dalam sidang kedua. Pihak yang tidak hadir yaitu PT Surya Multi Flora selaku tergugat III dan Hadi Kristanto Niti Santoso selaku tergugat IV.  Kuasa hukum tergugat Gunadi Wibakso mengatakan, sidang hari ini (1/3), belum memeriksa perkara karena ada beberapa pihak yang belum hadir. Sehingga, majelis hakim akan memanggil pihak tersebut untuk hadir dalam sidang berikutnya.  ”Acara sidang hari ini (1/3), hanya memverifikasi surat kuasa yang dilampirkan sebelum pemeriksaan perdata,” ujar Gunadi Wibakso.

Kasus Kredit Macet, Susilo Wonowidjojo Hadiri Gugatan Bank OCBC NISP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SHOIDAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Senin (5/12) malam lalu menjadi hari kelam bagi Shoidah. Betapa tidak, warga Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Gresik, itu menjadi korban pengeroyokan sejumlah lelaki. Tak pelak, beberapa tubuh ibu 49 tahun itu pun terluka. Karena tindak pidana itu, Shoidah pun telah melapor polisi.  Ceritanya, malam itu, sekita pukul 19.00 WIB, Shoidah sedang beristirahat di dalam rumah. Tiba-tiba ada empat orang datang. Tiga laki-laki dan seorang perempuan. Shoidah mengenal beberapa dari mereka. ’’Mereka datang langsung marah-marah. Mencari Ajib, menantu saya,’’ kata Shoidah kepada awak media, Rabu (7/12).  Karena ada yang mencari, Shoidah pun memanggil Ajib. Saat Ajib keluar, lanjut dia, ternyata langsung dikeroyok tiga orang laki-laki yang datang tersebut. Tentu saja Shoidah kaget. Melihat anak menantunya dikeroyok, Shoidah pun spontan berusaha melerai. Dia bergegas mendekap tubuh sang menantu. Harapannya, tindak kekerasan itu tidak terjadi.  Nahas, Shoidah terkena getahnya juga. "Saya berusaha melerai agar mantu saya tidak dikeroyok. Tapi, saya ditendang. Saya terlempar beberapa meter. Paha sebelah kanan saya ini memar. Siku tangan kanan memar juga karena terbentur tembok rumah," imbuhnya.  Selepas itu, tiga orang laki-laki tersebut ternyata masih mengeroyok Ajib. Mulai mencekik dan mendorong-dorong. Melihat itu, Shoidah tetap berupaya mencegah, walaupun tubuhnya merasakan sakit. ’’Tapi saya ditarik tiga orang itu supaya tidak melindungan menantu saya. Akhirnya, saya berteriak meminta tolong,’’ tambahnya.  Teriakan keras Shoidah pun membuat sejumlah warga sekitar berdatangan ke rumahnya. Terduga pelaku yang diduga berasal dari Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Gresik, itu kemudian bergegas pergi.  Shoidah mengaku dirinya baru mengetahui kalau perselisihan ini diduga karena masalah utang-piutang. Yakni, antara menantunya dengan terduga pelaku tersebut. ‘’Kalaupun ada masalag begitu, caranya kan tidak seperti itu,’’ imbuhnya.  Tidak terima karena menjadi korban pengeroyokan, Shoidah pun telah melapor ke Polsek Bungah pada Selasa (6/12). Tanda bukti penerimaan laporan bernomor: STPL/55/XII/2022/Polsek. Dia pun sudah divisum sebagai salah satu barang bukti kasus pengeroyokan tersebut.  Dari salinan laporan tersebut, empat orang sebagai terlapor. Yakni, MS, 40; M, 55; KL, 30 serta satu orang perempuan yang belum dikenal.  Kapolsek Bungah AKP Sujito ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. ‘’Masih proses penyelidikan. Soal perkembangannya, menunggu dari Kanitreskrim,’’ ujarnya.

Melindungi Anak Menantu, Seorang Ibu Asal Gresik Dikeroyok Tiga Lelaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20211012-WA0010.jpg" alt="Artis dan model Tamara Bleszynsky saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatanbeberapa waktu lalu. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Artis dan model Tamara Bleszynsky saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatanbeberapa waktu lalu. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan tengah mendalami kasus dugaan penggelapan aset yang dilaporkan artis Tamara Bleszynsky.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, sejauh ini sudah ada 16 orang yang diminta klarifikasi terkait dengan kasus dugaan penggelapan tersebut.  ”Jadi belum ke berita acara perkara (BAP) karena ini masih dalam penyelidikan, baru dalam tahap pengumpulan dokumen,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (20/6).  Dia menduga kasus itu masih merupakan masalah antara keluarga. Meski begitu penyelidikan tetap dilakukan untuk menguatkan bukti pidana yang mungkin muncul.  ”Sepertinya ini memang masalah keluarga ya, karena identitas nama itu sama dengan fam (marga) korban (Tamara),” terang Ibrahim.  Dia menjelaskan, dugaan penggelapan yang dilaporkan Tamara itu awalnya merupakan kasus perdata. Laporan itu, telah diterima sejak 6 Desember 2021.  ”Memang dari 2021 sampai sekarang kita masih melakukan penyelidikan, pendalaman karena laporannya memang terkait masalah tindak pidana, tapi harus memenuhi unsur,” ujar Ibrahim.  Adapun Tamara Bleszynsky, artis yang tenar pada 1990 hingga 2000-an, itu melaporkan kasus dugaan penggelapan ke Polda Jawa Barat pada 6 Desember 2021 dengan Nomor LP/B/954/XII/2021. Dugaan penggelapan itu terkait dengan aset properti di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.  Dalam laporan tersebut, diduga ada pelanggaran pasal 372 KUHP tentang  melawan hak sesuatu barang.

Polda Jabar Dalami Kasus Penggelapan yang Dilaporkan Tamara Bleszynsky

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220104_225136.jpg" alt="Direktur Utama Zarindah Grup M. Sadiq. Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Zarindah Grup M. Sadiq. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Utama Zarindah Grup M. Sadiq merasa dirugikan atas gugatan tim kuasa hukum investor asing asal Arab Saudi, OSOS Al Masarat Internasional CO. Investor tersebut menggugat kembali pengembalian dana investasi hingga Rp 258 miliar.  ”Terus terang kami tidak pernah menerima dana itu. Kan tiga tahun lalu sudah pernah diangkat, tapi ditolak gugatannya. Kini digugat lagi,” ujar Sadiq seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dia menjelaskan, kasus itu pernah digugat pada 2019. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 282/PDT/2020/PT MKS disebutkan, gugatan tersebut tidak mengandung unsur pidana.  Bahkan, lanjut dia, Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3) Nomor B231/III/2020/Dittipidum. Begitu Polda Sulsel dalam surat tertanggal 2 Maret 2020.  ”Pernah dia angkat, tapi tidak ada unsur pidananya sesuai surat dari Mabes Polri dan Polda Sulsel. Ini kasus perdata. Kami sudah menang di Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung,” papar Sadiq.  Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulsel itu menjelaskan, awal duduk perkara saat OSS Al Masarat Internasional CO itu berniat berinvestasi ke PT Zarindah Perdana. Akan investasikan dana untuk pengembangan perumahan dan hunian lainnya.  Namun belakang, ada yang janggal dari kesepakatan, sebab nominal dana yang ada dalam surat perjanjian dan penyataan tidak sesuai dengan yang dikirimkan ke perusahaan, baik waktu maupun jumlah nominal investasi tersebut.  ”Dana yang dimaksud, tidak pernah diterima. Bukti perjanjian pada surat pernyataan dasarnya lemah sehingga dibantahkan lembaga hukum. Saya punya bukti transfer yang dikirimkan tidak seberapa. Makanya, imbal hasil yang diberikan sesuai yang ditransferkan. Kami berencana menggugat balik, karena ini sudah pencemaran nama baik serta dugaan pemerasan,” ucap Sadiq.  Sebelumnya, kuasa hukum OSOS Al Masarat International CO melaporkan Direktur Umum perusahaan pengembang PT Zarindah Perdana terkait wanprestasi.  ”Pada 2021 kami hadir di PN Makassar buat proses mediasi berkenaan dengan gugatan PT OSOS dari Saudi Arabia kepada PT Zarindah,” kata Kuasa Hukum OSOS Yoyo Arifardhani.  Dia mengatakan, dasar gugatan pihak OSOS adalah surat pernyataan dari Direktur Utama PT Zarindah Perdana Muhammad Sadiq bahwa dia mengakui dan akan mengembalikan investasi Rp 258 miliar yang ditanamkan Dirut OSOS Aldaej Saad Ibrahim untuk bisnis perumahan yang dilakukan PT Zarindah.

Zarindah Grup Klarifikasi Gugatan Investor Asal Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pn-kelas-i-a-padang-vonis-bebas-bos-surat-kabar_m_170121.jpeg" alt="Basko saat menjalani sidang putusan di PN Kelas I A Padang, Rabu (22/11)." width="100%">
<figcaption>Basko saat menjalani sidang putusan di PN Kelas I A Padang, Rabu (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang menjatuhkan vonis bebas kepada Basrial Koto (Basko), terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Majelis hakim menilai, kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat pengusaha sekaligus pemilik media surat kabar Haluan itu tidak masuk dalam perkara pidana. Meski memenuhi unsur dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun kasus tersebut lebih tepatnya disidangkan di ranah perdata. Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan pemilik Basko Grand Mal ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan jaksa alternatif pertama, yaitu Pasal 263 ayat-1. Namun karena bukan ranah pidana, hakim memutuskan Basko terlepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan Mulyadi Sajaen dkk selaku JPU. "Meski memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan jaksa, tetapi bukan tindak pidana sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan," sebut majelis hakim saat membacakan amar putusan di PN Kelas I A Padang, Rabu (22/11). Majelis hakim yang diketuai oleh Sutedjo dengan hakim anggota Agnes Sinaga dan R Ari Muladi, menolak perihal pokok pikiran JPU dalam dakwaan permalsuan dokumen sehingga Basko divonis bebas. Hakim lalu memberikan kesempatan satu pekan kepada Penasehat Hukum (PH) maupun JPU untuk pikir-pikir atas atas putusan itu apakah menerima atau mengajukan kasasi. Atas putusan itu, penasihat Hukum Basko, Bagindo Fachmi menyatakan akan menggunakan waktu untuk berpikir atas putusan lepas terhadap kliennya. "Tidak ada perbuatan hukum pidananya, berdasarkan Pasal 191 KUHAP, lepas dari tuntutan hukum. Walaupun unsurnya terbukti, itu berarti salah ranah," kata Fachmi. Sementara itu, Mulyadi Sajaen selaku JPU menyebutkan, pihaknya juga akan berpikir-pikir sembari mempelajari putusan sesuai waktu yang diberikan hakim. "Kami pelajari putusannya dulu," ucapnya. Sebelumnya, Basko dituntut tiga tahun kurungan oleh JPU Kejaksaan Tinggi Padang atas dakwaan pemalsuan surat untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 200, 201 dan 205, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Penerbitan surat itu terhadap sebidang tanah milik PT KAI yang berada di belakang Basko Grand Mal, Jalan Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Disebutkan JPU, terdakwa telah melanggar pasal 263 pasal (1) KUHP. Atas perbuatan itu, menurut JPU perbuatannya pihak PT KAI memgalami kerugian lebih kurang Rp 2 miliar. Di samping itu, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Kasus yang menyeret nama pengusaha Basrizal Koto itu berawal dari laporan PT KAI Divisi Regional II Sumbar pada 2011, dengan nomor laporan polisi LP/194/XI/2011/SPKT-SBR. Isi suratnya menyebutkan Basrizal Koto diduga telah membuat surat palsu untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 200, HGB No. 201, dan HGB no. 205, terhadap sebidang tanah milik PT. KAI yang berada di belakang PT. Basko Minang Plaza, Jalan Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, akhirnya berkas kasus itu dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa pada 8 September 2016.

PN Kelas I A Padang Vonis Bebas Bos Surat Kabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/mantan-menteri-ini-gugat-walikota-dan-wakilnya_m_159582.jpeg" alt="Fadel Muhammad" width="100%">
<figcaption>Fadel Muhammad</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memperkarakan secara perdata Walikota Gorontalo Marten Taha ke Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Tidak hanya sang walikota, mantan Gubernur Gorontalo ini juga turut menggugat wakil walikota Gorontalo, Budi Doku.  Fadel menggugat Marten dan Budi karena dianggap melakukan dengan perkara wanprestasi (cidera janji). Gugatan itu diajukan Fadel Muhammad melalui kantor hukum ADMUS and Associates tertanggal 22 September 2017.  Dalam surat gugatan tersebut Fadel Muhammad diwakili oleh para pengacara yang terdiri Adek Junjunan Syaid,SH, Yakop Abdul Rahmat Mahmud,SH, Muhammad Taufik,SH, Budi Rahmat,SH serta Gala Adi Prasetio,SH.  Selanjutnya Marten Taha menjadi tergugat I dan Budi Doku tergugat II. Keduanya disebutkan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pinjaman tertanggal 15 April 2013 dan surat pinjaman tertanggal 20 Mei 2013. Gugatan Fadel Muhammad itu sendiri telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo pada Jumat (22/9) lalu.  “Benar, melalui pengacaranya Bapak Fadel Muhammad telah melayangkan gugatan Wanprestasi/Cidera Janji,” kata Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Gorontalo Fatchu Rochman,SH ketika dikonfirmasi Gorontalo Post (Jawa Pos Group), Senin (25/9).  Lebih lanjut menurut Fatchu Rochman, gugatan tersebut telah diregister oleh PN Gorontalo. “Sudah masuk dengan nomor DAF No:49/FDT.G/2017/PNGto. Sudah ditetapkan majelis. Tinggal menunggu kapan penetapan sidangnya,” urai Fatchu Rochman.  Lantas apa saja isi gugatan, Fatchu Rochman menegaskan bila hal itu belum bisa disampaikan. “Belum masuk persidangan. Nanti diinformaskan. Tungu saja persidagannya kira-kira seminggu lagi,” ujar pria yang juga hakim PN Gorontalo itu.  Sementara itu Marten Taha yang dikonfirmasi terkait gugatan Fadel Muhammad ke PN Gorontalo mengaku belum tahu persis. “Saya belum tahu itu (wanprestasi,red),” ungkap Marthen Taha saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017, Senin (25/9) semalam.  Dirinya menambahkan nanti sudah pada waktu yang tepat akan menjelaskan masalah wanprestasi itu. “Nanti saya akan jelaskan nanti,” ungkapnya.  Tanggapan berbeda disampaikan wakil walikota Budi Doku. Dirinya menyampaikan kalau Wanprestasi tersebut sudah masuk dalam proses hukum, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dihadapi.  “Kalau sudah masuk hukum, saya siap untuk menghadapinya,” ungkap Budi Doku. Ia menambahkan bahwa masalah tersebut memang sudah lama, dan dirinya juga saat Pilwako 2013 lalu diajak oleh Fadel Muhamad untuk berpasangan dengan Marthen Taha.  “Waktu Pilwako 2013 lalu, sebenarnya saya itu berpasangan dengan pak Ebi (Feriyanto Mayulu,red), tapi diajak oleh pak Fadel untuk menjadi pasangan dari Marthen Taha, dan itu yang selalu disampaikan dalam kampanye,” ungkap Budi Doku.  Oleh karena itu wanprestasi sudah masuk dalam proses hukum, maka ia akan menjalaninya. “Kita akan jalani proses hukumnya,” pungkasnya.

Mantan Menteri Ini Gugat Walikota dan Wakilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-resmi-tetapkan-panitera-pengganti-dan-pengacara-sebagai-tersangka_m_1503389831_152537.jpeg" alt="Dua penyidik KPK menunjukan bukti transfer uang suap panitera pengganti PN. Jaksel, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Dua penyidik KPK menunjukan bukti transfer uang suap panitera pengganti PN. Jaksel, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8) kemarin. Mereka adalah Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi (TMZ) dan Pengacara Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection.&nbsp; Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan kedua tersangka itu berdasar gelar perkara dan pemeriksaan intensif 1x24 jam pasca OTT.&nbsp; "Disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh panitera pengganti PN Jaksel. Dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan," terangnya, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).&nbsp; Agus mengatakan, Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi diduga menerima uang suap dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dalam beberapa kali pemberian melalui transfer ke rekening tabungan seorang pegawai honorer PN Jaksel. Pemberian dilakukan sejak Juni 2017 hingga kemarin keduanya tertangkap tim satgas KPK.&nbsp; Diduga, pemberian dilakukan untuk memenangkan gugatan perdata yang sedang dijalani PT ADI di PN Jaksel. PT ADI merupakan perusahaan konstruksi dan survei bawah laut. "Diduga total penerimaan sebesar Rp 425 juta," ujarnya. Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Resmi Tetapkan Panitera Pengganti dan Pengacara Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-perkara-yang-menjadi-pangkal-ott-oknum-penegak-hukum-pn-jaksel_m_152473.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil OTT Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil OTT Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya telah menciduk empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Senin(21/8)kemarin, di PN. Jakarta Selatan. Dalam operasi senyap itu, selain menangkap para pihak yang diduga tengah melakukan transaksi suap menyuap, tim Satgas Penindakan KPK juga telah mengamankan bukti pentransferan uang suap senilai ratusan juta. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pangkal kasus penyuapan tersebut ternyata berkaitan dengan sengketa perdata yang dilakukan sebuah perusahaan konstruksi dan survey bawah laut dengan satu perusahaan lain. Untuk mengamankan gugatan perdata dengan nilai fantastis tersebut, pihak berperkara tersebut memberikan &ldquo;pelumas&rdquo;, agar perkara gugatannya dimenangkan oleh majaelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. &ldquo;(Soal) sengketa Aqua Marine dan satu perusahaan lagi,&rsquo;&rsquo; terang sumber internal KPK kepada JawaPos.com Selasa (22/8). Namun, kendati menyebut perihal adanya sengketa perdata dua perusahaan tersebut, sumber tersebut belum memberikan informasi secara detail, apakah pihak Aqua Marine yang melakukan suap atau justru perusahaan lawannya, pasalnya pihaknya belum melakukan gelar perkara. &rdquo;Ekspose (gelar perkara) pagi ini nanti,&rdquo; imbuhnya. Dikonfirmasi secara terpisah, perihal adanya penanganan sengketa dua perusahaan di lembaganya, juru bicara PN. Jaksel I Made Sutrisna mengaku belum tahu, apakah benar sengketa gugatan perdata PT. Aqua Marine, yang menjadi pangkal kasus penyuapan yang menjerat pegawai di lembaganya. "Saya belum tahu informasi tentang gugatan perusahaan itu, kemudian kaitan dengan siapa. Kami masih menunggu konferensi pers dari KPK," kata Made ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Untuk diketahui, sebelumnya Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Namun, ketika dikonfirmasi, KPK hanya menyebut oknum panitera saja yang diciduk, tidak ada unsur hakim saat menggelar operasi tersebut. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti transferan uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Hingga saat ini, para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 setelah ditangkap. Pemeriksaan ini dilakukan guna menentukan status hukum para pihak yang diciduk kemarin. &nbsp;

Ini Perkara yang Menjadi Pangkal OTT Oknum Penegak Hukum PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ott-hakim-panitera-dan-pengacara-terkait-kasus-perdata_m_152309.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, terjadinya dugaan kasus suap menyuap ini karena adanya sebuah skenario&rsquo;&rsquo;pengamanan&rsquo;&rsquo; sebuah perkara yang tengah disidangkan di PN. Jakarta selatan. &rdquo;Kasusnya perdata,&rdquo; kata sumber internal KPK kepada JawaPos.com. Namun, kendati menyebut adanya sebuah penyelesaian perkara, sumber tersebut belum bersedia membeberkan perkara yang tengah dimainkan oknum penegak hukum tersebut. Yang pasti kata sumber tersebut, demi kasus yang tengah ditanganinya, oknum pengacara tersebut rela menggelontorkan &rdquo;duit pelicin&rdquo; senilai Rp300 juta, dari total komitmen fee sebesar Rp750 juta. &ldquo;Kirim duitnya via transfer,&rdquo; tukas sumber tersebut.

OTT Hakim, Panitera dan Pengacara Terkait Kasus Perdata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus perdata

Berita Terkini