<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/JBMPPRcZU43WHPL15TWW0R65zl0CgAs4hoSLt9n5-2338030678.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan penyuapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan M. Arif Nuryatna terungkap dari informasi saat menangani kasus penyuapan Ronald Tannur. Penyidik menemukan adanya informasi permainan kasus ekspor minyak sawit melalui bukti alat elektronik. Penyidik lantas mendalaminya hingga menangkap empat tersangka.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa sebenarnya penyidik sudah merasa curiga saat hakim memutuskan onslag atau perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. "Penyidik setelah putusan onslag tentu menduga indikasi tidak baik. Tidak murni onslag itu," paparnya.&nbsp; Namun, saat menangani perkara penyuapan hakim Ronald Tannur, juga terdapat informasi soal kasus penyuapan Ketua PN Jaksel M. Arif Nuryanta. "Ada informasi soal nama MS atau Marcella Santoso," terangnya.&nbsp; Informasi itu didapatkan dari bukti alat elektronik. Namun, Harli enggan menyebutkan alat elektronik milik siapa yang memunculkan nama Marcella Santoso tersebut. "Kalau itu penyidik ya," ujarnya di Kejagung kemarin (13/4).&nbsp; Saat ditanya apakah ada hubungan dengan Zarof Ricar (ZR), Harli menjelaskan bahwa tidak mengarah ke sana. Melainkan, fokus terhadap janji pemberian Rp 60 miliar untuk memberikan putusan onslag dalam perkara ekspor minyak sawit. "Bukan ke arah itu," ujarnya.&nbsp; Penyidik juga semakin yakin setelah melakukan penggeledahan yang akhirnya menyita sejumlah uang dan aset. Uang dan aset itu diduga terhubung dengan suap putusan onslag perkara korupsi ekspor minyak sawit. Uang dan aset itu ditemukan di rumah Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Wahyu Gunawan dan advokat Aryanto.&nbsp; Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Sabtu (12/4) penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah uang ditemukan di rumah tinggal Wahyu Gunawan di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. "Uang dalam berbagai jenis mata uang asing," paparnya.&nbsp; Yakni, uang dolar Singapura 40.000, USD 5.700, 200 yen dan Rp10.804.000. Selanjutnya, USD 3.400, USD 600, dan Rp 11.100.000. "Uang rupiah ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG," paparnya.&nbsp; Selanjutnya, di rumah Aryanto ditemukan uang Rp 136.950.00. Tak hanya itu, disita pula satu buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura yang setiap lembarnya seribu dollar singapura. Kemudian satu buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Lalu, satu buah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. "Satu lembar uang pecahan,dolar Singapura nilainya 1.000," ujarnya.&nbsp; Kemudian tiga lembar uang pecahan, dolar Singapura yaitu per lembarnya 50 dollar, 11 lembar uang pecahan dolar Singapura nilainya masing-masing 100, kemudian lima lembar uang pecahan dolar Singapura senilai 10 dollar, delapan lembar uang pecahan Singapura masing-masing 2 dolar, tujuh lembar uang pecahan rupiah Rp 100.000 per lembarnya, 235 lembar uang pecahan Rp100.000, 33 lembar uang pecahan Rp 50.000, tiga lembar uang pecahan ringgit masing-masih 50 ringgit, satu lembar uang pecahan ringgit 100, satu lembar uang pecahan ringgit yaitu nilainya 5 ringgit, dan satu lembar uang pecahan ringgit nilainya 1 ringgit.&nbsp; "Penyidik juga menyita satu unit mobil Ferrari, satu unit mobil Nissan GTR, satu unit mobil Mercedes-Benz, dan ada lagi satu unit mobil merk Lexus, ya kalau nggak salah Lexus," papar Qohar.&nbsp; Dia mengatakan, petugas masih melanjutkan penggeledahan ke sejumlah lokasi lainnya. "Nanti setelah update akan diumumkan kembali hasil penggeledahan tersebut," tuturnya. (idr)

Kasus penyuapan di pengadilan terungkap setelah penyidikan kasus Ronald Tannur, melibatkan penangkapan empat tersangka dan penyitaan aset.

Kasus Penyuapan Perkara Ekspor Sawit Terendus Saat Arif Nuryatna Tangani Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/taban.jpg" alt="Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti mengenakan rompi tahanan. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti mengenakan rompi tahanan. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dengan pasal penyuapan karena menyuap dua eks pejabat Kementerian Keuangan. Suap itu terkait dengan pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.  Dalam sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, jaksa mendakwa Eka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Luki Dwi Nugroho, Dian Hamisena, Masmud, dan Muhammad Albar Hanafi, Eka diduga memberi uang yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp 1,4 miliar. Uang itu diberikan kepada dua eks pegawai Kemenkeu secara bertahap pada Agustus–Desember 2017.  Eks pegawai Kemenkeu yang menerima suap adalah Yaya Purnomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kemenkeu dan Rifa Surya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu. Suap tersebut diberikan melalui perantara, mantan staf ahli Eka, I Dewa Nyoman Wiratmaja alias Dewo.  Jaksa KPK Luki Dwi Nugroho menyampaikan suap itu terjadi karena Eka, Bupati Tabanan periode 2016–2021, ingin ada kenaikan alokasi DID Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN. Keinginan menambah alokasi DID itu demi mengatasi anggaran daerah yang defisit pada 2017.  Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, kata jaksa, terdakwa memerintahkan I Gede Urip Gunawan (Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan) mengupayakan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tabanan mendapat perolehan nilai A sebagai salah satu kriteria tambahan mendapatkan jumlah DID yang lebih besar. Gede Urip lantas bertemu I Gusti Ngurah Satria Perwira, yang saat itu merupakan Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Bali, di Kantor Pemerintah Kabupaten Tabanan.  Satria Perwira kepada Gede Urip menyampaikan bahwa Bahrullah Akbar, yang saat itu menjabat Wakil Ketua BPK dan timnya, akan mengurus tambahan alokasi DID Kabupaten Tabanan. Gede pun melaporkan hasil pertemuan itu kepada Eka. Dia kemudian memerintahkan staf ahlinya Dewa Wiratmaja untuk menemui Bahrullah.  Dewa mendatangi rumah dinas Bahrullah di Jakarta. Bahrullah mengarahkan Dewa agar bertemu Yaya Purnomo. Dewa lalu menemui Yaya dan Rifa Surya di pujasera, kawasan Metropole, Cikini, pada 15 Agustus 2017. Dalam pertemuan itu, Rifa dan Yaya menyanggupi permintaan Eka yang diutarakan melalui Dewa.  Akan tetapi, Yaya dan Rifa meminta suap yang diberi kode dana adat istiadat untuk memenuhi permintaan Eka. Jumlah suap yang diminta sebesar 2,5 persen dari alokasi DID yang didapatkan, yaitu Rp 46 miliar. ”Selain itu, juga harus menyerahkan tanda jadi di awal sebesar Rp 300 juta,” kata jaksa.  Dewa pun melaporkan kepada Eka mengenai hasil pertemuannya dengan dua eks pejabat Kemenkeu itu. Eka kemudian memerintahkan Dewa menghubungi sejumlah kontraktor, yaitu Direktur PT SME berinisial WS, Direktur PT SYAP berinisial INY, dan Direktur CV A berinisial GMS. Para kontraktor itu diminta menyiapkan Rp 300 juta, yang kemudian uang itu bakal diserahkan kepada Yaya dan Rifa. Para pengusaha itu kemudian dijanjikan bakal mendapat proyek di Kabupaten Tabanan.  Usai pembacaan dakwaan itu, majelis hakim yang dipimpin I Nyoman Wiguna meminta tanggapan dari terdakwa yang kemudian disampaikan perwakilan tim penasihat hukumnya, Warsa T. Bhuwana. Warsa menyampaikan pihaknya bakal mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa.  Majelis hakim pun menjadwalkan sidang berikutnya pada Kamis (23/6) dengan agenda pembacaan eksepsi.

Jaksa KPK Dakwa Mantan Bupati Tabanan dengan Pasal Penyuapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IVANA.jpg" alt="Tersangka Ivana Kwelju (kanan/rompi jingga) selaku pihak swasta atau Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/3/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Ivana Kwelju (kanan/rompi jingga) selaku pihak swasta atau Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/3/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengatakan lembaga antirasuah resmi menahan Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana (PT VCK) Ivana Kwelju. Adapun, Ivana Kwelju adalah tersangka penyuap mantan Bupati Buru Selatan, Maluku Tagop Sudarsono Soulisa di proyek pekerjaan infrastruktur di daerah tersebut. "Pada saat ini yang kita tahan adalah IK (Ivana Kwelju)" ujar Karyoto dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (2/3). Karyoto menuturkan, Ivana Klwelju dijebloskan ke penjara oleh KPK selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan lembaga antirasuah untuk merampungkan berkas perkara kasus suap mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. "Untuk merampungkan berkas perkara penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama dimulai tanggal 2 Maret sampai 21 Maret 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," katanya. Diketahui, Ivana Kwelju ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Keduanya yaitu, mantan Bupati Buru Selatan dua periode, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan orang kepercayaan Tagop, Johny Rynhard Kasman (JRK). KPK telah lebih dulu menahan Tagop dan Johny. Dalam perkara ini, Tagop diduga telah menerima fee sedikitnya sekira Rp 10 miliar dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan. Ia diduga menerima fee tersebut melalui Johny Rynhard. Uang sebesar Rp 10 miliar itu, salah satunya berasal dari Ivana Kwelju. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim KPK, uang sebesar Rp 10 miliar itu diduga telah dialihkan oleh Tagop ke sejumlah aset. Tagop diduga mencuci uangnya sejumlah Rp 10 miliar dengan membeli aset atas nama orang lain. Hal itu dilakukan Tagop agar aset hasil korupsinya tidak diketahui KPK. Atas perbuatannya, Ivana Kwelju sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Tagop dan Johny, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KPK Resmi Tahan Penyuap Eks Bupati Buru Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/polri-akan-tindak-tegas-anggotanya-yang-diduga-terima-suap-dari-uber_m_158434.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabe Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menanggapi terkait kabar&nbsp;perusahaan aplikasi layanan transportasi, Uber Indonesia yang diduga menyuap polisi. Suap itu terkait masalah izin wilayah kantor Uber Indonesia di Jakarta. Lantaran, kantor Uber itu terletak di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka usaha. "Pembayaran yang diduga tak lazim itu masih dalam penyelidikan aparat Amerika Serikat, di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Tentu hal itu adalah dalam rangka penegakan hukum yang kemudian diduga ada hubungannya dangan petugas Polri," kata Irjen Pol Setyo Wasisto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (21/9). Menurut Setyo, Polri menghormati otoritas Kepolisian AS yg sedang &nbsp;menangani kasus tersebut. Nantinya, jika dari proses penyelidikan ditemukan fakta dan bukti menurut sistem pembuktian Indonesia, maka Polri akan berpegang teguh kepada hukum positif Indonesia. "Polri tidak akan mentolelir perbuatan pidana dan pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh oknum Petugas &nbsp;Polri," tegasnya. Lebih lanjut, Setyo menganjurkan baiknya menunggu proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh otoritas penegak hukum di Amerika Serikat, &nbsp;sambil memberikan ruang untuk Polri melakukan penyelidikan internal terhadap informasi tersebut. Sebelumnya diketahui, Departemen Kehakiman AS menyoroti pembayaran tak lazim yang dilakukan Uber tahun lalu. Anggota polisi Indonesia menjelaskan kepada Uber, kalau kantor mereka di Jakarta terletak di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka usaha. Sumber Bloomberg mengungkap, seorang karyawan Uber kemudian beberapa kali mengirim uang kepada polisi agar Uber dapat terus beroperasi di kantor tersebut. Transaksi itu muncul dalam laporan pengeluaran dengan menyebut rincian pembayaran kepada aparat. Belakangan, menurut sumber Bloomberg, Uber memecat karyawan itu. Adapun Alan Jiang, selaku direktur bisnis Uber di Indonesia yang menyetujui laporan pengeluaran itu, cuti dan kemudian mengundurkan diri dari Uber. Jiang menolak berkomentar mengenai kasus ini.

Polri Akan Tindak Tegas Anggotanya yang Diduga Terima Suap dari Uber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-benarkan-tangkap-wali-kota-batu-dan-empat-pihak-lain_m_157609.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu (16/9). Diduga, OTT itu melibatkan sang wali kota Batu berinisial ER. "Benar ada Tim KPK yang lakukan OTT siang ini di salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur. Sekitar lima orang diamankan, termasuk kepala daerah dan pejabat unit pengadaan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi. Menurut Basaria, sejumlah uang yang diduga pemberian suap ke wali kota turut disita dalam OTT kali ini. Diduga, pemberian suap terkait dengan fee proyek di daerah Batu. "Saat ini, sebagai tindakan awal, tim membawa lima orang tersebut ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan pemeriksaan awal," ujar Basaria. Dia menambahkan, KPK akan mengumumkan informasi lebih lanjut soal OTT dalam konferensi pers, Minggu (17/9) besok.&nbsp;

KPK Benarkan Tangkap Wali Kota Batu dan Empat Pihak lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/selain-wali-kota-batu-kpk-tangkap-pengusaha-berinisial-p_m_157589.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) di Mojokerto beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) di Mojokerto beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain Wali Kota Batu berisial ER, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Jawa Timur, Tim Satgas penindakan juga menangkap seorang terduga pihak penyuap berinisial P. P ditangkap karena diduga memberikan sejumlah uang suap kepada ER, agar proyek senilai miliaran rupiah yang dilakukan di lingkungan lembaga yang dipimpin R, dimenangkan oleh P. &ldquo;Pemberi P , swasta rekanan,&rdquo; tutur sumber penegak hukum kepada JawaPos.com, Sabtu(16/9). Hingga saat ini, kegiatan penindakan masih dilakukan oleh KPK, sehingga belum bisa terkonfirmasi secara detail, siapa saja pihak yang ditangkap, berapa barang bukti uang suap, serta motif kasus dugaan suap menyuap ini. Dikonfirmasi perihal adanya OTT ini, pimpinan KPK belum mau menjawab konfirmasi yang dilakukan JawaPos.com. Hal senada juga dilakukan juru bicara KPK Febri Diansyah. Ia belum mengangkat telefon maupun membalas pesan konfirmasi melalui aplikasi whatsapp yang dilayangkan JawaPos.com.

Selain Wali Kota Batu, KPK Tangkap Pengusaha Berinisial P

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/geledah-kasus-bupati-batubara-kpk-sita-uang-voucher-dan-mobil_m_157532.jpeg" alt="Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen menggunakan rompi tahanan usai diperiksa pasca pasca operasi tangkap tangan ( OTT) di Kabupaten Batubara, Kamis (14/09)." width="100%">
<figcaption>Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen menggunakan rompi tahanan usai diperiksa pasca pasca operasi tangkap tangan ( OTT) di Kabupaten Batubara, Kamis (14/09).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi menyusul penetapan tersangka Bupati Batubara OK Arya Zulkarna dalam dugaan suap proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Penggeledahan dilakukan di empat lokasi di Kabupaten Batubara dan tujuh lokasi di Kota Medan, Sumatra Utara pada 15 September dan 16 September 2017. "Dengan bantuan dan kerjasama Polda Sumut, sejak kemarin dilakukan penggeledahan di Kabupaten Batubara dan Kota Medan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9). Febri memaparkan, empat lokasi yang digeledah di Batubara adalah kantor bupati, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rumah dinas bupati, dan rumah kurir. Sementara tujuh lokasi di Medan yang digeledah antara lain showroom mobil dan rumah pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen, serta rumah dan kantor tiga tersangka lainnya. Geledah baru selesai dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB. Menurut Febri, penyidik menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan tersebut. Antara lain, voucher transaksi keuangan para tersangka, uang Rp 50 juta dari rumah kurir, sejumlah dokumen terkait perkara, dan Mobil Toyota Avanza dari rumah kurir. "Mobil ini diduga sebagai wujud pemanfaatan suap terhadap Bupati. Saat ini dititipkan sementara di kantor Polda Sumut," terang Febri. Terkait hasil penyitaan, hari ini tim penyidik melakukan tindakan lebih lanjut dan akan mempelajari untuk mendukung proses penyidikan. "Kami sampaikan juga terima kasih untuk kerja sama Polda Sumut dalam kegiatan ini. Sebagai bentuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi," pungkasnya. Jumat (15/9) kemarin, KPK menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka. Hal itu dilakukan pasca operasi tangkap tangan (OTT). Empat pihak lain yang juga menjadi tersangka yakni Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Helman Herdady, seorang pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen, dua orang kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Dari penyidikan, terungkap total nilai suap mencapai Rp 4,4 miliar. KPK menyita alat bukti uang tunai sebesar Rp346 juta dan buku tabungan dengan rekap transfer ke sejumlah pihak.&nbsp;

Geledah Kasus Bupati Batubara, KPK Sita Uang, Voucher dan Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/usai-kpk-tahan-orang-kaya-kemendagri-resmi-tunjuk-plt-bupati-batubara_m_157509.jpeg" alt="Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen menggunakan rompi tahanan usai diperiksa pasca pasca operasi tangkap tangan ( OTT) di Kabupaten Batubara, Kamis (14/09)." width="100%">
<figcaption>Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen menggunakan rompi tahanan usai diperiksa pasca pasca operasi tangkap tangan ( OTT) di Kabupaten Batubara, Kamis (14/09).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun bertindak cepat, dengan menetapkan Wakil Bupati Batubara Harry Nugroho sebagai pelaksana tugas (Plt) Pengganti Arya Zulkarnaen. "Wakil Bupati sudah ditunjuk sebagai Plt mulai Jumat kemarin (15/9)," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soemarsono saat dihubungi, Sabtu (16/9). Menurut pria yang akrab disapa Soni ini, adanya Plt tersebut lantaran Kemendari tidak ingin adanya kekosongan jabatan. Sehingga perlu ada yang menggerakan roda pemerintahan daerah di kawasan Batubara tersebut. "Wakil kepala daerah melaksanakan tugas apabila kepala daerah menjalani masa tahanan," katanya. Lebih lanjut Soni menambahkan, maraknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini, dia berpesan supaya kepala daerah tetap berkomitmen mewujudkan tata kelola sistem yang transparan, sehingga pemerintahan yang bersih bisa terwujud. "&lrm;Kepala daerah perlu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih juga," pungkasnya. Sebelumnya, KPK telah resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintahannya. OK Arya ditahan bersama keempat tersangka lainnya. Keempat tersangka lainnya tersebut yakni, Kadis PUPR Batubara, Helman Herdadi, pemilik dealer mobil di Kabupaten Batubara, Sujendi Tarsono, serta dua kontraktor, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Sebagai pihak penerima suap, OK Arya, Helman Herdadi, dan Sujendi disangkakan melanggar Pasal &lrm;12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 KUHP. Sedangkan sebagai pihak pemberi suap, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.&lrm;

Usai KPK Tahan Orang Kaya, Kemendagri Resmi Tunjuk Plt Bupati Batubara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-tetapkan-ketua-dprd-banjarmasin-dan-pihak-lain-sebagai-tersangka_m_157438.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Ketua DPRD Banjarmasin, Jumat(15/9)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Ketua DPRD Banjarmasin, Jumat(15/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai melakukan operasi tangkap tangan(OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini resmi menetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Transis sebagai tersangka. Semuanya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, keempatnya diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar. "Pemberi M selaku Dirut PDAM Bandarmasih dan T Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih. Adapun diduga sebagai penerima IRS Ketua DPRD Banjarmasin dan AE Wakil Ketua DPRD Banjarmasin selaku ketua pansus," ujar Alexander Marwata di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/9). Dalam OTT terhadap keempat orang itu, tim KPK mengamankan uang sebesar Rp 48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari Rp 150 juta milik Muslih, yang bersumber dari rekanan PDAM, PT CSP. Penyidik kata Alexander menduga uang yang diserahkan Muslih itu sudah dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD Banjarmasin lainnya terkait dengan persetujuan Raperda tersebut. Adapun raperda itu berupa persetujuan modal Pemkot Banjarmasin untuk mengucurkan dana Rp 50,5 miliar ke PDAM Bandarmasih. Untuk tersangka Muslih dan Transis disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sementara itu, Iwan dan Andi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.&nbsp;

KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin dan Pihak Lain Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/orang-kepercayaan-patrialis-akbar-divonis-7-tahun-penjara_m_155037.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai membacakan putusan terhadap Patrialis Akbar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi langsung menggelar sidang putusan terhadap Kamaludin. Dia adalah rekan Patrialis yang diduga bersama-sama menerima suap dari pengusaha importir daging. Kamaludin divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin (4/9). "Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango ketika membacakan amar putusan. Kamaludin juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Tak hanya itu, dia juga dikenakan pidana pengganti berupaya membayar uang pengganti US$ 40.000. Hakim menyebutkan bila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta miliknya akan disita dan dilelang. Apabila jumlah harta tidak cukup, akan diganti pidana penjara selama 6 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai, perbuatan Kamaludin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Kamaludin dianggap berperan aktif dalam mendekati Patrialis Akbar yang berujung lahirnya tindak pidana korupsi. Meski demikian, Kamaludin berlaku sopan dalam persidangan, menunjukkan sikap menyesal atas perbuatan yang didakwakan dan belum pernah dihukum. Kamaludin juga mengakui dan berterus-terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. Selain itu, Kamaludin masih mempunyai tanggungan keluarga. Patrialis dan Kamaludin terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny. Patrialis dan Kamaludin disebut menerima US$ 50.000 , dan Rp 4 juta. Keduanya juga dijanjikan uang sebesar Rp 2 miliar dari Basuki. Namun, dalam persidangan, Kamaludin terbukti menerima US$ 40.000. Sementara, US$ 10.000 dan Rp 4 juta diberikan kepada Patrialis. Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.&nbsp;

Orang Kepercayaan Patrialis Akbar Divonis 7 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penyuapan

Berita Terkini