<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1632724746725_copy_800x455.jpg" alt="Ilustrasi korban penyiraman air keras. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban penyiraman air keras. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tukang urut berinisial RL, 48, dikabarkan menyiram istrinya SS, dan anaknya KM yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dengan air keras. Akibat tindakannya tersebut, kedua korban pun dinyatakan tewas.  Peristiwa ini terjadi di Kapuk Rawa Gabus RT 03/011 Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat siraman air keras, korban SS mengalami luka pada bagian muka dan tangan. Sedangkan anaknya mengalami luka pada bagian muka dan badan.  Kapolsek Cengkareng, Kompol Ardhie Demastyo mengatakan, penyidik masih mengejar pelaku. Pasalnya, dia kabur usai melakukan penyiraman air keras.  "Kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyiraman air keras yang merupakan suami dari korban," kata Ardhie kepada wartawan, Rabu (28/12).  Hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga melakukan kejahatan tersebut karena cemburu kepada istrinya. Bahkan dia menuduh istrinya telah berselingkuh.  "Motifnya dilatarbelakangi karena cemburu, pelaku cemburu terhadap istrinya SS, menuduh kalau istrinya memiliki pria idaman lain (PIL)," jelasnya.  Karena cemburu tersebut kemudian amarah pelaku meledak hingga tega menyiramkan air keras kepada istrinya hingga mengenai anaknya. Kedua korban sempat dilarikan kerumah sakit. Namun keduanya tidak bisa bertahan, dan menghembuskan nafas terakhir.  "Kasus tersebut akan kami segera limpahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat," pungkas Ardhie.

Cemburu, Tukang Urut Siram Istri-Anak Pakai Air Keras Sampai Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1632724746725_copy_800x455.jpg" alt="Ilustrasi korban penyiraman air keras. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban penyiraman air keras. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - MAD,42, seorang tersangka kasus dugaan penyiraman air keras kepada seorang jamaah, saat Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan M Isa, Kuto Batu, Kota Palembang, Sumatera Selatan ditangkap aparat kepolisian.  Warga Kuto Batu, Kota Palembang tersebut, ditangkap Unit Reskrim Polsek Ilir Timur II pada Minggu (18/9) di tempat persembunyiannya di Palembang, setelah sempat menjadi buruan petugas sejak akhir tahun 2019.  Fadilah menjelaskan tersangka MAD diduga melakukan penyiraman air keras kepada jamaah perayaan Maulid Nabi di salah satu masjid di Jalan M Isa, pada Sabtu, 3 September 2019, sekitar pukul 20.00 WIB.  Salah satu jamaah yang menjadi korban penyiraman, yakni RF,84, warga Jalan Taqwa, Sei Selincah, Kalidoni, Palembang.  Akibat peristiwa itu, korban RF mengalami cacat luka bakar di bagian wajah, dada, perut, kedua kaki dan trauma kimia di kedua matanya.  Menurut Fadilah, tersangka mengaku nekat melakukan penyiraman air keras karena sebelumnya, MAD terlebih dahulu terkena lemparan batu saat mengikuti perayaan Maulid Nabi.  Menurut tersangka, kata dia, lemparan batu itu datang dari arah rombongan korban, lantaran kesal hingga kemudian tersangka mengambil air keras di rumahnya yang tidak jauh dari masjid dan terjadilah penyiraman.  “Usai kejadian, tersangka MAD langsung kabur meninggalkan rumah menuju Jakarta. Saat ini pelaku telah diringkus di mapolsek untuk menjalani proses penyidikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya” kata dia.  Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan Berat dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun.

Sempat Buron, Pelaku Penyiraman Air Keras Jamaah di Palembang Dibekuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel.jpg" alt="TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua anggota Polri pelaku penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah divonis bersalah oleh pengadilan. Lantas bagaimana nasib keanggotaan mereka di Korps Bhayangkara?  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono saat ini keduanya masih berstatus aktif sebagai anggota. Nanti akan ada proses sidang kode etik yang dilakukan oleh Divpropam Polri untuk proses pemecatan.  "Proses penghentian anggota polri dari kepolisian negara Republik Indonesia, itu ada aturan mainnya. Tentunya nanti Propam yang akan memproses itu, apalagi sudah inkracht," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).  Kendati demikian, saat disinggung apakah proses persidangan tersebut sudah disiapkan, Awi belum bisa memastikan. "Nanti itu tunggu laporan dari Divpropam. Yang jelas itu betul larinya ke kode etik. Kalau orang sudah inkracht terbukti melakukan pidana tentunya larinya ke kode etik," imbuhnya.  Sebelumnya, Majelis hakim PN Jakarta Utara telah memvonis pelaku penyerangan Novel pada Kamis (16/7). Kedua anggota Brimob Polri, Rahmat Kadir Mahulette divonis dua tahun penjara, sedangkan Ronny Bugis divonis satu tahun enam bulan penjara. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan satu tahun penjara JPU.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) atau air aki kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Ronny Bugis dan Rahmat Kadir divonis melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2 Polisi Penyiram Novel Baswedan Segera Disidang Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/komisi-kejaksaan.jpg" alt="BERI KETERANGAN: Novel Baswedan (kanan) dan Barita Simanjuntak di Gedung Komisi Kejaksaan, Jakata, (2/7). (MIFYAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI KETERANGAN: Novel Baswedan (kanan) dan Barita Simanjuntak di Gedung Komisi Kejaksaan, Jakata, (2/7). (MIFYAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis bakal menjalani sidang putusan pada Kamis (16/7) mendatang. Novel tak meyakini, kalau kedua oknum Brimob Polri itu pelaku penyerangan terhadapnya.  "Sehingga bila tidak ada kualifikasi bukti yang memadai maka harus dibebaskan. Jangan sampai wajah hukum semakin rusak dengan banyaknya kejanggalan dan masalah dalam proses hukum ini," kata Novel dikonfirmasi, Selasa (14/7).  Mantan Kasatreskrim Polres Bengkulu ini menyebut, pada dasarnya menghukum orang harus dengan fakta obyektif berbasis alat bukti. Dia menilai, tidak bisa menghukum orang yang tidak berbuat salah, sekalipun kedua terdakwa menghendaki untuk di hukum.  "Jangan dipaksakan dengan mengkondisikan fakta atau mengada-adakan bukti persidangan, mestinya untuk menemukan kebenaran materiil, bukan untuk justifikasi atas dasar kepentingan agar ada pelaku," sesal Novel.  Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette telah dituntut hukuman satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak ingin menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel untuk memberikan pelajaran.  "Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen," ucap Jaksa Fedrik Adhar membacakan tuntutan.  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri. Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jelang Vonis, Novel Baswedan Minta Terdakwa Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/novel-baswedan.jpg" alt="SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penasihat hukum terdakwa penganiayaan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan, pemberian pendampingan hukum kepada kedua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis sesuai peraturan Undang-Undang. Sebab, tim penasihat hukum berasal dari Divisi Hukum Polri yang dipimpin Irjen Rudy Heriyanto. "Kami tegaskan keberadaan kami sah, benar dan berdasarkan peraturan Undang-Undang, bukan dimaksud hal lain seperti yang dituduhkan beberapa pihak. Tugas dan kewajiban pengembang fungsi hukum untuk memberi pendampingan hukum kepada terdakwa, hak terdakwa tetap dihargai," kata tim kuasa hukum membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (29/6). Dasar hukum pelibatan Divisi Hukum Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri. Serta, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada advokat atau praktisi hukum yang meminta Novel Baswedan untuk mendapat pendampingan hukum dari Polri, akan mendapatkan hal yang sama, yang juga dipimpin oleh Irjen Rudy Heriyanto. Terlebih, Novel merupakan purnawirawan Polri. "Siapapun Kadivkum Polri melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanpa membedakan status, baik anggota Polri maupun purnawirawan," bebernya. Oleh karena itu, tim kuasa hukum menegaskan keberadaan tim kuasa hukum yang berasal dari Mabes Polri bukan suatu yang harus dipermasalahkan. Karena belakangan, lanjutnya, ada opini yang tidak berdasar mengenai tim hukum kedua terdakwa. "Supaya masyarakat tidak bingung dan salah perspesi terhadap penggiringan opini yang sengaja dari pihak tertentu," tandasnya. Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette telah dituntut hukuman satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel. Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak ingin menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel untuk memberikan pelajaran. "Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen," ucap Jaksa Fedrik Adhar membacakan tuntutan. Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri. Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

Divisi Hukum Polri Sebut Akan Bela Novel Baswedan Jika Diminta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/novel-baswedan.jpg" alt="SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyesalkan tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara penyiraman air keras yang mencecar pertanyaan kepada penyidik senior KPK dengan pertanyaan yang menyudutkan. Menurutnya, Jaksa yang merupakan pengacara negara seharusnya membela Novel sebagai korban penyiraman air keras.  "Ketika saya melakukan pemantauan bersama dengan teman-teman yang lain, justru malah Mas Novel Baswedan diserang dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan. Ketika kemudian diserang oleh pengacara lawan bukan dibela, tapi dibiarkan. Jadi ini sangat janggal," kata Arif dalam diskusi YLBHI melalui daring, Minggu (21/6).  Arif yang juga sebagai Tim Advokasi Novel Baswedan menyesalkan pertanyaan Jaksa kepada Novel soal kasus sarang burung walet. Bergulirnya kasus tersebut saat Novel masih menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu.  Arif menegaskan, kasus sarang burung walet tidak ada kaitannya dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017 lalu. Bahkan, dia menyebut Ombudsman Republik Indonesia telah menegaskan, kalau kasus sarang burung walet yang menyeret-nyeret Novel adalah rekayasa.  "Ombudsman menegaskan kasus (sarang burung walet) itu rekayasa, mulai dari laporannya sampai dengan ada surat keputusan sanksi," tegas Arif.  Arif menyebut, Ombudsman telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepolisian untuk menindaklanjuti berbagai pemalsuan surat bentuk kejahatan dan tindak pidana. Hal tersebut agar polisi melakukan proses hukum.  "Tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya, hampir sama dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," tukas Arif.  Diketahui, rerdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette telah dituntut hukuman satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak ingin menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel untuk memberikan pelajaran.  "Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan.  Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen," ucap Jaksa Fedrik Adhar memcakan tuntutan.  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0epUNE8T3eI  https://www.youtube.com/watch?v=sbx_cHVtsxg  https://www.youtube.com/watch?v=Qwd20S8VKa4

LBH Kaget Jaksa Malah Serang Novel dengan Kasus Rekayasa Sarang Walet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel.jpg" alt="TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan tidak semestinya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman ringan terhadap dua oknum polisi penyiram Novel Baswedan. Dia menilai tuntutan itu sangat merugikan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.  "Bagi saya tuntutan itu dirasakan tidak adil bagi Novel Baswedan," ujar Arsul kepada JawaPos.com, Sabtu (13/6).  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku yakin bahwa nantinya hukum akan berpihak kepada yang benar. Sehingga tinggal menunggu hakim dalam memberikan pertimbangannya.  "Saya punya keyakinan bahwa apa yang dirasakan dan diyakini sebagai keadilan itu nanti akan menemukan jalannya sendiri di tengah masyarakat," katanya.  Sementara terpisah, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Giri Ahmad Taufik menegaskan tuntuan itu telah menciderai rasa keadilan terhadap Novel dan juga masyarakat. Karena tuntutan penjara satu tahun tidak berdasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap.  Karena tutuntunan rendah ini bisa memberikan preseden buruk bagi perlindungan penegak hukum di Indonesia. Karena bisa dimaknai tidak berpihak kepada hukum.  "Ini berpotensi melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya bagai aparat penegak hukum utamanya bagi pegawai KPK," tegasnya.  Tuntutan rendah tersebut juga tidak berkesuaian dengan hukum yang ada. Argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidaksengajaan pelaku untuk menyiram mata Novel sebagai dasar menuntut rendah.  "Jadi ini merupakan penghinaan terhadap akal sehat dan doktrin hukum pidana universal terkait kesengajaan, yang telah dikembangkan dan diajarkan di fakultas hukum," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Giri ‎mendesak kepada Jaksa Agung ST Burhanudin untuk mengevaluasi jaksa penuntut umum terkait dengan materi tuntutannya yang terindikasi keliru secara konsep hukum pidana.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut dua oknum polisi yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan pidana satu tahun penjara. Para terdakwa terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga menyebabkan Novel Baswedan mengalami luka berat.  Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan bagi para terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencederai kehormatan institusi Polri.

Tuntutan Kasus Novel Baswedan Rendah Adalah Penghinaan Akal Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/novel-baswedan.jpg" alt="SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membuka tabir sandiwara hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Jokowi didesak segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen.  "Presiden Joko Widodo membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen," kata Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (11/6).  Kurnia memandang, tuntutan satu tahun penjara terhadap penyerangan Novel Baswedan tidak hanya sangat rendah, tapi juga disebut memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan. Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru Penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elit mafia korupsi dan kekerasan.  "Sejak awal Tim Advokasi Novel Baswedan mengemukakan bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam persidangan ini," cetus Kurnia.  Dalam pantauan Tim Advokasi Novel Baswedan, kata Kurnia, seharusnya terdapat tiga orang saksi yang semestinya dapat dihadirkan di Persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Namun, Jaksa seakan hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini.  "Padahal esensi hukum pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah Jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya," sesal Kurnia.  Kurnia menyebut, peran penuntut umum lebih terlihat seperti pembela para terdakwa. Hal ini dengan mudah dapat disimpulkan oleh masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa.  Tak hanya itu, kata Kurnia, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel, Jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Semestinya, Kurnia memandang, Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan justru membuat perkara semakin keruh.  "Persidangan kasus ini juga menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman alakadarnya, menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis," beber Kurnia.  Oleh karena itu, Tim Advokasi mengharapkan Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan. Serta, Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum tersebut. "Harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan," tukas Kurnia.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Jaksa meyakini, Ronny Bugis bersama-sama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiyaan berat dengan terencana. Terencana, yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya.  Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jokowi Diminta Buka Tabir Sandiwara Kasus Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/jaksa_2.jpg" alt="Tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rony Bugis menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/3). Rony Bugis bersama dengan rekannya Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang perdana atas k" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rony Bugis menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/3). Rony Bugis bersama dengan rekannya Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang perdana atas k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktor intelektual penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disebut tak muncul dalam fakta persidangan. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) usia membacakan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa yakni, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.  "Dalam fakta persidangan seperti itu (aktor intelektual) tidak ada yang muncul, mengarah kepada perintah seseorang untuk melakukan pemyiraman itu tidak ada," kata Jaksa Ahmad Patoni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Jaksa Ahmad Patoni menyebut, sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan bahkan Novel sendiri yang merupakan korban tidak muncul adanya aktor intelektual. "Tidak pernah ada muncul kalau ada perintah mengarah kepada terdakwa untuk melakukan penyiraman," beber Jaksa Ahmad Patoni.  Bahkan, Jaksa menyebut salah satu motif penyerangan terhadap Novel yakni kasus sarang burung walet. Namun, menurutnya bukan hal itu saja yang mendasari kedua pelaku menyerang Novel.  "Iya, banyak lah masalah apa saja nggak hanya burung walet ada yan lain. Yang jelas, karena institusi Polri merasa dihancurkan oleh Novel," tegas Jaksa Ahmad Patoni.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Jaksa meyakini, Ronny Bugis bersama-sama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiyaan berat dengan terencana. Terencana, yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya.  Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.  Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Sebut Tak Ada Aktor Intelektual Penyerangan Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak kuasa menahan amarah mengetahui pelaku penyerangan terhadapnya hanya dituntut satu tahun penjara. Novel sudah menduga, sidang perkara teror yang dialaminya pada 11 April 2017 silam hanyalah formalitas.  "Memang hal itu sudah lama saya duga, bahkan ketika masih diproses sidik dan awal sidang. Walaupun memang hal itu sangat keterlaluan karena suatu kebobrokan yang dipertontonkan dengan vulgar tanpa sungkan atau malu," kata Novel dikonfirmasi, Kamis (11/6).  Novel merasa miris mengetahui dua oknum Brimob yang telah membuat matanya nyaris buta hanya dituntut satu tahun penjara. Dia menilai, persidangan ini menjadi ukuran fakta betapa rusaknya hukum di Indonesia.  "Lalu bagaimana masyarakat bisa menggapai keadilan? Sedangkan pemerintah tak pernah terdengar suaranya," sesal Novel.  JPU, lanjut Novel, sebagai pengacara negara seharusnya mementingkan perlindungan masyarakat, karena Novel merupakan korban dari penyerangan kedua oknum Brimob tersebut.  "Penuntut umum itu mewakili negara. Jadi, kepentingan yang diwakili negara adalah kepentingan perlindungan kepada warga negara dalam hal ini adalah korban. Nah, ketika itulah kepentingannya harus seperti itu," tegas Novel.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Jaksa meyakini, Ronny Bugis bersama-sama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiyaan berat dengan terencana. Terencana, yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya.  Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan. Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri.  Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novel Baswedan Marah Karena Penyerangnya Dituntut 1 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penyiraman air keras

Berita Terkini