<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ketua-ky-penuhi-panggilan-penyidik-pemeriksaan-ditunda_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengaku sempat melakukan pemantauan sidang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. KY meminta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memutus sesuai fakta persidangan.  "Saya pernah melakukan pemantauan sekali ya, selama proses itu sesuai fakta hukum di persidangan, KY tentunya memberikan para hakim memutus sesuai fakta hukum di persidangan," kata Jaja usai melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).  Jaja menegaskan, hakim tidak bisa diintervensi dalam memutus perkara. Sehingga majelis hakim yang menangani dua terdakwa penyerangan Novel, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dapat memutus sesuai fakta hukum di persidangan.  "Siapapun tidak boleh intervensi, KY atau siapapun tidak boleh intervensi. Hakim harus memutus sesuai fakta di persidangan," tegas Jaja.  Jaja mengaku, pihaknya turut melakukan pemantauan jalannya proses persidangan tersebut. Pemantauan itu dilakukan dengan turun langsung ke ruang sidang secara daring.  "Karena ada sidang virtual disiarkan secara media elektronik, selain pantau langsung juga kita pantau media elektronik," ungkap Jaja.  Dia pun mengaku, pihaknya menerima laporan permintaan pemantauan persidangan kasus penyerangan terhadap Novel. Pemantauan itu dilakukan tidak lain untuk menemukan adanya unsur kejanggalan dalam sidang tersebut.  "Setiap yang menjadi konsumsi publik, KY selalu pantau," jelas Jaja.  Oleh karena itu, Jaja menyebut jika terdapat pihak-pihak yang nantinya merasa kurang puas akan vonis hakim, bisa melakukan upaya hukum lain. Seperti banding dan kasasi.  "Kalau nggak puas terhadap putusan, silakan banding dan kasasi," pungkasnya.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) akan membacakan vonis terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis selaku terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan pada 16 Juli mendatang.  "Majelis hakim telah sepakat dan bermusyawarah untuk putusan nanti akan diagendakan pada Kamis, 16 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB," kata Ketua Majelis Djumyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (29/6).  Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 11 Juni 2020 lalu menuntut satu tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Jaksa menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel.  Jaksa menyebut kedua terdakwa tidak ingin menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel untuk memberikan pelajaran. "Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen," ucap Jaksa Fedrik Adhar membacakan tuntutan.  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KY Harapkan Hakim Vonis Terdakwa Penyerang Novel Sesuai Fakta Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komitmen pemerintah dan Polri dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan kembali dipertanyakan. Sesuai dengan prediksi kalangan pegiat antikorupsi, tidak ada perkembangan apa pun dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Kapolri Jenderal Idham Azis kemarin.  Pertemuan di Istana Merdeka tersebut berlangsung sekitar 20 menit secara tertutup. Kapolri masuk dan keluar melalui pintu khusus di bagian depan istana. Tidak ada keterangan yang dia berikan. Idham menyerahkannya kepada Kadivhumas Polri Irjen Muhammad Iqbal.  Iqbal menuturkan, tim teknis masih bekerja untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel. Sama seperti sebelumnya, dia menyebutkan bahwa tim teknis sudah mendapat petunjuk signifikan. Namun, dia tidak membeberkannya. ”Alat bukti petunjuk ini tak bisa saya sampaikan di ruang publik karena akan mengganggu upaya pengungkapan kasus,” kilahnya.  Namun, dia berjanji kasus tersebut terungkap dalam waktu dekat. ”Tidak lama lagi, insya Allah tidak akan sampai berbulan-bulan. Dalam waktu dekat,” tuturnya.  Dia mengklaim bahwa Presiden Jokowi masih memberikan kepercayaan penuh kepada Polri untuk mengungkap kasus itu. Presiden juga tidak memberikan tenggat. ”Enggak ada, cuma (minta) segera,” kata dia.  Peneliti ISESS Bambang Rukminto tidak kaget dengan hasil pertemuan antara presiden dan Kapolri. Menurut dia, masukan dan saran apa pun tidak akan membantu jika tidak ada keinginan untuk menuntaskan kasus tersebut. ”Deadline presiden saja diabaikan kok. Dan, presiden memberikan deadline tanpa konsekuensi,” kritiknya.  Menurut Bambang, keterangan yang disampaikan selama ini tidak ubahnya janji manis karena tak kunjung terbukti. ”Hanya ngomong manis-manis. Substansinya nggak ada,” katanya.  Dia pesimistis polisi mampu mengungkap pelaku mengingat kasus tersebut lama terjadi. Selain waktu kejadian yang lebih dari dua tahun, dia menyebut keterangan saksi-saksi tidak menunjukkan siapa pelaku penyerangan. Begitu pula dengan tidak adanya alat bukti. ”Jadi, tingkat kesulitannya makin besar,” terangnya.

Penyerang Novel Tak Kunjung Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yenti-Garnasih-Fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih tidak menganggap penting isu penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan diangkat menjadi materi khusus seleksi. Menurutnya, itu bukan tugas yang harus dilakukan oleh Pansel.  "Menurut saya dan teman-teman itu bukan masalah yang harus diketahui KPK kan. Kita kan bukan tim TGPF. Tapi enggak apa-apa masukan silakan sampaikan nanti kita pertimbangkan," kata Yenti di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/7).  Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyatakan, pihaknya menerima setiap kritik dan masukan dari publik. Terkait isu Novel dan penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi materi khusus akan dipertimbangkan Pansel.  "Apa yang disampaikan kita pertimbangkan dan kita lihat acuan kita di Undang-Undang dan hukum yang berlaku," ucap Yenti.  Kendati demikian, Yenti menyebut masukan tersebut tidak bisa mendikte Pansel Capim KPK. Karena keputusannya berada pada sembilan orang anggota Pansel.  "Kita akhirnya yang memutuskan juga. Jadi masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte," tegas Yenti.  Hal yang berbeda disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dia menyampaikan kasus Novel Baswedan maupun penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi penting jika diangkat pada proses seleksi. Hal ini untuk melindungi para aktivis pemberantasan korupsi.  "Jadi bukan hanya soal Novel ya, ini soal yang lebih luas. Bagaimana pimpinan KPK, pegawai KPK, masyarakat yang menjadi pelapor kasus korupsi, masyarakat yang menjadi saksi, mereka yang menjadi ahli dalam kasus korupsi, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi termasuk juga jurnalis, itu bisa dikuatkan dan diberikan payung hukum," ucap Febri.  Menurut Febri, pimpinan KPK perlu mempunyai komitmen melindungi para aktivis pemberantasan korupsi. Ini demi suksesnya lembaga antirasuah ke depan.  "Tidak akan mungkin pemberantasan korupsi berhasil kalau aparaturnya tidak dilindungi, kalau masyarakat yang melaporkan itu justru malah mendapatkan ancaman," tegas Febri.  Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menginginkan kasus penyerangan Novel Baswedan diangkat menjadi materi khusus untuk para kandidat Capim KPK periode 2019-2023. Hal ini menjadi penting untuk bagaimana Capim KPK mempunyai perhatian khusus untuk melindungi para pegawainya.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan, jika kasus penyiraman air keras Novel Baswedan diangkat menjadi materi seleksi. Ini akan melihat bagaimana komitmen kandidat untuk menyelesaikan kasus Novel. Terlebih di dalamnya terdapat kandidat dari intitusi Polri dan Kejaksaan.  "Novel Baswedan diangkat jadi salah satu isu Capim KPK, maka kita bisa melihat bagaimana komitmennya untuk melindungi dari setiap pegawai KPK termasuk Novel," kata Kurnia di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).  Kurnia menyebut, para kandidat Capim KPK dapat memaparkan grand desain terkait kasus penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi perhatian serius untuk kandidat dari Polri dan Kejaksaan.  "Bagaimana manajerial lembaga ada perlindungan khusus bagi setiap pegawai KPK. Bagaimana mereka menarik kasus Novel Baswedan sendiri," pungkas Kurnia.  &nbsp;

Yenti Garnasih Keberatan Kasus Novel Jadi Bahan Seleksi Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim teknis yang menindaklanjuti hasil kerja tim gabungan bentukan Polri dalam kasus penyerangan Novel Baswedan dibentuk pekan ini. Meski, sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) meragukan efektivitas tim tersebut.  Usulan yang terus disuarakan adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk mengungkap penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Salah satu pertimbangannya, pengusutan kasus bisa terhindar dari kepentingan kelompok mana pun.  Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam sepakat jika ada keinginan untuk membentuk TGPF independen. Namun, lantaran telah diputuskan dibentuk tim teknis, bahkan sudah mendapat deadline dari Presiden Joko Widodo selama tiga bulan, dia mendorong untuk memaksimalkan upaya yang tersedia. Salah satunya, menerapkan ketentuan obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan.  KPK, kata Anam, bisa memperkuat proses pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel dengan menggunakan kewenangannya. Yakni, penindakan terhadap dugaan upaya merintangi penanganan perkara korupsi. Kewenangan tersebut dimiliki KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. "KPK punya perangkat untuk melakukannya," ujar dia kepada Jawa Pos kemarin (21/7).  Dia menuturkan, sejak awal, penyerangan pada 11 April 2017 itu selalu dikaitkan dengan kasus yang tengah ditangani Novel. Hal itu kemudian sejalan dengan keterangan yang disampaikan tim gabungan pakar bentukan Polri. Tim menyebut enam kasus high profile yang diduga terkait dengan aksi penyerangan. Di antaranya, kasus e-KTP, kasus mantan hakim MK Akil Mochtar, kasus mantan Sekjen MA Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, dan kasus korupsi wisma atlet.  Dengan mengerucut pada dugaan ke enam kasus tersebut, Anam menilai, kerja KPK dalam menangani obstruction of justice relatif lebih mudah. "Dulu kan KPK bilang kasus yang ditangani Novel banyak. Ini sudah ada petunjuk ke enam kasus saja," ujarnya  Pria yang pernah menjadi wakil direktur eksekutif HRWG (Human Rights Working Group) itu menegaskan, upaya pengungkapan terhadap kasus Novel harus terus dilakukan. Sebab, penyerangan terhadap pemberantasan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. "Apa pun itu, nggak boleh berhenti," tegasnya.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, tim teknis bentukan Polri seharusnya memilih penyidik yang berkualitas. Setidaknya, menurut dia, jangan sampai penyidik yang pernah menangani kasus tersebut di Polda Metro Jaya kembali terlibat. "Malah bisa sia-sia," ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-2-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahul Hayat/Jawa Pos)  Yang dibutuhkan dalam penanganan kasus itu adalah penyidik yang berani dalam mengambil keputusan. Tidak memiliki beban tertentu sehingga bisa memengaruhi proses pengungkapan perkara. "Biar tuntas," ujarnya.  Tim teknis, menurut Boyamin, juga tak boleh bersifat tertutup. Sebab, tim gabungan yang terbuka saja ternyata tidak mampu berbuat banyak. "Tetap harus mau menerima masukan," tuturnya.  Di sisi lain, Komisioner Kompolnas Andrea H. Poeloengan menjelaskan, lantaran ada enam kasus high profile dan satu kasus high profile yang disebutkan Novel terkait buku merah, pihaknya menyarankan adanya pembagian pada tim teknis. Tim yang dibentuk Polri itu sebaiknya berjumlah tujuh tim. "Tujuannya agar fokus pada setiap kasus. Sebab, waktu yang dimiliki hanya tiga bulan," katanya.  Saat ini, menurut Andrea, merupakan momentum bagi Polri untuk bekerja lebih keras dan menunjukkan integritas melalui pengungkapan kasus Novel. Namun, penanganan kasus bukan semacam matematika yang pasti ketemu hasilnya. "Maka belum tentu bisa memuaskan semuanya," ujar dia.  Diharapkan, Novel sebagai korban lebih legawa. Ada kemungkinan pelakunya tidak terungkap. Atau malah motifnya ternyata lain dari yang dianalisis orang selama ini. "Yang terburuk ya tidak terungkap," ucapnya.  Sebagaimana diberitakan, tim gabungan belum mampu mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tim hanya memastikan ada sejumlah hal yang perlu didalami. Misalnya, jejak elektronik dan orang tak dikenal yang mendatangi rumah Novel.  Tim yang berisi pakar tersebut merekomendasikan untuk mendalami tiga orang tak dikenal. Semua itu akan ditindaklanjuti tim teknis yang akan diketuai Kabareskrim Komjen Idham Aziz. Selain itu, tim merekomendasikan untuk mendeteksi jejak elektronik dalam kasus tersebut. Jejak elektronik tidak akan bisa dibohongi. Tim yakin motif utama pelaku adalah balas dendam. Bukan membunuh. Tapi, melukai atau membuat Novel menderita.

Usul KPK Perkuat Pengusutan Penyerang Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2.jpg" alt="NOVEL BASWEDAN-FED (2) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>NOVEL BASWEDAN-FED (2) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan tim teknis dan deadline tiga bulan dari Presiden Joko Widodo tidak mampu mengikis keraguan akan masa depan penuntasan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.  Kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) tetap menyuarakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen.  Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan, selama ini tidak ada kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aktivis antikorupsi yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Sebut saja teror terhadap penyidik KPK Afief Yulian Miftach pada 2015, penyidik KPK Surya Tarmiani pada 2017, dan teror bom di rumah pimpinan KPK tahun ini.  Lalu, kasus perusakan dan percobaan pembunuhan yang dialami pegawai KPK. Begitu pula kasus teror terhadap aktivis ICW Tama S. Langkun. Penanganan semua perkara itu tidak jelas.  Asfinawati yakin, jika ditangani TGPF independen, hasilnya akan jauh lebih baik. Sebab, pengusutan kasus terhindar dari kepentingan kelompok mana pun.  Sebagai contoh, advokat kelahiran Bitung, Sulawesi Utara, itu menyebut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Kasus tersebut bisa sedikit terungkap setelah penyelidikan dialihkan dari kepolisian ke TGPF independen. "Yang bisa terungkap sedikit ketika (dibentuk, Red) TGPF independen seperti Munir. Yang lain kan cuma jadi rumor di masyarakat dan nggak pernah terungkap," kata dia.  Asfinawati mengatakan, sejak jauh hari pihaknya menilai kepolisian tidak menunjukkan iktikad yang baik dalam menangani kasus Novel. Sebab, selama ini tidak ada progres yang signifikan. Ditambah ketidakberhasilan tim pakar gabungan bentukan Polri dalam mengungkap pelaku.  "Jadi, salah kalau presiden masih memberikan kepercayaan kepada kepolisian dengan arah penyidikan yang nggak jelas," ujarnya kemarin (20/7). Kebijakan itu dinilai sama saja dengan mengulur-ulur waktu penanganan kasus tersebut.  Apalagi, lanjut dia, basis yang digunakan tim teknis untuk melanjutkan penyelidikan adalah hasil kerja tim gabungan. Padahal, penelusuran tim gabungan tidak menunjukkan hasil yang baik. Bahkan, beberapa di antaranya justru bertendensi mengkriminalisasi Novel. "Dengan menyebut Novel melakukan abuse of power dan lain-lain," imbuh dia.  Karena itu, Asfinawati tidak yakin bahwa tim teknis bentukan Polri mampu mengungkap kasus yang terjadi 11 April 2017 tersebut. "Perintah itu nggak ada gunanya dan nggak manfaat sama sekali," ucap dia.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, waktu tiga bulan yang diberikan oleh presiden harus dimanfaatkan untuk bisa mengungkap kasus. Dengan tim teknis yang dipimpin Kabareskrim, perkara itu ditangani penyidik yang secara teori paling tinggi di Indonesia. "Kalau tim teknis itu tidak mampu, sudah berarti bahwa kepolisian tidak mampu menangani kasus tersebut. Namun, analisis saya, tim itu tidak akan mampu," ujarnya.  Mengapa? Boyamin mengatakan, fakta adanya tiga orang yang perlu dikejar sebenarnya muncul sejak dua tahun lalu. "Hanya diulang-ulang saja, namun tidak dicari. Kalau ketemu pun mungkin malah sulit menghubungkan dengan kasusnya," paparnya.  Ketidakmampuan itu, menurut dia, disebabkan persoalan kemauan dari kepolisian. Dia menganalisis, berlarut-larutnya penuntasan kasus menunjukkan adanya keengganan. Bisa jadi, bila kasus diungkap secara terang benderang, bakal ada oknum yang terseret. "Itu mungkin yang membuat oknum bersih di kepolisian ewuh pakewuh," urainya.  Karena itu, setelah tiga bulan dan kasus kembali ke tangan presiden, bisa dibentuk tim independen. "Yang berada di bawah presiden," tegasnya.  Boyamin menyebut sejumlah nama yang dinilai mampu untuk menjadi anggota tim independen. Termasuk sosok yang sekaligus dihormati Polri dan KPK. Sosok semacam itu bisa didapatkan dari purnawirawan Polri. "Yang sudah pensiun setidaknya lima tahun," tuturnya. Misalnya, Benny Mamoto dan Chairuddin Ismail. Keduanya sangat senior di Polri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purnawirawan) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo belum merasa perlu membentuk TGPF. Dia beralasan, presiden masih memberi waktu tiga bulan bagi Polri untuk menindaklanjuti rekomendasi tim gabungan.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan, di dalam tim teknis tidak hanya ada penyidik. Ada juga beberapa anggota Polri dari bidang teknis seperti Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis). "Semua bekerja untuk menuntaskan kasus itu," paparnya.  Bersama dengan penyidik, semua anggota tim teknis akan melakukan diskusi dan evaluasi. Semua yang diperoleh selama ini, baik dari polda maupun tim gabungan, akan dianalisis. "Jadi, tidak hanya satu bagian yang dilihat. Semuanya dijalankan," terangnya.  Bukan hanya dari hasil olah TKP seperti CCTV. Enam kasus yang sempat disebut tim gabungan juga menjadi atensi. Yakni, kasus e-KTP, kasus mantan ketua MK, kasus Sekjen MA, kasus bupati Buol, kasus wisma atlet, dan kasus yang tidak berada dalam penanganan tapi berpotensi seperti perkara burung walet di Bengkulu. "Enam kasus high profile itu akan didalami," tuturnya.  Enam kasus itu muncul dan menjadi rekomendasi tim gabungan karena ada probabilitasnya. Semua akan diverifikasi untuk memastikan adakah hubungannya dengan kasus penyiraman terhadap Novel. "Ada korelasinya atau tidak," jelasnya.

Dinilai Lebih Independen, TGPF Bisa Ungkap Penyerang Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Jokowi-di-Sentul.jpg" alt="Presiden Terpilih Joko Widodo beserta Istri menyampaikan visi di saksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin beserta istri dalam Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). Jokowi memaparkan visi dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan." width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Joko Widodo beserta Istri menyampaikan visi di saksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin beserta istri dalam Visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). Jokowi memaparkan visi dalam pemerintahannya 5 tahun kedepan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim teknis Polri harus bekerja ekstrakeras untuk menemukan orang-orang yang menyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab, deadline enam bulan yang diberikan Kapolri tidak disetujui Presiden Jokowi.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta kasus tersebut diselesaikan dalam waktu tiga bulan.  "Kalau Kapolri kemarin menyampaikan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis (harus) bisa menyelesaikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin (19/7). Tim teknis merupakan tim yang akan dibentuk Kapolri. Semua anggotanya berasal dari Polri. Tim itu akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim. Tugasnya melanjutkan temuan tim gabungan (timgab) yang telah bekerja selama enam bulan.  Jokowi menuturkan, pihaknya mengapresiasi kerja timgab. Karena itu, apa yang sudah diperoleh harus ditindaklanjuti secara maksimal. "Kita harapkan dengan temuan-temuan yang ada, saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi," imbuhnya.  Bagaimana jika sampai tiga bulan tim teknis belum menemukan penyerang Novel? Jokowi tidak menjawab dengan jelas. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan menunggu lebih dulu progres tiga bulan ke depan. "Saya lihat nanti hasilnya apa, jangan sedikit-sedikit lari ke saya, tugas Kapolri apa," tuturnya.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko menambahkan, pemerintah menyadari bahwa pengungkapan kasus Novel bukan hal mudah. Karena itu, presiden memberikan waktu tiga bulan untuk menindaklanjuti hasil kerja timgab. "Penyerangan itu dilakukan pada situasi yang gelap, walau ada CCTV, tapi tidak bisa memberikan data tentang pelaku yang menyiramkan air keras itu," ujarnya. Moeldoko menuturkan, dengan waktu tiga bulan, kepolisian diharapkan bisa bekerja secara maksimal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kapolri-sebut-pelaku-teror-sibolga-sengaja-ingin-menjebak-densus_m_.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Hendra Eka/Jawa Pos)  Ditanya soal desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen, Moeldoko menyebut tidak tepat. Menurut dia, apa yang sudah dihasilkan timgab tinggal dilanjutkan. "Nanti kalau dibentuk TGPF lagi, ya berangkat dari nol lagi, lama lagi," imbuhnya.  Sementara itu, Mabes Polri optimistis bisa memenuhi instruksi Presiden Jokowi. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan, sejak awal Polri optimistis. Masukan dari berbagai pihak juga dilaksanakan. Misalnya, masukan dari Komnas HAM dan Ombudsman untuk membentuk timgab. "Akhirnya dibentuk tim tersebut," ujarnya.  Dia menegaskan, timgab telah bekerja secara profesional dan independen. Setiap anggota tim telah membuktikan kemampuan dan kapasitas masing-masing. "Tinggal saat ini tim teknis," katanya di kantor Divhumas Polri kemarin. Rencananya, tim teknis dibentuk pekan depan. "Sesuai dengan rekomendasi tim gabungan," ujarnya.  Yang juga penting, kata dia, olah tempat kejadian perkara (TKP) bisa jadi dilakukan berkali-kali. Mungkin ada saksi yang belum bicara atau barang bukti yang belum ditemukan. "Selama penyelidikan dan penyidikan, bisa olah TKP lagi," terangnya.  Dalam olah TKP itu, bisa didalami soal tiga orang tidak dikenal yang diduga terkait kasus Novel. Satu orang datang ke rumah Novel pada 5 April dan dua orang yang nongkrong di masjid saat subuh. Akan didetailkan bagaimana perawakan, logat bicara, ciri-ciri wajahnya, dan mungkin kendaraan yang digunakan.  "Untuk mengetahui identitasnya," tuturnya. Probabilitas untuk enam kasus high profile juga perlu pendalaman. Ada kemungkinan oknum yang kecewa, sakit hati, dan dendam secara pribadi pada Novel. "Itu bisa terjadi," kata polisi dengan tiga melati di pundaknya tersebut.  Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati berpendapat, tenggat lebih cepat yang dipatok Presiden Jokowi memang penting. Namun, ada yang jauh lebih penting. Yakni, keadilan untuk Novel sebagai korban. "Kalau tidak, itu cuma jadi stempel untuk mengatakan kami sudah melakukan, sudah selesai. Tetapi, sesungguhnya tidak membawa keadilan untuk korban," terang dia.  Apalagi, tim teknis di bawah komando Kabareskrim bakal bekerja berdasar hasil kerja timgab bentukan Polri. "Kalau berdasar temuan tim bentukan Polri itu ya tidak akan ke mana-mana," ungkap Asfin. Sebab, dia menilai hasil kerja timgab tidak signifikan. Malah, dalam pemaparannya, tim tersebut seolah ingin menyudutkan Novel. "Seakan-akan mau mengkriminalkan Novel," imbuhnya.  Dalam penjelasan yang disampaikan bersama Polri Rabu lalu (17/7), timgab memang sempat menyatakan bahwa insiden yang menimpa Novel diduga terkait dengan tindak tanduk penyidik senior KPK itu saat bertugas. Yakni, menggunakan kewenangan secara berlebihan. Karena itu, Asfin berharap perhatian presiden terhadap penanganan kasus Novel dibarengi dengan pembentukan tim yang independen.  Kalaupun presiden berharap banyak terhadap kerja tim teknis yang dipimpin Kabareskrim, harus dipastikan orang-orang dalam tim tersebut benar-benar mandiri. "Tim yang menangani, siapa pun dia, harus orang yang rekam jejaknya bersih. Tidak pernah terlibat pelemahan KPK," terangnya. Meski demikian, dia kembali menyampaikan, kasus Novel bisa diungkap secara terang benderang bila presiden membentuk TGPF yang independen. Jika tidak, bukan tidak mungkin semua pelaku yang terlibat tak terungkap.  Sementara itu, Campaign Manager Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan komunikator Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat terkait dengan kasus Novel.  "Kasus ini (penyerangan Novel, Red) layak diselesaikan," kata Puri di gedung KPK kemarin. Puri menjelaskan, pihaknya meminta dua kubu di parlemen Amerika itu untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo tentang penuntasan kasus Novel. "Kasus Novel ini menjadi salah satu kasus yang bisa dijadikan pintu masuk Amerika Serikat, terutama kongresnya, dari sektor parlemen untuk berkomunikasi dengan presiden (Jokowi)," tuturnya.Intervensi politik internasional itu diyakini bisa memengaruhi kebijakan di Indonesia.  Anggota tim advokasi Novel, Alghiffari Aqsa, menambahkan, Polri telah gagal mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel. Hal itu terbukti dari konferensi pers Polri yang sama sekali tidak mengungkap siapa pelaku lapangan dan aktor intelektual penyerangan Novel. "Rekomendasi membentuk tim teknis hanyalah upaya untuk kembali mengulurulur waktu," tegasnya.

Jokowi Beri Deadline Tiga Bulan untuk Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan tim investigasi bentukan Polri belum sepenuhnya menjawab rasa penasaran publik terkait penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Siapa terduga pelaku lapangan hingga aktor intelektual di balik teror pada 11 April 2017 itu belum jelas.  Itu pula yang dirasakan Novel sebagai korban. Dia mengaku belum mendapat pemberitahuan apa pun terkait laporan tersebut. Khususnya terkait temuan baru yang diperoleh tim setelah bekerja selama enam bulan sejak Januari lalu. "Jujur, saya belum mendengar apa konferensi pers yang disampaikan tim gabungan," kata Novel kemarin (10/7).  Sebagaimana diberitakan, tim investigasi telah menyusun laporan setebal 1.670 halaman. Perinciannya, 170 halaman laporan dan 1.500 halaman lampiran. Tim mengklaim mendapat temuan baru terkait kasus penyerangan terhadap Novel. Namun, temuan itu baru disampaikan pekan depan, setelah berkas laporan diserahkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-14-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyidik KPK Novel Baswedan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Novel berharap keterangan yang disampaikan tim tersebut bukan hanya spekulasi tentang siapa aktor intelektualnya. Melainkan, juga eksekutor yang menyiramkan air keras. "Tidak mungkin ada pengungkapan pelaku kejahatan seperti ini (penyiraman air keras, Red), tapi kemudian hanya dimulai dengan spekulasi aktor intelektual," tegasnya.  Dia khawatir spekulasi tentang aktor intelektual tanpa menyeret pelaku lapangan justru akan memperkeruh kasus tersebut. Spekulasi tanpa pembuktian juga bisa menimbulkan beragam persepsi publik. "Kalau hanya spekulasi dan pelakunya (pelaku lapangan, Red) sama sekali tidak dapat, maka sia-sia," ujarnya.  Kualitas laporan tim, menurut Novel, menjadi pertaruhan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dia berharap laporan yang disampaikan pekan depan benar-benar sesuai harapan.  Secara terpisah, Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan bahwa laporan detail akan disampaikan Polri bersama dengan tim investigasi. "Pejabat utama Polri juga belum tau hasilnya. Kan masih dipelajari Kapolri," ungkapnya di sela perayaan HUT Ke-73 Polri di Silang Monas kemarin.  Dalam kesempatan itu, dia meluruskan perihal nama tim investigasi yang diketuai Nur Kholis, eks komisioner Komnas HAM, tersebut. Nama sebenarnya Tim Pakar Investigasi Kasus Novel. Bukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).  Tim pakar memiliki beberapa rekomendasi yang belum diungkap. Polri memastikan akan menindaklanjutinya.

Aktor Intelektual-Eksekutor Kasus Penyerangan Novel Harus Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-11-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebab hingga kini Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri belum juga mengungkap siapa pelaku penyerangan Novel.  "Sampai kemarin, Minggu (7/7) tepat waktu selesainya Tim Satgas Polri untuk mencari pihak yang bertanggungjawab atas pelaku lapangan maupun pelaku intelektual atas kasus tersebut masih gelap," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangannya, Selasa (9/7).  Yudi menuturkan, sudah lebih dari 800 hari peristiwa yang menimpa Novel itu tidak terungkap. Aparat penegak hukum belum juga menemukan siapa pelaku penyerangan. Hal ini membuat publik bertanya-tanya.  "Mengapa dan apa yang menyebabkan kasus Novel Baswedan tidak kunjung terungkap," ucap Yudi.  Menurut Yudi, kasus Novel harusnya meruapakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyerangan dan teror terhadap KPK. Pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural, maupun komisioner, menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk terus melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK.  WP KPK, lanjut Febri, sebagai representasi pegawai KPK memandang ketidakseriusan pengungkapan kasus Novel. Ini merupakan cerminan komitmen yang lemah terhadap pemberantasan korupsi.  "Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya, agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)  yang bersifat independen serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai bentuk realisasi janji beliau sekaligus komitmen terhadap pemberantasan korupsi," tukasnya.  Menanggapi pernyataan ini, anggota TGPF bentukan Polri, Hendardi menyampaikan, pihaknya akan melaporkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait hasil investigas yang dilakukan TGPF.  "Kami mesti sampaikan laporan kepada Kapolri dulu yang memberikan mandat kepada tim bukan kepada ICW atau siapapun, laporan akan disampaikan pekan ini," tutur Hendardi.  Hendardi menuturkan, nantinya Jenderal Tito Karnavian akan mempelajari temuan TGPF. Kemudian disampaikan kepada publik terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel.  "Nanti selanjutnya setelah dipelajari oleh Kapolri terserah Kapolri bagaimana mekanismenya utkn menyampaikan pada publik dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi kami," tandasnya.  &nbsp;

Kasus Novel Makin Gelap, WP KPK Minta Jokowi Ambil Alih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/novel-yakin-anggota-polri-terlibat-dalam-kasus-penyiraman-air-keras_m_203713.jpeg" alt="Novel Baswedan usai acara pemutaran film" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan usai acara pemutaran film</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Peristiwa itu terjadi setahun lalu tepatnya pada 11 April 2017. Hingga saat ini, kasus itu belum menemui titik terang lantaran kepolisian belum menemukan siapa pelaku penyerangan. Padahal, sketsa wajah pelaku sudah disebar beberapa bulan lalu. &ldquo;Saya pernah menyampaikan bahwa ini terkait dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Saya menduga ada oknum Polri yang terlibat dalam aksi ini. Saya menduga bahwa itu yang terjadi,&rdquo; ungkapnya pada awak media, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/4). Novel mengaku dirinya sudah melaporkan oknum Polri yang ia duga terlibat, kepada pihak kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). &ldquo;Saya melaporkan tidak hanya ke kepolisian, tapi juga ke Komnas HAM. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,&rdquo; ujarnya. Saat ditanya siapa pelaku, Novel enggan membeberkan. Tapi, dia akan menunggu Komnas HAM untuk membantu menuntaskan kasusnya. &ldquo;Saya tidak ingin menyampaikan lebih jauh, karena Komnas HAM saat ini sedang bekerja dan berharap apa yang dilakukan Komnas HAM menjadi kekuatan untuk mendukung agar tidak ada lagi teror terhadap orang yang ingin memberantas korupsi,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap kasus Novel bisa segera selesai. Pasalnya, sudah setahun pasca penyiraman, tapi masih saja belum ada kemajuan. &ldquo;Peristiwa serupa juga bisa terjadi ke siapa saja yang memberantas korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, kasus ini harus kita selesaikan dan harus ketemu (pelakunya). Bagaimana caranya, pokoknya harus ketemu. Secepatnya tentu akan lebih baik,&rdquo; tukasnya. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan penyidik kepolisian bulan lalu. Namun, memang belum ada perkembangan yang signifikan. &ldquo;Bulan lalu ada tim di KPK yang bertemu dengan mereka (penyidik kepolisian). Tapi, belum ada yang signifikan kemajuannya. Kita tunggulah untuk melihat perkembangannya ke depan,&rdquo; tuturnya. Di samping memastikan persoalan ini segera selesai, Saut menyampaikan saat ini pimpinan KPK juga berharap pulihnya kondisi kesehatan Novel. &ldquo;Memperhatikan kesehatan, itu yang paling utama dulu. Supaya dia bisa pulih dan bekerja kembali,&rdquo; pungkasnya.

Novel Yakin Anggota Polri Terlibat dalam Kasus Penyiraman Air Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/join-penyidikan-kpk-mendapat-full-akses-di-kasus-novel-baswedan_m_151808.jpeg" alt="Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidikan kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan masih terus diusut oleh penyidik. Kini kasus itu disidik oleh tim gabungan Polri dan penyidik Komisi Pemberantaan Korupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerangkan bila Polri memberikan akses secara penuh kepada penyidik KPK untuk membantu mengusut siapa pelaku yang menyerang Novel. "Dari Polri kepada KPK, kami berikan full akses," ucap dia di Polda Metro Jaya, Jumat (18/8). Dia menambahkan, bebas akses itu diberikan bila KPK hendak mengklarifikasi mengenai proses penyidikan, termasuk keterangan saksi yang telah dimintai oleh penyidik dari kepolisian."Tim ini akan dikirim KPK. Mereka akan dapat akses apa yang sudah dilakukan penyidik Polri," ucap dia. Lanjut pria kelahiran Palembang ini menerangkan, di kasus Novel ini Polri lebih mengedepankan mengenai pengungkapan kasus dibanding strateginya. Sebab, kata dia, jika kebanyakan strategi hasilnya tidak baik. "Pengalaman saya, teknis dalam pengungkapan kasus lebih penting dibanding masalah strategi yang nanti larinya ke politik. Lebih baik teknis di lapangan," tegasnya. Di kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Raharjo menyebut bila full akses itu diberikan kepada KPK bertujuan untuk koordinasi demi tercepatnya pengungkapan kasus. "Tentu dari kami bakal menugaskan beberapa penyidik untuk bekerjasama dengan penyidik Polri. Kita tunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang," ucap dia.

Join Penyidikan, KPK Mendapat Full Akses di Kasus Novel Baswedan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penyerangan novel

Berita Terkini