<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/12_11.jpg" alt="Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso di Blitar. Asmaul/Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso di Blitar. Asmaul/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Blitar Kota menyatakan, Bareskrim Polri ikut turun tangan menangani kasus pencurian sekaligus penyekapan Wali Kota Blitar Santoso.  Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiyono menegaskan, pihaknya juga tidak ingin kasus tersebut terlalu lama. Sehingga, dari Polda Jatim serta Bareskrim turun tangan membantu mengungkap kasus itu.  ”Tentunya kami ingin segera dan tidak terlalu lama. Itulah kenapa penanganan ini langsung diambil alih jajaran Polda Jatim dan dari Bareskrim turun tangan juga. Artinya, semuanya bekerja keras ungkap kasus ini. Mudah-mudahan berkembangnya ke arah yang positif,” kata Argo Wiyono seperti dilansir dari Antara di Blitar.  Kapolres mengatakan, sudah membuat profiling terkait dengan kasus itu. Namun, dia belum bersedia mengungkapkannya dan hanya menegaskan soal profiling.  ”Sudah kami profiling, tapi tentunya masih terkait dengan penyidikan kami belum dapat ungkapkan. Tapi yang pasti profiling sudah tinggal kecocokan, kesesuaian berdasar data dan masih banyak hal lain,” ujar Argo Wiyono.  Dia menambahkan, dengan profiling itu artinya juga ada perkembangan positif. Pihaknya terus kerja keras agar kasus itu segera terungkap.  Terkait target, Kapolres berharap bisa secepatnya terungkap. Berbagai evaluasi terus dilakukan dengan tim terkait. ”Mudah-mudahan dapat segera kita temukan yang memang sesuai, bukan hanya berdasar perkiraan menganalisis yang mungkin tersebar, ada media sosial yang menyebarkan video dan sebagainya, ini tentunya menjadi kesulitan karena pasti akan mengubah pola-pola lain jika seperti itu,” tutur Argo Wiyono.  Polisi juga terus mendalami keterangan para saksi kasus pencurian disertai penyekapan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Terdapat tujuh orang saksi yang diperiksa. Jumlah saksi yang diperiksa tersebut juga bisa bertambah.  Terkait dengan adanya rumor ART (asisten rumah tangga) yang dikeluarkan dari rumah dinas sebelum kejadian pencurian disertai dengan kekerasan itu, Kapolres mengatakan juga masih didalami. ”Tentunya ada yang datang dan silih berganti, ada ART, driver dan sebagainya. Tentunya semua tergantung dari Pak Wali Kota selaku pengguna. Kalau dikeluarkan belum tentu juga ada kaitannya dengan kejadian tersebut,” ucap Argo Wiyono.  Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Senin (12/12). Tiga orang anggota Satpol PP Kota Blitar disekap pelaku. Selain itu, Wali Kota Blitar Santoso dan istri tidak luput dari aksi penyekapan itu.  Dalam kasus tersebut, pelaku membawa kabur uang tunai sebanyak Rp 400 juta serta perhiasan milik istri Wali Kota Blitar.

Bareskrim Polri Turun Tangan Ungkap Kasus Penyekapan Wali Kota Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/10-bitar_1.jpg" alt="Lokasi ruang penjaga Satpol PP Kota Blitar dipasang garis polisi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Senin (12/12). Polres Blitar Kota/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi ruang penjaga Satpol PP Kota Blitar dipasang garis polisi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Senin (12/12). Polres Blitar Kota/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Timur memeriksa tujuh orang terkait kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan dan aksi penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso.  Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto mengatakan, pihaknya memeriksa Santoso, istri Santoso, penjaga, dan orang yang pertama kali membantu.  ”Saksi saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Tadi ada dari penjaga dan korban masih proses untuk pemeriksaan, kemudian saksi yang mengetahui peristiwa pertama dan yang melakukan pertolongan,” kata Totok seperti dilansir dari Antara di Blitar.  Polda Jatim juga telah membentuk tim khusus, baik dari laboratorium forensik, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri, maupun dari Satreskrim Polres Blitar Kota. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Senin (12/12) mulai siang hingga petang.  ”Malam ini (12/12), kami evaluasi seluruh hasil olah TKP termasuk tim di lapangan. Ada empat titik olah TKP, secara teknis tidak bisa (kami) sampaikan karena itu bagian dari evaluasi kami dan untuk pola pengejaran pelaku,” papar Totok Suharyanto.  Saat ini, lanjut dia, polisi masih mendalami berbagai macam temuan saat olah TKP. Dari berbagai penemuan itu, kasus tersebut diharapkan segera terungkap.  Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Blitar untuk mencari alternatif kamera pengawas (CCTV). Sebab, CCTV di area rumah dinas Santoso dirusak para pelaku.  ”Saat ini kami koordinasi dengan Kominfo mencari alternatif CCTV lain. Kami sudah sisir semua di TKP,” ujar Totok.  Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin (12/12) dini pagi sekitar pukul 03.00 hingga 04.00 WIB. Dalam kejadian itu, para pelaku yang diperkirakan berjumlah empat hingga lima orang menyekap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar yang sedang bertugas. Selain itu, Santoso dan istrinya juga sempat disekap serta dipaksa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan barang berharga.  Sejumlah uang serta perhiasan dengan total sekitar Rp 400 juta raib dibawa para pelaku. Pelaku diduga mengendarai mobil. Hingga kini masih diselidiki petugas sebab decorder CCTV dirusak pelaku.

Polisi Periksa Tujuh Orang Soal Kasus di Rumah Dinas Wali Kota Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221121-WA0016_copy_1024x683-1.jpg" alt="Polisi merilis pengungkapan kasus penyekapan belasan perempuan di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin (21/11). Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi merilis pengungkapan kasus penyekapan belasan perempuan di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin (21/11). Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap kasus penyekapan 19 perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan.  ”Dari pengungkapan itu, kami menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jatim, di Surabaya, Senin (21/11).  Kelima tersangka tersebut, yakni DG alias Papi Galih, 39, warga Pasuruan selaku pengelola warung kopi (warkop) dan wisma; RN alias Mami Putri, 30, warga Jakarta selaku pengelola warkop dan wisma; CE alias Eko, 26, warga Pasuruan, selaku kasir warkop; AG alias Agus, 31, warga Nganjuk selaku kasir wisma; dan AD alias Adi, 42, warga Jakarta Barat, selaku penjaga warkop.  Dirmanto menjelaskan, kasus itu diungkap setelah kepolisian menerima informasi tentang adanya anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK di kawasan Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pada Senin (14/11), polisi bergerak dan melakukan penggerebekan di Ruko Gempol City Walk. Di tempat itu polisi menemukan delapan perempuan muda di sebuah ruangan dan diduga disekap.  ”Tiga di antaranya perempuan di bawah umur,” terang Dirmanto.  Petugas kemudian melakukan pengembangan di Perumahan Pesanggrahan Anggrek II Blok B-8 dan B-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. ”Di tempat itu, petugas mengamankan DG alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri beserta 11 perempuan dan satu orang di antaranya anak di bawah umur beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana,” papar Dirmanto.  Berdasar hasil penyidikan, diketahui bahwa ke-19 perempuan yang direkrut DG dan RN ternyata tidak hanya dipekerjakan sebagai pendamping tamu di warkop. Tetapi mereka juga dijual kepada lelaki hidung belang dengan tarif Rp 500 ribu sampai Rp800 ribu sekali kencan.  Dirmanto menegaskan, kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 17 dan pasal 10 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 2 ayat (1) UU Pencucian Uang. ”Kelima tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara,” ucap Dirmanto.

Polda Jatim Ungkap Kasus Penyekapan 19 Perempuan di Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221031_115427.jpg" alt="Polisi menangkap pasutri tersangka penganiayaan ART di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Senin (31/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi menangkap pasutri tersangka penganiayaan ART di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Senin (31/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri (pasutri) berinisial YK, 29, dan LF, 29, sebagai tersangka. Mereka menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat.  Wakapolres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan, ART yang berinisial R, 29, itu dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggung. R diselamatkan warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman tersangka.  ”Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga penganiayaan,” kata Niko seperti dilansir dari Antara di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Senin (31/10).  Menurut Niko, R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Diduga, R telah mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu.  ”Ini masih didalami penyebab dan bagaimana terjadinya. Kita masih penyelidikan ini nanti disampaikan waktu per waktu,” ujar Niko.  Niko menjelaskan, awalnya timbul kecurigaan dari warga setempat bahwa setiap malam di rumah pelaku selalu terdengar suara jeritan dan tangisan serta ada suara teriakan marah-marah. Setelah itu, warga dan petugas keamanan berinisiatif menjebol rumah tersebut ketika para tersangka pergi dari rumah tersebut. Setelah itu, warga langsung menyelamatkan korban.  ”Korban mengaku dianiaya dengan tangan kosong dan menggunakan perabot rumah tangga jika melakukan kesalahan-kesalahan seperti tidak mencuci tangan jika akan menggendong bayi, setrika baju tidak rapi, lupa matikan saklar air, dan hal sepele lainnya,” ungkap Niko.  Dari tempat kejadian perkara, Niko mengatakan, penyidik menyita sejumlah perabotan rumah yang diduga sempat digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Selanjutnya, polisi juga mendampingi korban untuk upaya pemulihan trauma.  Akibat perbuatannya, Niko mengatakan, YK dan LF dijerat pasal 333 dan pasal 170 jo 351 KUHP sub pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara.

Polisi Bekuk Pasutri Sekap dan Siksa ART di Bandung Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221006_204711.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut, penanganan terkait kasus dugaan intimidasi dan penyekapan terhadap salah seorang wali murid SMAN 1 Wates di Kulon Progo masih dalam proses.  ”Ya sekarang kan baru berproses, yang di Kulon Progo itu baru berproses,” ujar Sultan seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, hingga kini belum diketahui ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam kasus itu. ”Itu memang pengertiannya pidana atau melanggar hukum atau enggak, kita kan belum tahu,” ujar Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.  Sebelumnya, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jogjakarta Era Harefa menyebut, LBH telah mendampingi pelaporan dugaan intimidasi dan penyekapan wali murid SMAN 1 Wates itu ke Polda DIJ. Dalam kasus itu, salah seorang wali murid SMAN 1 Wates diduga mendapat intimidasi dan penyekapan dari pihak SMAN 1 Wates dan Satpol PP setempat setelah memprotes dan mempertanyakan pengadaan seragam di sekolah yang harganya dianggap mahal dan tidak sebanding dengan kualitasnya.  Ada tiga orang yang disebut di dalam laporan bernomor LP/B/0773/X/2022/SPKT/Polda D.I Jogjakarta tertanggal 1 Oktober 2022. Salah satu wali murid, Agung Purnomo, menurut dia, tiba-tiba dihubungi dan diminta datang ke Kantor Satpol PP Kulon Progo.  Korban pun mendatangi Kantor Satpol PP dan ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan, antara lain pihak dari SMAN 1 Wates dan Satpol PP Kulon Progo. ”Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, dengan suasana yang tidak kondusif, korban merasa terintimidasi apalagi dengan posisi sendirian. Wali murid tersebut diancam karena dianggap telah membuat kegaduhan dan akan mencemarkan nama baik sekolah,” kata dia.  Wadir Reskrimum Polda Daerah Istimewa Jogjakarta AKBP K. Tri Panungko mengatakan, terkait kasus itu, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. ”Saat ini kami sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan, jadi proses penyelidikan terus kami laksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian nanti kalau sudah dirasa cukup nanti kami akan lakukan penahanan,” kata Tri Panungko, Senin (3/10).  Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menyebut, kasus itu adalah persoalan sesama orang tua murid dan sesama ASN. Sebanyak sembilan orang di ruang Kantor Satpol PP Kulon Progo kala itu, menurut dia, beberapa berstatus ASN termasuk Agung yang juga penyidik PNS di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo.  ”Sebagian Satpol PP dalam ruangan itu adalah wali murid di SMAN 1 Wates yang berbeda pendapat dengan Agung soal pengadaan seragam. Tidak ada intimidasi dalam kasus itu. Nanti ada inspektorat daerah menelisik kondisinya. Kami minta inspektorat membantu sebenarnya seperti apa," ujar Tri Saktiyana.

Sultan Sebut Penanganan Dugaan Intimidasi Wali Murid Masih Berproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/meratus-line.jpg" alt="Head of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono (kiri) didampingi kuasa hukum Tis" width="100%">
<figcaption>Head of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono (kiri) didampingi kuasa hukum Tis</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Utama (Dirut) PT Meratus Line Surabaya Slamet Rahardjo mangkir dari panggilan polisi. Dia dinyatakan berstatus tersangka dalam perkara penyekapan terhadap seorang karyawan Edi Setyawan.  Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arief Wicaksana menyatakan, pekan lalu telah melayangkan pemanggilan pertama untuk dimintai keterangan. Yakni sejak Dirut Slamet Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka.  ”Pekan ini kami melayangkan panggilan kedua,” kata AKP Arief seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (20/8).  Perkara itu dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 7 Februari oleh Mlati Muryani, istri karyawan Mertus Line, Edi Setyawan. Edi disebut sebagai korban penyekapan.  Dalam perkara penyekapan, AKP Arief memastikan akan menjemput paksa tersangka Dirut Meratus Slamet Rahardjo seandainya kembali mangkir pada panggilan kedua. ”Bisa dilakukan pemanggilan ketiga dengan dijemput paksa,” ucap Arief.  Sementara itu, Head of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono menjelaskan, perkara yang menyeret Dirut Slamet Rahardjo sebagai tersangka dugaan penyekapan berawal dari kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pada awal 2022, Manajemen Meratus menerima laporan pencurian solar dari kapal-kapalnya oleh sejumlah karyawan yang menyebabkan kerugian besar.  Lantas pada 24 Januari, diperoleh pengakuan dari Edi Setyawan sebagai salah satu karyawan yang terlibat pencurian. ”Karena pengakuannya itu, dia mendapat ancaman dari sejumlah karyawan lain yang terlibat pencurian solar. Maka dia minta perlindungan, sehingga kami amankan di kantor Meratus mulai 4-8 Februari. Jadi tidak benar kalau kami dituduh melakukan penyekapan,” ujar Donny.  Meratus telah melaporkan perkara pencurian solar tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada 9 Februari. Beberapa karyawan sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Edi Setyawan dan langsung ditahan.

Tersangka Dirut Meratus Line Mangkir dari Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/tahanan-kabur-satpam-bnn-ini-dipecat_m_115353.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu perusahaan pelayaran di Surabaya diduga melakukan penyekapan pada seorang karyawan. Seorang perempuan bernama Mlati Muryani melaporkan direktur utama salah satu perusahaan pelayaran ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.  Laporan itu dilayangkan pada 7 Februari 2022. Dalam laporan LP/B055/II/2022/SPKT/Polres Pelabuhan Tanjung Perak/Polda Jawa Timur, itu Mlati mengatakan, suaminya, ED, diduga sempat disekap petinggi perusahaan. ED terdaftar sebagai karyawan perusahaan tersebut.  Kepada polisi, Mlati mengatakan, suaminya disekap selama 4 hari. Yakni 4–7 Februari di kantornya. ”Bulan Februari, saya sudah melaporkan dirut perusahaan pelayaran ke Polres Tanjung Perak karena sudah menyekap suami saya selama empat hari,” kata Mlati pada Minggu (10/7).  Mlati heran laporan yang telah dibuatnya 4 bulan lalu belum ada perkembangan. ”Sejak laporan dilayangkan, tidak ada proses penyidikan maupun pemanggilan,” ujar Mlati.  Bahkan, lanjut dia, petinggi perusahaan yang dilaporkan pun tak juga mendapat panggilan polisi. ”Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, seperti jalan di tempat,” terang Mlati.  Sebaliknya, suami Mlati dijadikan tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan dirutnya sendiri. ”Perusahaan tersebut melaporkan balik suami saya yang langsung ditindaklanjuti. Sekarang suami saya statusnya sudah tersangka,” jelas Mlati.  Mlati Muryani meminta perlakuan adil kepada pihak penegak hukum atas kasus yang sedang menimpanya. ”Saya merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dari polisi atas perbedaan perlakuan dari kasus yang menimpa suami saya,” terang Mlati.  Sementara itu, perwakilan perusahaan tersebut meminta tim JawaPos.com untuk menunggu. Pihak perusahaan menyatakan akan memberikan keterangan pada Senin (11/7).  ”Mohon menunggu. Keterangan resmi akan kami sampaikan besok (11/7) pagi,” ujar perwakilan perusahaan yang enggan disebut namanya.  Sedangkan Polres Tanjung Perak belum bisa diminta konfirmasi terkait kasus tersebut. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino belum memberikan tanggapan. Tim JawaPos.com masih berupaya untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

Perusahaan Pelayaran di Surabaya Diduga Sekap Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/b6da8b2a-47c2-4584-add2-3fe0dd378148.jpg" alt="Petugas Polsek Sumberpucung Polres Malang melakukan olah tempat kejadian penyekapan di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Humas Polres Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Polsek Sumberpucung Polres Malang melakukan olah tempat kejadian penyekapan di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Humas Polres Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, mengungkap motif kasus penyekapan remaja perempuan di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Aksi itu dilakukan seorang residivis berinisial YD, 49.  Kasatreskrim Polres Malang AKP Donny K. Bara'langi menyatakan, motif pelaku penyekapan remaja perempuan berusia 19 tahun tersebut adalah ingin mencabuli korban. ”Korban diajak ke rumah pelaku. Kemudian pelaku berupaya untuk mencabuli korban. Namun karena korban melawan, akhirnya tangan korban diikat,” kata Donny seperti dilansir dari Antara.  Donny menjelaskan usai mengikat tangan korban berinisial IR, pelaku kemudian berusaha mencabuli gadis berusia 19 tahun itu. Namun, pada saat itu ternyata korban sedang menstruasi.  ”Pelaku kesal tidak bisa mencabuli korban, kemudian menyekap korban di dalam lemari selama kurang lebih 11 jam. Korban akhirnya bisa melarikan diri dan meminta pertolongan warga setempat,” ujar Donny.  Dia menambahkan, pelaku merupakan seorang residivis kasus pencabulan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, pada 2005. Dia dihukum selama tujuh tahun.  Selain menjadi residivis pelaku pencabulan, tersangka merupakan pelaku penganiayaan dan dihukum 1,5 tahun. ”Pelaku merupakan residivis dan ini sudah ketiga kalinya,” terang Donny.  Berdasar keterangan pelaku, lanjut Donny, dia mengenal orang tua korban. Pada suatu kesempatan, orang tua korban menceritakan bahwa ijazah korban IR masih tertahan di sekolah karena faktor ekonomi.  ”Keluhan orang tua korban itu kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya,” papar Donny.  Sebelumnya, Polres Malang mengamankan seorang pelaku penyekapan remaja perempuan berusia 19 tahun di Jalan Untung Suropati, Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Modus pelaku sebelum melakukan penyekapan adalah dengan cara mengajak korban untuk mengambil ijazah milik korban di salah satu sekolah menengah atas di  Kecamatan Sumberpucung.  Korban berhasil melarikan diri dari pelaku yang menyekap korban selama 11 jam tersebut. Saksi yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melapor kepada petugas kepolisian di Polsek Sumberpucung.

Gagal Dicabuli karena Menstruasi, Residivis Sekap Perempuan di Lemari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sidang-militer.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penyekapan terhadap mantan Direktur Utama PT Indocertes, Atet Handiyana Juliandri Sihombing dengan terdakwa Brigjen IH.  Pada kesempatan ini, majelis hakim memeriksa empat saksi, yakni Atet, Dr. Irene Sathyaningrum (istri Atet), ED, dan IK.  Persidangan dipimpin Hakim Ketua Brigjen Faridah Faisal dengan hakim anggota Kolonel Chk Khairul Rizal dan Kolonel Sus Mirtusin. Bertindak selaku oditur militer adalah Brigjen Murad.  Di awal sidang, Hakim Ketua meminta Atet menjelaskan awal perkenalannya dengan KS, pemilik PT Indocertes. PT Indocertes merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).  Atet mengaku mengenal KS sebelum Juli 2021. Lalu pada 6 Juli 2021, Atet menjadi Direktur Utama dengan tugas untuk mendapatkan surat izin industri pertahanan.  Pada persidangan itu, Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Atet menerima uang senilai Rp 10 miliar dari KS. Atet mengakui itu. Pada 29 Juli 2021, Atet mengaku menerima uang pecahan dollar Amerika sebesar Rp 31 miliar di kantor PT Indocertes. Sehingga Atet menerima total uang senilai Rp 41 miliar.  “Uang itu digunakan untuk apa?” tanya Hakim Ketua.  Hakim Ketua kembali membacakan BAP bahwa Rp 8 miliar Atet pakai untuk membeli rumah di Kelapa Gading. Atet juga membeli tujuh unit mobil mewah seperti Ferrari, Mercy, Rubicon, Lexus, dan Toyota Alphard, serta dua unit sepeda motor merek Vespa dan Ducati. Atet mengakui itu. Total ia menghabiskan kurang lebih Rp 20 miliar.  “Untuk apa barang sebanyak itu?” Hakim Ketua kembali bertanya kepada Atet.  “Pertama beliau (KS) menyatakan kamu sebagai seorang direktur harus berpenampilan bagus. Rumah di Jakarta,” jawab Atet.  Hakim Ketua heran, Atet yang baru mengenal KS bisa mendapatkan uang sebanyak itu dan membelanjakannya untuk sejumlah barang-barang mewah. “Kalau saya melihatnya terlalu berlebihan,” kata Hakim Ketua.  “Apa yang saya beli selalu izin dan sepengetahuan beliau,” jawab Atet.  “Tapi kenapa kok terjadi masalah? Katanya selalu izin?” tanya Hakim Ketua lagi. “Saya tidak tahu,” jawab Atet.  Menurut hakim, Atet sebagai dirut perusahaan seharusnya berpikir bahwa itu bukan uang sedikit. Atet mengaku pertama kali menerima uang pada 29 Juli 2021. Masalah muncul pada 25 Agustus 2021 atau kurang dari satu bulan dari pemberian uang. Atet mengakui jika dirinya langsung belanja seketika menerima uang.  “Tugas saksi menjadi direktur utama adalah untuk mencari izin. Harusnya kan sebagai Direktur Utama berpikir ini bukan uang kecil. Harusnya tahan diri dulu. Jadi, tidak sampai satu bulan dari diberikan uang (jadi masalah),” kata Hakim Ketua.  Pada kesempatan ini, Atet menjelaskan dugaan penyekapan dirinya di salah hotel di Depok. Ia menuding terdakwa Brigjen IH marah-marah dan mengancam saat bertemu dirinya di kamar hotel.  Namun, Terdakwa Brigjen IH membantah semua pernyataan Atet. Terdakwa menegaskan tidak marah-marah ketika masuk kamar, tidak pernah menendang kasur, tidak pernah menarik Atet, dan tidak pernah membawa power bank untuk memukul seperti yang dituduhkan Atet. Terdakwa juga mengaku di kamar Atet tidak sampai 30 menit.  “Saya juga tidak pernah mengetuk jidat saksi sekali pun. Saya tidak pernah menanyakan uang. Yang saya tanya kenapa saksi mencatut nama pejabat TNI AD. Saya juga tidak pernah mengancam. Saya tidak pernah menyuruh membuat surat pernyataan, tapi saksi yang memperlihatkan kertas kecil hotel dengan tulisan pakai pensil dan saya tidak bisa baca. Saya tidak pernah mendorong saksi ke tembok dekat lift,” ujar Brigjen IH.  Bantahan terdakwa dikuatkan oleh kesaksian ED. ED saat kejadian berada di depan pintu kamar tempat Atet menginap di salah satu hotel di Kota Depok, Jawa Barat. ED hanya mengaku mendengar sedikit pertanyaan terdakwa ke Atet.  “Kok kamu tega menipu Ibu KS dan mencatut nama-nama petinggi TNI AD. Kok kamu sampai hati?” ujar ED menirukan isi percakapan terdakwa dengan Atet.  Diketahui, kasus ini berawal dari pengaduan Atet Handiyana ke polisi. Atet mengadu bahwa dirinya telah disekap di Hotel Margo City Depok pada 25-27 Agustus 2021. Kasus dugaan penyekapan ini juga telah disidangkan dengan terdakwa yang berbeda, yaitu Lettu Chb HS. Pada sidang tanggal 14 April 2022, diungkapkan oleh saksi Mayor H bahwa kasus dugaan penyekapan Atet bermula dari dugaan pencatutan nama KASAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Aslog KASAD (Asisten Logistik KASAD), Kapuspalad (Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat), dan Sekjen Kemhan.  Mayor H kemudian ditugaskan oleh Asintel KASAD untuk mengklarifikasi kebenaran adanya pemberian dana oleh Atet kepada sejumlah pejabat TNI AD. "Setelah ditanya lebih lanjut barulah yang bersangkutan mengaku tidak memberikan. Benar dia (Atet) mencatut nama pejabat itu," ujar Mayor H di persidangan.  Atet sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan terkait pencucian uang. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat ketetapan nomor: Sp.Tap/385/XI/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 2 November 2021.  Atet Handiyana merupakan warga yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Selain pernah menjadi direktur PT. Indocertes, Atet juga dikenal sebagai CEO Persikad 1999, sebuah klub sepakbola di Depok.  Selain itu, Atet diberitakan bakal mencalonkan diri di Pemilihan Wali Kota Banjar, Jawa Barat, di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Sejumlah baliho pencalonan Atet ini pernah terpasang di beberapa sudut Kota Banjar. Pengadilan kasus dugaan penyekapan terhadap Atet akan diteruskan dalam sidang lanjutan pada Senin, 6 Juni 2022 mendatang. Agendanya adalah pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

Hakim Militer Heran Atet Habiskan Uang Puluhan Miliar Selama 3 Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kasus-kopi-maut-lolos-seleksi-calon-hakim-agung-ini-kata-icw_m_184581.jpeg" alt="Ilustrasi palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus dugaan penyekapan terhadap Atet Handiyana Juliandri Sihombing oleh anggota TNI, Lettu Chb HS, kembali digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, (7/4). Persidangan dipimpin Hakim Ketua Letkol Chk Rizki Gunturida, SH, MH.  Dalam sidang lanjutan kali ini dihadirkan Mayor H selaku saksi. Ia merupakan rekan satu kesatuan dengan terdakwa di TNI AD. Di awal persidangan, Mayor H mengakui bahwa dirinya ikut hadir di kantor PT Indocertes pada tanggal 25 Agustus 2021.  Ia menyebut kedatangannya ke kantor perusahaan alutsista tersebut dalam rangka mengklarifikasi kecurigaan adanya pencatutan nama petinggi TNI yang diduga dilakukan oleh Atet Handiyana.  “Kami mendapat perintah lisan dari Asintel KASAD tentang pencatutan nama pejabat TNI AD, yaitu KASAD, Aslog KASAD, Kapuspalad, dan Sekjen Kemhan,” ujarnya.  Mayor H pun pun mengingat perintah yang pernah ia terima. “Coba selidiki apakah dia (Atet-red) melakukan pencatutan nama dan siapa yang merekayasa itu,” lanjutnya.  Saat tanya jawab dengan Oditur Mayor Chk Upen Jaya Supena, Mayor H kembali menegaskan soal misinya melaksanakan perintah pimpinannya untuk menyelidiki dugaan pencatutan nama petinggi TNI AD. Ia mengatakan tidak turut campur apalagi membantu penagihan PT Indocertes terhadap Atet.  Sidang yang menghadirkan Mayor H ini merupakan sidang ketiga kasus penyekapan Atet Handiyana. Sidang pertama telah digelar pada hari Kamis (17/3). Berlanjut dengan sidang kedua yang telah dilaksanakan pada hari Selasa (22/3/2022).  Di persidangan kedua pada Selasa, 22 Maret 2022, terungkap bahwa kasus dugaan penyekapan terhadap Atet ternyata terkait erat dengan dugaan penggelapan uang di PT Indocertes. Kesaksian dari pihak PT. Indocertes mensinyalir dugaan penggelapan tersebut dilakukan pula oleh Atet.  Dua saksi dari manajemen PT Indocertes yaitu Muis dan Ichsan menyatakan bahwa Atet telah berjanji mengembalikan uang yang sebelumnya ia klaim telah diserahkan kepada beberapa petinggi TNI. Menurut saksi Ichsan, Atet ternyata memang tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat TNI seperti yang ia klaim sebelumnya.  Sementara itu, Atet Handiyana telah dihadirkan pada sidang pertama. Pada sidang tersebut, hakim sempat mempertanyakan perihal uang yang digunakan oleh Atet. Menjawab pertanyaan hakim, Atet mengatakan bahwa dirinya pernah bertanya kepada KS, owner PT Indocertes, mengenai uang sejumlah Rp41 miliar.  "Saya mempertanyakan ke beliau, Bu ini uang apa? Uang perusahaan, uang pribadi atau uang apa. Udah kamu pakai saja," klaim Atet menirukan perkataan KS.  Sebelumnya Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaya Kusuma mendakwa Lettu Chb HS terlibat melakukan penyekapan Atet Handiyana di Hotel Margo pada 25 sampai 27 Agustus 2021 dalam sidang pada Kamis (21/1/2022). Atas perbuatannya, Lettu Chb HS didakwa tiga pasal berlapis meliputi dua pasal KUHPidana, yaitu Pasal 333 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan satu pasal terkait Keputusan Panglima TNI.  Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan Atet Handiyana sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan terkait pencucian uang. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat ketetapan nomor: Sp.Tap/385/XI/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 2 November 2021. Hal ini diungkap oleh Zhafran Yafi selaku kuasa hukum KS, pemilik PT Indocertes, pada hari Sabtu, 29 Januari 2022.  Sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus dugaan penyekapan terhadap Atet Handiyana akan dilanjutkan pada Kamis (14/4). Atet diketahui sebagai pengusaha yang berdomisili di Depok dan tengah santer diberitakan bakal mencalonkan diri maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjar, Jawa Barat, 2024. Hal ini terlihat dari media sosial Atet dan sejumlah baliho yang bertebaran di Kota Banjar

Diduga Ada Pencatutan Nama Petinggi TNI di Kasus Penyekapan Atet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penyekapan

Berita Terkini