<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/Desain-tanpa-judul-30-812318587.jpg" alt="Aulia Rakhman, Komika asal Lampung yang tengah menjadi sorotan lantaran diduga menghina Nabi Muhammad SAW (ISTIMEWA )" width="100%">
<figcaption>Aulia Rakhman, Komika asal Lampung yang tengah menjadi sorotan lantaran diduga menghina Nabi Muhammad SAW (ISTIMEWA )</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyatakan tak akan memberi bantuan hukum resmi kepada komika Aulia Rakhman. Hal itu disampaikan untuk mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa Timnas AMIN melalui tim hukumnya siap membantu Aulia.&nbsp; <div dir="auto">Diketahui Aulia sudah ditetapkan tersangka usai dilaporkan lantaran menyampaikan materi dengan menyinggung nama Muhammad yang kini sudah tak memiliki arti lantaran banyak nama Muhammad yang justru berada di balik jeruji. Potongan video itu sempat viral di media sosial saat dibawakan dalam agenda "Desak Anies" di Lampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang perlu diklarifikasi adalah komikanya bukan tim kampanye AMIN, sehingga tidak ada bantuan secara khusus dari timnas," ujar Juru Bicara Timnas AMIN, Angga Putra Fidrian, Senin (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013470979/komika-aulia-rahman-jadi-tersangka-penistaan-agama-timnas-amin-ngaku-kecam-materinya">Komika Aulia Rahman Jadi Tersangka Penistaan Agama, Timnas AMIN Ngaku Kecam Materinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalaupun ada timnas yang membantu itu jatuhnya pribadi, bukan mengatasnamakan timnas," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Juru Bicara Anies-Muhaimin (AMIN), Billy David, menyatakan bahwa Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) siap membantu komika lokal asal Lampung, Aulia Rahman terkait laporan dugaan penistaan agama yang menjeratnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013457127/inilah-profil-aulia-rakhman-komika-asal-lampung-yang-diduga-melakukan-penistaan-agama-saat-stand-up-comedy">Inilah Profil Aulia Rakhman, Komika Asal Lampung yang Diduga Melakukan Penistaan Agama saat Stand Up Comedy</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aulia Rahman sebelumnya dilaporkan Advokasi Lingkar Nusantara Lampung (Lisan) ke Polda Lampung atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang diduga dilakukannya saat mengisi acara "Desak Anies" di Lampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Timnas AMIN melalui tim hukum juga siap memberikan keterangan, menyiapkan bahan-bahan, langkah, dan strategi jika ada eskalasi kasus dan siap membantu Mas Aulia tentunya," ujar Billy saat dihubungi wartawan, Minggu (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menetapkan komika Aulia Rahman, 33, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Aulia diduga telah melakukan penodaan agama melalui materi stand up comedy-nya dalam acara agenda "Desak Anies" pada Kamis (7/12) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadillah Astutik membenarkan penetapan tersangka tersebut dilakukan usai melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, 7 saksi dan 5 orang ahli, dinyatakan komika berinisial AR itu diduga telah melakukan penistaan agama," ujarnya kepada wartawan, Minggu, (10/12).</div>

"Yang perlu diklarifikasi adalah komikanya bukan tim kampanye AMIN, sehingga tidak ada bantuan secara khusus dari timnas," ujar Angga.

Timnas AMIN Klarifikasi Takkan Beri Bantuan Hukum ke Aulia Rakhman Usai Jadi Tersangka Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/PANJI-GUMILANG-27-1432077898.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Senin (27/11/2023).&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Senin (27/11/2023).&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, Senin, dengan agenda penyampaian tanggapan dari jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi yang diajukan terdakwa. Juru Bicara PN Indramayu Adrian Anju Purba, Senin, mengatakan sidang lanjutan itu dilaksanakan mulai pukul 09.15 WIB dengan menghadirkan terdakwa Panji Gumilang beserta tim kuasa hukumnya. "Agendanya mendengarkan tanggapan dari JPU atas eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa," kata Adrian usai sidang di PN Indramayu, Jawa Barat, Senin. Menurut Adrian, sidang ketiga itu berjalan lancar karena didukung pengamanan ketat dari petugas kepolisian yang sudah bersiaga sejak Senin pagi. Selama proses persidangan berlangsung, lanjutnya, tim JPU menolak eksepsi terdakwa. Namun, pengajuan keberatan yang diajukan Panji Gumilang pada sidang sebelumnya itu belum dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Indramayu. "Majelis hakim belum menolak atau dikabulkan. Jadi, secara hukum acara, setelah mendengarkan tanggapan (JPU) barulah hakim akan mengambil sikap," jelas Adrian. Dia menambahkan bahwa keputusan ketua Majelis Hakim terhadap eksepsi Panji Gumilang akan disampaikan pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 6 Desember 2023. "Kapannya itu (putusan soal eksepsi), pada tanggal 6 Desember 2023, dengan dijatuhkannya putusan sela. Nanti, di putusan sela itu menerima atau menolak daripada eksepsi," ujar Adrian. Pada sidang sebelumnya, kuasa hukum Panji Gumilang mengajukan eksepsi atas dakwaan yang sudah disampaikan JPU. Dakwaan yang disampaikan JPU terhadap terdakwa terdiri atas tiga dakwaan yang dikombinasikan dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsider. Dakwaan primernya ialah terkait Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 mengenai menyiarkan berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. Sementara itu, dakwaan subsider ialah Pasal 14 ayat (2) dan lebih subsider lagi Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan dan tidak lengkap. JPU juga mendakwa Panji Gumilang dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta Pasal 156 Huruf a KUHP.

Terdakwa kasus penistaan agama Panji Gumilang kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat.

Panji Gumilang Jalani Sidang Ketiga di PN Indramayu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Panji-Gumilang-Salman-Toyibi-4-2400151606.jpg" alt="Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkas perkara dugaan tindak pidana penistaan agama dengan tersangka Panji Gumilang dinyatakan sudah lengkap (P-21) baik secara formal dan materiil. Dengan lengkapnya berkas perkara tersebut, maka pimpinan Ponpes Al-Zaitun itu akan disegera diseret ke meja hijau. "Berkas perkara atas nama tersangka ARPG (Abdussalam Rasyid Panji Gumilang) dinyatakan lengkap secara formal dan materiel (P-21) setelah penelitian oleh jaksa peniliti (P-16)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, dikutip dari Antara, Jumat (27/10). Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jampidum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap pada hari Kamis (26/10). Untuk diketahui, Panji Gumilang diduga dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan/atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat serta di daerah lain di wilayah hukum Republik Indonesia. Atas perbuatannya, Panji disangkakan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) subsider&nbsp;Pasal 14 ayat (2) subsider&nbsp;Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 156a ayat (1) KUHP atau Pasal 45A ayat (2)&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Ketut, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 139 KUHP, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri diminta untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pelimpahan tahap kedua. "Pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan," kata Ketut.

Berkas perkara atas nama tersangka ARPG (Abdussalam Rasyid Panji Gumilang) dinyatakan lengkap secara formal dan materiel (P-21)

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Panji Gumilang Segera Diseret ke Meja Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Panji-Gumilang-Salman-Toyibi-2-2599367442.jpg" alt="Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mulai kemarin (2/8), Panji Gumilang berstatus tahanan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim. Pimpinan Ponpes Al Zaytun itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, penahanan dilakukan sejak Rabu (2/8) pukul 02.00, tepat setelah Panji menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. &rdquo;Tepatnya hingga 21 Agustus 2023,&rdquo; katanya. Sebelumnya, pada gelar perkara Selasa (1/8), penyidik sepakat untuk menaikkan status Panji dari saksi menjadi tersangka. Gelar perkara dilakukan setelah penyidik memeriksa Panji sejak pukul 14.00 hingga pukul 19.00. Menanggapi proses hukum kliennya, Hendra Effendi selaku kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan bahwa persoalan tersebut diproses kepolisian dengan sangat cepat. Dari diperiksa, menjadi tersangka, dan kini ditahan. &rdquo;Kami meyakini ada kriminalisasi,&rdquo; ujarnya ditemui di depan kantor Bareskrim. Karena itu, kuasa hukum akan melakukan berbagai langkah hukum sesuai undang-undang. Di antaranya, mengajukan praperadilan. &rdquo;Upaya hukum ini telah didiskusikan, tapi kapan mengajukan belum dipastikan,&rdquo; paparnya. Selain itu, kuasa hukum telah mengajukan penangguhan penahanan. Menurut dia, Panji Gumilang merupakan tokoh masyarakat yang banyak dikenal. Saat ini usianya 77 tahun. &rdquo;Usia yang tidak muda lagi,&rdquo; ujarnya. Apalagi, sebelumnya yang bersangkutan mengalami sakit berupa patah tulang. Dengan kondisi itu, diharapkan kepolisian mau menangguhkan penahanan Panji. &rdquo;Intinya atas dasar kemanusiaan,&rdquo; kata Hendra. Dia berharap permasalahan yang membelit Panji Gumilang bisa secepatnya selesai. Selain kasus penistaan agama, Panji terancam pasal TPPU. Sementara itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka merupakan bukti kerja profesional Polri. &rdquo;Polisi bekerja dengan cermat. Mengundang ahli pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga melakukan uji di laboratorium forensiknya,&rdquo; ungkapnya kepada awak media kemarin. Lebih lanjut, sebagai ketua Komite TPPU, Mahfud menegaskan bahwa indikasi terjadinya pencucian uang oleh Panji Gumilang sudah tampak. &rdquo;Bukti-buktinya yang secara UU TPPU kami punya. Masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan,&rdquo; bebernya. Indikasi tersebut kemudian didalami Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pendalaman tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. (idr/syn/c19/fal)

Panji Gumilang berstatus tahanan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim. Pimpinan Ponpes Al Zaytun itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ditahan Kasus Penistaan Agama, Panji Gumilang Juga Terancam Dijerat TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/Pelimpahan-tahap-II-kasus-Lina-Mukherjee-10072023-Lmo-6_2-1611061419.jpg" alt="Tersangka kasus penistaan agama Lina Lutfiawati." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penistaan agama Lina Lutfiawati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang melakukan penahanan terhadap selebriti media sosial Instagram dan Tiktok Lina Luthfiawati atau @Linamukherjee_. Dia menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait pembuatan konten makan babi. Penahanan dilakukan pada Senin (10/7) siang, sesaat setelah jaksa Kejari Palembang menerima pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti dari penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. &rdquo;Tersangka Lina ditahan di lapas perempuan Kelas II Palembang per hari ini 10 Juli sampai dengan 29 Juli,&rdquo; kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang Fandie Hasibuan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (10/7). Fandie menyatakan, tim kejaksaan sudah mempelajari secara seksama setiap unsur yang dicantumkan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam berkas perkara Lina. Adapun dalam berkas perkara tersebut tersangka Lina dijerat melanggar pasal 28 ayat (2), juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, untuk barang bukti yang diterima kejaksaan yaitu berupa satu unit ponsel yang digunakan tersangka untuk merekam video dan beberapa akun media sosial @Linamukherjee_. Kelengkapan barang bukti tersebut didukung atas keterangan beberapa orang saksi dan beberapa ahli, mulai dari ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli IT, serta terlampir dalam berkas perkara. &rdquo;Sudah P-21, dalam waktu dekat perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, berkas dakwaannya sedang disusun,&rdquo; terang Fandie Hasibuan. Sebelumnya, Lina dilaporkan karena diduga telah menistakan agama melalui sebuah konten video yang tersebar luas melalui akun TikTok dan Instagram @Linamukherjee_. Pelaporan kasus itu dilakukan seorang penasihat hukum bernama Sapriadi, pada 15 Maret, ke SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam video berdurasi lebih dari 5 menit tersebut, Lina mengaku dirinya merupakan umat Islam yang sengaja makan kulit babi dengan melafalkan doa meskipun hukumnya haram.

Kejari Palembang tahan selebriti medsos Instagram dan Tiktok Lina Luthfiawati atau @Linamukherjee_, tersangka kasus dugaan penistaan agama

Kejari Palembang Tahan Tersangka Pembuat Konten Makan Babi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/Lina-Penista-Agama-2242953329.jpg" alt="Lina Mukherjee baru saja tiba di Jakarta, dia terseret kasus penistaan agama." width="100%">
<figcaption>Lina Mukherjee baru saja tiba di Jakarta, dia terseret kasus penistaan agama.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - TikToker Lina Mukherjee baru saja tiba di Jakarta setelah sebelumnya dia mendatangi Polda Sumatera Selatan terjerat kasus penistaan agama. Penggemar artis Bollywood itu seharusnya langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lina Mukherjee tidak jadi ditahan mengingat sedang menginap maag akutnya kambuh dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Sebagai gantinya, dia diharuskan mejalani wajib lapor dalam seminggu 2 kali secara virtual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terjerat masalah hukum dan terancam ditahan, Lina Mukherjee mengaku sempat sangat khawatir dan takut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya orang munafik yang nggak takut. Pengacaraku bilang, 'kalau kamu memang sakit, ditunda dulu (pemeriksaannya) karena aku tahu kamu akan ditahan'. Aku gak tahu, dia tahu dari mana, punya link atau gimana," kata Lina Mukherjee di bilangan Thamrin Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lina sempat tidak menghadiri agenda pemeriksaan sebelumnya, Lina tetap meminta untuk menghadiri agenda pemeriksaan penyidik. Dia pun mendatangi sekaligus menjalani pemerksaan pada Rabu, 3 Mei 2023 lalu di Polda Sumatera Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai menjalani pemeriksaan selama belasan jam, pernyataan pengacaranya ternyata benar. Lina Mukherjee akan ditahan dan dia pun dijelaskan situasi di dalam tahanan. Dia tidak boleh menggunakan perhiasan, tidak boleh membawa handphone, dan yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aku satu malam itu tidak langsung ditahan. Aku tidur di Polda. Malam itu terasa gelap, aku ketakutan sampai maag kambuh," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lina juga menegaskan, dirinya tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan penistaan agama dengan memakan babi sambil membaca basmalah. Dia mengaku, awalnya tidak tahu akan bermasalah.&nbsp; Dia mengaku membaca basmalah karena merupakan kebiasaannya saat makan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lina Mukherjee terjerat masalah hukum kasus penistaan agama usai makan kulit babi sambil membaca basmalah. Dia kini berstatus tersangka, dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP.</div> &nbsp;

Lina Mukherjee tidak jadi ditahan mengingat sedang menginap maag akutnya kambuh dan sempat dilarikan ke rumah sakit.

Terjerat Penistaan Agama, Lina Mukherjee: Aku Tidur di Polda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/IMG_20230504_161155-2223744681.jpg" alt="Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Agung Marlianto memberikan keterangan atas kasus yang menjerat @Linamukherjee_ (baju hijau), di Palembang, Kamis (4/5)." width="100%">
<figcaption>Direskrimsus Polda Sumsel Kombespol Agung Marlianto memberikan keterangan atas kasus yang menjerat @Linamukherjee_ (baju hijau), di Palembang, Kamis (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menangguhkan penahanan seorang selebritis media sosial Instagram dan Tiktok (Selebgram) @Linamukherjee_ tersangka kasus dugaan penistaan agama melalui konten makan kulit babi. &rdquo;Penahanannya ditangguhkan, alasannya karena tersangka mengalami gangguan kesehatan maag kronis dan sempat dirawat di rumah sakit,&rdquo; kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombespol Agung Marlianto seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (4/5). Agung menyatakan, meskipun tidak ditahan, proses penyidikan kasus yang menjerat perempuan bernama LL tersebut masih terus berlanjut. Penyidik Subdirektorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel masih mewajibkan tersangka untuk hadir memenuhi pemeriksaan bila diperlukan hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. LL dijerat melanggar pasal 28 ayat (2), juncto pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun pidana penjara dan denda sebanyak Rp 1 miliar. Ancaman hukuman diberikan setelah penyidik mendapatkan kecukupan barang bukti yang didukung keterangan beberapa orang saksi dan ahli. Barang bukti tersebut di antaranya berupa surat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tersangka LL termasuk penistaan agama. &rdquo;Kami melakukan penyitaan satu unit ponsel yang digunakan tersangka untuk merekam video dan satu akun media sosial Linamukherjee_ sebagai barang bukti,&rdquo; terang Agung Marlianto. Sementara itu, tersangka LL yang dihadirkan kepolisian mengakui kesalahan atas perbuatan dan perkataan dirinya dalam konten video makan kulit babi yang diunggah di akun media sosial miliknya. Dalam dalam video berdurasi lebih dari lima menit tersebut LL mengaku dirinya merupakan umat Islam yang sengaja makan kulit babi dengan membaca doa meskipun hukumnya haram. Untuk itu, LL menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya kepada umat Islam bila pernyataan dan perbuatannya dalam video tersebut dinilai tak layak untuk dilakukan.

Polda Sumsel tangguhkan penahanan Selebgram @Linamukherjee_ tersangka kasus dugaan penistaan agama melalui konten makan kulit babi

Polda Sumsel Tangguhkan Penahanan Selebgram Linamukherjee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Eug4Y5eUYAk4cD3.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Twitter@DKIJakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Twitter@DKIJakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengajukan pencabutan izin untuk Holywings. Hal itu menyusul munculnya kasus promosi minuman keras gratis untuk pemilik nama Muhammad dan Maria.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pencabutan ini dilakukan tidak semata karena Holywings membuat promo kontroversial. Melainkan ada administrasi lainnya juga yang tidak memenuhi syarat.  Namun, manajemen Holywings tetap bisa membuat usaha serupa dengan nama lain.  "Kan kalau buka warung lagi yang lain selama ketika buka warung lagi, misalnya warung nasi sesuai dengan aturan, ketentuan izin-izinnya kan boleh, tidak berarti hak usaha kalian dihilangkan," kata Ariza kepada wartawan, Selasa (28/6).  Ariza mengatakan, Pemprov DKI hanya mencabut izin usaha Holywings karena melakukan pelanggaran. Namun, orang-orang di dalamnya tetap memiliki hak untuk membuat usaha atau bekerja.  "Sekali lagi terkait izin memang merupakan kewenangan dari pada pemerintah daerah dan pusat sebagaimana UU Ciptakerja itu kewenangan pemerintah pusat dan BKPM, yang kedua terkait dengan kasusnya pidananya itu di kepolisian dan sudah ada 6 tersangka dan ditahan," ucapnya.  "Ikuti aturan dan ketentuan yang ada, yang penting kedepan kita minta siapapun kafe, restoran, tempat usaha lainnya, dan seluruh warga Jakarta juga mari kedepan kita lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi melakukan upaya-upaya promosi usaha," pungkasnya.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.  Pencabutan izin oleh DPMPTSP tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.  Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra dikutip dari “ppid.jakarta.god.id” di Jakarta, Senin, menyebutkan 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan dan membuat jera setiap pelanggaran.  “Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Benny.

Wagub DKI: Holywings Boleh Buka Lagi Asal Ganti Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim belum menemui titik terang. Dia diketahui kabur ke Amerika Serikat usai video penistaannya viral beberapa bulan lalu.  Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, penyidik masih berusaha menuntaskan kasus tersebut. Proses pemulangan Saifuddin terus diupayakan dengan bekerja sama dengan Federal Bureue of Investigation (FBI).  "Masih berproses untuk upaya pemulangan tersangka melalui jalur kerjasama yang dimiliki oleh Polri dengan FBI," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (13/5).  Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko menambahkan, koordinasi dengan FBI masih berjalan. Ada beberapa skenario agar bisa memulangkan Saifuddin.  "Tadi informasi dari Hubinter untuk proses pemulangan antara dia menyerahkan diri atau diamankan oleh FBI. Kita masih tunggu informasi dari Hubinter kita masih tanya terus ke teman-teman Hubinter," kata Gatot.  Sebelumnya, pendeta Saifuddin Ibrahim viral setelah videonya yang tayang di media sosial diprotes banyak pihak. Saifuddin, dalam tayangan yang viral itu, meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat di dalam Al Qur’an yang dicetak di Indonesia.  “300 ayat (di Alquran, Red.) yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip, atau direvisi, atau dihapuskan dari Al Qur’an Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali,” kata Saifuddin dalam videonya yang viral di media sosial.  Sejauh ini, video itu tidak lagi ditemukan di akun Youtube pribadi Saifuddin Ibrahim, tetapi rekamannya telah tersebar di berbagai media sosial, misalnya Twitter dan Youtube.  Saifuddin Ibrahim belum dapat dihubungi untuk diminta konfirmasi soal permintaannya kepada Menteri Agama RI yaitu menghapus ayat-ayat Alquran.

Kasus Penistaan Agama, Polri Minta FBI Pulangkan Pendeta Saifuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lolos-seleksi-ribuan-organisasi-bantuan-hukum-siap-bantu-masyarakat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus penistaan agama, M Kece divonis 10 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi masa selama penangkapan dan penanganan," kata Ketua Majelis Hakim Vivi Purnamawati saat membacakan vonis sidang kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Ciamis, seperti dilansir Antara, Rabu (6/4).  Majelis Hakim Vivi, menilai terdakwa M Kece terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Perbuatan M Kece juga dengan sengaja melakukan keonaran di kalangan masyarakat, untuk itu perbuatannya diproses hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Vivi menyampaikan hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yakni bersikap sopan dan belum pernah menerima hukuman dinilai tidak sebanding dengan perbuatannya secara berulang-ulang menodai agama Islam.  Selain itu, lanjut dia, hal yang memberatkannya itu karena terdakwa memiliki niat membagikan ajaran doa yang menyimpang, kemudian sengaja disebar melalui internet hingga tidak hanya meresahkan umat Islam di Indonesia melainkan sedunia.  "Majelis hakim berpendapat, derajat-nya bisa disamakan dengan orang yang pernah dihukum," katanya.  Selesai membacakan vonis, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa untuk menanggapi hasil putusan tersebut. "Masih pikir-pikir dulu," kata terdakwa M Kece.  Persidangan kasus penistaan agama tersebut selanjutnya ditutup, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Lapas Ciamis dengan penjagaan dan pengawalan ketat kepolisian.  Kuasa hukum M Kece, Martin Lukas Simanjuntak, mengatakan keputusan majelis hakim dinilai mengecewakan karena tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Sesuai fakta hal yang dapat meringankan, kata dia, terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap baik selama persidangan, hal itu dalam kasus lain menjadi pertimbangan untuk diberi keringanan hukuman.  "Ini sangat tidak adil," pungkasnya.

Terbukti Bersalah, M Kece Divonis 10 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penistaan agama

Berita Terkini