<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/IMG_20240226_134524-495370265.jpg" alt="ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus dugaan penggelapan, Kenny Sonda meminta penahanannya ditangguhkan. Hal itu&nbsp;disampaikan oleh tim kuasa hukum Kenny, Perry Cornelius Sitohang usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi dalam persidangan pertama, waktu masih dalam membaca surat dakwaan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada hakim. Kemudian dalam persidangan hari selasa kemarin, hakim menyatakan bahwa kita harus memenuhi syarat formil tambahan berupa pemberian uang jaminan," kata Perry di PN Jaksel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, sudah menyerahkan uang jaminan senilai Rp 50 juta. Menurutnya, uang jaminan itu sebagaimana dimintakan oleh majelis hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin hari Rabu, kita sudah menyetorkan uang jaminan tersebut sebagaimana dimintakan oleh hakim," ungkap Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini hakim memutuskan mengabulkan penangguhan penahanan kita ini," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perry menekankan, pihaknya sangat keberatan atas dakwaan yang disematkan terhadap kliennya. Ia menyebut, Jaksa tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan yang dituduhkan terhadap kliennya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami bahwa kecacatan, ketidakcermatan, ketidaklengkapan dari surat dakwaan itu sangat-sangat jelas dan sangat nyata dari perkara kami. Kami sama sekali tidak pernah membahas tentang materi pokok perkara, semua yang kami uraikan murni berdasarkan surat dakwaan itu sendiri," tegas Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perry mengungkapkan, Jaksa tidak bisa menguraikan sevara lengkap terkait dugaan penggelapan yang didakwakan terhadap kliennya. Menurutnya, Jaksa hanya menguraikan Kenny Sonda mengirimkan email yang kemudian dituduh melakukan penggelepan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka menuduh Kenny ini melakukan penggelapan. Harusnya diuraikan unsur penggelepannya dimana? Bagaimana Kenny menikmati penggelapan tersebut. Kan harus diuraikan, dalam surat dakwaan sama sekali tidak diuraikan. Mereka hanya menguraikan bahwa Kenny melakukan penggelapan karena murni kirim email," ujar Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, kliennya justru dikriminalisasi. Hal itu sudah terjadi dari mulai proses di Kepolisian. Sebab, secara tiba-tiba kliennya ditahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecacatan itu bukan dari Kejaksaan, tapi dari Kepolisian, jadi Kenny itu dipanggil dengan agenda untuk penyerahan tahap dua. Penyerahan tahap dua itu artinya perkara sudah dikatakan lengkap oleh jaksa dan tinggal menyerahkan berkas berikut sama tersangkanya. Tapi yang terjadi pada hari itu adalah surat penangkapan, dan Kenny ditahan, itu yang terjadi. Cacat itu sudah terjadi disitu," papar Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyesalkan, kliennya dituduhkan hanya karena mengirimkan email, yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai <em>in-house counsel</em> pada PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES). Namun, pengerjaannya yang diklaim sesuai kapasitasnya justru dipermasalahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi dia itu hanya menyampaikan email, yang isinya hanya menegaskan apa yg dituliskan oleh perjanjian. Nah kemudian oleh jaksa ditambahkan lagi, seperti hiperbola, Kenny punya pengaruh, Kenny bisa menginstruksikan Direksi. Dimana di dunia ini, seorang legal counsel bisa menginstruksikan Direksi," cetus Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Perry merasa miris. Kliennya dipidana karena bekerja sesuai kewenangannya. Tetapi kemudian dipermasalahkan di ranah hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ketika itu disebutkan apa yang sesuai dalam perjanjian, bagaimana mungkin semua itu bisa dipidana. Jadi kalau dipidana, berbahaya dong profesi <em>in-house legal counsel</em>, berbahaya profesi seorang sarjana hukum yang kerja di perusahaan. Kalau itu bisa dibenarkan jadi preseden buruk, berbahaya juga bagi kami ini yang suka memberikan legal opini kepada klien-klien kami. Kalau klien kami nggak suka, kami ini bisa dipidana," tutur Perry.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Kenny Sonda dijerat dengan Pasal 372 KUHP juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kenny dilaporkan karena opini hukum yang diberikan ke direksi perusahaan EEES, pemilik 51 persen <em>participating interest</em> di wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama Blok Migas Sengkang, Sulawesi Selatan, tidak mendistribusikan pendapatan kepada PT Energi Maju Abadi (EMA) selaku pemegang 49 persen participating interest.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opini hukum Kenny didasarkan karena EEES masih membayarkan pinjaman kepada sejumlah kreditor sesuai dengan perjanjian antara EEES dan EMA.</div> </div> </div>

Ia menyatakan, sudah menyerahkan uang jaminan senilai Rp 50 juta. Menurutnya, uang jaminan itu sebagaimana dimintakan oleh majelis hakim.

Sebut Dakwaan Jaksa Dinilai Tak Cermat, Kenny Sonda Minta Penahanannya Ditangguhkan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/video-penculikan-anak-viral-di-medsod-argo-itu-video-lama_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Polda Metro Jaya sebut video penculikan anak yang beredar adalah peristiwa lama." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Polda Metro Jaya sebut video penculikan anak yang beredar adalah peristiwa lama.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Diduga melakukan tindak penggelapan, Ronald Aristone Sinaga, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan terkait dengan dugaan penggelapan dalam jabatan.</p> <p>Pelaporan ini dilakukan PT. Mutiara Karet Sejati melalui kuasa hukumnya Kantor hukum Aulia Ramadhandi &amp; Partners, yang diwakili oleh Aulia Ramadhandi, Anggara Putra Silaban, Pande Radja Hasibuan, Lalu Ganesa Adi Saputra, Satrio Arif Wicaksono.</p> <p>Pelaporan dilakukan pada Selasa (2/11/2023), dengan laporan Polisi<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Nomor: LP/B/6592/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas dugaan adanya Tindak Pidana Penggelapan oleh Ronald Aristone Sinaga.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Managing Partners dan Penasihat Hukum, Aulia Ramadhandi, menjelaskan alasan utama mendaftarkan laporan Polisi karena adanya dugaan Tindak pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Ronald Sinaga, terhadap PT. Mutiara Karet Sejati.</p> <p>Penggelapan ini, menurut Aulia, telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan dengan perkiraan total kerugian sekitar Rp. 6 miliar. &rdquo;Selain kerugian material, terdapat dokumen-dokumen perusahaan yang digelapkan juga seperti Kontrak Perusahaan, Invoice, Kwitansi, dll,&rdquo; kata Aulia, dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (22/11).</p> <p>Dijelaskannya, tim Penasihat hukum bersama Pelapor atas nama Jendry Denand Liagu, pada Selasa (21/11), telah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Pemanggilan ini untuk memberikan klarifikasi berkaitan duduk perkara. Mereka<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>telah menerangkan secara jelas dan menyerahkan alat bukti perihal kerugian yang dialami oleh PT Mutiara Karet Sejati.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Berdasarkan hal tersebut, lanjut Auli, mereka membuat laporan kepolisan dengan adanya dugaan Tindak pidana dengan Pasal 372 KUHP , yang berbunyi &ldquo;Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, Pasal 374 KUHP &ldquo; .</p> <p>&ldquo;Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun&rdquo;.</p>

Diduga melakukan tindak penggelapan, Ronald Aristone Sinaga, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan terkait dengan dugaan penggelapan.

Diduga Lakukan Penggelapan, Ronald Aristone Sinaga Dilaporkan ke Polda Metro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/IMG-20231024-WA0053_1-3161154297.jpg" alt="Tersangka YAU saat diperiksa oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota." width="100%">
<figcaption>Tersangka YAU saat diperiksa oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penggelapan kendaraan oleh pihak penyidik Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota.</p> <p>Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widharta, di Gorontalo, Selasa mengatakan selain ditetapkan sebagai tersangka, perempuan berinisial YAU, 47, juga langsung dilakukan penahanan di ruang tahanan (rutan) Mapolresta Gorontalo Kota.</p> <p>"Sebelum ditahan, YAU dijemput paksa di kediaman orang tuanya yang berada di Kelurahan Olohuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, usai mangkir dua kali panggilan penyidik polisi," kata Kompol Leonardo.</p> <p>Kasus yang melibatkan oknum ASN di Kabupaten Bone Bolango ini, kata dia, berawal dari pengajuan pinjaman oleh YAU, yang dilakukan dengan cara meminjam nama salah satu rekannya berinisial R, di salah satu pembiayaan yang ada di wilayah Kota Gorontalo.</p> <p>Ia mengatakan dalam pengajuan pinjaman tersebut, tersangka YAU menyertai satu unit kendaraan jenis truk sebagai jaminan. Namun, kata dia, seiring dengan berjalannya waktu, YAU menjual kendaraan jaminan tersebut, tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan dan hal ini terungkap setelah pelaku menunggak pembayaran pinjaman.</p> <p>"Jadi, kendaraan jaminan ini dijual YAU tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan. Dalam kasus ini, pihak pembiayaan mengalami kerugian hingga Rp 235 juta, dan langsung melaporkan YAU ke pihak kepolisian," imbuhnya.</p> <p>Tersangka YAU terancam dengan Pasal 35 Sub Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia atau Pasal 378 KUHP Sub Pasal 372 KUHP Jo Pasal 54 ayat (1) KUHP Pidana.</p> <p>Pihaknya mengimbau agar masyarakat belajar dari kasus tersebut agar tidak terjerat dengan persoalan hukum yang merugikan diri sendiri dan keluarga.</p>

Ia mengatakan dalam pengajuan pinjaman tersebut, tersangka YAU menyertai satu unit kendaraan jenis truk sebagai jaminan.

Gelapkan Kendaraan, Oknum PNS di Gorontalo Resmi jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/IMG-20230830-WA0013-3607791573.jpg" alt="Seorang karyawan perusahaan manufaktur tekstil di Tambora, Jakarta Barat berinisial WMZ, 29, ditangkap polisi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seorang karyawan perusahaan manufaktur tekstil di Tambora, Jakarta Barat berinisial WMZ, 29, ditangkap polisi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang karyawan perusahaan manufaktur tekstil di Tambora, Jakarta Barat berinisial WMZ, 29, ditangkap polisi lantaran menggadaikan sejumlah peralatan IT berharga milik perusahaan. Hal itu lantaran pelaku kecanduan judi online.&nbsp;</p> <div dir="auto">Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, WMZ menggelapkan 8 unit laptop beragam jenis, 2 kamera DSLR, 3 monitor, 1 printer, 3 harddisk PC, dan 1 kartu VGA. Modusnya, pelaku mengambil alih peralatan tersebut pembuatan aplikasi, perbaikan, dokumentasi, dan persiapan acara ulang tahun perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, peralatan berharga ini justru digadaikan atau dijual oleh pelaku tanpa izin perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/012897036/mengenal-5-fakta-gen-z-kunci-sukses-bisnis-modern-ukm-masa-kini-yang-wajib-diketahui">Mengenal 5 Fakta Gen Z, Kunci Sukses Bisnis Modern UKM Masa Kini yang Wajib Diketahui</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menemukan bahwa sejumlah laptop telah digadaikan di berbagai tempat seperti Tambora, Cibinong, Jawa Barat, dan Pancoran Mas, Depok, dengan rentang harga antara Rp 2.500.000 hingga Rp 5.450.000," kata Putra kepada wartawan, Rabu (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Uang hasil kejahatan ini ternyata digunakan pelaku untuk bermain judi online," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat kelakuannya, Putra mengatakan bahwa perusahaan tempat pelaku bekerja menderita kerugian mendekati Rp 100 Juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012897037/5-penendang-penalti-terbaik-di-dunia-sepak-bola-pada-2023">5 Penendang Penalti Terbaik di Dunia Sepak Bola pada 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Polsek Tambora telah berhasil menyita tujuh unit laptop dan satu unit kamera DSLR. Sementara barang-barang yang telah dijual oleh pelaku masih dalam tahap penelusuran untuk menemukan penadahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku ini seorang diri melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau pelaku tunggal, Kami jerat dengan pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana empat tahun penjara," tutup Putra.</div>

Modusnya, pelaku mengambil alih peralatan tersebut pembuatan aplikasi, perbaikan, dokumentasi, dan persiapan acara ulang tahun perusahaan.

Kecanduan Judi Online, Karyawan Tekstil di Tambora Gelapkan Aset Perusahaan Senilai Hampir Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/pengacarajjmn-903890695.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat Zainal Muttaqin (ZM) bukan muncul tiba-tiba. Bareskrim Polri menangani kasus tersebut satu tahun lamanya hingga akhirnya menemukan alat bukti yang mencukupi untuk menetapkan Zainal sebagai tersangka. Tudingan bahwa kasus tersebut dipaksakan dan janggal tidak benar.</p> <p>Kuasa Hukum PT Jaringan Jawa Pos Media Nusantara (JJMN) induk dari PT Duta Manuntung (DM) Andi Syarifuddin mengatakan, kasus dugaan penggelapan setifikat tanah milik perusahaan yang diduga dilakukan mantan petinggi Jawa Pos Zainal Muttaqin telah ditangani oleh Bareskrim Polri kurang lebih satu tahun.</p> <p>&rdquo;Baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan atau menetapkan tersangkanya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Penyidik telah menemukan lebih dari dua alat bukti yang sah yang menjelaskan bahwa sertifikat atas tanah yang tercatat atas nama&nbsp;Zainal Muttaqin itu dibeli oleh PT Duta Manuntung.</p> <p>&rdquo;Dengan mempergunakan uang perusahaan, oleh karenanya penyidik menetapkan ZM sebagai tersangka sebagaimana dimaksud di Pasal 184 KUHAPidana,&rdquo; paparnya, Sabtu (26/8).</p> <p>Selanjutnya kedua alat bukti tersebut telah diteliti oleh jaksa dan dinyatakan telah lengkap atau P21. Sehingga penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.</p> <p>&rdquo;Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa penahanan ZM terkesan dipaksakan dan janggal dengan alasan bahwa sertifikat tanah itu benar atas nama ZM, dan sertifikat tanah tersebut ada di rumah ZM, pendapat tersebut keliru,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebab,&nbsp;tidak semua nama yang tercatat dalam sertifikat tanah adalah pemilik sah. Bisa saja namanya dipinjam (nominee), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya tentang adanya ketidakbenaran. &rdquo;Baik data yuridisnya, maupun data fisiknya,&rdquo; kata Andi.</p> <p>Dalam perkara ini memang benar bahwa nama Zainal tercatat dalam sertifikat itu, secara formil sebagai pemilik, namun tidak memenuhi unsur materil sebagai syarat kepemilikan yang sah.</p> <p>&rdquo;Karena dalam pembelian tanah itu,&nbsp;ZM tidak bisa membuktikan bahwa dirinya yang membayar tanah tersebut dengan mempergunakan uang pribadinya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli.&nbsp;Artinya, data yuridisnya harus dianggap tidak benar.&nbsp;Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah-tanah yang diklaimnya itu sebagai miliknya.</p> <p>Andi menambahkan, jika dengan alasan bahwa penahanan ZM itu terkesan dipaksakan dan janggal kerena sertifkat tanah itu ada di rumah ZM, pernyataan tersebut justru membuat terang pidananya.</p> <p>&ldquo;Mungkin lupa kalau pasal yang dituduhkan kepada ZM itu adalah pasal penggelapan. Pidana penggelapan itu terjadi jika barang yang ada dalam penguasaannya telah diminta, namun barang itu tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam perkara ini PT Duta Manuntung sudah dua kali meminta kepada ZM agar semua sertifikat tanah-tanah dikembalikan kepada perusahaan, namun ZM tidak mengembalikannya, sehingga PT Duta Manuntung membuat laporan polisi di Bareskrim Polri,&rdquo; terangnya.</p>

Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat Zainal Muttaqin (ZM) bukan muncul tiba-tiba. Bareskrim sudah menangani satu tahun.

Andi Syarifuddin Pastikan Kasus Zainal Muttaqin Sudah Setahun Ditangani Bareskrim, Bukan Tiba-Tiba

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/8D09296C-493E-4C96-8681-0A434472AF76-1733057933.jpeg" alt="Kasubdit IV Dittipideksus Mabes Polri Kombespol Andri Sudarmadji" width="100%">
<figcaption>Kasubdit IV Dittipideksus Mabes Polri Kombespol Andri Sudarmadji</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> - Perjalanan kasus penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Zainal Muttaqin (ZM) memasuki babak baru. Kamis (24/8) pagi, mantan direktur utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tersebut diterbangkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur oleh Mabes Polri untuk pelimpahan kasusnya. Setelah ini, Zainal menjadi tahanan Kejari Balikpapan.</p> <p>Kasubdit IV Dittipideksus Mabes Polri Kombespol Andri Sudarmadi mengatakan, tersangka Zainal terbang ke Balikpapan bersama penyidik. Proses yang dijalani adalah pelimpahan tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka. &ldquo;Pagi ini baru terbang dari Jakarta ke Kejari Balikpapan,&rdquo; ujar Andri saat dihubungi Jawa Pos.</p> <p>Di sana, Zainal akan menjadi tahanan Kejari Balikpapan. Setelahnya, Kejari akan berkomunikasi dengan pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan jadwal persidangan. Sesuai dengan lokasi terjadinya perkara, sidang penggelapan dengan tersangka Zainal Muttaqin akan digelar di PN Balikpapan.</p> <p>Sebelumnya, pada April, Bareskrim sudah menetapkan Zainal sebagai tersangka dalam kasus ini. Zainal dilaporkan Andi Syarifuddin, kuasa hukum PT JJMN, dan anak usahanya, PT Duta Manuntung (DM, penerbit koran Kaltim Post). Zainal pernah menjadi direktur utama, baik di PT JJMN maupun PT DM. Dia juga pernah menjadi direktur di level holding Jawa Pos Group.</p> <p>Untuk kasus pidana penggelapan yang saat ini ditangani Bareskrim, Zainal disangka melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP. Pria 62 tahun itu resmi ditahan mulai Senin (21/8) setelah menjalani pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim.<br />Sementara itu, kuasa hukum Zainal, Sugeng Teguh Santoso, berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. &rdquo;Saya yakin bisa ditangguhkan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Kuasa Hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin mengatakan, Zainal pernah menjadi Dirut PT Duta Manuntung. Nah, saat menjadi direktur itulah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Salah satunya, menggunakan nomor rekening pribadi sebagai lalu lintas keuangan perusahaan.</p> <p>Setelah uang terkumpul, lantas dibelikan aset di Kalimantan Timur. Termasuk tanah yang kini menjadi obyek perkara pidana. &rdquo;Aset itu diatasnamakan pribadi. Setelah berhenti menjadi direktur, aset itu diklaim atas nama pribadi,&rdquo; papar Andi.</p> <p>Perusahaan listrik yang dimaksud adalah PT Indonesia Energi Dinamika (IED) yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Saham mayoritas IED sebanyak 55 persen dimiliki PT Kalimantan Elektrik Power (KEP). Zainal Muttaqin pernah menjadi direktur utama di IED dan KEP sekaligus pemilik saham minoritas. Sisa saham PT IED, 45 persen, dimiliki PT Jawa Pos. PT KEP bukan bagian dari Grup Jawa Pos.</p> <p>PT IED mengalami kesulitan uang sehingga harus menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Proses PKPU ini sudah berakhir dengan tercapainya perjanjian perdamaian antara semua kreditor dan debitur.</p> <p>Tagihan PT IED sendiri mencapai sekitar Rp 5,5 triliun. Bank Mandiri menjadi kreditur dengan nilai tagihan terbesar mencapai Rp 4,3 triliun. PT Jawa Pos yang turut sebagai kreditur konkuren memiliki tagihan piutang Rp 404,2 miliar dan sudah diakui melalui penetapan hakim pengawas.</p>

Perjalanan kasus penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Zainal Muttaqin (ZM) memasuki babak baru. Kamis (24/8) pagi, dia dilimpahkan.

Kasus Zainal Muttaqin Resmi Dilimpahkan ke Kejari Balikpapan

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/9B65B928-F30A-4F6C-A7FD-0368CD3653D8-167173114.jpeg" alt="Kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (PT JJMN) sekaligus pelapor Andi Syarifuddin" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (PT JJMN) sekaligus pelapor Andi Syarifuddin</figcaption>
</figure> </strong><strong><br />JawaPos.com</strong> - Tersangka kasus penggelapan dalam jabatan Zainal Muttaqin telah ditahan. Perjalanan mantan direktur Jawa Pos Group itu hingga ditahan oleh Bareskrim Polri cukup panjang. Kasus yang menjeratnya tidak hanya terkait pidana tetapi juga perdata. Terjadi dalam kurun waktu selama dia menjadi pimpinan di PT Duta Manuntung, dan setelah tidak menjabat sebagai direktur.</p> <p>Untuk kasus pidana penggelapan yang saat ini ditangani Bareskrim, Zainal Muttaqin disangka melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP. Pria 62 tahun itu menjadi tersangka sejak April 2023. Empat bulan kemudian, pada Senin (21/8) dia resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim.</p> <p>Kuasa Hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin mengatakan, Zainal pernah menjadi Dirut PT Duta Manuntung. Nah, saat menjadi direktur itulah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Salah satunya, menggunakan nomor rekening pribadi sebagai lalu lintas keuangan perusahaan.</p> <p>Setelah uang terkumpul, lantas dibelikan aset di Kalimantan Timur. Termasuk tanah yang kini menjadi obyek perkara pidana. &rdquo;Aset itu diatasnamakan pribadi. Setelah berhenti menjadi direktur, aset itu diklaim atas nama pribadi,&rdquo; papar Andi.</p> <p>Pada November 2022 Pengadilan Tinggi Kaltim menegaskan jika tiga bidang lahan yang dikuasai Zainal Muttaqin merupakan kepemilikan sah PT Duta Manuntung, penerbit surat kabar harian Kaltim Post. Hal itu tertuang dalam putusan banding bernomor 153/PDT/2022/PT SMR pada 3 November 2022.</p> <p>Pengadilan mewajibkan mantan direksi tersebut untuk mengembalikan aset lahan dan bangunan dalam keadaan semula. Yakni, aset lahan beserta bangunan seluas 4.046 meter persegi di Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara; lahan seluas 400 meter persegi di Bontang Baru; Bontang Utara; lahan seluas 940 meter persegi di Sangatta Utara, Sangatta, Kutai Timur. Semuanya merupakan aset kepemilikan PT Duta Manuntung.</p> <p>PT JJMN dan PT Duta Manuntung memperkarakan Zainal Muttaqin karena juga menggunakan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan hutang ke bank Mandiri untuk suatu badan usaha lain. Suatu perusahaan pembangkit listrik swasta, tanpa melalui proses yang sah. Tanah yang dijaminkan itu berbeda dengan tanah-tanah lain dalam kasus perdata. &ldquo;Yang tidak ada hubungannya dengan PT Duta Manuntung,&rdquo; tutur Andi.</p> <p>Nah, untuk aset yang dijadikan jaminan hutang bank itulah yang kini menjadi kasus pidana di Dittipideksus Bareskrim Polri. Sedangkan aset tanah yang tidak dikembalikan, menjadi obyek sengketa pada proses perdata.</p> <p>Perusahaan listrik yang dimaksud adalah PT Indonesia Energi Dinamika (IED) yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Saham mayoritas IED sebanyak 55 persen dimiliki PT Kalimantan Elektrik Power (KEP). Nah, Zainal Muttaqin pernah menjadi direktur utama di IED dan KEP sekaligus pemilik saham minoritas. Sisa saham PT IED, 45 persen, dimiliki PT Jawa Pos. PT KEP bukan bagian dari Grup Jawa Pos.</p> <p>PT IED mengalami kesulitan uang sehingga harus menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Proses PKPU ini sudah berakhir dengan tercapainya perjanjian perdamaian antara semua kreditor dan debitur.</p> <p>Tagihan PT IED sendiri mencapai sekitar Rp 5,5 triliun. Bank Mandiri menjadi kreditur dengan nilai tagihan terbesar mencapai Rp 4,3 triliun. PT Jawa Pos yang turut sebagai kreditur konkuren memiliki tagihan piutang Rp 404,2 miliar dan sudah diakui melalui penetapan hakim pengawas.</p> <p>Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Kombespol Andri Sudarmadji menuturkan, bahwa dengan berkas perkara tersangka ZM sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa. Maka, pekan ini akan dilakukan pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejagung. Rencananya, pelimpahan dilakukan pada Kamis (24/8). &rdquo;Yang selanjutnya ke Kejaksaan Negeri Balikpapan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Kasus yang melibatkan Zainal Muttaqin ini dipastikan tidak berhenti sampai di sini. Sebab, ada kasus-kasus lain yang mengintai. Misalnya, Zainal telah melakukan upaya memposisikan seolah-olah mempunyai tagihan pada PT IED senilai Rp 200 miliar. Lalu, penggunaan materai Rp 10.000 pada dokumen bertanggal 12 Desember 2016. Padahal, materai Rp 10.000 baru dikeluarkan pemerintah tahun 2021.</p> <p><strong>Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan</strong></p> <p>Bagian lain, Kuasa Hukum Zainal, Sugeng Teguh Santoso berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Menurutnya, proses permohonan penangguhan penahanan itu sudah dimulai. &rdquo;Saya yakin bisa ditangguhkan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Walau sebelumnya dia mengakui bahwa dalam kasus ini kesempatan untuk melakukan langkah perlawanan itu hanya di Pengadilan Negeri. Posisinya kasus ini telah lengkap atau P21. &rdquo;Saya lihat polisi dalam hal ini professional, tapi tidak adil,&rdquo; urainya.</p> <p>Menurutnya, profesional itu karena kepolisian telah menggunakan kewenangannya. Namun, hak tersangka itu untuk mendapatkan keadilan. &rdquo;Ada satu poin, perkara ini di polda itu sudah dihentikan, itu saya minta dimasukkan ke berkas perkara,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Lalu, yang substansi kasus adalah tempus delecti atau waktu terjadinya tindak pidana. Tuduhannya dalam kasus ini menggelapkan sertifikat pada 2016 hingga 2020. Menurutnya, kalau memang diklaim uang pembelian aset itu dari PT JJMN dan PT Duta Manuntung, maka seharusnya dibuktikan tempus delectinya. &rdquo;(Kasus ini) Nggak bisa dibuktikan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Kuasa Hukum PT JJMN Andi Syarifuddin menanggapi Sugeng. Menurutnya, terkait masalah tempat kejadian perkara (Locus Delicti) tidak ada masalah karena perkara ditangani Mabes Polri yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Begitu juga soal masalah waktu kejadian pidananya, juga tidak ada masalah.</p> <p>&ldquo;Pidananya itu diketahui setelah aset diminta untuk dikembalikan, tapi Pak Zainal tidak mau mengembalikan. Jangan lupa, dalam perkara ini Pak Zainal dituduh melakukan tindak pidana penggelapan, syaratnya kan harus diminta terlebih dahulu. Kalau sudah diminta lalu tidak mau kembalikan, baru bisa dikatakan ada perbuatan melawan hukumnya (perbuatan pidana),&rsquo;&rsquo; urainya.</p> <p>Terkait apakah PT Duta Manuntung bisa membuktikan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli aset-aset bukan milik Zainal berada, menurut Andi ada di pihak jaksa. &ldquo;Karena ini tindak pidana, bukan PT Duta Manuntung yang wajib membuktikan, tapi Jaksa (JPU),&rsquo;&rsquo; tegasnya.</p> <p>Selain itu, Andi juga mengatakan kalau Polda Kaltim tidak pernah mengeluarkan SP3 atas kasus Zainal Muttaqin. Yang benar, penyidik Polda Kaltim mengeluarkan SP2HP. Itulah kenapa, tidak pas jika perkara ini dipraperadilankan yang fungsinya untuk membuka atau menyidik kembali suatu perlaka. &ldquo;Penyidik Polda Kaltim itu mengeluarkan SP2HP, bukan SP3,&rsquo;&rsquo; kata Andi.</p>

Tersangka kasus penggelapan Zainal Muttaqin telah ditahan. Perjalanan mantan direktur Jawa Pos Group itu hingga ditahan cukup panjang.

Runutan Kasus yang Menjerat Zainal Muttaqin hingga Ditahan Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/mario-teguh-2-2538708743.png" alt="Mario Teguh" width="100%">
<figcaption>Mario Teguh</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah beberapa waktu bergulir di publik terkait laporan polisi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dibuat Sunyoto Indra Prayitno terhadap Mario Teguh, sang motivator akhirnya akan angkat bicara ke publik pada siang ini dengan menggelar jumpa pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut diungkapkan tim kuasa hukumnya, Willy Lesmana Putra, melalui sebuah undangan singkat yang dikirimkan kepada wartawan. Lokasi jumpa pers Mario Teguh siang ini mengambil tempat di bilangan Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mario Teguh dan tim kuasa hukumnya berjanji akan menjawab semua tudingan yang muncul beberapa waktu belakangan dialamatkan kepada dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 11 siang Bapak Mario Teguh dan Tim Kuasa Hukum akan menjawab semua tudingan terkait pemberitaan yang beredar di media," demikian tertera dalam undangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/011797195/legenda-musik-jazz-tony-bennet-meninggal-di-usia-96-tahun">Legenda Musik Jazz Tony Bennet Meninggal di Usia 96 Tahun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mario Teguh melalui kuasa hukumnya telah membantah melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana tudingan pihak pelapor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami bermaksud memberitahukan kepada publik, bahwa keterangan dan/atau berita yang telah disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan berita yang tidak benar dan/atau berita bohong serta telah mencemarkan nama baik klien kami," demikian keterangan tertulis dari pengacara Mario Taguh, Jumat (14/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rilis yang disampaikan kala itu, pihak Mario Teguh membantah telah menjadi brand ambassador atas produk skincare milik pihak pelapor. Mario Teguh secara tegas m menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian kontrak kerja sama dengan pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011797187/pilih-kamboja-untuk-jual-ginjal-koordinator-sindikat-tppo-rumah-sakitnya-nggak-ribet">Pilih Kamboja untuk Jual Ginjal, Koordinator Sindikat TPPO: Rumah Sakitnya Nggak Ribet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Klien Kami tidak pernah menyatakan apalagi berjanji menjadi Brand Ambassador produk yang bersangkutan, serta tidak pernah menerima uang senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari yang bersangkutan," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya, motivator senior Mario Teguh bersama istrinya, Linna Susanto, dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2023 terkait dugaan penipuan dan penggelapan oleh pelapor bernama Sunyoto Indra Prayitno buntut dari kesepakatan kerja sama mereka atas produk skincare.&nbsp; Laporan polisi tersebut teregister dengan nomor LP/B/3505/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan keterangan pihak pelapor, laporan polisi dibuat setelah beberapa kali somasi dilayangkan tapi tidak kunjung mendapatkan respons secara positif. Mario Teguh dan istri dijerat Pasal 372 dan 378 terkait dugaan penggelapan dan penipuan. Total kerugian dialami pelapor diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.</div>

Mario Teguh, sang motivator akhirnya akan angkat bicara ke publik pada siang ini dengan menggelar jumpa pers.

Siang Ini, Mario Teguh Akan Muncul Klarifikasi Kasus Penipuan dan Penggelapan Rp 5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/penggelapan-mobil-605077981.png" alt="TEGA: Terdakwa Lilik mendengarkan jaksa Fadhil membacakan surat tuntutan dalam sidang di PN Surabaya, Rabu (19/4)." width="100%">
<figcaption>TEGA: Terdakwa Lilik mendengarkan jaksa Fadhil membacakan surat tuntutan dalam sidang di PN Surabaya, Rabu (19/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;</strong>Lilik Suriyati Sab&rsquo;atun Honaan menjual dua mobil milik kakak kandungnya, Sita Kunawarochman. Satu lagi mobil Sita digadaikan. Ketika menjual dan menggadaikan mobil tersebut, Lilik mengaku sebagai Sita dan memalsukan tanda tangan kakaknya.</p> <p>Jaksa penuntut umum Muhammad Fadhil dalam dakwaan menjelaskan, Lilik awalnya mengambil BPKB mobil Toyota Veloz di brankas.</p> <p>&rdquo;Terdakwa Lilik langsung menjual mobil tersebut seharga Rp 120 juta tanpa sepengetahuan dan seizin Sita,&rdquo; ungkap jaksa Fadhil dalam surat dakwaannya.</p> <p>Tiga bulan kemudian, Lilik kembali mengulangi perbuatannya. Kali ini BPKB mobil Honda Brio diambil dari brankas. Dia juga membawa KTP dan KK kakaknya, lalu pergi ke kantor leasing untuk mengajukan pinjaman atas nama Sita.</p> <p>Lilik yang mengaku sebagai Sita juga memalsukan tanda tangan kakaknya. Pinjaman cair Rp 70 juta. Kali ketiga Lilik mengambil BPKB mobil Toyota Calya. BPKB itu digadaikan Rp 44 juta.&nbsp;<strong>(gas/c14/eko)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Lilik Suriyati Sab’atun Honaan menjual dua mobil milik kakak kandungnya, Sita Kunawarochman. Satu lagi mobil Sita digadaikan.

Pakai Tanda Tangan Palsu, Adik Gelapkan Tiga Mobil Kakak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pol-Zainal.jpg" alt="Kapolres Sukabumi Kota AKBP S. Y. Zainal Abidin. Aditya Rohman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Sukabumi Kota AKBP S. Y. Zainal Abidin. Aditya Rohman/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Polres Sukabumi Kota menjebloskan ke penjara Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, JA, 42. Dia diduga terlibat kasus penggelapan satu unit mobil Mitsubishi Pajero milik sebuah <em>rental</em> atau persewaan mobil di Cijagra Bandung.<br /> <br /> ”Selain menetapkan JA menjadi tersangka, Satreskrim Polres Sukabumi Kota juga menahan tersangka lain berinisial H, 34, atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan satu unit mobil Mitsubishi Pajero,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP S. Y. Zainal Abidin seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Sukabumi.<br /> <br /> Menurut Zainal, penahanan politisi Partai Golkar itu setelah JA dan rekannya, H, memenuhi panggilan dari Satreskrim Polres Sukabumi Kota terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan Jumat (24/3) malam.<br /> <br /> Dia menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara menyewa mobil Mitsubishi Pajero dari tempat <em>rental</em> mobil di Cijagra Bandung untuk sekian waktu dengan biaya sewa Rp 6 juta per-pekan dan sudah berjalan hingga 5 bulan. Namun, setelah lima bulan mobil tersebut disewa, korban meminta JA untuk mengembalikannya dengan alasan untuk perbaikan berkala.<br /> <br /> ”Tetapi setiap kali korban meminta mobilnya dikembalikan tidak mendapatkan jawaban atau respons dari JA,” tutur Zainal Abidin.<br /> <br /> Kesal tidak ada kepastian, lanjut dia, akhirnya korban mendatangi JA di Sukabumi. Akhirnya korban mengetahui bahwa mobil yang disewakan tersebut telah digadai JA melalui H kepada orang lain yang saat ini masih dalam pencarian.<br /> <br /> ”Mengetahui mobil miliknya telah digadaikan atau digelapkan oleh JA secara sepihak, korban pun melaporkan kasus ini kepada Satreskrim Polres Sukabumi Kota,” terang Zainal Abidin.<br /> <br /> Mendapat laporan itu, petugas kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya JA ditetapkan menjadi tersangka.<br /> <br /> ”Polisi menyita satu unit mobil Mitsubishi Pajero dan satu lembar pemesanan sewa mobil, data survei penyewa kendaraan mobil serta surat keterangan <em>leasing</em><em>,” tutur </em>Zainal Abidin.<br /> <br /> Akibat ulahnya, wakil rakyat tersebut dijerat dengan pasal 378 Jo 372 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.<br /> <br /> Sementara itu, DPD Partai Golkar Jawa Barat mencopot Wakil Ketua DPRD Sukabumi Jona Arizona dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sukabumi akibat terlibat dalam kasus penipuan.<br /> <br /> ”Pencopotan jabatan Jona Arizona sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi setelah DPD Partai Golkar Jabar menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-114/GOLKAR/2023 tertanggal 30 Maret 2023,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat M. Q. Iswara di Sukabumi.<br /> <br /> Menurut Iswara, Partai Golkar menghormati proses hukum yang saat ini tengah ditangani Satreskrim Polres Sukabumi Kota.

Kasus Penggelapan, Polisi Jebloskan Wakil Ketua DPRD ke Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penggelapan

Berita Terkini