<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/Screenshot_20230929-1946232-4226297643.jpg" alt="ilustrasi penculikan .(Antara/Sutherstock via Jawa Pos )" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penculikan .(Antara/Sutherstock via Jawa Pos )</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mabes Polri turut mengambil langkah pasca maraknya kasus penculikan anak. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri diminta untuk melakukan asistensi.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dikonfirmasi pada Kamis (13/11). Menurut dia, pihaknya mengambil langkah cepat untuk merespons maraknya kasus penculikan anak. &nbsp; &rdquo;Polri mengambil langkah-langkah yang langsung bisa dikerjakan di lapangan dan melibatkan jajaran hingga tingkat paling bawah,&rdquo; terang dia.&nbsp; Trunoyudo mengungkapkan bahwa instansinya mengambil langkah fundamental, namun tetap berdampak luas. Dia berharap dengan asistensi dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, berbagai kasus penculikan anak dapat ditangani dan korban diselamatkan.&nbsp; &rdquo;Polri bekerja dengan langkah yang fundamental tetapi berdampak luas dengan asistensi dari pusat, investigasi gabungan, penguatan peran Bhabinkamtibmas, kerja sama dengan sekolah, dan pengecekan cepat di wilayah serta respons cepat setiap ada laporan,&rdquo; ungkap dia. Jenderal bintang satu Polri itu pun membeber beberapa langkah yang dilakukan oleh Mabes Polri. Selain asistensi oleh Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, turut dikeluarkan surat perintah gabungan untuk melakukan joint investigasi antara Mabes Polri dengan polda dan jajaran.&nbsp; &rdquo;Untuk pencegahan tentu berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas, sehingga langsung pada satuan terkecil dengan kolaborasi dan sosialisasi serta tingkatkan literasi sampai rumah tangga dan sekolah-sekolah,&rdquo; jelasnya. Beberapa kasus penculikan anak yang menuai sorotan belakangan ini diantaranya adalah kasus Balita berusia 4 tahun berbama Bilqis. Dia diculik di Makassar dan dijual kepada Suku Anak Dalam di Jambi. Terbaru kasus Maria Gabriella atau Gaby yang hilang selama seminggu sebelum ditemukan kemarin sore (12/11) juga menjadi sorotan publik.

”Polri mengambil langkah-langkah yang langsung bisa dikerjakan di lapangan dan melibatkan jajaran hingga tingkat paling bawah,” terang dia.

Kasus Penculikan Anak Marak Terjadi, Mabes Polri Minta Bareskrim Lakukan Asistensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-03-02-at-20.26.21.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan seluruh biaya pengobatan dan perawatan Malika Anastasya, 6, gratis. Polri akan merawat Malika sampai betul-betul pulih.  "Kemudian juga bahwa semua beban biaya perawatan untuk ananda Malika ditanggung oleh Polri," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (4/1).  Dedi mengatakan, Polri berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi Malika. Sehingga diharapkan dapat dipastikan sehat secara fisik maupun psikologinya.  "Jadi dirawat dengan sebaik-baiknya, sampai dengan nanti hasil pemeriksaan dokter dinyatakan baik, baik dari segi psikologi, psikis maupun fisiknya," jelasnya.  "Sampai dinyatakan sehat baru nanti akan dikonsultasikan lagi untuk dikembalikan kepada keluarga," pungkasnya.  Sebelumnya, viral aksi penculikan anak kecil berinisial MA, 6, oleh seorang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.  Peristiwa ini sempat terekam oleh kamera CCTV, lalu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, anak kecil tersebut terlihat berjalan dengan seorang pria menggunakan pakaian warna hitam menaikin bajaj.  "Kejadiannya persis tanggal 9 (Desember), laporan polisi masuk sekitar tanggal 10," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dihubungi, Senin (19/12).  Komarudin mengatakan, korban diduga terpaksa saat masuk ke dalam bajaj. Hasil penyelidikan keluarga korban mengenali pelaku. Sebab, pelaku hampir tiga bulan terakhir kerap mendatangi kedai milik orang tua korban.

Jamin Kesembuhan Malika, Polri Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/penculikan-anak-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memastikan, pelaku penculikan Malika, 6, yaitu Iwan Sumarno, 43, akan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis.  "Itu udah pasti tersangka," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/1).  Ia menyatakan bahwa polisi tengah mendalami untuk menjerat terduga pelaku penculikan anak dibawah umur, Malika, 6, dengan pasal lain, selain Pasal 330 ayat 2 KUHP yang mengancam jeratan hukuman maksimal hingga sembilan tahun.  "Hasil visum itu akan memperkuat penyidik untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan sangkaan di samping KUHP dan juga pasal UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Pasalnya, menurut Zulpan kekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika ditengarai untuk memanfaatkan anak itu sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukannya, yaitu memulung.  "Itu kan berita awal ditangkap dalam gerobak dalam posisi seperti itu (memulung). Kan sewaktu diculik kerjaannya dia pemulung," terangnya.  Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa Malika diduga didoktrin oleh Iwan dengan cara kekerasan untuk ikut memulung dan tetap bersembunyi.  "Di dalam gerobak itu 'kamu gak boleh keluar', itu kan tertutup, disuruh dalam gerobak itu jongkok. Dia gak boleh muncul dalam gerobak ini," tandasnya.

Polisi Pastikan Penculik Malika jadi Tersangka dengan Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan bahwa polisi tengah mendalami untuk menjerat terduga pelaku penculikan anak dibawah umur, Malika, 6, dengan pasal lain selain Pasal 330 ayat 2 KUHP.  "Hasil visum itu akan memperkuat penyidik untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan sangkaan di samping KUHP dan juga pasal UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Pasalnya, menurut Zulpan kekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika ditengarai untuk memanfaatkan anak itu sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukannya, yaitu memulung.  "Itu kan berita awal ditangkap dalam gerobak dalam posisi seperti itu (memulung). Kan sewaktu diculik kerjaannya dia pemulung," terangnya.  Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa Malika diduga didoktrin oleh Iwan dengan cara kekerasan untuk ikut memulung dan tetap bersembunyi.  "Di dalam gerobak itu 'kamu gak boleh keluar', itu kan tertutup, disuruh dalam gerobak itu jongkok. Dia gak boleh muncul dalam gerobak ini," tandasnya.  Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika juga terlihat dari memar yang ada di pinggangnya.  "Itu diperkirakan akibat tendangan. Makanya nanti akan diperiksa setelah pemeriksaan Malika," ujarnya.  Selain itu, memar juga terlihat di bagian bibir Malika diduga karena disentil dengan jari oleh terduga pelaku.  "Nanti keterangan yang memperkuat keterangan dari korban dalam bentuk keterangan BAP itu akan diperkuat dengan BAP oleh Malika manakala kondisinya memungkinkan untuk ditanya," terangnya.  "Tapi sekarang ini sedang mengalami trauma dan sedang dipulihkan traumanya dengan psikiater forensik, psikologi forensik," tandasnya.

Pelaku Penculikan Malika Bakal Dijerat Pasal Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/penculikan-anak.jpg" alt="Ilustrasi penculikan anak. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penculikan anak. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan, berdasarkan hasil visum yang diketahuinya, tidak ada bukti pelecehan seksual yang terjadi pada Malika, 6, korban penculikan residivis pencabulan Iwan Sumarno, 43.  "Tidak ada, hasil visum tidak ada pelecehan seksual," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (3/1).  Namun begitu, ia mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika terbukti karena terlihat dari memar yang ada di pinggang Malika.  "Itu diperkirakan akibat tendangan. Makanya nanti akan diperiksa setelah pemeriksaan Malika," ujarnya.  Selain itu, memar juga terlihat di bagian bibir Malika diduga karena disentil dengan jari oleh terduga pelaku.  "Nanti keterangan yang memperkuat keterangan dari korban dalam bentuk keterangan BAP itu akan diperkuat dengan BAP oleh Malika manakala kondisinya memungkinkan untuk ditanya," terangnya.  "Tapi sekarang ini sedang mengalami trauma dan sedang dipulihkan traumanya dengan psikiater forensik, psikologi forensik," tandasnya.  Sebelumnya, Iwan Sumarno, 43, terduga penculikan anak di bawah umur, Malika, 6, terungkap pernah ditahan karena kasus pencabulan tahun 2014. Hal itu disampaikan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin  Diketahui bahwa Iwan diduga menculik Malika di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada 7 Desember 2022 lalu.  “Yang bersangkutan di pidana kasus pencabulan bocah di bawah umur dengan vonis 7 tahun penjara," ujar Komarudin kepada wartawan, dikutip Senin (2/12).  Ia mengatakan bahwa Iwan diperkirakan baru selesai menjalani masa tahanan di daerah Bandung, Jawa Barat pada 2021 lalu. Setelah melewati masa tahanan, bukannya pulang dan menemui keluarganya, Iwan memutuskan untuk tinggal tak menentu.

Polisi Sebut Tak Ada Pelecehan Seksual Terhadap Malika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/shutterstock_445936210-1a-1.jpg" alt="Ilustrasi penculikan. ANTARA/Shutterstock" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penculikan. ANTARA/Shutterstock</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korban penculikan anak, Malika Anastasya, 6, mengaku sempat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku Iwan Sumarno, 53. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Kapusdokkes) Irjen Pol Asep Hendradiana.  "Saat di pemeriksaan IGD pasien memang sempat sampaikan ada sempat dipukul," ujarnya kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Selasa (3/1).  Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika juga terlihat dari memar yang ada di pinggangnya.  "Itu diperkirakan akibat tendangan. Makanya nanti akan diperiksa setelah pemeriksaan Malika," ujarnya.  Selain itu, memar juga terlihat di bagian bibir Malika diduga karena disentil dengan jari oleh terduga pelaku.  "Nanti keterangan yang memperkuat keterangan dari korban dalam bentuk keterangan BAP itu akan diperkuat dengan BAP oleh Malika manakala kondisinya memungkinkan untuk ditanya," terangnya.  "Tapi sekarang ini sedang mengalami trauma dan sedang dipulihkan traumanya dengan psikiater forensik, psikologi forensik," tandasnya.  Sebelumnya, terduga pelaku penculikan anak di bawah umur, Iwan Sumarno, 43, ditetapkan untuk sementara dengan tuduhan Pasal 330 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.  "Dimungkinkan juga ada apakah itu eksploitasi ekonomi ataupun yang lain-lain. Nah ini yang belum terungkap," ujarnya kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Selasa (3/1).  Oleh karena itu, ia mengatakan butuh waktu untuk menetapkan pasal-pasal lain yang akan ditetapkan terhadap Iwan. Pihaknya menyatakan akan menunggu hasil visum lengkap yang tengah dilakukan terhadap korban, Malika, 6.  "Sambil menunggu hasil visum dan itu semua maka unsur 330 ayat dua KUHP sudah terpenuhi," tegasnya. <h3>Polisi Beberkan Kendala Pencarian Malika</h3> Bocah perempuan Malika Anastasya alias MA, 6, akhirnya ditemukan usai diculik selama 26 hari. Korban diketahui diculik oleh Iwan Sumarno lalu dibawa kabur ke wilayah Tangerang, Banten.  Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Gunarto mengatakan, pencarian korban memang menemui kendala. Sebab, pelaku yang tak melakukan komunikasi lebih sulit dideteksi keberadaannya.  "Kendala agak lama karena yang bersangkutan meninggalkan jejak, tak menggunakan HP dan tak komunikasi," kata Gunarto saat dihubungi, Selasa (3/1).  Gunarto mengatakan, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, untuk di-visum. Selain itu, korban juga telah dipertemukan dengan orang tuanyan  "Sudah ketemu orang tua. orang tua Malika di rumah sakit,nada anggota kita di sana," jelasnya.  Sebelumnya, viral aksi penculikan anak kecil berinisial MA, 6, oleh seorang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.  Peristiwa ini sempat terekam kamera CCTV, lalu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, anak kecil tersebut terlihat berjalan dengan seorang pria menggunakan pakaian warna hitam menaikin bajaj.  "Kejadiannya persis tanggal 9 (Desember), laporan polisi masuk sekitar tanggal 10," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dihubungi, Senin (19/12).  Komarudin mengatakan, korban diduga terpaksa saat masuk ke dalam bajaj. Hasil penyelidikan keluarga korban mengenali pelaku. Sebab, pelaku hampir tiga bulan terakhir kerap mendatangi kedai milik orang tua korban. <h3>Penculik jadi Tersangka dengan Pasal Berlapis</h3> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memastikan, pelaku penculikan Malika, 6, yaitu Iwan Sumarno, 43, akan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis.  "Itu udah pasti tersangka," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/1).  Ia menyatakan bahwa polisi tengah mendalami untuk menjerat terduga pelaku penculikan anak dibawah umur, Malika, 6, dengan pasal lain, selain Pasal 330 ayat 2 KUHP yang mengancam jeratan hukuman maksimal hingga sembilan tahun.  "Hasil visum itu akan memperkuat penyidik untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan sangkaan di samping KUHP dan juga pasal UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Pasalnya, menurut Zulpan kekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika ditengarai untuk memanfaatkan anak itu sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukannya, yaitu memulung.  "Itu kan berita awal ditangkap dalam gerobak dalam posisi seperti itu (memulung). Kan sewaktu diculik kerjaannya dia pemulung," terangnya.  Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa Malika diduga didoktrin oleh Iwan dengan cara kekerasan untuk ikut memulung dan tetap bersembunyi.  "Di dalam gerobak itu 'kamu gak boleh keluar', itu kan tertutup, disuruh dalam gerobak itu jongkok. Dia gak boleh muncul dalam gerobak ini," tandasnya.

Polisi Sebut Penculik Memukul Hingga Sentil Bibir Malika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelaku-penculikan-di-bandung-berencana-jadikan-korban-tukang-rongsok_m_.jpg" alt="Ilustrasi penculikan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penculikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Irjen Pol Asep Hendradiana mengungkapkan kondisi terkini dari Malika Anastasya, 6, korban penculikan oleh Iwan Sumarsono, 43.  Ia mengatakan bahwa awalnya Malika memang terlihat lemah saat masuk IGD, namun ketika ditanya, Asep mengatakan bahwa Malika sudah kooperatif.  "Pas masuk IGD Ananda M ini nampak lemah, namun kalau ditanya kooperatif," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Saat ini, Asep mengatakan bahwa serangkaian pemeriksaan kesehatan masih terus dilakukan terhadap Malika.  "Sampai sekarang untuk hasil masih kita pastikan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.  Sementara itu, terkait pemeriksaan dan segala biaya perobatan Malika, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, bahwa pihaknya akan menanggung penuh karena kasus tersebut sudah menjadi atensi pimpinan Polri.  "Bahwa semua beban biaya perawatan untuk ananda Malika ditanggung oleh Polri," tegasnya.  Sebelumnya, polisi akhirnya menemukan Malika, 6, yang dibawa kabur Iwan Sumarno, 43, di daerah Cipadu, Tangerang, Banten. Menurut Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, awalnya, Satreskrim Polres Jakpus menemukan informasi bahwa Iwan dan Malika sejak kemarin malam pukul 21.30 WIB ada di lokasi penemuan.  "Selanjutnya tim melanjutkan penyisiran di sekitar wilayah Cipadu. Kemudian ditemukan terduga pelaku bersama korban di daerah Jalan K.H. Wahid Hasyim," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (3/1).  Komarudin mengatakan bahwa pihaknya menemukan Iwan dengan Malika dalam keadaan sedang melakukan kegiatan memulung di wilayah tersebut.  "Terduga pelaku saat ditemukan tadi korban berada dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku," terangnya.

Usai 26 Hari Diculik, Begini Kondisi Terkini Malika di RS Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/korban_anak_anak.jpg" alt="RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Reza Indragiri Amriel dari Lentera Anak Foundation angkat topi dengan kinerja Polri. Polisi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penculikan anak perempuan di bawah umur. ”Tulus kali ini saya angkat topi terhadap Polri yang tidak kenal cuti Nataru untuk meringkus pelaku dan mengevakuasi korban,” ujar Reza. Di tengah libur Natal dan tahun baru yang menguras energi, petugas menangkap pelaku di kawasan Tangerang Selatan pada Senin (2/1). ”Sejujurnya saya berharap si penculik melakukan perlawanan hebat saat ditangkap polisi. Karena dengan itulah kepalanya pantas ditembus peluru!” ucap Reza. Menurut Reza, pelaku adalah residivis pencabulan. Hal tersebut mengingatkan semua pihak untuk memberikan dukungan ke satu mata rantai sistem peradilan pidana yang acap luput dari perhatian publik. Yakni Ditjenpas Pemasyarakatan. ”Representasi pemerintah dalam membenahi napi agar tidak menjadi residivis adalah tugas Pemasyarakatan,” terang Reza. Reza menjelaskan, dibutuhkan risk assessment, yaitu menakar kemungkinan napi melakukan kebahayaan kembali. Kalau risk assessment menunjukkan bahwa potensi napi berbuat jahat kembali masih tetap tinggi, seyogianya napi tidak dilepas betapa pun masa hukumannya sudah habis. ”Napi memang punya hak menghirup udara bebas. Tapi lebih penting lagi masyarakat punya hidup tanpa perasaan cemas,” tutur Reza. Apalagi, lanjut dia, data menunjukkan, sekitar 5 persen penjahat yang memangsa anak-anak kembali ditangkap mengulangi perbuatan bejatnya dalam 3 tahun setelah keluar penjara. Selain itu, hampir 15 persen kambuh dengan kejahatan disertai kekerasan dan 40 persen melakukan kejahatan jenis lain. Menurut dia, karena residivisme di kalangan predator seksual masih sulit ditanggulangi, Polri atau Kemenkumham perlu punya laman khusus yang memajang foto dan identitas pelaku. ”Ini supaya masyarakat punya kewaspadaan ekstra. Toh ini pada dasarnya sudah ada ketentuannya dalam UU Perlindungan Anak,” papar Reza Indragiri Amriel.

Pajang Foto dan Identitas Predator Anak untuk Kewaspadaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/penculik-anak-bogor.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos. com – Abbi Rizal Afif, 27, tersangka kasus penculikan anak di wilayah Bogor, Jakarta dan Tanggerang Selatan ternyata tak hanya melakukan tindak pidana penculikan. Namun, terkini terungkap juga melakukan kekerasan seksual. Sebanyak 3 dari 12 korban yang diculik , mengalami kekerasan seksual setelah dipaksa meminum obat tidur oleh pelaku penculikan anak.  Sementara keterangan tersangka sebagai eks napiter (narapidana teroris) tidak terbukti, dan tidak tercatat pernah menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Gunung Sindur.  “Sehingga kami juga belum bisa memastikan keterangan yang tersangka bahwa yang bersangkutan adalah eks napiter,” ungkap Kepala Satreskrim Polres Bogor, AKP Siswo Tarigan kepada awak media Jumat (13/5) dikutip dari Radar Bogor.  Saat ini, pihaknya masih fokus dalam penanganan tindak pidana penculikan dan pencabulan yang dilakukan tersangka.  Selain itu juga, untuk para korban, Polres Bogor berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor dalam memberikan trauma healing.  Fakta baru yang terungkap, tiga korban mengalami kekerasan seksual. Di mana pelaku penculikan anak setelah menculik, memberikan obat tidur kepada korban untuk melancarkan aksinya. “Kami akan memeriksa kejiwaan pelaku dan keterangan tersangka, tentunya akan kami carikan sesuai dengan barang bukti untuk memastikan keterangan tersangka,” tegas AKP Siswo.

Tak Hanya Menculik Anak, Abbi Rizal Juga Cabuli 3 dari 12 Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual. Ia pun meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.  “Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan. Tetapi juga harus dijerat dengan UU TPKS yang sudah resmi diundangkan, agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan,” tegas Puan, Jumat (13/5).  Puan menegaskan, UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP.  “Kasus ini harus menjadi contoh implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di lapangan,” tegasnya.  Harapannya, dengan hukuman yang berat, diharapkan akan menimbulkan efek jera baik untuk pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa.  “Ini persoalan yang sangat serius buat saya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual,” ucap Puan.  Puan menilai, pelaku telah melanggar banyak aturan termasuk terkait perlindungan anak. Menurutnya, penting sekali menjerat pelaku dengan UU TPKS dan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  “Sebagai ibu dua anak hati saya seperti tersayat mendengar anak-anak diculik dan terpisah dari orangtuanya sampai berhari-hari, apalagi mendapat kabar anak-anak dilecehkan secara seksual,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  Mantan Menko PMK tersebut juga berharap pihak kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pemangku kebijakan lainnya untuk pemulihan korban. Puan mengatakan, trauma healing untuk korban harus dilakukan sebaik-baiknya.  “Pastikan agar peristiwa ini tidak meninggalkan trauma yang mempengaruhi masa depan anak. Menjadi tugas kita bersama agar anak korban penculikan dan pencabulan ini tidak mengalami dampak psikologis berkepanjangan,” sebutnya.

Puan Desak Aparat Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus penculikan anak

Berita Terkini