<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1823539034075462375" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/fajar-mukti-1995034043.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Mukti Fajar Nur Dewata. Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan menaikkan gaji hakim. (Dok. KY)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Mukti Fajar Nur Dewata. Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan menaikkan gaji hakim. (Dok. KY)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823539034075462375-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Yudisial (KY) menyatakan telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuhan sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. KY merespons cepat dengan menjalankan tugas advokasi hakim, karena melihat adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim (PMKH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menjelaskan peristiwa itu dipicu ketika majelis hakim meminta agar persidangan dengan agenda keterangan saksi korban, yakni Hotman Paris dilaksanakan secara tertutup. Hal ini karena ada materi berupa foto-foto yang mengandung kesusilaan. Namun, sidang menjadi ricuh karena terdakwa Razman menolak dan memaksa persidangan digelar secara terbuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY sangat menyayangkan peristiwa ini dan berharap tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari. Tim advokasi hakim KY telah bertemu dengan Ketua PN Jakarta Utara dan majelis hakim perkara pencemaran nama baik terdakwa RN pada Jumat, 7 Februari 2025 untuk mendapatkan tambahan keterangan mengenai peristiwa tersebut," kata Mukti kepada wartawan, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY meminta agar pihak-pihak berperkara untuk menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada disampaikan Anggota KY selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi yang menjelaskan peran KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015618623/sesalkan-ribut-razman-hotman-di-ruang-sidang-pn-jakut-komisi-iii-dpr-mendegradasi-marwah-peradilan">Sesalkan Ribut Razman-Hotman di Ruang Sidang PN Jakut, Komisi III DPR: Mendegradasi Marwah Peradilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 20 Ayat (1) Huruf e UU KY menugaskan KY untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut Kadafi, pihaknya berharap agar Mahkamah Agung (MA) memberikan perhatian terhadap keamanan hakim dan pengadilan, serta mendorong implementasi Peraturan MA No. 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan secara lebih efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan ini perlu menjadi acuan dilaksanakannya pengamanan di pengadilan. Selain itu, juga KY memberikan apresiasi kepada Kapolres Jakut dan jajaran yang telah responsif memberikan pengamanan," ujar Kadafi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai concern KY terhadap jaminan keamanan hakim dan pengadilan, lanjut Kadafi, KY telah menyusun kajian dan kebijakan sistem keamanan hakim dan pengadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, KY akan merekomendasikan kebijakan ini ke MA dan pemerintah agar kejadian semacam ini bisa diantisipasi dan diatasi secara lebih sigap dan lebih tegas ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY berharap agar majelis hakim terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan sesuai KUHAP dan terus memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY pun mengimbau kepada para advokat agar dapat menjaga marwah hakim dan ketertiban di pengadilan," tegas Kadafi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Hotman Paris selaku pelapor kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Arif Nasution memenuhi janjinya untuk hadir ke hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sidang lanjutan pada hari ini, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di dalam persidangan, Hotman selaku saksi pelapor dan Razman sebagai terdakwa nyaris berantem di ruang sidang. Hotman yang duduk di kursi saksi tiba-tiba didatangi oleh Razman sambil menunjuk-nunjuk penuh emosi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Situasi ini sempat menegang. Alhasil, beberapa orang langsung berusaha menjauhkan Razman dari Hotman lantaran khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah ketegangan yang sempat terjadi, salah satu pengacara Razman tiba-tiba naik ke atas meja. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang kemudian disorot oleh Hotman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengacara pakai jubah naik ke meja sidang dan injak-injak meja sidang pengadilan Jakarta Utara tanggal 6 Februari 2025 dengan terdakwa Razman Nasution," tulis Hotman Paris dalam unggahannya di Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hotman pun meminta Mahkamah Agung untuk menindak kasus ini. Sebab, apa yang dilakukan tim kuasa hukum Razman sudah menginjak-injak marwah pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon Ketua Mahkamah Agung segera bertindak melarang Pengacara itu bersidang di seluruh Pengadilan di Indonesia!" pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Yudisial (KY) menyatakan telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuhan sidang antara Razman dan Hotman.

Ribut Razman dan Hotman di Pengadilan Rendahkan Kehormatan Hakim, KY Terjunkan Tim Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/luhut-1-1920337604.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, (29/5).</p> <p>Namun, sidang harus ditunda karena Luhut Binsar Pandjaitan absen sebagai saksi dari jaksa penuntut umum. Hakim kemudian memutuskan untuk merundingkan jadwal sidang lanjutan ini. Dan sempat terjadi perdebatan terkait jadwal.</p> <p>Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sempat keberatan dengan jadwal yang diajukan Luhut Binsar dalam kapasitasnya sebagai saksi.</p> <p>Tapi, Hakim ketua Cokorda Gede Arthana memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan.</p> <p>&ldquo;Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 8 Juni 2023, pukul 10.00 WIB,&rdquo; kata Cokorda Gede Arthana.</p> <p>Pengacara Luhut, Juniver Girsang sejak awal mengakui kalau kliennya belum tentu datang dalam agenda sidang pemeriksaan saksi. Luhut tidak bisa hadir karena masih ada di luar negeri.</p> <p>&ldquo;Masih di China setahu saya, iya agenda tugas negara di sana,&rdquo; kata dia kepada wartawan, Senin 29 Mei 2023.</p> <p>Sementara itu, Fatia Maulidiyanty menantang Luhut Binsar Pandjaitan untuk hadir sebagai saksi. Apalagi ini tekait kasus pencemaran nama baik dirinya.</p> <p>&ldquo;Jika memang saksi merasa sebagai korban dan merasa sebagai warga biasa yang dirugikan oleh saya dan Haris, maka dia harus datang,&rdquo; kata Fatia.</p>

Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sempat keberatan dengan jadwal yang diajukan Luhut Binsar dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Tak Hadir di Persidangan, Fatia Tantang Luhut Binsar Pandjaitan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razif-rahman.jpg" alt="Razman Airf Nasution" width="100%">
<figcaption>Razman Airf Nasution</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Razman Arif Nasution kini telah menyandang status baru sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik atas laporan pengacara Hotman Paris. Dia mengaku tidak terkejut karena sudah menduga hal ini bakal terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak terkejut karena saya sudah menduga something wrong, tapi biarlah itu berproses," ujar Razman melalui sebuah video yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Razman dan tim mengaku sedang bekerja, berusaha menelaah kasus yang membelitnya. Dia pun mengaku siap berjuang demi mendapatkan keadilam demi tegaknya proses hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Razman mengingatkan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan benar tanpa melakukan penyelewenangan wewenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penegak hukum jangan melanggar hukum. Saya percaya kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan lain-lain itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Razman menduga ada keanehan di balik proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, dia merasa bicara tentang Hotman lantaran sedang menjalankan tugas profesinya sebagai seorang pengacara dari Iqlima Kim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan uji apakah UU advokat No 18 Tahun 2003, ada pasal menyatakan bahwa seorang lawyer tidak bisa dituntut di depan atau di luar pengadilan. Tapi sabar dulu kita sedang dalami," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Razman Arif Nasution bersama Iqima Kim dilaporkan Hotman Paris ke Bareskrim Polri pada 10 Mei 2022 terkait pencemaran nama baik. Laporannya terdaftar dengan nomor LP Nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/<wbr />Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tanggal 31 Maret 2023, Razman dan Iqlima Kim ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status baru tersebut diputuskan berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tap/63/III/RES.1.14./2023/<wbr />DITTIPIDSIBER</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Razman Arif Nasution disangkakan melanggar Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP.</div>

Razman menduga ada keanehan di balik proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan menetapkannya sebagai tersangka.

Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Razman Tak Terkejut

<div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dijadwalkan menjalani sidang perdana dalam kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Senin (3/4). Sidang perdana diagendakan untuk pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/haris-jokowi-gak-usah-kemana-mana-baca-nawacita-bab-hukum-dan-ham_m_.jpg" alt="Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Haris Azhar menyatakan sudah siap menghadapi jalannya persidangan. "Sangat siap," kata dia saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (1/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dengan Fatia juga sudah siap menghadapi persidagan. "Berdoa dan siap-siap saja," kata Fatia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01437862/kasusnya-sudah-p21-ini-respons-pihak-haris-azhar-dan-fatia">Kasusnya Sudah P-21, Ini Respons Pihak Haris Azhar dan Fatia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peneliti KontraS itu mengaku tak banyak melakukan persiapan jelang persidangan. Sebab, akan terlebih dahulu mendengarkan isi dakwaan JPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kan dari riset saja. Ini kan sidang pertama baru pembacaan dakwaan. Lihat saja prosesnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik Haris maupun Fatia tidak menjawab secara gamblang mengenai optimisme mereka lolos dari jeratan hukum di pengadilan. Namun, keduanya dipastikan akan hadir dalam sidang perdana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan&nbsp;Haris&nbsp;Azhar&nbsp;dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/<wbr />POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk &lsquo;Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!&rsquo;. Video itu diunggah di akun Youtube&nbsp;Haris&nbsp;pada 20 Agustus 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01416797/haris-azhar-dan-fatia-tantang-polisi-segera-sidangkan-kasusnya">Haris Azhar dan Fatia Tantang Polisi Segera Sidangkan Kasusnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu Fatia dan&nbsp;Haris&nbsp;membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan&nbsp;Haris&nbsp;Azhar&nbsp;<wbr />dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.</div>

Baik Haris maupun Fatia tidak menjawab secara gamblang mengenai optimisme mereka lolos dari jeratan hukum di pengadilan.

Haris Azhar dan Fatia Siap Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Haris-Azhar-Fatia-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti diperiksa kembali sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kembali diperiksa sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti diperiksa kembali sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kembali diperiksa sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ada dua tersangka yang diserahkan kepada jaksa. Mereka yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.<br /> <br /> "Iya benar rencananya hari ini (pelimpahan tahap II)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (6/3).<br /> <br /> Sementara itu, Pengacara Haris dan Fatia, Arif Maulana mengatakan, kliennya sudah tiba di Polda Metro Jaya. Keduanya telah menjalani pemeriksaan kesehatan.<br /> <br /> "Tadi pak Haris dan Fatia di Biddokkes diperiksa kesehatan mulai dari tensi kemudian soal antigen, juga ditanya soal riwayat kesehatan, intinya itu saja termasuk tadi cek urine untuk Fatia terkait kehamilan," ucap Arif.<br /> <br /> Haris Azhar sendiri mengatakan, dirinya dan Fatia akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Namun, sejauh ini dipastikan belum ada proses penahanan.<br /> <br /> "Setelah itu pelimpahan ke Kejari Timur. Teknisnya enggak tahu gimana kita berbasis pada hasil. Hasilnya adalah sama-sama di Kejari Timur," kata Haris.<br /> <br /> Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.<br /> <br /> Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!’. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.<br /> <br /> Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.<br /> <br /> Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris dan Fatia Diserahkan ke Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230126_175733.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan akan mempertemukan oknum penyidik kepolisian dengan anggota Provos Polsek Jatinegara, Bripka M.   Ilham Kausar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan akan mempertemukan oknum penyidik kepolisian dengan anggota Provos Polsek Jatinegara, Bripka M.   Ilham Kausar/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Polda Metro Jaya menyatakan berkas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinyatakan lengkap atau P-21.<br /> <br /> Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pihaknya telah menerima surat menyatakan berkas kasus tersebut lengkap.<br /> <br /> "Membenarkan bahwa penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya telah menerima surat pernyataan bahwa berkas perkara atas nama tersangka telah lengkap," katanya kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/2).<br /> <br /> Sebagai informasi, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 September 2021 dan menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Sabtu 19 Maret 2022.<br /> <br /> Haris dan Fatia sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 21 Maret 2022, namun penyidik tidak menahan keduanya usai menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan pada Selasa 1 November 2022.<br /> <br /> Pihak Polda Metro Jaya juga sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti setelah beredar video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar.<br /> <br /> Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.<br /> <br /> Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut dugaan pelanggaran UU ITE hingga penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 UU ITE Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. <strong>(*)</strong>

Berkas Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Haris-Fatia Dinyatakan P-21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerah-di-jakarta-nikita-mirzani-cari-suasana-dingin-di-jepang_c_275948.jpg" alt="Nikita Mirzani ngidam jalan-jalan ke Jepang. Niki akan berangkat akhir Februari nanti." width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani ngidam jalan-jalan ke Jepang. Niki akan berangkat akhir Februari nanti.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penggiat Media Sosial Tengku Zanzabella melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada Jumat malam (3/2/2023). Pelaporan itu tercatat dalam surat Nomor: STTLP/B/627/II/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.<br /> <br /> Dalam surat tersebut Tengku Zanzabella menjerat Nikita Mirzani sebagai terlapor dengan pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Laporan tersebut dibuat Tengku Zanzabella karena Nikita Mirzani telah melakukan pencemaran nama baik dirinya.<br /> <br /> "Dalam Lidik (Penyelidikan) di Akun IG NIKITAMIRZANIMAWARDI_172 karena pencemaran nama baik melalui media elektronik," tulis laporan yang ditandatangani oleh KA SPKT Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Polisi Haryono Hadi.<br /> <br /> Dalam surat tersebut dijelaskan Tengku Zanzabella telah membawa saksi atas pencemaran nama baik oleh Nikita Mirzani. Saksi tersebut adalah Afgan Mussa dan Ragwan S.<br /> <br /> Tengku Zanzabella juga merasa atas pencemaran nama baik dirinya telah mengalami kerugian imateril.<br /> <br /> Diketahui perseteruan antara Tengku Zanzabella dengan Nikita Mirzani semakin memanas. Hal itu disebabkan oleh Nikita Mirzani karena melalukan fitnah kepada Tengku Zanzabella telah dipecat sebagai anggota Sahabat Indonesia hingga menyebut Zanzabella menggunakan narkoba.<br /> <br /> Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga telah menyebarkan isi pesan WhatsApp beserta nomor pribadinya disebar lewat postingan Instagram Story Nikita Mirzani.<br /> <br /> Dia menyebut gegara nomornya disebar, banyak netizen yang mengirimkannya pesan juga secara mendadak.

Lantaran Kasus Ini, Tengku Zanzabella Laporkan Nikita Mirzani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_1288.jpg" alt="Thata Anma ditemani kuasa hukumnya Rudi Kabunang dalam jumpa pers di bilangan Dharmawangsa Jakarta Selatan Rabu (1/9)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Thata Anma ditemani kuasa hukumnya Rudi Kabunang dalam jumpa pers di bilangan Dharmawangsa Jakarta Selatan Rabu (1/9)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ayu Thalia alias Thata Anma seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik laporan Nicholas Sean di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (3/11).<br /> <br /> Namun sidang terpaksa ditunda lantaran salah satu hakim yang biasa menangani kasus terdakwa Ayu Thalia sakit dan mendapat perawatan di sebuah rumah sakit. Sidang pun ditunda pada Kamis (10/11) mendatang.<br /> <br /> "Hakimnya sakit," ucap Pitra Romadoni, pengacara Ayu Thalia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (3/11).<br /> <br /> Ayu Thalia mengaku cukup tersita waktunya harus selalu mengikuti persidangan di pengadilan. "Waktu dan pekerjaan juga. Aku sudah capek dan lelah," aku Ayu.<br /> <br /> Sejak kasus pencemaran nama baik masuk ke ruang pengadilan, Ayu Thalia tidak lagi menjalin komunikasi dengan Nicholas Sean. "Sudah enggak, ngapain komunikasi," ujarnya.<br /> <br /> Pitra Romadoni menyampaikan hal senada. Dia menganggap Ayu Thalia tidak perlu lagi menjalin komunikasi dengan pelapor setelah kasusnya masuk ke meja hijau. Yang bisa dilakukannya sekarang ini adalah menjalani persidangan dan melakukan pembelaan hukum secara maksimal.<br /> <br /> Pitra memiliki keyakinan kliennya seharusnya tidak dapat dijatuhi hukuman. Sebab apa yang diungkapkan Ayu Thalia tidak pernah menyabutkan nama pihak pelapor.<br /> <br /> "Kalau nggak disebutkan namanya masak disebut pencemaran nama baik? Berarti kan asas kebebasan demokrasi dikekang. Sepanjang tidak dihina sah-sah saja. Ayu tidak menghina, dia menceritakan kronologis peristiwa yang dia alami kok, dihinanya dimana ?," jelasnya.<br /> <br /> Kasus ini berawal dari terjadinya dugaan aksi penganiayaan terhadap Ayu Thalia di sebuah showroom mobil di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat, 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB. Melalui Instagram Story, sang selebgram mengunggah foto kakinya dipenuhi bekas luka. Pada unggahan berbeda, dia juga mengunggah cuplikan lagu rohani berjudul Waktu Tuhan yang dipopulerkan NDC Worship.<br /> <br /> Ayu Thalia melaporkan Nicholas Sean ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara terkait tindak pidana penganiayaan diduga dilakukan Nicholas Sean. Laporannya terdaftar dengan nomor laporan Nomor: LP/B/147/VIII/2021/SPKT/Polsek Metro Penjaringan. Kasus ini dalam perjalanannya kemudian dihentikan.<br /> <br /> Nicholas Sean melaporkan balik Ayu Thalia alias Thata Anma ke Polres Metro Jakarta Utara atas tudingan melakukan pencemaran nama baik. Laporan dibuat 31 Agustus 2021. Ayu dilaporkan dengan Pasal 311 ayat 1 KUHP dan Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Ayu Thalia: Aku Capek, Lelah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211025_103732.jpg" alt="Nikita Mirzani./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani./Abdul Rahman</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Berkas perkara laporan Dito Mahendra terhadap Nikita Mirzani sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21. Ini terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang kasusnya bergulir di Polresta Serang Kota.<br /> <br /> Nikita Mirzani membenarkan kasus yang menjeratnya laporan Dito Mahendra sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Yang itu artinya, kasus ini akan segera bergulir dalam persidangan di pengadilan.<br /> <br /> "Mau P21, mau diapain terserah saja. Sebagai rakyat gue ikut saja aturan mainnya bagaimana," kata Nikita Mirzani saat ditemui di bilangan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Rabu (19/10).<br /> <br /> Setelah dirinya menjadi terdakwa di pengadilan, Nikita mengaku akan membuka semua fakta yang diketahuinya di persidangan. Bagi ibu tiga anak itu, tidak ada lagi rahasia yang perlu ditutup-tutupi lagi.<br /> <br /> "Kalau sudah P21 tidak mungkin Nikita Mirzani menutup-nutupi rahasia yang saya tahu. Karena di pengadilan itulah tempatnya saya bisa berbicara sesuai fakta segamblang-gamblangnya," tutur Nikita Mirzani.<br /> <br /> Dia menambahkan, dirinya tidak mungkin diperkarakan atas fakta yang disampaikannya di dalam pengadilan nanti. Sebab, menurut Nikita Mirzani, dia menjawab pertanyaan yang diberikan kepada dirinya.<br /> <br /> "Fakta yang Indonesia belum tahu, ada di saya semua. Tinggal tunggu saja nanti," tandasnya.<br /> <br /> Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022. Dia dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik buntut dari unggahannya di akun media sosial.<br /> <br /> Laporan Dito Mahendra kepada Nikita Mirzani teregister dengan nomor perkara LP/B/263/V/2022/SPKT.C/POLRESTA SERANG KOTA/POLDA BANTEN. Dia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan Pasal 311 KUHP.<br /> <br /> Dalam perjalanan kasus ini, Nikita Mirzani ditetapkan tersangka dan sempat mau dijemput di kediamannya pada 15 Juni 2022 lalu namun gagal. Pada 21 Juli 2022, Nikita dijemput paksa sejumlah petugas kepolisian saat sedang berada di Mal Senayan City Jakarta. Niki kemudian dibawa ke Polresta Serang Kota.

Berkas P21, Nikita Mirzani Bakal Blak-blakan di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_2022-08-03-17-02-13-95_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg" alt="Gus Samsuddin hadir di Polda Jatim melaporkan Pesulap Merah atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Maulana/JawaPos TV" width="100%">
<figcaption>Gus Samsuddin hadir di Polda Jatim melaporkan Pesulap Merah atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Maulana/JawaPos TV</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dukun pengobatan Samsuddin Jadab atau yang dikenal dengan Gus Samsuddin melaporkan Marcel Radhival atau Pesulap Merah ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur (Jatim), Rabu (3/8).<br /> <br /> Laporan itu dibuat karena Gus Samsuddin merasa nama baiknya dicemarkan oleh Pesulap Merah. Dalam akun <em>YouTube</em> milik Pesulap Merah, Samsuddin disebut melakukan praktik pengobatan dengan trik sulap. Pesulap Merah juga dituding menyebarkan ujaran kebencian.<br /> <br /> Kuasa Hukum Samsudin, Teguh Puji Wahono menuding Pesulap Merah telah mencemarkan nama baik kliennya. ”Kami melaporkan Marcel tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian,” ujar Teguh usai laporan.<br /> <br /> Teguh menilai, apa yang disampaikan Pesulap Merah di <em>YouTube</em> merupakan penggiringan opini. Lewat akun itu, pengobatan yang dilakukan Samsudin disebut sulap atau sebuah trik.<br /> <br /> ”Jadi kami proses sesuai hukum yang berlaku. Kami laporkan pasal 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 Undang-Undang (UU) ITE,” tutur Teguh.<br /> <br /> Dia menegaskan, kliennya merasa dirugikan oleh video-video Pesulap Merah. Laporan itu dilakukan setelah sempat mediasi bersama. Namun mediasi itu, keduanya  tak menemui jalan damai. Sehingga laporan pun dibuat ke polisi.<br /> <br /> ”Kami sudah mediasi tapi pihak Marcel bersikukuh beranggapan dirinya benar. Jadi kita proses secara hukum,” papar Teguh.<br /> <br /> Saat memberikan laporan, Gus Samsuddin juga membawa barang bukti video diduga berisi pencemaran nama baik yang dibuat Pesulap Merah. ”Yang dilaporkan konten Marcel, Pesulap Merah. Barang bukti video masih akan kami lengkapi lagi,” terang Teguh.

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Pesulap Merah Dilaporkan Gus Samsuddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pencemaran nama baik

Berita Terkini