<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia memulai melakukan penyelidikan terkait kasus tindak asusila yang terjadi pada anak perempuan di bawah umur berinisial R, di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Ihwal adanya hal ini dikatakan Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas saat menyambangi korban dan keluarga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat. "LPSK masih mengumpulkan informasi. Ini masih penjajakan awal, asesmen awal, investigasi awal," kata Susilaningtyas dikutip dari Antara, Jumat (2/5). Menurut dia, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan dan investigasi awal terkait kasus yang menimpa korban R-I. Ia mengatakan hal tersebut menindaklanjuti permintaan pihak keluarga korban yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. "Keluarganya mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, baik itu bantuan medis, perlindungan fisik, pendampingan," katanya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho menyebutkan dari 11 laki-laki yang dilaporkan, polisi telah menetapkan 10 tersangka, yakni HR 43 yang berstatus sebagai Kepala Desa (Kades) di Parigi Moutong, ARH (40) seorang guru SD di Desa Sausu, AK (47), AR (26), MT (36), FN (22), K (32), AW, AS dan AK. Sementara MKS yang merupakan oknum anggota Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), kata dia, masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan belum cukup bukti. "Tersangka lainnya berstatus sebagai petani, wiraswasta, mahasiswa, ada juga pengangguran dan semua tersangka saling kenal," katanya. Berdasarkan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti dari korban, yakni satu lembar kain, satu kaos dan satu celana panjang. Sementara dari tersangka, diamankan satu unit mobil Honda Jazz dan STNK. "Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi yang mengetahui kasus tersebut," katanya.

"LPSK masih mengumpulkan informasi. Ini masih penjajakan awal, asesmen awal, investigasi awal," kata Susilaningtyas dikutip dari Antara

LPSK Selidiki Kasus Pemerkosaan yang Dialami Anak di Parigi Moutong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bejat-ketua-paguyuban-kuda-lumping-diduga-cabuli-anak-didiknya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI pencabulan anak di bawah umur. Ketua paguyuban kuda lumping berinisial H diduga mencabuli dua anak didiknya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencabulan anak di bawah umur. Ketua paguyuban kuda lumping berinisial H diduga mencabuli dua anak didiknya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Buol yang memvonis BK, terdakwa pemerkosaan anak kandung dengan pidana 16 tahun penjara. Hukuman terdakwa juga ditambah pemberian tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. &rdquo;Kami mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Buol yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, tapi juga menambahkan hukuman dengan memberikan pidana tambahan dan tindakan kebiri kimia,&rdquo; ujar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar seperti dilansir dari Antara, Kamis (18/5). Nahar mengatakan, terdakwa telah dengan keji melakukan tindakan kekerasan seksual berulang. Sebelumnya pelaku pernah dihukum sembilan tahun penjara karena melakukan kejahatan serupa terhadap anak tirinya. Nahar mengatakan, Majelis Hakim PN Buol memutus bahwa terdakwa BK dinyatakan terbukti melakukan kembali tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 13 tahun, dengan denda Rp 1 miliar atau subsider enam bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Vonis terhadap pelaku merujuk pada pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. &rdquo;Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak dan terbukti melanggar pasal 76D UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,&rdquo; kata Nahar. Nahar mengatakan, untuk putusan hukuman tambahan dengan pemberian tindakan kebiri kimia belum banyak dilakukan karena harus memenuhi beberapa syarat. Kementerian PPPA mencatat sejak UU Nomor 17 Tahun 2016 disahkan, ada enam putusan kebiri dari tujuh tuntutan kebiri. &rdquo;Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik akan dikenakan setelah terpidana menjalani pidana pokok dan untuk jangka waktu paling lama dua tahun,&rdquo; jelas Nahar. Hukuman tersebut diharapkan akan menjadi efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak, mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sangat tinggi, sehingga penerapan hukuman yang seberat-beratnya sangat perlu untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. &rdquo;UU sudah tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual,&rdquo; imbuh Nahar.

Kementerian PPPA mengapresiasi putusan PN Buol yang memvonis terdakwa pemerkosaan anak kandung dengan pidana 16 tahun penjaradan kebiri

Kementerian PPPA Apresiasi Vonis Penjara dan Kebiri Pemerkosa Anak Kandung di Buol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-15-1.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - WD, seorang anak berusia 15 tahun di Kabupatena Brebes, Jawa Tengah, diduga diperkosa oleh enam orang. Meski telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku, pihak Polres Brebes tetap menyelidiki perkara tersebut.  Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes Iptu Puji Haryati, mengatakan proses hukum tersebut merupakan tindak lanjut aras laporan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Brebes.  "Peristiwanya sendiri terjadi sekitar Desember 2022," kata Puji dikutip dari Antara, Selasa (17/1).  Selanjutnya, kata dia, dugaan pemerkosaan terhadap anak berinisial WD tersebut diselesaikan secara damai oleh LSM serta pihak desa, tanpa melibatkan kepolisian.  Dalam mediasi yang disaksikan oleh sejumlah tokoh masyarakat itu, kata dia, keluarga korban juga diminta menandatangani surat perjanjian yang isinya tidak akan melaporkan perkara itu ke polisi.  Atas laporan tersebut, lanjut dia, Satreskrim Polres Brebes telah menindaklanjuti dengan mendatangi korban serta mengumpulkan bukti serta keterangan saksi.  Selain itu, menurut dia, penyidik juga sudah melakukan visum et repertum terhadap korban.  "Perkembangan kasus ini akan kami sampaikan pada kesempatan pertama," katanya.  Kepada masyarakat Brebes, ia mengimbau untuk segera melaporkan jika mengetahui terjadinya tindak kekerasan seksual atau pidana lainnya ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Polisi Tetap Selidiki Kasus Anak yang Diperkosa 6 Orang di Brebes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disetubuhi-si-paman-bejat-siswi-kelas-6-sd-melahirkan-bayi-laki-laki_m_.jpg" alt="ILUSTRASI predator anak. Bunga diperkosa oleh pamannya sendiri hingga melahirkan bayi laki-laki." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI predator anak. Bunga diperkosa oleh pamannya sendiri hingga melahirkan bayi laki-laki.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bejat FA,20, ini tak pantas ditiru. Bukannya menjalin hubungan baik dengan tetangga kosnya, dia malah memerkosa HA,12, seorang siswi Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar yang juga anak tetangga kosnya. Aksi bejat berlangsung di kediaman HA di kawasan Jalan Gunung Seraya, Denpasar. Masalah tersebut lalu dilaporkan ke Polresta Jumat (27/5) sekitar pukul 16.00.  Informasi yang dihimpun, siswi kelasa 6 SD ini awalnya ditinggal pergi orang tua karena ada keperluan. Melihat sang anak sendiri di rumah, pemuda yang juga tinggal di kompleks kosan yang sama, bertandang ke kosan HA. Di sana, ia langsung buka pintu yang memang tidak dikunci. Sang bocah pun sempat terkejut dan tidak sempat berteriak minta tolong karena mulutnya langsung dibekap.  Setelah itu, pakaian yang dikenakan bocah ini diplorotin satu per satu, lalu memaksa sang anak untuk melakukan hal layaknya suami istri. “Usai melakukan aksi cabul, ia bergegas keluar kamar dan pergi meninggalkan korban. Bahkan sebelum pergi ia sempat mengancam agar bocah ini tidak memberitahukan aksi itu ke orang tuanya,” beber sumber petugas dikutip dari Radar Bali, Sabtu (28/5).  Aksi itu terendus ke telinga orang tua ketika melihat sang anak yang kerap murung seperti ketakutan. HA tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Selain itu, sang anak mengeluh kesakitan pada kemaluan karena keluar darah. “Dari sanalah sang anak menceritakan bahwa dirinya diperkosa oleh tetangga FA. “Ya, korban didampingi keluarga, HS, 41, warga Jalan Mertajaya, Denpasar sudah melaporkan kejadian ini Jumat (27/5) sekitar pukul 16.00,” bebernya.  Saat melapor, pihak PPA Polresta Denpasar langsung membawanya melakukan visum. Kini, keterangan bocah kelas 6 SD itu sementara didalami. “Terlapor sementara dicari. Kemarin petugas ke TKP dan tidak menemukannya. Info yang saya dapat seperti itu,” singkat sumber.  Terkait dengan kejadian ini, Kanit PPA Polresta Denpasar Iptu I Ketut Sidia belum bisa berkomentar lebih jauh. “Sabar ya, saya tanyakan ke anggota terkait perkembangan sementata dari laporan itu,” ujarnya.

Ditinggal Pergi Orang Tua, Siswi SD Diperkosa Tetangga Kosnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Bintang-Puspayoga-Dok.-KemenPPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegecam keras kasus pemerkosaan yang dilakukan 14 pemuda terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di sebuah kafe di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. KemenPPPA meminta agar aparat penegak hukum memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya terhadap para pelaku.  "Tidak ada toleransi apapun terhadap para pelaku pemerkosaan yang menimbulkan menimbulkan luka fisik dan meninggalkan trauma berat bagi korban seorang yang masih berusia 15 tahun," tegas MenPPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan tertulis, Minggu (9/1).  Kasus yang memprihatinkan ini telah direspon dengan cepat oleh Satreskrim Polres Nagan Raya. Penyidik menangkap 13 orang terduga pelaku pemerkosaan dan 1 masih buron. "Kami memberikan apresiasi untuk respon cepat ini dan mengharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan," kata dia.  Merujuk pada kronologis perkara, para pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun ditambah sepertiga dari ancaman pidana, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sesuai dengan Pasal 76D ayat 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.  Namun, pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi dua pelaku yang masih berusia anak, yakni 17 tahun. Kedua, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut agar diproses sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak kedua pelaku.  Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh. DPMGP4 Nagan Raya dan DP3A Aceh telah melakukan penjangkauan dan Asesmen terhadap korban.  Pihak DPMGP4 Nagan Raya juga sudah mendampingi korban sejak awal penerimaan laporan kasus di Mapolres Nagan Raya dan mendatangkan seorang psikolog untuk mendampingi korban dalam proses trauma healing. Dirinya pun mendorong peningkatan upaya pencegahan, pengawasan, perlindungan anak dari kekerasan terutama kekerasan seksual.  "Perlu dibentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat peserta PATBM yang sudah ada di daerah. PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak," tuturnya.  Sebagai salah satu langkah pencegahan dan pengawasan lingkungan sekitar Masyarakat agar dapat melaporkan ke kepolisian setempat bila menemukan kafe atau tempat-tempat yang mencurigakan atau dapat mendukung terjadinya kasus kekerasan seksual.  "Sekali lagi kami ingin mengingatkan masyarakat agar memberi perhatian lebih terhadap maraknya kasus kekerasan seksual ini sehingga masyarakat bersama pemerintah daerah dapat mencegah agar tidak ada lagi anak menjadi korban kekerasan," tutup MenPPPA.

Menteri PPPA Minta 14 Pelaku Pemerkosa Gadis 15 Tahun Dihukum Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kasus-pemerkosaan-anak.jpg" alt="BARANG BUKTI: Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung memperlihatkan barang bukti kasus pemerkosaan serta penjualan layanan seksual perempuan 14 tahun di Mapolrestabes Bandung kemarin. (AZAM MUNAWAR/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung memperlihatkan barang bukti kasus pemerkosaan serta penjualan layanan seksual perempuan 14 tahun di Mapolrestabes Bandung kemarin. (AZAM MUNAWAR/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polrestabes Bandung masih memburu belasan orang yang diduga terlibat dalam pemerkosaan serta penjualan layanan seksual seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Tim khusus dibentuk dan dipimpin langsung Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung. Sejauh ini tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Aswin belum membeber secara detail penyidikan yang berjalan. Termasuk peran belasan orang yang diburu. ”Dari keterangan tersangka yang tiga orang ini, baru satu kali melakukan hal ini. Tapi, kami akan kembangkan lagi. Lalu, (berdasar keterangan tersangka, Red) ada 17 lagi (yang terlibat). Sedang dikejar sekarang,” katanya di Mapolrestabes Bandung kemarin (29/12).  Dilansir dari Radar Bandung, ketiga tersangka yang telah ditahan sejak 23 Desember itu masih berusia remaja. SV, 16, ditahan di rumah tahanan anak karena kategori di bawah umur. Kemudian, IM, 18, dan MS, 18, mendekam di Rutan Satreskrim Polrestabes Bandung.  SV yang mengaku sebagai istri MS berperan mendandani korban ketika bertemu dengan pelanggan. MS bertugas mencari pelanggan menggunakan aplikasi pesan instan hingga menentukan harga seolah-olah sebagai korban. Sedangkan IM yang masih berstatus pelajar adalah pemilik ponsel yang turut memerkosa serta mencari pelanggan.  Polisi menjerat para tersangka dengan pasal UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lalu pasal 76 juncto pasal 88 UU 35/2004 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Kasus tersebut bermula saat korban bertemu dengan MS setelah berkenalan di media sosial. Hubungan mereka tidak berlangsung lama. Sebulan setelah itu, pada Desember 2021, korban berkenalan dengan IM juga lewat media sosial. Korban yang semula tak mau bertemu akhirnya luluh. Pada 15 Desember IM membawa korban ke kos di kawasan Cijerah. Di sana ternyata ada MS dan SV. Mereka mencekoki korban hingga kehilangan kesadaran dan terjadi pemerkosaan.  Korban yang masih tak berdaya dimanfaatkan para tersangka. Mereka menawarkan jasa seks melalui aplikasi pesan instan. Korban pun mendapat kekerasan seksual secara berulang di tempat berbeda. Korban yang dalam keadaan takut diiming-imingi ponsel baru agar tidak melarikan diri. ”Motif tersangka ekonomi. Hasil uangnya dibagi-bagi oleh tersangka untuk keperluan sehari-hari,” ucapnya.  Aswin menegaskan telah membentuk tim untuk pengembangan perkara. Seluruh personel reskrim mendapat tugas. ”Semua pelaku ini harus ditangkap dalam waktu yang tidak lama dan seluruh Reskrim Polrestabes Bandung terlibat dalam penangkapan, termasuk saya. Saya pimpin langsung,” tandasnya.  Aswin juga memastikan perlindungan kepada korban dipenuhi secara maksimal. Termasuk kebutuhan dan pendampingan psikolog. Saat ini korban masih dalam keadaan trauma. ”Kondisi korban terakhir memang dalam keadaan stres. Kami sudah menyiapkan psikolog untuk mendampingi korban selama proses penyidikan. Itu diatur dalam UU Perlindungan anak,” ungkapnya.  Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang memastikan bahwa anak 14 tahun korban kekerasan seksual di Bandung itu sudah mendapat pendampingan. ”Sejak awal juga sudah koordinasi dengan dinas hingga P2TP2A Bandung,” ujarnya saat ditemui seusai Taklimat Bidang PMK Mewujudkan #SDMUnggul Indonesia Maju di Jakarta kemarin.  Bintang menyebutkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejatinya menurun. Namun, bila dilihat dari tren 12 tahun terakhir, ada peningkatan. Terutama pada jenis kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak.  Terkait hal itu, pihaknya bersinergi dengan semua kementerian/lembaga. Tidak hanya soal penanganan di hilir saat ditemukannya kasus. Tetapi juga dari hulu. Misalnya, sudah sejak lama KPPPA membuat gerakan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, hingga puskesmas ramah anak. Semua program telah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga teknis guna memaksimalkan aturannya. ”Dengan Kemendikdbud, kita minta ayo sosialisasikan lebih intens lagi Permendikbud 82/2015 soal pencegahan kekerasan. Kemenag pun sama,” ungkapnya.  Bintang pun berencana menemui Kapolri dan jaksa agung guna membahas upaya penanganan hukum pada korban dan pelaku kekerasan seksual. Dia berharap aparat penegak hukum bisa punya perspektif yang sama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Kasus Pemerkosaan Anak: Tiga Tersangka Ditahan, 17 Pelaku Lain Diburu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Bintang-Puspayoga-Dok.-KemenPPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), turut mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) Bintang Puspayoga. Sejak kasus mencuat, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait, baik yang di kabupaten maupun yang di provinsi.  ”Kami juga sudah menerjunkan tim sahabat perempuan dan anak untuk melakukan koordinasi dan asesmen lanjutan secara komprehensif,” ungkapnya.  Terutama, pengkajian terkait hasil visum et repertum dan pemeriksaan di Puskesmas Malili. Pada hasil sebelumnya dinyatakan tak ada tanda kekerasan seksual pada ketiganya. Kendati begitu, dia ingin kasus tersebut betul-betul dikaji kembali.  Karena itu, Bintang mengajak semua pihak terkait untuk terus mengumpulkan fakta hukum yang bisa dijadikan alat bukti. Sehingga kepolisian bisa kembali membuka kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah ketiga korban tersebut. ”Dan, kalau terbukti, kami meminta tindakan tegas dari aparat penegak hukum kepada pelaku. Siapa pun pelakunya, sesuai aturan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.  Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan, aparat kepolisian tidak menutup telinga dan menutup mata terhadap kritik, masukan, dan saran dari masyarakat. Tidak terkecuali terkait dengan persoalan yang terjadi di Polres Luwu Timur.  ’’Polri mendengar, menghargai, dan menghormati masukan berkaitan kasus di Polres Luwu Timur,’’ terangnya kepada awak media kemarin.  Untuk itu, mereka tidak menutup diri. Bahkan, tim yang dikirim dari Jakarta ke Luwu Timur akan melaksanakan audit atas langkah-langkah penyidik dalam menangani kasus tersebut.

Kemen PPPA dan Mabes Polri Kirim Tim ke Luwu Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Bareskrim-Polri-Rilis-OTT-Bupati-Nganjuk-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karo Penmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri) menunjukan barang bukti saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karo Penmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri) menunjukan barang bukti saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri mengerahkan tim asistensi ke Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Tim tersebut mendampingi jajaran Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menangani kasus pemerkosaan tiga anak di daerah tersebut.  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menuturkan, tim asistensi Bareskrim Polri bekerja secara profesional. Jika ditemukan bukti baru, maka Polisi bakal kembali membuka perkara tersebut.  "Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali," kata Argo dalam keterangannya, Minggu (10/10).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memastikan bahwa penanganan proses hukum dalam  dugaan kasus pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan.  Argo mengklaim aparat kepolisian sudah melakukan tindak lanjut dari adanya laporan ke Polres Luwu Timur pada 9 Oktober 2019. Setelah menerima laporan, polisi memeriksa ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibu korban, serta petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu Timur.  "Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan," ucap Argo.  Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya. "Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk di pangkuan ayahnya," klaim Argo.  Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.  Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.  Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.  Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.  "Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan," pungkas Argo.

Polri: Ketiga Anak Tersebut Menghampiri dan Duduk di Pangkuan Ayahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral di media sosial terkait penghentian kasus dugaan pemerkosaan kepada 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini dilaporkan oleh ibu korban berinisial L. Adapun terlapornya adalah mantan suaminya. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, kasus tersebut dilaporkan ke Polres Luwu Timur pada 2019 silam. Penyidik sudah pernah melakukan penyelidikan hingga dilakukan gelar perkara. "Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, maka dikeluarkan lah surat penghentian penyidikan," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/10). Kendati demikian, Rusdi menyampaikan, meskipun telah diterbitkan SP3, kasus tersebut tidak berakhir begitu saja. Penyidik masih berpeluang membuka kembali kasus tersebut. "Apabila memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali, imbuhnya. Sejauh ini, kata Rusdi, tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut. "Sampai saat ni memang telah dikeluarkan Surat perintah untuk pengentian penyidikan kasus tersebut. Karena apa? Karena penyidik nggak temukan cukup bukti bahwa terjadi tindak pidana pencabulan," pungkas Rusdi.

Kasus 3 Anak Diperkosa Ayahnya Di-SP3, Mabes Polri: Bisa Dibuka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua terdakwa pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Besar dibebaskan. Atas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Sar’iyah Aceh ini, Anggota DPR Aceh Darwati A Gani memprotes putusan tersebut.  “Ini putusan yang mengkhawatirkan bagi upaya hukum terhadap kasus-kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak," kata Darwati A Gani, di Banda Aceh, Senin (24/5) dikutip dari Antara.  Sebelumnya, dua terdakwa yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Aceh Besar, yakni seorang ayah dan paman korban divonis bebas oleh Mahkamah Syar'iyah.  Terdakwa ayah korban berinisial MA divonis bebas Mahkamah Syar’iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa (30/3). MA dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban.  Sementara terhadap paman korban, yakni DP, saat itu hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan hukuman 16,6 tahun atau 200 bulan penjara kepada terdakwa.  Kemudian, terdakwa DP melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Pada tingkatan ini hakim membebaskan paman korban dan kini kedua terduga pelaku dibebaskan.  Darwati mengatakan dirinya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat yang alasan hakim membebaskan terdakwa, serta bagaimana dengan nasib korban ke depan. Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya ibu korban telah meninggal.  “Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu segera memberi penjelasan kepada masyarakat mengapa pelaku dibebaskan. Karena ini terkait dengan kondisi korban yang pasti akan kembali mengalami ketakutan dan trauma," ujar politikus PNA itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/05/2021/kasus-pemerkosaan-abg-anak-anggota-dprd-bekasi-kabur-karena-ketakutan/">Kasus Pemerkosaan ABG, Anak Anggota DPRD Bekasi Kabur Karena Ketakutan</a>  Anggota Komisi I DPR Aceh itu menambahkan, Aceh memiliki qanun (peraturan daerah) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di sana jelas diatur tentang kasus jarimah pemerkosaan.  "Karena itu kita berharap qanun jinayat itu harus benar-benar ditegakkan agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan," demikian Darwati.

Mahkamah Sar'iyah Bebaskan 2 Terdakwa Pemerkosa Anak di Bawah Umur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus pemerkosaan anak

Berita Terkini