<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/IMG_20260223_133428-2373827958.jpg" alt="Penyanyi Piche Kota, jebolan Indonesian Idol. (instagram: pichekota_)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Piche Kota, jebolan Indonesian Idol. (instagram: pichekota_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyanyi Petrus Yohannes Debrito Armando Jaga Kota alias Piche Kota resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 16 tahun inisial AC, di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Piche Kota jadi tersangka bersama dua orang temannya. Piche Kota tidak ditahan oleh penyidik Polres Belu kendati ancaman hukumannya tidak main-main maksimal 15 tahun penjara. Kapolres Belu, AKBP I Gede Eka Putra Astawa, memberikan penjelasan kenapa Piche Kota tidak ditahan. Menurutnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu kooperatif sehingga penyidik merasa belum diperlukan untuk dilakukan penahanan. "PK (Piche Kota) tidak ditahan karena dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan. Itu berdasarkan pertimbangan subjektif dari penyidik," kata I Gede Eka Putra Astawa dalam keterangannya. Penyidik tidak menahan Piche Kota juga karena orang tuanya pasang badan menjadi penjamin sang putra tidak akan melarikan diri. Orang tuanya memastikan Piche Kota akan kooperatif atas setiap proses hukum atas kasus yang menjeratnya. Piche Kota selalu hadir setiap kali dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, termasuk pada Senin (23/2) dimana yang bersangkutan dimintai keterangannya dengan kapasitas sebagai tersangka. Kendati tidak dilakukan penahanan, Piche Kota dikenakan wajib lapor dua kali seminggu setiap hari Selasa dan Kamis. "PK dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu," katanya. Sebelumnya, Satreskrim Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, menetapkan Piche Kota bersama dua orang lainnya, Roy Mali dan Rival, sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 16 tahun inisial AC. Kasus dugaan pemerkosaan ini kabarnya terjadi di sebuah hotel di Atambua pada 11 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 WITA. Kasus tersebut kemudian menjadi masalah di ranah hukum pidana setelah orang tua AC membuat laporan polisi ke Polres Belu pada 13 Januari 2026.

Penyanyi Piche Kota tidak ditahan oleh penyidik Polres Belu kendati ancaman hukumannya tidak main-main, maksimal 15 tahun penjara.

Alasan Piche Kota Tak Ditahan Meski Terancam 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/IMG_20260223_133428-2373827958.jpg" alt="Penyanyi Piche Kota, jebolan Indonesian Idol. (instagram: pichekota_)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Piche Kota, jebolan Indonesian Idol. (instagram: pichekota_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyanyi Piche Kota kini resmi menyandang status sebagai tersangka bersama dua orang lainnya atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap korban seorang siswi SMA berusia 16 tahun berinisial AC. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Piche Kota melalui video diunggah di akun Instagram pribadinya angkat bicara mengaku tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual sebagaimana santer beredar di publik. Namun sayangnya, Piche Kota yang merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol season 13, tidak memberikan penjelasan apa pun terkait kejadian pemerkosaan yang dialamatkan kepada dirinya. Dia hanya mengaku tidak melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan. Netizen menganggap pernyataan Piche Kota tidak ada artinya karena tidak disertai dengan penjelasan atas pokok perkara yang dituduhkan kepada dirinya. "Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya kali si korban asal-asal nuduh, kan pasti ada sebabnya. Tapi nggak apa-apa, entar juga ketemu jawabannya," komentar salah satu netizen pada kolom komentar unggahan video Piche Kota di Instagram. "Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Bukti-bukti sudah ada yang mengarah ke dia. Penetapan status tersangka itu bukannya tanpa sebab toh? Dan dia masih berani muncul memberikan pernyataan kalau dia tidak bersalah," timpal yang lainnya. "Benar tidaknya kita tunggu saja proses penyidikannya di polisi,tunggu konpres polisinya. Harapannya sih Piche tidak terlibat." Unggahan video Piche Kota di akun Instagram pribadinya, pichekota_, mendapat komentar 9 ribu lebih. Namun, komentar negatif hanya sedikit saja. Karena mayoritas dari netizen memberikan dukungan terhadap piche Kota. Salah satu netizen heran dengan tingkah tak biasa dari para pengguna media sosial yang biasanya berkomentar sangat keras dan kejam. Namun hal ini tidak berlaku bagi Piche Kota. "Giliran artis ganteng disemangatin. Giliran orang biasa muka jelek, dihujat. Memang aneh," komentar salah satu netizen. "Semangat adik Tuhan berkati, Tuhan yang kasih petunjuk untuk semua urusan ini cepat kelar. Amin," timpal yang lainnya. "Percayalah, Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tetap semangat dek. We love you." Sebelumnya, Satreskrim Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, menetapkan Piche Kota bersama dua orang lainnya, Roy Mali dan Rival, sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 16 tahun berinisial AC. Kapolres Belu I Gede Eka Putra Astawa mengatakan, penetapan tersangka terhadap Piche Kota dkk diputuskan berdasarkan gelar perkara yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Februari 2026. Kasus dugaan pemerkosaan kabarnya terjadi di sebuah hotel di Atambua pada 11 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 WITA. Kasus ini menjadi masalah di ranah hukum pidana setelah orang tua AC melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu pada 13 Januari 2026.

Penyanyi Piche Kota kini resmi menyandang status sebagai tersangka bersama dua orang lainnya atas kasus dugaan pemerkosaan.

Netizen Heran Piche Kota Malah Dapat Dukungan Besar, Padahal Tersangka Kasus Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/WhatsApp-Image-2026-02-22-at-112419-848821735.jpeg" alt="Jebolan Indonesian Idol Piche Kota resmi ditetapkan tersangka dugaan rudapaksa siswi SMA di NTT bersama dua rekannya. (Instagram pichekota)" width="100%">
<figcaption>Jebolan Indonesian Idol Piche Kota resmi ditetapkan tersangka dugaan rudapaksa siswi SMA di NTT bersama dua rekannya. (Instagram pichekota)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Piche Kota, penyanyi jebolan Indonesian Idol season 13, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan dengan korban seorang siswi SMA berusia 16 tahun berinisial AC. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan, Piche Kota akhirnya memberikan klarifikasi. Pria asal Nusa Tenggara Timur itu membantah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap AC. "Saya ingin menjelaskan bahwa apa yang disangkakan dan dituduhkan kepada saya tidaklah benar," ujar Piche Kota melalui video dalam klarifikasinya. Dia mengaku menghargai proses hukum yang saat ini sedang berjalan di kepolisian. Piche Kota menegaskan dirinya akan menghadapi proses hukum atas kasus yang menjeratnya. "Saya sangat menghargai semua proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian dan saya sebagai warga negara yang baik akan mengikuti setiap proses hukum yang ada," tuturnya. Sayangnya, Piche Kota tidak menjelaskan perihal duduk perkara kasus yang dituduhkan kepada dirinya. Dia hanya melayangkan bantahan tanpa melakukan kontra peristiwa sebagaimana yang diceritakan pihak korban. "Saya bersuara saat ini untuk keadilan saya sendiri dan saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya," ungkapnya. Piche Kota mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendampinginya untuk menghadapi kasus tak sedap yang sedang dia alami. Selain itu, Piche Kota juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang memberikan support untuknya. "Terima kasih untuk semua pihak yang selalu mendampingi dan memberikan support kepada saya," tandasnya. Sebelumnya, Satreskrim Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, menetapkan Piche Kota bersama dua orang lainnya, Roy Mali dan Rival, sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 16 tahun berinisial AC. Kapolres Belu I Gede Eka Putra Astawa mengatakan, penetapan tersangka terhadap Piche Kota dkk diputuskan berdasarkan gelar perkara yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Februari 2026. Kasus dugaan pemerkosaan kabarnya terjadi di sebuah hotel di Atambua pada 11 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 WITA. Kasus ini menjadi masalah di ranah hukum pidana setelah orang tua AC melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu pada 13 Januari 2026.

Piche Kota, penyanyi jebolan Indonesian Idol season 13, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan dengan korban siswi SMA.

Piche Kota, Penyanyi Jebolan Indonesian Idol, Buka Suara Usai Jadi Tersangka Kasus Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden memilukan yang menimpa seorang mahasiswi berusia 19 tahun di Karawang, Jawa Barat, menyita perhatian publik. Pasalnya, korban diduga diperkosa oleh pamannya sendiri yang juga merupakan guru ngaji.&nbsp; Ironisnya, kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi yang disarankan oleh pihak kepolisian dengan jalan menikahkan korban dan pelaku. Namun, pernikahan itu hanya berumur satu hari. Lantas korban langsung diceraikan. Kasus ini mendapat sorotan keras dari Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Dia menegaskan kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Aparat kepolisian diminta tidak membela pelaku. Jika kasus itu diselesaikan di luar pengadilan, sama saja membela pelaku. &ldquo;Dalam UU TPKS, kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Sekalipun ada perdamaian, aparat penegak hukum tetap wajib memproses hukum pelaku,&rdquo; kata Gilang kepada wartawan, Selasa (8/7). Kasus itu bermula pada awal April lalu ketika korban melaporkan kejadian pemerkosaan ke Polsek Majalaya. Namun bukannya ditindaklanjuti secara hukum, polisi justru memfasilitasi perdamaian melalui pernikahan. Surat damai berisi kesepakatan bahwa kedua belah pihak tidak akan menuntut di kemudian hari. Gilang menyatakan, tindakan aparat yang menyarankan mediasi adalah bentuk penyimpangan hukum yang berbahaya dan mencederai keadilan. Ia menekankan, pemerkosaan bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dengan pendekatan adat atau kekeluargaan. "Tidak ada ruang mediasi dalam perkara pemerkosaan. Ini bukan delik adat, bukan persoalan reputasi kampung, ini tindak pidana berat," ujarnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama Pasal 23 yang menyatakan bahwa perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali pelakunya adalah anak. "Pengecualian hanya berlaku untuk pelaku anak, di mana penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui mekanisme peradilan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," jelasnya. Ia menolak penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pemerkosaan karena justru dapat memperparah kondisi psikologis korban dan melemahkan efek jera terhadap pelaku. Gilang juga mengecam Polres Karawang yang berdalih kasus terdebut tidak bisa diproses karena korban bukan anak di bawah umur. &ldquo;Kalau alasannya begitu, seharusnya dibawa ke ranah pidana umum. Ini kok malah difasilitasi perdamaian yang jelas-jelas melanggar undang-undang,&rdquo; ucap Gilang. Lebih lanjut, Gilang menyebut praktik seperti ini sebagai bentuk pembiaran sistemik yang dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. "Padahal korban sudah cukup berani bersuara dan melaporkan kejadian. Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban justru dihadapkan pada tekanan sosial dan dibiarkan menikah dengan pelaku, lalu diceraikan keesokan harinya," pungkasnya.

Miris! Mahasiswi di Karawang Diperkosa Guru Ngaji, Kasus Berujung Damai, Korban Dinikahi Tapi Langsung Diceraikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ilustrasi-pencabulan.png" alt="PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Di Jember, sebuah kasus pencabulan terhadap remaja perempuan di wilayah Kecamatan Ledokombo menjadi atensi. Sebab, selain penuh dengan rekayasa, diduga terdapat dugaan intimidasi oknum petinggi-perangkat desa kepada korban. Pencabulan yang dialami remaja 15 tahun itu terjadi pada awal 2023. Akibatnya, dia hamil delapan bulan dan putus sekolah. Dalam perkembangannya, pelaku sudah diamankan aparat Polres Jember. Dia adalah RK. Namun, dari laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian, diduga masih ada sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah oknum kepala desa (Kades) dan perangkat desa. Kuasa hukum korban, Joko Wahyudi, membenarkan pengakuan korban terkait adanya intimidasi itu. &rsquo;&rsquo;Perangkat desa setempat juga ikut menekan keluarga korban. Kalau nggak dicabut, tidak diakui sebagai warga,&rdquo; ucap Joko. Pria yang juga ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jember itu mengaku sudah menyampaikan masalah tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia menambahkan, oknum kepala desa itu sudah mendapatkan peringatan dari kepolisian. &rsquo;&rsquo;Jika mereka tetap melakukan tindakan yang sama, tentu akan kami laporkan (lagi) oknum tersebut,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni juga mengaku sudah mendengar kabar dugaan intimidasi oleh oknum petinggi-aparat desa itu. &rsquo;&rsquo;Harusnya Kades mengayomi dan melindungi warganya. Bukan sebaliknya,&rsquo;&rsquo; katanya. Di bagian lain, kuasa hukum korban juga menyebutkan bahwa di balik kasus tersebut ada dua orang lain yang diduga terlibat. Yakni, istri tersangka RK serta satu pria berinisial A. Keduanya diduga berusaha mengaburkan keterlibatan RK dalam perkara itu. Caranya, A yang adalah mantan pacar korban diminta menyetubuhi korban.&nbsp;(ham/nur/c12/ris)

Di Jember, sebuah kasus pencabulan terhadap remaja perempuan di wilayah Kecamatan Ledokombo menjadi atensi. Sebab, diduga penuh rekayasa.

Dugaan Intimidasi Petinggi Desa dalam Kasus Pemerkosaan Siswa di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/revenge-porn-4274679646.jpg" alt="ILUSTRASI: Revenge Porn" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Revenge Porn</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Komisioner KPAI Retno Listyarti mengusulkan pasal yang bisa menjerat kasus pemerkosaan online atau virtual. Jadi, pelaku tidak sebatas dijerat lewat UU ITE. Ketika masih aktif menjadi komisioner KPAI periode lalu, Retno sempat menangani kasus revenge porn. &rdquo;Biasanya diawali dengan pacaran online,&rdquo; katanya kemarin (7/8). Lalu, dilanjutkan saling tukar foto dengan berbusana lengkap. Pada fase berikutnya, tukar foto tanpa jilbab atau bahkan foto telanjang. Dengan dalih untuk koleksi pribadi masing-masing. Banyak anak yang tidak menyadari, ketika foto itu dikirim, tidak ada jaminan tidak akan disebar. Sayangnya, tidak ada pasal yang bisa menjerat pemerkosaan online. Akhirnya, pelaku dijerat UU ITE dengan hukuman yang tidak terlalu berat. Retno menekankan pentingnya sex education. Dia menegaskan, pendidikan seks itu bukan berarti mengajari anak-anak cara berhubungan seks. Tetapi mengakarkan kesehatan reproduksi. &rdquo;Dilihat saja tidak boleh. Apalagi sampai disentuh,&rdquo; tegasnya. Pendidikan seks juga penting untuk mencegah seks di usia dini atau seks di luar nikah. Anak-anak, khususnya perempuan, diedukasi bahwa hamil di usia dini bisa berakibat fatal hingga kematian. Sebab, organ reproduksinya belum matang atau belum siap. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Ratna Susianawati menjelaskan, aturan turunan dari UU TPKS ini tengah memasuki tahap harmonisasi. Terutama untuk aturan-aturan turunan yang dimandatkan kepada instansinya. Dia berharap tahap kedua ini bisa dilakukan lebih cepat. Sebab, pembahasan tidak lagi sealot pembahasan antar kementerian. &rdquo;Harmonisasi ini seperti finalisasi. Mudah-mudahan lebih cepat karena tidak membahas lagi satu per satu substansi,&rdquo; tuturnya. Namun, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan di tahap harmonisasi ini ada hal-hal yang mungkin tertinggal, ada pandangan-pandangan yang masih tertinggal, sehingga harus dibahas kembali. (wan/mia/c14/oni)

Mantan Komisioner KPAI Retno Listyarti mengusulkan pasal yang bisa menjerat kasus pemerkosaan online atau virtual.

Cegah Revenge Porn, Perlu Pasal untuk Jerat Kasus Pemerkosaan Online di UU ITE

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keluarga korban kasus revenge porn yang dilakukan oleh Alwi Husen Maolana memastikan akan terus memperjuangkan hak-hak yang diinginkan korban. Termasuk agar hukuman yang ditetapkan terhadap terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa ataupun menyiapkan laporan lainnya ke polisi. "Kuasa hukum menyatakan beberapa peluang, bisa aja petita, seperti Ferdy Sambo. Hakim bisa memberikan hukuman yang lebih dari tuntutan," ujar kakak korban, Iman Zanatul Haeri kepada JawaPos.com, Minggu (2/6). Opsi kedua, ia mengatakan bahwa pihaknya pun hingga kini terus menyiapkan alat-alat bukti lain untuk melaporkan Alwi Husen Maolana dengan tindak pidana lain seperti pemerkosaan hingga kekerasan. "Kalau mau lapor lagi pun kita memang sedang mempersiapkan ke sana untuk lapor kembali," pungkasnya. Sebelumnya, Terdakwa kasus revenge porn Alwi Husen Maolana diduga tak hanya melakukan satu unsur pidana UU ITE. Ia juga diduga melakukan pemerkosaan, kekerasan, hingga pemerasan terhadap korban. Hal itu diungkapkan kakak korban Iman Zanatul Haeri usai membaca riwayat pesan WhatsApp antara adiknya dengan Alwi dan juga dengan teman-temannya. "Yang diberikan temen-temennya itu bukti kekerasan semua. Ngasih foto, voice note, misal dipaksa naik motor, dipaksa ke mana, lagi dipukulin," ujar Iman kepada JawaPos.com, Minggu (2/6). Ancaman demi ancaman terus dilancarkan Alwi saat sudah memegang rekaman pemerkosaan yang dilakukannya terhadap korban. Dari semula hal itu untuk menahan agar hubungannya tak putus, hingga akhirnya dilakukan untuk memeras korban. "Karena kita juga ke temen-temennya mintain. Wah itu. Ya minta duit lah, buat beli skin Transformers game online lah," tutur Iman. "Karena adikku ketika gak punya uang minjem ke temennya. Itulah kejadian. Ada unsur pemerasan juga," ucapnya. Royyan

Agar hukuman yang ditetapkan terhadap terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa ataupun menyiapkan laporan lainnya ke polisi.

Diduga Perkosa hingga Peras Korban, Alwi Pelaku Revenge Porn Akan Dilaporkan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Kakak korban, Iman Zanatul Khaeri, mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya memang belum menerima laporan dari keluarga korban. Namun, Komjak sudah memantau perkembangan penanganan kasusnya. &rdquo;Kami memantau dan melakukan pengecekan serta meminta konfirmasi dari satuan kerja kejaksaan di sana,&rdquo; imbuhnya. Menurut dia, sejauh ini sidang atas perkara dugaan pelanggaran UU ITE sudah berjalan. Pihaknya akan terus memantau sidang tersebut. Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang baru akan dilaporkan pihak keluarga, Barita menyampaikan bahwa itu belum masuk ranah kejaksaan. Karena itu, pihak kejaksaan juga belum bisa melangkah lebih jauh. &rdquo;Jaksa pada waktu itu menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan penyidik, bukan jaksa,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, jika pihak keluarga merasa dan mendapati hal janggal dari kejaksaan atau oknum jaksa, mereka bisa melaporkannya ke Komjak. Dia memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. &rdquo;Silakan secara resmi sampaikan ke kami supaya kami punya bahan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman korban,&rdquo; katanya. Sebagaimana yang ramai beredar, pihak keluarga korban mengungkap banyak keganjilan dalam penanganan perkara. Misalnya, tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang perdana. Lalu, dari keterangan Iman, sang adik yang dihadirkan sebagai saksi justru diarahkan untuk memaafkan pelaku dan menempuh jalan damai oleh JPU. Keganjilan itu berlanjut di sidang ketiga saat Iman dan pihak pengacara diusir dari ruang sidang dengan alasan tertutup. Setelah kejadian tersebut, pihaknya berinisiatif melapor ke Kejaksaan Pandeglang. Namun, Iman mengaku justru mendapat amukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octaviane karena menggunakan jasa pengacara. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berlanjut hingga sidang keempat yang digelar kemarin (27/6). Iman mengaku kaget lantaran sidang pembacaan tuntutan tersebut tiba-tiba berubah menjadi online. Pelaku tak dihadirkan langsung dalam sidang. Sementara itu, dilansir dari Radar Banten, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan telah melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah jaksa, baik di Kejati Banten maupun Kejari Pandeglang, yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Dari hasil klarifikasi, perkara tersebut berasal dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait laporan UU ITE. Sebelum laporan tersebut dibuat, korban berinisial ISK dan terdakwa AHM sudah saling kenal sejak 2015. Keduanya berpacaran pada 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri. Didik mengatakan, saat melakukan hubungan intim dengan korban, terdakwa sempat merekamnya. Video hubungan badan tersebut disimpan terdakwa dan akan disebarkan apabila korban meminta putus. &rdquo;Berkali-kali video itu dipakai untuk mengancam korban,&rdquo; kata Didik. Video yang disimpan terdakwa akhirnya disebar kepada teman korban pada 2022. Setelah video itu disebar, korban membuat laporan di Polda Banten. Terlapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Perkara itu dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai locus-nya (tempat kejadian perkara, Red),&rdquo; kata Didik. Perkaranya disidangkan di PN Pandeglang. &rdquo;Proses sidang sudah tiga kali,&rdquo; imbuhnya. Seusai persidangan itu, korban bersama kakaknya datang ke Kejari Pandeglang. Kakak korban menceritakan bahwa adiknya telah diperkosa oleh terdakwa. Mendengar itu, Kajari Pandeglang meminta agar perkara tersebut dilaporkan ke Polda Banten. Sebab, dalam berkas perkara, terdakwa tidak didakwakan pasal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan. Didik mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut jaksa sempat menanyakan hasil visum terhadap korban jika kasus tersebut kembali dilaporkan. Hasil visum menjadi pertanyaan karena kejadian pemerkosaan telah terjadi tiga tahun yang lalu. &rdquo;Nah, ini (karena pernyataan tersebut, Red) ditanggapi kejaksaan kurang mendukung atau mengakomodasi kasus pemerkosaan,&rdquo; ungkap dia. (syn/mia/fhm/c6/fal)

Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten.

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebelas orang disebut terjerat kasus dugaan pemerkosaan gadis di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng). Namun, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengklaim dalam kasus itu tidak ada unsur pemerkosaan. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Adapun korban berinisial RI berusia 16 tahun. Sementara 11 pelaku berasal dari beragam profesi. Mulai dari kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengklaim dalam kasus itu tidak ada unsur pemerkosaan. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar ada.

Kapolda Sulteng Klaim Kasus Persetubuhan Gadis 16 Tahun dengan 11 Tersangka Tidak Ada Pemaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/tersangka-pemerkosaan-261169171.jpg" alt="DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur." width="100%">
<figcaption>DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar pemerkosaan gadis di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng), berembus sampai Jakarta. Sebab, kasus itu tergolong langka. Pelakunya disebut berjumlah 11 orang dengan beragam profesi. Ada kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Korbannya adalah remaja 16 tahun berinisial RI. Kemarin (31/5) Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengadakan konferensi pers untuk men-jlentreh-kan masalah tersebut. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. Namun, menurut Kapolda, kasusnya bukan pemerkosaan. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kabar pemerkosaan gadis di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng), berembus sampai Jakarta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pemerkosaan

Berita Terkini