<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/7jlRyhz7HIAJfOzjYzknHVzKJ2PjHh5T3YktjojF-1260262330.jpg" alt="Lokasi objek sengketa pemalsuan dokumen pengurusan SHM di kawasan Desa Manyarrejo Kecamatan Manyar. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Lokasi objek sengketa pemalsuan dokumen pengurusan SHM di kawasan Desa Manyarrejo Kecamatan Manyar. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kasus mafia tanah pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik (SHM) yang dilakukan Resa Andrianto terus menggelinding. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memastikan berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) asal Kebomas itu akan menjalani sidang perdana pada hari ini (Kamis, 21/8). Kepastian itu disampaikan Kasi Pidum Kejari Gresik Bram Prima Putra. Pasca menerima pelimpahan berkas perkara, pihaknya telah menyusun dakwaan dan menunjuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Sudah teregisterasi di Pengadilan Negeri Gresik sesuai nomor perkara 242/Pid.B/2025/PN Gsk," papar Bram Prima Putra. Mantan Kasipidum Kejari Tanjung Jabung Timur Jambi itu menjelaskan, Resa terbukti melanggar pasal 263 KUHP. Yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan sebidang tanah SHM di Desa Manyarejo, Manyar. "Untuk dakwaan secara lengkap akan kami sampaikan di persidangan nanti," ujar Bram Prima Putra. Perbuatan tersangka terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun. Meski demikian, Bram menegaskan bahwa tersangka tidak terlibat secara aktif dalam proses pemalsuan dokumen tersebut. Namun, akibat hukum yang ditimbulkan menyebabkan kerugian material yang dialami korban. "Fakta-fakta lainnya tentu akan disampaikan dalam persidangan," tutur Bram Prima Putra. Sementara itu, Jovan Avie selaku kuasa hukum Resa menegaskan, kliennya tidak mengetahui adanya pesanan pekerjaan pelurusan batas tanah. Bahkan, tidak pernah menerima uang sepeserpun dari pengurusan batas-batas tanah tersebut. "Semuanya merupakan skenario Budi Riyanto yang saat ini berstatus DPO. Kami memiliki bukti-bukti bahwa korban melakukan pertemuan dengan Budi," ungkap Jovan. Pihaknya juga berencana untuk membongkar praktik culas tersebut lantaran merugikan kliennya. Bahkan, Johan juga menyebut banyak unsur dari berbagai pihak yang ikut terlibat. "Kasus ini harus dibuka secara transparan oleh tim penyidik. Karena kami mencium bau anyir terkait fakta yang sengaja ditutup-tutupi dalam perkara ini," sebut Jovan.&nbsp; Sebelumnya, Satreskrim Polres Gresik menetapkan Resa sebagai tersangka. Termasuk Budi sebagai DPO. Mereka terlibat dalam proses pemalsuan SHM milik Tjong Cien Sing. Seluruh tahap pengurusan dokumen diluar prosedur. Bahkan, tanpa sepengetahuan pemilik. Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai Rp 8 miliar. Sebab luas tanah milik korban berkurang sebanyak 2.291 meter persegi dari luas awal sebesar 32.750 meter persegi.

Kasus mafia tanah pemalsuan dokumen sertifikat hak milik  terus menggelinding. Kejari Gresik pastikan berkas perkara dinyatakan lengkap

Jalani Sidang Perdana, Kuasa Hukum Siap Bongkar Praktek Culas Pemalsuan SHM Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1619595277123_copy_800x450-1.jpeg" alt="Ilustrasi penangkapan tersangka kasus penipuan arisan online. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan tersangka kasus penipuan arisan online. Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Choi Eun-soon, ibu mertua Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ditangkap polisi pada Jumat atas tuduhan kasus pemalsuan, seperti dilaporkan media setempat. Penangkapan Choi Eun-soon dilakukan setelah pengadilan banding, yang mengutip "kejahatan berat", mengesahkan vonis satu tahun dirinya lantaran "memalsukan dokumen keuangan yang digunakan dalam perjanjian pembelian lahan" pada 2013, demikian menurut kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul. Choi mengajukan banding atas vonis tersebut di pengadilan banding Uijeongbu, 22 kilo meter sebelah timur laut Seoul. Namun, pengadilan banding membenarkan bahwa mertua sang presiden telah mengeluarkan lembaran "saldo bank palsu" untuk membeli lahan di Seongnam di Seoul selatan antara April hingga Oktober 2013. Dokumen palsu itu menunjukkan Choi melakukan deposit senilai 34,7 miliar Won (sekitar Rp 404 miliar) ke rekening bank. Perempuan berusia 76 itu mengaku tidak bersalah. Choi divonis satu tahun penjara pada Desember 2021 oleh pengadilan rendah di kota yang sama, dalam kasus serupa. Namun, pada saat itu dirinya tidak ditahan. Choi dulu juga pernah dituduh mengambil tunjangan asuransi negara untuk mengelola rumah sakit lansia yang tak terdaftar. Usai divonis tiga tahun penjara, ia kemudian dibebaskan dari sejumlah tuduhan oleh Pengadilan Tinggi Seoul tahun lalu. (*)

Choi Eun-soon, ibu mertua Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap polisi pada Jumat atas tuduhan kasus pemalsuan

Ibu Mertua Presiden Korea Selatan Ditangkap Atas Tuduhan Pemalsuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/IMG_20230423_1747071-1552768191.jpg" alt="Penangkapan Hasan Sjafei pemalsu sertifikat tanah di Sentul, Bakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Penangkapan Hasan Sjafei pemalsu sertifikat tanah di Sentul, Bakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menangkap buron pemalsu sertifikat milik PT Sentul City Tbk, Hasan Sjafei. Dia sudah menghilang selama dua tahun. &rdquo;Demi marwah institusi, meskipun cuti bersama, jaksa eksekutor tetap melaksanakan tugas mengamankan Hasan Sjafei yang merugikan PT Sentul Rp 20 miliar,&rdquo; kata Kasi Pidana Umum Kejari Kabupaten Bogor Widiyanto Nugroho seperti dilansir dari Antara di Bogor, Minggu (23/4). Widi menjelaskan, Hasan Sjafei ditangkap pada Jumat (21/4) atau H-1 Lebaran 1444 Hijriah di jalan dekat Sentul International Convention Center (SICC), Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Hasan Sjafei terbukti secara bersama-sama melakukan pemalsuan sertifikat tanah milik PT Sentul City dengan surat SHGB 1169 Bojong Koneng yang terletak di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Atas perbuatannya, PT Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp 20 miliar. &rdquo;Yang bersangkutan dihukum selama empat bulan penjara dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan dan turut serta memalsukan salah satu data bukti otentik sertifikat tanah milik PT Sentul City,&rdquo; terang Widi. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Bogor Anita memaparkan, perkara yang menjerat Hasan Sjafei disidangkan mulai 24 Mei 2019. Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong sempat menyatakan kedaluwarsa karena kejadiannya pada 1999. &rdquo;Namun oleh tim Jaksa, ditemukan perkara ini belum kedaluwarsa karena diketahui oleh pelapor pada 2017. Sedangkan sertifikat itu sudah ada pada 1997,&rdquo; terang Anita. Dia menjelaskan, Hasan Sjafei memalsukan sertifikat dengan Nomor 215 dengan luas 1.240 meter persegi dan sertifikat Nomor 217 dengan luas 1.390 meter persegi. Setelah terbukti bersalah, lanjut Anita, tim jaksa kemudian melakukan penangkapan. &rdquo;Kita sudah melakukan upaya penangkapan di kediaman awal. Akan tetapi ketika tim mendatangi kediamannya tersebut, terpidana sudah tidak dikenali sehingga kami kesulitan untuk mencari informasi keberadaannya hingga buron selama dua tahun,&rdquo; jelas Anita. Menurut dia, upaya pencarian terus dilakukan sampai akhirnya Hasan Sjafei berhasil ditangkap di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor. &rdquo;Total tersangka seharusnya dua orang, namun untuk satu tersangka bernama Lili Putri Danawinata informasinya belum juga diajukan penyidik. Tersangka ada dua, karena tersangka Hasan Sjafei bersama dengan Lili Putri Danawinata dalam melakukan perbuatannya,&rdquo; tutur Anita.

Kejari Kabupaten Bogor tangkap Hasan Sjafei buron pemalsu sertifikat milik PT Sentul City Tbk, yang sudah menghilang selama dua tahun

Kejari Bogor Tangkap Buron Pemalsu Sertifikat Tanah Sentul City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220718_14140.jpg" alt="Kejari Kabupaten Bekasi eksekusi terpidana kasus pemalsuan akta otentik surat-surat tanah ke Lapas Kelas II A Cikarang, Senin (18/7). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejari Kabupaten Bekasi eksekusi terpidana kasus pemalsuan akta otentik surat-surat tanah ke Lapas Kelas II A Cikarang, Senin (18/7). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengeksekusi badan pejabat eselon dua Pemerintah Kabupaten Bekasi, Herman Sujito yang menjadi terpidana kasus pemalsuan akta otentik berupa surat-surat tanah.  ”Atas nama Herman Sujito. Eksekusi kami lakukan sekitar pukul 13.00 WIB tadi (18/7), kita bawa ke Lapas Kelas II A Cikarang,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Siwi Utomo seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Senin (18/7).  Dia mengatakan, tahap eksekusi itu menindaklanjuti upaya pemanggilan secara patut yang sudah dilayangkan jaksa eksekutor sebanyak dua kali terhadap yang bersangkutan. ”Eksekusi ini bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung dalam pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Bekasi,” ujar Siwi Utomo.  Eksekusi tersebut dalam rangka melaksanakan putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung sebagaimana putusan Nomor 822 K/Pid/2021. Amar putusan itu menyatakan terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama dan berlanjut.  ”Tindak pidana yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP,” terang Siwi Utomo.  Putusan Mahkamah Agung itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 1 April 2021 yang memutuskan terpidana Herman Sujito lepas dari segala tuntutan hukum karena menganggap perbuatan terpidana bukan tindak pidana.  Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk mencari kepastian hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang.  ”Akhirnya kasasi kami diterima, Herman Sujito dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman berupa pidana penjara selama satu tahun,” tutur Siwi Utomo.  Siwi mengungkapkan, kasus itu bermula saat terpidana pada 2012 membuat dan menandatangani akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan bertindak seolah-olah masih menjabat camat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tarumajaya. Padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai camat di wilayah itu.  ”Terpidana bukan merupakan orang yang berwenang untuk menandatangani akta otentik berupa akta jual beli. AJB tersebut sebelum ditandatangani terpidana sudah ada tanda tangan pihak penjual dan pembeli serta para saksi tanpa hadir di hadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya,” papar Siwi Utomo.

Kejari Kabupaten Bekasi Eksekusi Terpidana Pemalsuan Akta Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220408-WA0030.jpg" alt="Barang bukti pembuatan kosmetik palsu. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Barang bukti pembuatan kosmetik palsu. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–BS, 33, hanya tertunduk lesu ketika polisi mengungkap kejahatannya memalsukan merek kosmetik. Dari aksinya itu, BS mendapat omzet Rp 500 juta per bulan.  Kasubdit I Indaksi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Oki Ahadian Purwono menyebut, pelaku menggunakan merek dagang kosmetik KLT. BS sendiri pernah bekerja di perusahaan komestik merek KLT.  ”Yang bersangkutan mulai melakukan ini sejak 2019. Dulu yang bersangkutan menurut informasi bekerja di KLT, dia berhenti dan melakukan pemalsuan produk KLT,” ujar Oki dalam ungkap kasus di Polda Jatim, Jumat (8/4).  Usai berhenti dari KLT, BS Kemudian membuat sendiri kosmetik seperti merek KLT. Dia bahkan memalsukan botol kosmetik, tempat kosmetik, hingga bahan-bahan yang digunakan.  ”Dia menggunakan bahan alkohol, aquades, sabun batangan, kream, dan pewarna makanan,” kata Oki.  Meski memalsukan merek KLT, hasil penyidikan menunjukkan bahwa tidak ada bahan berbahaya dalam produk yang digunakan. Penyidikan masih berlangsung untuk melakukan uji laboratorium untuk menemukan bahan-bahan berbahaya.  ”Kita mintai hasil laboratoriumnya apakah ada bahan yang berbahaya. Terutama bahan pewarna makanan,” papar Oki.  Dari pemalsuan itu, BS mematok harga Rp 200.000 per produk. ”Omzet Rp 570 juta setiap bulan. Jadi dari 2019, sudah miliaran rupiah yang dia dapatkan dari usaha ilegalnya selama ini,” sebut Oki.  Dalam produksi, pelaku dibantu sejumlah karyawan. Ada 5 hingga 10 orang yang membantu membuat produk kosmetik palsu. ”Dalam membuat kosmetik, yang bersangkutan belajar secata otodidak,” tutur Oki.  Oki sudah memintai keterangan pemilik merek dagang KLT. Mereka mengatakan bahwa itu bukan produknya.  Atas kejahatan tersebut, BS dijerat pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau pasal 196 dan atau pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Palsukan Kosmetik, Warga Surabaya Raup 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Kapolrestabes-Makassar-8-8-660x330_1_1024x550.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana (dua dari kiri) saat merilis kasus pemalsuan tes PCR dan swab antigen palsu di Makassar, Rabu (19/1). Polrestabes Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana (dua dari kiri) saat merilis kasus pemalsuan tes PCR dan swab antigen palsu di Makassar, Rabu (19/1). Polrestabes Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tersangka kasus pemalsu hasil polymerase chain reaction (PCR) dan tes usap antigen berinisial CMW, 35, mengaku melakukan praktek ilegal itu karena ingin membayar gaji karyawan serta operasional klinik.  Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana saat merilis kasus pemalsuan tes PCR dan antigen di Makassar mengatakan, tersangka telah melakukan praktik pemalsuan itu sejak pertengahan 2021. ”Ini berdasar pengakuan tersangka untuk membayar gaji karyawannya dan membiayai operasional klinik serta lainnya,” ujar Komang Suartana seperti dilansir dari Antara, Rabu (19/1).  Kombespol Komang Suartana menjelaskan, tersangka CMW menjalankan klinik kecantikannya di Jalan Landak Makassar. Tersangka membuat surat keterangan hasil PCR dan swab antigen dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap costumer atau pemohon.  ”Pemohon hanya diminta mengirim KTP dan bukti transfer pembayaran sesuai dengan jenis yang dipilih,” kata Komang Suartana.  Mantan Dirbinmas Polda Bali itu mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari penyelidikan Resmob Polsek Rappocini terkait kasus pencurian smartphone di klinik kecantikan tersebut. Hasil penyelidikan, kata Komang, anggotanya justru mendapatkan bukti lain yakni percakapan praktik pemalsuan surat PCR dan antigen tersebut.  Dalam percakapan itu, tersangka yang merupakan dokter kecantikan memberikan iming-iming kepada pasien untuk mendapatkan surat keterangan hasil tes PCR atau swab antigen tanpa pemeriksaan. Dalam pembuatan hasil tes PCR antara Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu. Sedangkan tes antigen Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu tanpa harus dites.  Terduga pelaku kini diamankan di Polrestabes Makassar untuk proses penyelidikan lebih lanjut.  ”Barang bukti yang diamankan berupa handphone, satu set komputer, lembaran hasil PCR palsu, alat-alat PCR,” terang Komang Suartana.  Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 263, 267, 268 jo pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dokter Pemalsu Tes PCR Akui Lakukan Praktik Demi Gaji Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Pol-Serti-Palsu.jpg" alt="Barang bukti sertifikat tanah, AJB, dan dokumen kependudukan (KTP/KK) palsu yang disita dari sindikat pemalsu dokumen kepemilikan tanah. Aditya Rohman/Antara" width="100%">
<figcaption>Barang bukti sertifikat tanah, AJB, dan dokumen kependudukan (KTP/KK) palsu yang disita dari sindikat pemalsu dokumen kepemilikan tanah. Aditya Rohman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi mengungkap sindikat pemalsu sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen kependudukan, di Kampung Pasirgabig, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.  ”Pada kasus ini, kami menangkap lima tersangka berinisial AM, 39; HMK, 63; YAW, 54; SK, 48; dan MN, 21; di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar. Para tersangka ini mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan aksinya yang menyebabkan korban merugi hingga Rp 1,4 miliar,” kata Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah seperti dilansir dari Antara di Sukabumi.  Menurut Dedy, para tersangka sudah menjalani aksinya sejak Februari. Adapun modusnya menjual sebidang tanah milik orang lain dengan luas sekitar 14.329 meter persegi kepada korban HJD dengan menggunakan sertifikat tanah palsu.  Agar aksi jahatnya tidak dicurigai korban, lima tersangka bersama satu pelaku lain yang masih buron, mencetak sertifikat tanah palsu tersebut dengan kualitas hampir mirip dengan yang asli.  Untuk melengkapi persyaratan jual beli lainnya agar modusnya berjalan lancar, sindikat itu pun memalsukan seluruh dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga. Setelah seluruh persyaratan lengkap, sindikat itu mulai melancarkan aksinya agar korban percaya dan mau membeli tanah yang ditawarkannya.  Melihat harga yang ditawarkan cukup murah dan seluruh dokumennya lengkap, HJD pun mau membeli tanah yang ditawarkan para tersangka dengan nilai Rp 1,4 miliar. Namun, setelah diperiksa, korban mengetahui dokumen kependudukan dan kepemilikan tanah tersebut semuanya palsu.  Ternyata tanah seluas 14.329 meter persegi di Kecamatan Cikembar milik orang lain dan nama pemilik tanah yang tercatat dalam sertifikat asli bernama Nurhayin Aziz.  ”Aksi penipuan dengan modus memalsukan sertifikat tanah, AJB, dan dokumen kependudukan yang dilakukan sindikat ini cukup profesional. Hingga saat ini, kami masih mengembangkan kasus tersebut karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain,” ujar Dedy Darmawansyah.  Dedy mengatakan, dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sertifikat tanah, AJB, dan dokumen kependudukan palsu. Polisi juga masih mengejar seorang tersangka lainnya yang masuk daftar pencarian orang (DPO).  Akibat perbuatan yang menyebabkan korban merugi hingga lebih dari satu miliar rupiah, lima tersangka dikenakan pasal 264 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Polisi Ungkap Sindikat Pemalsu Sertifikat Tanah dan Dokumen Penduduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG_20201013_224609-1.jpg" alt="Konferensi pers penangkapan dua tersangka pemalsuan surat rapid test, di Polsek Denpasar Selatan, Selasa (13/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers penangkapan dua tersangka pemalsuan surat rapid test, di Polsek Denpasar Selatan, Selasa (13/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua tersangka pemalsuan surat tes cepat Covid-19 di salah satu fasilitas kesehatan wilayah Denpasar, Denny Hidayat, 24, dan Oki Santoni, 23, ditahan polisi di rutan Polsek Denpasar Selatan. Modus tindak pidana pemalsuan surat itu dengan cara surat asli hasil rapid test Quantum Sarana Medik yang non-reaktif discan dan diedit menggunakan nama pemesan yang ditawarkan lewat media sosial.  Kapolsek Denpasar Selatan AKP Citra Fatwa Rahmadani mengatakan, tersangka Denny Hidayat bertugas menawarkan hasil tes cepat Covid-19 melalui media sosial facebook dengan harga Rp 50.000. Jika ada yang memesan, selanjutnya tersangka Denny akan meminta identitasnya lalu dikirimkan kepada tersangka Oki Santoni. Tersangka Oki Santoni bertugas dalam pembuatan surat tes cepat Covid-19 untuk pemesan.  ”Oki melakukan pengeditan setelah memindai surat asli melalui aplikasi photoshop. Setelah itu, tersangka Denny Hidayat bertugas mencetak dan bertemu dengan pemesan. Nanti hasil dibagi berdua untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Citra seperti dilansir dari Antara.  Kedua tersangka sudah beraksi sejak 21 September dan sudah menjual sebanyak tiga surat. ”Surat yang sudah terjual ini, berhasil menyeberangkan pemesan tersebut ke Pulau Jawa,” terang Citra.  Sementara itu, tersangka Denny Hidayat selain terlibat dalam kasus pemalsuan surat rapid test juga menjadi tersangka kasus pencurian handphone di salah satu toko wilayah Denpasar Selatan. dia melakukan pencurian pada (7/10) sekitar pukul 07.50 wita dengan alasan untuk mencetak dokumen. Saat itu, tersangka melihat ada handphone di atas meja tersebut dan saat pegawai lengah, tersangka langsung mengambil handphone korban dan pergi meninggalkan lokasi kejadian.  Atas perbuatannya, tersangka Denny Hidayat disangkakan dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pencurian dan pasal 263 KUHP ayat (1) tentang tindak pidana pemalsuan surat. Sedangkan tersangka Oki Santoni disangkakan pasal 263 KUHP ayat (1) tentang tindak pidana pemalsuan surat.  ”Untuk Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sedangkan pasal 263 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara,” terang Citra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WVhxwq4qKbw&ab_channel=jawapostvofficial

Dua Tersangka Pemalsuan Surat Tes Cepat Covid-19 Ditahan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituding-palsukan-surat-tanah-kakek-soebeki-akhirnya-dibebaskan_m_.jpg" alt="BEBAS: Kakek Soebeki didampingi kuasa hukum dan cucunya usai divonis bebas di PN Makassar, Kamis (16/8)." width="100%">
<figcaption>BEBAS: Kakek Soebeki didampingi kuasa hukum dan cucunya usai divonis bebas di PN Makassar, Kamis (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN)<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/08/2018/hasil-labfor-kebakaran-yang-menewaskan-1-keluarga-di-makassar-dikebut" target="_blank"> Makassar</a> akhirnya membebaskan Kakek Soebeki, 88, terkait perkara gugatan perdata sengketa tanah.&nbsp; Dalam amar putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim, Bambang Nur Cahyono, Soebeki tidak terbukti memalsukan surat keterangan pernyataan kepemilikan.&nbsp; Salah satu pertimbangannya ialah karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu menunjukkan bukti dari laboratorium forensik (Labfor) yang menyatakan surat keterangan yang dibuat pada tahun 2013 itu palsu. Untuk diketahui, salah seorang pengusaha ternama di Makassar, Ali Arfan melaporkan Soebeki ke kepolisian lantaran dituding telah memalsukan surat pernyataan keterangan kepemilikan lahan seluas 160 meter persegi di&nbsp;Jalan Veteran Utara nomor 318/386, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Usai laporan itu, polisi akhirnya menetapkan Soebeki sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan bahwa surat keterangan kepemilikan lahan diakui sah oleh hakim Mahkamah Agung (MA) saat digugat secara perdata 2013 lalu.&nbsp; Namun persidangan berkata lain. Selain pertimbangan hasil labfor, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tak ada satu pun yang menerangkan bahwa Soebeki memalsukan surat.&nbsp; Surat pernyataan kepemilikan rumah Soebeki pun yang keluar di tahun 2013 silam berdasarkan hasil dari rekomendasi Badan Pertanahan Negeri (BPN) Makassar bersama keterangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sehingga dakwaan pasal 263 junto pasal 55 KUHP yang sebelumnya dikenakan kepada Soebeki tidak terbukti.&nbsp; Kuasa hukum Kakek Soebeki, Burhan Kamma Marausa menyebut, kasus ini terkesan dipaksakan. Sejak awal dijelaskan Burhan, tanah Soebeki di kawasan Jalan Veteran Utara sama sekali tak masuk sebagai objek yang dibeli oleh penggugat dalam hal ini Ali Arfan.&nbsp; Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang dimiliki oleh pelapor saat pembelian terjadi. Namun, pelapor menurutnya tetap ngotot dan bersikeras bahwa tanah Kakek Soebeki masuk dalam tanah yang dibeli pelapor.&nbsp; "Dimana undang-undang pertanahan BPHTB itu menunjukkan bukti luas tanah yang dibeli tapi ini tidak dimilik oleh pelapor," jelas Burhan usai persidangan di PN Makassar, Kamis (16/8).&nbsp; Proses itu kemudian berjalan, hingga pelapor menggugat kakek Soebeki di ranah pidana dengan gugatan memalsukan bukti pernyataan kepemilikan lahan yang telah ditempatinya sejak 1950-an itu. Soebeki pun sejak digugat beberapa kali mengikuti persidangan.&nbsp; Dalam perjalanan persidangan, JPU dalam perkara tersebut memberikan tuntunan penjara 1 tahun 6 bulan kepada Soebeki. "Ini barang memang dipaksakan. Karena asumsinya hanya karena surat pernyataan padahal tanah itu sudah lama ditinggali dan lengkap adiministrasi pertanahannya. Jadi apa yang digugat. Memang ini sudah salah sejak awal, dipaksakan," tegasnya.&nbsp; Soebeki sendiri merupakan purnawirawan TNI yang pernah mendapat gelar pahlawan yang dilegitimasi langsung oleh Presiden RI pertama, Soekarno atas jasanya mengusir penjajah Belanda.&nbsp;Namun sayang, di masa tuanya, ia seakan terjajah di negeri sendiri dengan berjuang mempertahankan tempat tinggal yang dihuninya sejak puluhan tahun.&nbsp; "Kakek ini adalah purnawirawan TNI dan dia dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Soekarno 1958," kata Tri Yulisar, cucu Soebeki yang setia mendampingi dari awal hingga putusan bebas Soebeki.&nbsp; Kejadian ini diharapkan Tri Yulisar menjadi pelajaran bagi pemerintah, untuk tidak lagi terulang dan menimpa para pejuang lainnya. "Semoga pahlawan-pahlawan kita ini seperti kakek Soebeki, tidak lagi dikriminalisasi dan tidak lagi diperlakukan tidak adil oleh negara, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa negara ini ada karena jasa-jasanya mereka," pungkasnya.&nbsp;

Dituding Palsukan Surat Tanah, Kakek Soebeki Akhirnya Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ancaman-6-tahun-penjara-bong-parnoto-tidak-juga-ditahan_m_160074.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus pemalsuan dan pencurian dokumen pengalaman kerja PG Teralindo Lestari, Bong Parnoto bakal segera menjalani persidangan. Kasusnya sudah pelimpahan tahap dua yang dilakukan olej Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, Kamis (28/9). Meski demikian, tim jaksa penuntut umum tidak melakukan penahanan sebagaimana yamg dilakukan Mabes Polri saat menyidik perkara tersebur. Padahal, tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara enam tahun. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad mengatakan, tidak ada masalah terkait tidak ditahannya tersangka. Padahal dia tahu ancaman enam tahun. "Penahanan itu dilihat kepentingan dan urgensinya. Enggak masalah sekalipun ancaman enam tahun," ucap Noor, Jumat (29/9). Selain itu, &nbsp;Noor yang juga Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara beralasan tersangka tidak ditahan saat disidik oleh Mabes Polri.&nbsp; "Kami bisa juga nahan tapi takutnya ga nyambung meskipun memungkingkan untuk kita lakukan penahanan," tegas Noor. Bong tidak hanya dijerat dalam perkara pencurian pengalaman keeka PT Teralindo Lestari, &nbsp;tetapi juga perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Laporan Polisi No: LP/848/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 20 Agustus Bong dijerat Pasal &nbsp;130 UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan Laporan Polisi No: LP/560/VI//2016, tanggal 3 Juni 2016.

Ancaman 6 Tahun Penjara, Bong Parnoto Tidak Juga Ditahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pemalsuan

Berita Terkini