<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/oFVGIHnOR2hLX4UseoCbyE3uoyED1OJIvkxNUzkd-3402284193.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) buka suara atas kasus kekerasan melibatkan anak yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Mereka memastikan bakal mengawal proses hukum kasus tersebut. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengaku sangat prihatin atas kasus kekerasan itu. Apalagi kasus itu melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Pihaknya&nbsp;akan terus mengawal proses hukum, memastikan pendampingan psikososial, dan perlindungan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; &rdquo;Kita tidak boleh mengabaikan hak atas rasa aman, perlindungan, dan keadilan bagi anak korban yang harus benar-benar dipenuhi. Negara harus berpihak secara tegas kepada korban, sekaligus menjalankan proses hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) dengan pendekatan yang adil, edukatif, dan tidak diskriminatif,&rdquo; terang Arifah Fauzi pada Rabu (11/6).&nbsp; Dia mengakui saat ini masih terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di lapangan. Itu terjadi karena pemahaman dan implementasi terhadap amanat UU SPPA di kalangan aparat penegak hukum maupun petugas layanan perlindungan anak dan masyarakat daerah belum merata.&nbsp; &rdquo;Kami mencermati adanya kesenjangan pemahaman di tingkat penerima aduan, baik di kepolisian maupun Dinas PPPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),&rdquo; kata dia.&nbsp; Akibatnya, seringkali terjadi miskomunikasi, mispersepsi, dan penanganan laporan yang belum berpihak pada kepentingan terbaik anak. Baik anak sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan.&nbsp; &rdquo;Ini bukan semata kelalaian, tetapi lebih pada kebutuhan akan pelatihan dan pembekalan yang hingga kini memang belum terselenggara merata,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Saat ini Kemen PPPA bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah berkoordinasi secara intensif untuk &nbsp;menyusun dan merampungkan pedoman penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Kemen PPPA bersama Bareskrim Polri akan melakukan asistensi bersama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak.&nbsp; &rdquo;Semua anak berhak atas perlindungan dan semua proses hukum harus berkeadilan. Kepentingan terbaik bagi anak, terutama anak korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan dan penanganan kasus,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya beredar luas di media sosial hingga viral cerita seorang ibu di Bekasi yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Dia menyampaikan kronologi terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh putranya. Mulai pengakuan sang anak, mediasi dengan keluarga pelaku, hingga laporan-laporan yang dia buat kepada beberapa instansi terkait di Bekasi. Saat ini proses hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan.&nbsp;

Kementerian PPPA memastikan akan mengawal kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di Bekasi, dengan fokus pada perlindungan-keadilan.

Anak Jadi Pelaku dan Korban Kasus Pelecehan di Bekasi, Menteri PPPA Soroti Penerapan UU Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/Screenshot-2025-05-06-094418-481172934.jpg" alt="Terdakwa pelecehan seksual I Wayan Agus Suartana alias Agus Buntung tersenyum sebelum sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Mataram, Senin (5/5). (Harli/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pelecehan seksual I Wayan Agus Suartana alias Agus Buntung tersenyum sebelum sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Mataram, Senin (5/5). (Harli/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Terdakwa dalam kasus kekerasan seksual, I Wayan Agus Suartana alias Agus Buntung, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada Senin (5/5). Sidang ini menjadi salah satu tahap penting dalam proses hukum kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Dalam persidangan yang berlangsung secara tertutup itu, Agus Buntung hadir bersama dua penasihat hukumnya, M Alfian Wibawa dan M Sajidin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ricky Febriandi mengungkapkan bahwa pihaknya menuntut hukuman maksimal terhadap terdakwa. &ldquo;Kami tuntut 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsider tiga bulan kurungan,&rdquo; kata Ricky kepada awak media usai sidang dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group). Ia menjelaskan, tuntutan tersebut diajukan berdasarkan Pasal 6 huruf C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurut Ricky, tuntutan maksimal diajukan tanpa keraguan. Hal ini didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jaksa juga menyampaikan adanya beberapa hal yang memperberat posisi terdakwa di mata hukum. &ldquo;Pertimbangan kami, antara lain karena korban lebih dari satu dan tindakan dilakukan secara berulang. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya di persidangan,&rdquo; tegas Ricky. Ia menambahkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan empati atau penyesalan atas perbuatannya. &ldquo;Agus tidak ada respect-nya terhadap para korban,&rdquo; ucapnya. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa menyayangkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. M Alfian Wibawa menganggap bahwa kondisi terdakwa seharusnya bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan tuntutan. &ldquo;Tuntutan maksimal dari JPU itu sangat kami sayangkan,&rdquo; kata Alfian. Ia menyebutkan bahwa Agus Buntung merupakan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan pertimbangan khusus dalam proses hukum. Reaksi terdakwa pun disebut cukup emosional setelah mendengar isi tuntutan dari jaksa. &ldquo;Agus sempat kaget mendengar tuntutan JPU yang cukup berat,&rdquo; ujarnya. Pihak penasihat hukum pun menyatakan akan menyiapkan pembelaan secara maksimal dalam nota pembelaan atau pleidoi yang akan dibacakan pada persidangan selanjutnya. Agenda pembelaan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/5) mendatang. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hak korban, serta munculnya perdebatan soal pertimbangan keadilan dalam konteks kondisi fisik terdakwa. Proses hukum akan terus berlanjut hingga majelis hakim menjatuhkan vonis final.

Terdakwa pelecehan seksual Agus Buntung dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Jaksa ungkap alasan tuntutan maksimal.

Terdakwa Kasus Pelecehan Agus Buntung Dituntut 12 Tahun Penjara, Jaksa Ungkap Tak Ada Penyesalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/omegax-3209397995.jpg" alt="Grup idola K-pop OMEGA X. Sumber foto: X.com / @OmegaX_official" width="100%">
<figcaption>Grup idola K-pop OMEGA X. Sumber foto: X.com / @OmegaX_official</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Boygrup idola K-pop OMEGA X melanjutkan karir mereka di industri musik dengan meluncurkan mini album ketiga bertajuk &ldquo;iykyk&rdquo; pada Selasa (7/11) waktu setempat. Mini album &ldquo;iykyk&rdquo; menandai kembalinya OMEGA X dalam kurun waktu satu setengah tahun sejak perilisan terakhir&nbsp;Story Written in Music&nbsp;pada bulan Juni 2022. Sebelumnya OMEGA X menjadi sorotan di kalangan para penggemar lantaran para personelnya dilaporkan mengalami pelecehan dan kekerasan yang dilakukan Kang, mantan CEO agensi yang menaungi mereka SPIRE Entertainment. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013262033/9-idol-kpop-ini-cocok-banget-dengan-gaya-hime-cut-tren-potongan-rambut-yang-lagi-populer-di-korea-selatan"> 9 Idol Kpop ini Cocok Banget dengan Gaya Hime Cut, Tren Potongan Rambut yang Lagi Populer di Korea Selatan </a> Saat itu OMEGA X tengah menggelar tur konser di AS, kemudian tersebar video menampilkan Kang menganiaya mereka secara fisik dan verbal di Los Angeles dan sudah melakukannya selama sekitar satu tahun. Oleh karenanya, begitu OMEGA X menyelesaikan kegiatan dan kembali ke Korea Selatan, mereka kompak menuntut perusahaan dan mantan CEO Kang. Mereka pun memenangkan kasus pada bulan Januari 2023 serta menghentikan kontrak eksklusif dengan agensi. Setelah kontrak berakhir, semua personil menandatangani kontrak dengan agensi IPQ dan tetap melanjutkan karir di industri musik sebagai OMEGA X. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013059623/kawal-sampai-debut-ada-kontestan-asal-indonesia-di-program-survival-idol-kpop-baru-universe-ticket">Kawal Sampai Debut! Ada Kontestan Asal Indonesia di Program Survival Idol Kpop Baru &lsquo;Universe Ticket&rsquo;</a> &ldquo;Musik membawa upaya kami dalam usaha menemukan kebahagiaan dan kebebasan dalam menghadapi standar dunia yang keras,&rdquo; tutur Xen, seperti dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari The Korea Herald, Kamis (9/11). Mereka, melalui mini album &ldquo;iykyk&rdquo; mengungkapkan hal ini menjadi langkah baru kesebelas personel grup dalam bermusik dan menganggapnya sebagai keajaiban dapat kembali tampil di atas panggung. &ldquo;Sebuah keajaiban,&rdquo; jelas Yechan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013036596/buat-heboh-hui-pentagon-dikonfirmasi-akan-berpartisipasi-dalam-acara-dangdut-kpop-29ther">Buat Heboh, Hui Pentagon Dikonfirmasi Akan Berpartisipasi Dalam Acara Dangdut KPOP 29THER</a> Mini album &ldquo;iykyk&rdquo; memuat lima lagu yakni lagu utama&nbsp;Junk Food, Louder, Touch, Hey!,&nbsp;dan&nbsp;Island.&nbsp;Junk Food&nbsp;bergenre hip-hop trap dengan melodi adiktif ditulis langsung oleh Junghoon, Hangyeom, Xen, Jaehan, dan Yechan. &ldquo;Kami mengemas album ini dengan berbagai genre mulai dari hip-hop trendi hingga rock modern. Semua anggota berkontribusi di semua lagu, kalian akan melihat seberapa besar kami sudah membaik,&rdquo; kata leader grup Jaehan. Kontribusi itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi OMEGA X, yang telah mencoba menulis lirik lagu sejak debut pada bulan Juni 2021. Mereka mengisyaratkan bisa mengatasi masa kelam lewat musik. Lebih lanjut OMEGA X mengakui telah berhasil melewati banyak kesulitan, hal itu bisa terjadi karena mereka pantang menyerah. Hwichan menyebut ia dan timnya mempunyai tujuan yang sama. &ldquo;Kami berharap banyak orang yang mendengar suara kami dan mengambil keberanian darinya,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013010728/jelang-comeback-grup-kpop-kingdom-dikecam-netizen-lantaran-album-barunya-mirip-al-quran">Jelang Comeback, Grup Kpop KINGDOM Dikecam Netizen Lantaran Album Barunya Mirip Al Qur'an</a> Beranggotakan Jaehan, Hwichan, Sebin, Hangyeom, Taedong, Xen, Jehyun, Kevin, Junghoon, Hyuk, dan Yechan, OMEGA X memulai debut pada bulan Juni 2021 dengan mini album pertama&nbsp;Vamos. Mereka dijadwalkan melaksanakan tur konser bertajuk &ldquo;OMEGA X 2023 US &amp; Mexico Tour [Keep Goin'] di AS serta Meksiko dimulai di Jersey City pada 24 November 2023 dan berakhir di Los Angeles pada 10 Desember mendatang.

Boygrup idola K-pop OMEGA X merilis mini album ketiga “iykyk” setelah 1,5 tahun hiatus usai diterpa kasus pelecehan.

OMEGA X Lanjutkan Karir di Industri Musik Setelah Hiatus 1,5 Tahun, Xen: Musik Jadi Upaya Temukan Kebahagiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/michelle-992398406.jpeg" alt="Michelle Ashley saat speak up tentang pelecehan yang menimpa dirinya di podcast dr. Richard Lee. (screenshot podcast YouTube dr. Richard Lee)" width="100%">
<figcaption>Michelle Ashley saat speak up tentang pelecehan yang menimpa dirinya di podcast dr. Richard Lee. (screenshot podcast YouTube dr. Richard Lee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Sandy Sanjaya mendapat sorotan dari publik. Mantan suami Pinkan Mambo itu menjadi tempat berlindung bagi Michelle Ashley setelah dia mendapat pelecehan dari sang ayah tiri. Kini di mata Michelle Ashley, Sandy Sanjaya merupakan sosok ayah kandung yang sangat berharga. Lelaki itu telah berbuat tegas dan melindungi remaja 17 tahun itu dari perbuatan keji dari suami Pinkan Mambo saat ini. Pasalnya, Sandy Sanjaya yang mendapat kabar dari putrinya yang dalam kondisi tidak baik-baik saja langsung bertindak. Dia melaporkan perbuatan Steve Wantania ke polisi. Laporan itu berujung pada proses hukum dari kepolisian hingga pengadilan. Steve Wantania pun divonis 9,5 tahun penjara atas pelecehan yang dilakukan terhadap anak tirinya. Selama tinggal dengan ayah kandung, Michelle merasakan kedamaian. "Selama aku tinggal sama papa, aku ngerasa ini tempat paling aman aku pernah berada," ungkap Michelle Ashley dilansir dari kanal YouTube dr. Richard Lee, MARS, pada Sabtu (5/8). Selain itu, Michelle merasa bangga kepada sang ayah lantaran sangat menyayanginya begitu tulus. Kini Sandy memutuskan tetap menduda setelah bercerai dari Pinkan Mambo. Menurut pengakuan Michelle, papanya rela menduda selama belasan tahun kecuali mendapat persetujuan darinya. "Belum (nikah), jadi sehabis papa sama mami cerai gak nikah lagi karena mikirin tentang aku juga, persetujuan aku juga," jelasnya. Diketahui, berakhirnya rumah tangga Sandy Sanjaya dan Pinkan Mambo karena Pinkan yang sebelum menikah dengan Sandy sudah memiliki anak, Alfa Rezel, 18 tahun. Dia mengajukan gugatan cerai ke pihak Sandy Sanjaya karena dianggap tidak mampu memberi nafkah keluarga. Setelah resmi bercerai, Sandy Sanjaya langsung hengkang ke Bali. Hidup menetap di sana seorang diri. Sementara Pinkan menikah Kembali dengan Steve Wantania dan dikaruniai 3 orang anak.

Nama Sandy Sanjaya mendapat sorotan dari publik. Mantan suami Pinkan Mambo itu menjadi tempat berlindung bagi Michelle Ashley.

Sandy Sanjaya, Sosok Ayah Kandung di Mata Michelle Ashley

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230317_182127.jpg" alt="Ilustrasi dugaan pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dugaan pelecehan seksual.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Karyawati berinisial AD, 23, melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpanya dan viral di media sosial. Hal itu terkait dengan kasus viral soal salah satu perusahaan di Cikarang yang mengharuskan karyawati untuk staycation dengan manajer perusahaan untuk perpanjangan kontrak. "Betul sudah melapor ke Polrestro Bekasi," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (7/5). Laporan itu dibuat korban pada Sabtu (6/5) kemarin malam di SPKT Polrestro Bekasi. Adapun laporannya, kata Hotma, adalah terkait dengan tindakan kekerasan seksual. "Laporannya tentang UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan," jelasnya. Sebelumnya, viral di media sosial bahwa ada perusahaan yang mensyaratkan staycation atau menginap di hotel kepada karyawan perempuan agar kontrak kerja bisa diperpanjang. Lokasi perusahaan disebut berada di area Cikarang. Hal ini sebagaimana diungkap Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus melalui akun twitter pribadinya @Miduk17. Dalam cuitannya, dia menyebut ada oknum perusahaan di Cikarang mensyaratkan karyawati menginap bersama atasan di hotel jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang. "Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cik*rang. Ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus STAYCATION bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak," cuit Jhon, dikutip JawaPos.com, Jumat (5/5). Hingga hari ini, cuitan tersebut mendapat respons dari netizen dengan jumlah retweet mencapai 1.032, 158 kutipan, dan 3.602 suka. Bahkan, Jhon menyebut persyaratan staycation untuk perpanjangan kontrak sudah bukan rahasia umum di perusahaan dan hampir seluruh karyawan mengetahuinya. Dia mengaku optimis hal itu akan segera terungkap ke publik. "Yang mengerikan, ini ternyata sudah RAHASIA UMUM perusahaan dan hampir semua karyawan tahu. Saya yakin tak lama lagi akan ada yang berani speak up, lalu membongkar oknum perusahaan tersebut. Ini sekaligus kesempatan mereformasi sistem rekrutmen tenaga kerja di Indonesia," ujarnya. Royyan

Laporan dibuat korban pada Sabtu (6/5) kemarin malam di SPKT Polrestro Bekasi. Adapun laporannya terkait dengan tindakan kekerasan seksual.

Karyawati Korban Staycation Jadi Syarat Perpanjangan Perusahaan di Cikarang Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221226-WA00801.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memproses sanksi terhadap oknum camat di Kota Bandung yang diduga melakukan tindakan asusila berupa pelecehan.  Wali Kota Bandung Yana Mulyana tidak menyebut secara rinci identitas pelaku beserta tindakan asusila yang dilakukan karena asas praduga tak bersalah. Namun, dia membenarkan adanya dugaan pelecehan itu berdasar klarifikasi dari adanya laporan.  ”Kita lihat sekarang kan sanksi diberikan apakah dia berubah memperbaiki kesalahan atau tidak, bisa saja apakah nanti dikurangi atau ditambah sanksinya kita lihat,” kata Yana seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Menurut dia, yang bersangkutan kini sudah dicopot dari jabatannya sebagai camat. Kini, camat itu dipindahtugaskan sebagai staf di Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Dengan adanya kejadian itu, Yana mengaku telah mengumpulkan seluruh camat di Kota Bandung untuk meminta menjaga etika, moralitas, dan kinerja, guna menghindari adanya hal serupa.  ”Karena teman-teman camat ini menjadi mukanya Kota Bandung di wilayah masing-masing,” ujar Yana.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Adi Junjunan mengatakan, telah menetapkan pelaksana harian (Plh) camat untuk mengganti oknum camat tersebut.  ”Untuk pengganti camat masih dalam pembicaraan. Plh sudah ditetapkan oleh Wali Kota Bandung, yakni Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Bandung,” terang Adi.  Dengan adanya pelaksana harian, dia memastikan para pejabat dan pegawai di kecamatan itu masih bekerja seperti biasa. Sehingga dia meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan pelayanan.  ”Para ASN harus menjalankan fungsi keteladanan. Pak Wali Kota juga berharap, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” papar Adi.

Pemkot Bandung Proses Sanksi Terhadap Camat Pelaku Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220707_16015475.jpg" alt="Beberapa relawan yang menghalangi polisi diamankan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Beberapa relawan yang menghalangi polisi diamankan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penangkapan MSAT, terduga pelaku pelecehan dan kekerasan seksual pada santri di Ponpes Shiddiqiyah Jombang masih berlangsung hingga Kamis (7/7) sore. Berdasar pantauan tim JawaPos.com rombongan truk keluar masuk dari tempat tersebut.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, truk yang keluar itu untuk mengamankan orang-orang yang terbukti menghalang-halangi polisi masuk ke lingkungan ponpes untuk mencari keberadaan MSAT.  ”Truk yang keluar masuk itu yang mengangkut sukarelawan atau simpatisan yang menghalangi proses penangkapan dan menghalangi polisi masuk,” kata Dirmanto di lokasi.  Mereka, kata Dirmanto, sempat membuat acara pengajian dan zikir di dalam ponpes. Namun ternyata bukan hanya santriwan dan santriwati yang menghalangi polisi, tapi juga relawan dari daerah lain.  ”Agar situasi aman dan agar dalam pondok aman, kami periksa. Kalau bukan orang pondok atau santri, kita bawa,” tegas Dirmanto.  Dirmanto mengaku telah mengamankan 60 orang yang terbukti menghalangi proses pencarian MSAT. Dua orang juga telah diamankan di depan Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur karena terbukti menghalang-halangi polisi sejak penangkapan pada Minggu (3/7).  Berdasar keterangan, bahwa 2 orang itu merupakan relawan dari kota lain. Mereka ikut mengepung gerbang Ponpes Shiddiqiyah saat polisi akan masuk.  ”Penangkapan 2 orang ini karena menghalang-halangi proses penyidikan. Kami tegas kalau ada yang menghalangi kita proses,” ucap Dirmanto di lokasi.  Satu orang di antara mereka, kata Dirmanto, merupakan sopir mobil dan bukan santri di Ponpes tersebut. Dia relawan yang membantu MSAT supaya tidak ditangkap.  ”Kami berhasil menangkap sopir yang menghalangi proses penangkapan atas nama DD. Dia sudah ditangkap dan diamankan,” ujar Dirmanto.  DD bekerja sebagai sopir mobil bernopol S 1747 ZJ. Dia juga terbukti ikut menghalangi langkah polisi sejak upaya penangkapan pada Minggu (3/7).

Masih Banyak Orang Halangi Polisi Tangkap Terduga Pemerkosa Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220118-WA0001.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfi mencopot Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Boyolali AKP Eko Marudin atas dugaan pelecehan terhadap korban perkosaan saat melapor ke polisi.  "Sudah dicopot, digantikan AKP Donna Briyadi," kata Kapolda Jateng dalam siaran pers di Semarang, Selasa (18/1).  Eko selanjutnya dipindah sebagai perwira menengah di Pelayanan Markas (Yanma) Polda Jawa Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan.  Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada korban atas pelanggaran etika yang dilakukan anak buahnya tersebut. Ia memastikan AKP Eko dan oknum anggota lain yang terlibat akan diproses oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah.  Tindakan tegas tersebut, lanjut Kapolda, merupakan bentuk pembelajaran bagi anggota Polri. "Polri selalu berkomitmen untuk selalu memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat," katanya.  Kapolda Jateng menegaskan siapapun oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.  Sebelumnya seorang perempuan berinisial R, 28, asal Simo, Boyolali, mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu oknum polisi di Polres Boyolali saat melaporkan dugaan pemerkosaan yang dialaminya pada Senin (17/1).

Kapolda Jateng Copot Kasat Reskrim Polres Boyolali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1615047950544.jpg" alt="Terduga korban pelecehan seksual kepala SMK di Surabaya mengaku diberi hadiah dan diiming-imingi potongan biaya sekolah" width="100%">
<figcaption>Terduga korban pelecehan seksual kepala SMK di Surabaya mengaku diberi hadiah dan diiming-imingi potongan biaya sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bejat diduga dilakukan oleh pria paruh baya berinisial S alias Y, 56. Pria yang berprofresi sebagai nelayan dan penjual mainan anak itu diduga melakukan pelecehan seksual kepada 3 anak di bawa umur.  Peristiwa ini terjadi disebuah musala di Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kasus ini pertama kali terbongkar pada Rabu (17/11) berdasarkan pengakuan salah satu korban.  "Sebelum pelaku melakukan perbuatannya, korban diberikan mainan anak-anak setelah itu ketika pelaku bertemu korban kerap kali memeluk, mencium dan memegang bagian intim korban," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11).  Putu menyampaikan, pelaku diduga melecehkan 3 anak. Dua anak berusia 11 tahun dan 1 lainnya berusia 7 tahun. Aksi pelaku diduga sudah berlangsung selama 1 bulan.  Lebih lanjut, Putu menuturkan, peristiwa ini terungkap setelah salah seorang korban menceritakan pelecehan yang dialaminya kepada kakaknya. Korban mengaku kerap dipeluk dan dipegang di bagian dada.  "Korban memberitahukan kepada pelapor bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terlapor ada beberapa anak lainnya," jelas Putu.  Kaka korban pun tak terima dengan perbuatan pelaku. Dia mendatangi Pos Polisi Muara Angke untuk melaporkan peristiwa yang menimpa adiknya kepada polisi.

Pria 56 Tahun Diduga Lecehkan 3 Anak, Modusnya Diberi Jajan dan Mainan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211009_220825-1.jpg" alt="Kepala Bagian Humas Polda Sulawesi Selatan Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Humas Polda Sulawesi Selatan Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi Daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap membuka kasus rudupaksa anak di bawah umur yang dihentikan Polres Kabupaten Luwu Timur pada 2019. Kasus itu kembali mencuat setelah viral di media sosial.  ”Kami akan lihat lagi (kasusnya), kalau memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti yang baru, tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali,” kata Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Selain itu, Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester Simamora, telah bertemu pelapor berinisial RS, ibu para anak korban. Kapolres memberikan pemahaman tentang proses kasus yang dilaporkannya ke Polres Lutim pada Oktober 2019 dan telah dihentikan proses penyelidikan karena tidak cukup bukti.  Kendati demikian, kata Zulpan, laporan yang diterima dalam pertemuan itu, mengatakan, Polres Luwu Timur akan membuka kembali kasus itu bila ada bukti-bukti baru. ”Kapolres Lutim menegaskan akan membuka kembali kasus tersebut apabila ada bukti-bukti baru yang cukup,” papar Zulpan.  Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut keluarga pelapor memahami dan sangat percaya bahwa Polres Luwu Timur serius dalam penanganan kasus tersebut. Pelapor juga berencana memberikan bukti baru terkait kasus itu.  ”Ya, jadi intinya Polres Luwu Timur sangat serius terhadap kasus ini dan akan siap menerima setiap informasi atau bukti baru yang akan diserahkan dari pelapor untuk ditindaklanjuti,” ucap Zulpan.  Secara terpisah, LBH Makassar meminta Polri untuk membuka kembali kasus tersebut usai dihentikan. Bahkan tim pendamping hukum para korban anak menyatakan siap dilibatkan.  ”Kami sangat siap dan meminta untuk dilibatkan secara penuh. Tapi prosesnya harus dibuka dulu oleh Polri. Surat SP3 dan pemberitahuan kepada pelapor juga harus dicabut Polri, baru kami masuk bekerja sama dan terlibat. Tidak dengan pernyataan di media atau panggilan yang sifatnya tidak formal,” papar tim pendamping hukum Rezki Pratiwi.  Pihaknya berharap, dalam proses penyelidikan setelah dibuka kembali supaya bukti-bukti terhadap perkara tersebut menjadi kuat. Tim pendamping hukum berharap kasus ini dibuka kembali, karena penting bagi pelapor agar ada kepastian hukum dalam kasus itu. Selain itu, pihaknya membutuhkan surat pemberitahuan secara resmi dari Polri terkait pembukaan kembali kasus ini.  Sebelumnya, ibu korban berinisal RS melaporkan mantan suaminya SA, salah seorang ASN di Pemda Lutim terkait dugaan kekerasan seksual terhadap ketiga anak kandungnya masing-masing berinsial AL, MR, dan AL, pada 2019. Belakang kasusnya dihentikan penyidik karena beralasan tidak cukup bukti, hingga kasus ini kembali mencuat pada Oktober 2021 karena viral di media sosial terkait proses penghentian penyelidikan pada kasus tersebut dinilai ada kejanggalan oleh LBH Makassar selalu tim pendamping hukum korban.

Polda Sulsel Siap Buka Kasus Rudupaksa Anak di Luwu Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pelecehan

Berita Terkini