<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/Capres-nomor-urut-3-Ganjar-Pranowo-Dery-Ridwansah-3JPG-1068228904.jpg" alt="Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Gagasan itu secara tegas disampaikan Ganjar, saat mengikuti debat pertama tiga capres di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu, melalui Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Gagasan Ganjar itu dinilai langkah konkret dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Janji semacam ini potensial mendapat dukungan dan memang layak didukung," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Rabu (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013514848/ganjar-sebut-publik-bisa-menilai-rekam-jejak-capres-dari-debat-di-kpu">Ganjar Sebut Publik Bisa Menilai Rekam Jejak Capres dari Debat di KPU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dedi menjelaskan, pernyataan Ganjar saat debat pertama yang mengangkat isu hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga sangat menohok. Sebab, Ganjar berbicara dengan lantang di hadapan salah satu Capres yang kerap dikaitkan dengan kasus dugaan pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu bagian terbaik dari statemen Ganjar, bahwa ia terlihat lugas dan berani mengutarakan hal sensitif," ucap Dedi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013493850/ganjar-sebut-tanggapan-prabowo-tidak-menjawab-pertanyaannya">Ganjar Sebut Tanggapan Prabowo Tidak Menjawab Pertanyaannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui, Ganjar sangat tenang dalam menghadapi setiap pertanyaan dari rivalnya, yakni Anies Baswedan dan Prabowo saat debat pertama di KPU. Menurut Dedi, bukan tidak mungkin elektabilitas Ganjar meningkat pasca debat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ganjar yang juga berhasil tenang dan mengikuti ritme. Ketegasan Ganjar bisa saja pengaruhi elektabilitasnya," urai Dedi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ganjar Pranowo ingin mengembalikan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) untuk membereskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, UU KKR saat ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali undang-undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bedakan,&rdquo; ujar Ganjar saat debat di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menegaskan, persoalan pelanggaran HAM harus dituntaskan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan maju dan tidak berpikir mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan cara itu sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti yang tidak pernah dituntaskan, kita harus tuntaskan itu,&rdquo; pungkasnya.</div>

Ganjar menegaskan, persoalan pelanggaran HAM harus dituntaskan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan maju dan tidak berpikir mundur.

Ketegasan Ganjar Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Layak Didukung

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Jokowi_1-3860319376.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah berkomitmen untuk tak mengulangi peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Hal ini dikatakan Jokowi saat Peluncuran Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Pidie, Aceh, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bersyukur, alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang," kata Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menjelaskan, sebagai bentuk permintaan maaf pemerintah kepada para korban, mereka akan mendapatkan jaminan hak kesehatan hingga pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mendapatkan laporan dari Bapak Menko Polhukam bahwa korban dan keluarga korban di Aceh telah memulai atau telah mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan dan perbaikan tempat tinggal serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Jokowi, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat di masa lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban," ungkap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, luka para korban pelanggaran HAM berat segera terpulihkan. "Karena itu luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011414323/menko-pmk-minta-angka-stunting-di-lumajang-bisa-di-bawah-10-persen">Menko PMK Minta Angka Stunting di Lumajang Bisa di Bawah 10 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun korban yang dipulihkan merupakan korban dari 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat. 12 peristiwa tersebut yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Peristiwa 1965-1966</div> <div dir="auto">2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985</div> <div dir="auto">3. Peristiwa Talang Sari Lampung 1989</div> <div dir="auto">4. Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Statis di Aceh 1989</div> <div dir="auto">5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998</div> <div dir="auto">6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998</div> <div dir="auto">7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999</div> <div dir="auto">8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santen 1998-1999</div> <div dir="auto">9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999</div> <div dir="auto">10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002</div> <div dir="auto">11. Peristiwa Wamena di Papua 2003</div> <div dir="auto">12. Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kepala negara menjelaskan, sebagai bentuk permintaan maaf pemerintah kepada para korban, mereka akan mendapatkan jaminan hak kesehatan

Jokowi Tegaskan Pemerintah Komitmen Tak Ulangi Peristiwa Pelanggaran HAM Berat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jokowi_bauksit.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo IST" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo IST</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menindaklanjuti upaya penegakan hak asasi manusia, menyusul pernyataannya tentang pengakuan pelanggaran HAM berat masa lalu pada Rabu, 11 Januari 2023.<br /> <br /> "Tadi pagi baru kita minta kepada seluruh menteri yang terkait, terutama dalam perspektif HAM, saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu lalu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/1).<br /> <br /> Presiden telah meminta seluruh kementerian terkait untuk ikut bersama menindaklanjuti penanganan non-yudisial atas pernyataan yang telah disampaikannya mengenai penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu.<br /> <br /> Menurut Presiden, hal itu menjadi salah satu poin yang diinstruksikan dalam sidang kabinet paripurna pertama tahun 2023.<br /> <br /> "Untuk pondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, rasa keadilan, dan penegakan HAM harus kita perkuat," kata Jokowi.<br /> <br /> Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selepas sidang kabinet menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) bagi 17 kementerian/lembaga pemerintah (K/L) untuk mengerjakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).<br /> <br /> Salah satu arahan Presiden Jokowi adalah menugaskan Menkopolhukam bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly untuk mengumpulkan warga negara Indonesia (WNI) korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang kini berada di Eropa Timur untuk mendapatkan pemulihan hak.<br /> <br /> Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditugasi untuk memastikan pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur di lokasi-lokasi yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu.<br /> <br /> Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Rabu, 11 Januari 2023, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa pada masa lalu.<br /> <br /> Presiden menyatakan simpati dan empati yang mendalam kepada para korban, memastikan bahwa pemerintah akan berusaha memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan upaya penyelesaian yudisial, serta berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.<br /> <br /> Ke-12 peristiwa tersebut adalah peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari di Lampung 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998.<br /> <br /> Kemudian, peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, pembunuhan dukun santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001-2002, peristiwa Wamena Papua 2003, serta peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tim-penyelesai-kasus-ham.jpg" alt="Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat masa lalu segera memulai tugasnya. Makarim Wibisono yang ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana menyatakan, pihaknya akan mengkaji sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, mulai latar belakang, sebab dan akibat, faktor pemicu, identifikasi korban, hingga dampak yang ditimbulkan.<br /> <br /> Tim juga akan menggelar forum group discussion (FGD) serta bertemu dengan pihak terkait. ”Ini adalah waktu perdana yang kami usahakan untuk mempelajari secara saksama semua pelanggaran HAM berat masa lalu. Kami akan lakukan semacam evaluasi setelah pendalaman selesai dipelajari,” katanya setelah pertemuan perdana tim PPHAM di Surabaya kemarin (25/9).<br /> <br /> Dia menambahkan, tim bekerja sejak terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada 21 September hingga 31 Desember 2022. Masa kerja tim dapat diperpanjang presiden.<br /> <br /> Makarim mengatakan, tim PPHAM dibentuk sebagai alternatif penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu hingga UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disahkan.<br /> <br /> Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin rapat perdana tersebut menjelaskan, pembentukan tim PPHAM merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kebangsaan.<br /> <br /> Menurut dia, peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa dilakukan melalui mekanisme yudisial dan nonyudisial. Dua mekanisme tersebut tidak berarti meniadakan satu sama lain.<br /> <br /> ”Saat ini Komnas HAM menentukan masih tersisa 13 kasus pelanggaran HAM berat. Sembilan kasus terjadi sebelum terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2000 (tentang Pengadilan HAM, Red) dan empat kasus setelah terbitnya UU itu,” terang dia.<br /> <br /> Mahfud mengakui, selama ini mekanisme yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut mengalami kesulitan. Hasil penyelidikan Komnas HAM belum dapat dilanjutkan ke Kejaksaan Agung. Ada beberapa kasus yang telah diajukan melalui mekanisme yudisial seperti peristiwa pasca-jajak pendapat Timor Timur dan peristiwa Tanjung Priok.<br /> <br /> Lalu, peristiwa Abepura yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000. ”Jadi, yang dibawa ke pengadilan sudah ada tiga kasus yang seluruhnya merupakan rekomendasi Komnas HAM,” ucapnya.

Makarim Wibisono dan Tim Fokus 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kejaksaan Agung (Kejagung) belum melibatkan tim penyidik <em style="font-weight: inherit;">ad hoc </em>dalam penyidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Paniai, Papua.<br /> <br /> ”Saya rasa belum (perlu) penyidik <em style="font-weight: inherit;">ad hoc</em>. Ini <em style="font-weight: inherit;">kan</em> masih berjalan juga,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jakarta, Kamis (31/3).<br /> <br /> Kejagung berkeyakinan dapat menuntaskan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai pada 2014 tersebut dengan tim penyidik yang sudah dibentuk Korps Adhyaksa. Menurut Febrie, hingga kini tim jaksa penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jampidsus masih melakukan penyidikan.<br /> <br /> ”Sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli, guna menemukan alat bukti untuk pembuktian di persidangan,” ujar Febrie Adriansyah.<br /> <br /> Pelanggaran HAM berat pada 2014 di Paniai, Papua, disangkakan melanggar pasal 42 ayat 1 jo pasal 9 huruf a, h jo pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<br /> <br /> Dia mengatakan, tim jaksa penyidik belum menemukan kendala di lapangan dalam upaya mencari bukti. Sehingga, belum memerlukan peran penyidik <em style="font-weight: inherit;">ad hoc</em>, sebagaimana disarankan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).<br /> <br /> ”Sampai saat ini, jaksa penyidik juga enggak ada kesulitan <em style="font-weight: inherit;">lah</em> ya. Masih lancer <em>lah </em>ya. <em>Kan </em>itu (hasil penyidikan) nanti juga terbuka <em style="font-weight: inherit;">kan</em>,” papar Febrie Adriansyah.<br /> <br /> Dia juga memastikan, dalam penyidikan kasus tersebut, jaksa penyidik membangun komunikasi dengan semua pihak. Termasuk korban, terkait pendampingan advokasi.<br /> <br /> ”Beberapa kali penyidik ke Paniai, pemeriksaan di Kejati. Saya rasa ada <em>lah </em>(komunikasi), dalam proses pasti ada juga,” tambah Febrie Adriansyah.<br /> <br /> Terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, Febrie mengatakan, penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta melengkapi berkas, guna keperluan ekspose perkara yang ditargetkan awal bulan depan.<br /> <br /> ”Kami masih mengumpulkan alat bukti, terutama saksi. <em style="font-weight: inherit;">Kan </em>ada penundaan-penundaan (pemeriksaan saksi) <em style="font-weight: inherit;">tuh, </em>jadi buat kelengkapan itu. Tapi memang ekspose di awal bulan (April), <em style="font-weight: inherit;">kan</em> pengajuannya ke kami. Kami lihat eksposenya, ada beberapa yang harus dilengkapi <em style="font-weight: inherit;">lah</em>,” jelas Febrie Adriansyah.<br /> <br /> Sementara itu, Rabu (30/3), penyidik memeriksa dua orang saksi berinisial IW dan HW terkait dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai. Sebelumnya, Selasa (29/3), penyidik juga memeriksa dua orang saksi berinisial MMJ dan HH. Kemudian, Kamis (24/3), penyidik memeriksa seorang saksi berinisial H dan Senin (21/3) memeriksa satu saksi berinisial PW.<br /> <br /> Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, hingga Jumat (25/3) Tim Jaksa Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang saksi. Terdiri atas enam orang saksi ahli, yang mengambil visum korban dari RSUD Paniai (ahli forensik), ahli balistik pengujian senjata api, ahli hukum humaniter, ahli HAM berat, ahli legal forensik, dan ahli hukum militer.<br /> <br /> ”Kemudian 55 orang saksi yang diperiksa, yaitu delapan orang dari unsur masyarakat sipil, 24 orang dari unsur TNI, 17 orang dari unsur Polri, dan enam orang dari unsur tim investigasi bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,” kata Ketut.<br /> <br /> Dia menambahkan, berdasar hasil ekspose yang telah dilakukan, Tim jaksa penyidik akan segera menentukan tersangka pada awal April.<br /> <br /> Peristiwa Paniai tersebut merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komisi Nasional (Komnas) HAM. Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM <em style="font-weight: inherit;">Ad Hoc</em> atas usul DPR.<br /> <br /> Tiga kasus pelanggaran HAM berat, selain di Paniai, yang terjadi setelah pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut masih terus dipelajari, yakni Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), dan Peristiwa Jambo Keupok (2003).

Kejagung Belum Libatkan Penyidik Ad Hoc di Kasus Paniai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/AKSI-UNTUK-MUNIR_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang terdiri dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi  di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terha" width="100%">
<figcaption>Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang terdiri dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi  di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terha</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta, penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang disusun pemerintah harus melibatkan banyak pihak terutama. Sampai saat ini, Komnas HAM menyesalkan belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun naskah rancangan RUU KKR.<br /> <br /> Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menyampaikan, sejak awal seharusnya pihaknya sudah dilibatkan dalam penyusunan RUU KKR. Sebab, jangan sampai draf RUU KKR disusun secara sepihak dan mendapatkan penolakan pada kemudian hari.<br /> <br /> "Karena di masa lalu yaitu tahun 2006, MK pernah membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh Pemerintah," kata Amiruddin dalam keterangannya, Minggu (12/12).<br /> <br /> Dia menjelaskan, UU KKR adalah dasar hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan. Secara teknis, KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat.<br /> <br /> "Dunia telah mengenal mekanisme ini sejak lama. Bahkan sudah ditempuh diberbagai negara, seperti Afrika Selatan dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Amerika Latin setelah pemerintahan-pemerintahan otoriter jatuh di negara-negara tersebut oleh gerakan demokratisasi," ujar Amiruddin.<br /> <br /> Oleh karena itu, begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut. Karena perlu melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.<br /> <br /> Dia menyesalkan, hingga kini penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui proses nonyudisial selalu menjadi wacana pemerintah dari tahun ke tahun. Karena itu, ada baiknya pemerintah berhenti berwacana, dan mulai menunjukan langkah dan konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud langkah nonyudisial itu.<br /> <br /> "Sampai hari ini Komnas HAM belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun draft RUU KKR tersebut. Padahal Komnas HAM sudah seharusnya dilibatkan sejak dari awal," pungkasnya.

Soal RUU KKR, Komnas HAM Sarankan Pemerintah Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni-Wakil-Ketua-KOMISI-III-DPR.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung ST Burhanuddin baru-baru ini telah memberikan instruksi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menyelesaikan dugaan persoalan hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.<br /> <br /> Berkaitan dengan instruksi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurutnya, menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat memang sudah menjadi pekerjaan rumah alis PR utama para penegak hukum di Indonesia.<br /> <br /> “Komisi III DPR mendukung penuh instruksi dari Jaksa Agung. Memang untuk kasus HAM berat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan. Karenanya, arahan Jaksa Agung kepada Jampidsus untuk segera mengambil langkah strategis ini sudah sangat tepat,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (23/11).<br /> <br /> Selain itu Sahroni juga meminta agar instruksi tersebut benar-benar dilaksanakan dengan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dapat mencapai titik terang.<br /> <br /> “Tentunya pemerintah dan penegak hukum punya kewajiban untuk memberikan closure atau kejelasan pada keluarga korban. Makanya selain mendukung inisiatif ini," katanya.<br /> <br /> Jika perlu, tambah Sahroni, pihak Kejaksaan Agung bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegakkan HAM yang telah ada.<br /> <br /> "Saya juga meminta agar kejaksaan proaktif bekerjasama dengan lembaga-lembaga HAM seperti LSM agar segera meninjaklanjuti arahan dari Jaksa Agung. Ini sangat penting supaya bisa menjadi titik terang penegakkan HAM buat kita semua,” ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memberikan instruksi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menyelesaikan dugaan persoalan HAM berat di masa lalu dengan segera mengambil langkah-langkah strategis demi mempercepat penuntasan perkara tersebut.

Komisi III DPR Dukung Kejagung Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201110-WA0040.jpg" alt="Ratusan mahasiswa Papua memadati Gedung Negara Grahadi pada Selasa (10/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa Papua memadati Gedung Negara Grahadi pada Selasa (10/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Demonstrasi dilakukan mahasiswa Papua di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (10/11). Mereka menggelar aksi untuk menolak lupa atas kematian Ketua Presidium Dewan Papua Dortheys Hiyo Eluay.<br /> <br /> Theys ditemukan tewas 19 tahun silam, pada 11 November 2001, di Muara Tami, Jayapura. Setelah diselidiki, Komando Pasukan Khusus telah menculik dan membunuhnya sehari sebelumnya, pada 10 November 2001.<br /> <br /> Pada 2003, pelaku pembunuhan Theys ditangkap. Dia adalah Komandan Kopassus Satgas Tribuana Letkol Inf Hartomo. Hartomo dijatuhi hukuman dalam persidangan di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) Surabaya. Namun, karir Hartomo tetap berlanjut meski Mahmilti memutuskan untuk memecatnya karena terlibat pembunuhan Theys.<br /> <br /> ”Aksi ini untuk menyampaikan mengingat kematian Theys Eluay yang dibunuh tentara November 2001,” tutur Jerry, koordinator lapangan aksi Mahasiswa Papua, di sela aksi Selasa (10/11).<br /> <br /> Dia memaparkan, operasi Trikora mengawali berbagai kasus pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Papua. Terlebih pada era Presiden Soekarno pada 1961 silam. Semenjak itu, kekerasan terus terjadi di Bumi Cendrawasih. ”Pada 1961 hingga kini pelanggaran HAM terus terjadi di tanah Papua,” ucap Jerry.<br /> <br /> Jerry menambahkan kasus terbaru, yakni tewasnya pendeta Yeremia Zanambani. Dia ditemukan tewas dengan luka tembakan dan tikaman di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 19 September. Selain itu, kematian Katekis Rufinus Tigau yang diduga ditembak di Kampung Jalae, Intan Jaya, Papua.<br /> <br /> ”Pendeta kami, Yeremia, dibunuh. Ada beberapa yang ditembak. Mereka adalah penerjemah bahasa daerah kami. Kami di sini menuntut. Supaya proses hukum harus dijalankan,” tegas Jerry.<br /> <br /> Jerry menambahkan, pihaknya tidak hanya mengajak untuk terus mengingat gugurnya aktivis, namun juga menolak otonomi khusus (Otsus) jilid II di Papua. Selain itu, menuntut agar seluruh tahanan politik West Papua segera dilepas.<br /> <br /> ”Kami berharap pemerintah mengusut tuntas pelanggaran HAM di Papua, serta memberi akses kebebasan pers bagi jurnalis di Papua,” ujar Jerry.<br /> <br /> ”Otsus akan dilanjutkan jilid II. Kemudian negara memaksa menamakan Theys di bandara. Berbagai hal yang dilakukan pemerintah hanya permainan saja,” tambah Jerry.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=4zNB6UrpPcs

Demo Mahasiswa Papua di Surabaya Tolak Kekerasan dan Usut Kasus HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/abk-WNI-MBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>‎JawaPos.com</strong> - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengecam keras kasus perbudakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan berbendera Tiongkok. Dia meminta Pemerintah segera turun tangan menangani kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629, dan Tian Yu 8.<br /> <br /> Penderitaan WNI yang bekerja di kapal tersebut dilaporkan TV MBC asal Korea Selatan, yang meliput ketika kapal tersebut bersandar di Busan, Korea Selatan, beberapa hari lalu. Para ABK WNI telah direnggut kebebasannya, bekerja dengan kondisi tidak layak, hak atas hidupnya direnggut serta jenazah WNI yang meninggal tidak dikubur di daratan, tetapi dibuang ke laut.<br /> <br /> "Tindakan membuang jenazah WNI ke laut yang dilakukan kapal berbendera Tiongkok, merupakan hal yang sangat serius," ujar Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu.<br /> <br /> Bahkan, kuat dugaan adanya tindak perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mempekerjakan ABK WNI tak ubahnya seperti budak, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri.<br /> <br /> "Di era modern seperti ini, perbudakan tak lagi diperkenankan. Setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Jika perlu, Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional," ujarnya.<br /> <br /> Mantan Ketua DPR ini menegaskan, Kementerian Luar Negeri tak cukup hanya melayangkan nota diplomatik melalui Kedutaan Indonesia di Beijing. Melainkan juga harus segera memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia guna mendapatkan penjelasan utuh.<br /> <br /> Bahkan, jika perlu dilakukan investigasi mendalam terkait hal ini. Karena kejadian tersebut bukan kali ini saja terjadi. "Ingat melindungi segenap tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tugas penting pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD NRI 1945," paparnya.<br /> <br /> "Ingat nyawa satu orang WNI sama berharganya dengan nyawa satu bangsa Indonesia. Jangan sampai pembelaan negara terhadap warganya yang menjadi korban perbudakan lemah," tegas Bamsoet.<br /> <br /> Tak hanya mendorong dari sisi diplomasi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta Kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki adanya kemungkinan perdagangan manusia dalam pemberangkatan WNI yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Sebab, besar kemungkinan, banyak warga yang karena tuntutan ekonomi, tergiur iming-iming uang dari perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal.<br /> <br /> "Bukannya bekerja secara formal dengan memiliki dokumen hukum yang jelas, warga kita malah menjadi korban perbudakan akibat perdagangan manusia," tegasnya.<br /> <br /> Bagaimana mereka bisa bekerja sebagai ABK, pasti ada penyalurnya. Perusahaan penyalur ini juga perlu diusut legalitasnya. Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah membuktikan keberpihakan sekaligus kehadirannya dalam kehidupan rakyat.

MPR Kutuk Keras Pelanggaran HAM ABK WNI di Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyampaikan program khusus 100 hari kerja masa kepemimpinannya ke depan. Burhan menyebut akan memprioritaskan sejumlah poin utama yang akan diselesaikan oleh Kejaksaan.<br /> <br /> Menurutnya, salah satu poin yang akan diselesaikan seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Sebab banyak kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan.<br /> <br /> "Itu (kasus pelanggaran HAM) termasuk program prioritas, tapi kita untuk kasus HAM ini kan masih alot belum memenuhi syarat materil formil. Ya tentu kita clear berkas, apabila syarat formil materil tidak terpenuhi ya nuwun sewu," kata Burhan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10).<br /> <br /> Burhan pun menyebut, pihaknya akan lebih menekankan terkait penanganan perkara korupsi. Hal ini dapat dimulai dari segi pencegahan hingga penindakan. Terlebih khusus terkait korupsi kelas kakap.<br /> <br /> "Pasti, korupsi tetap kita push dan maksimal, titik berat antara pencegahan dan tindak pidana pembuktian nanti dimulai dari penyidikan. Tetapi masalah pencegahan juga kita upayakan," terang Burhan.<br /> <br /> Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga akan mempertimbangkan terkait vonis terpidana mati. Sebab hingga kini masih ada sejumlah perkara yang belum terselesaikan.<br /> <br /> "Kita sudah inventarisir keseluruhannya. Kalau ada yang ditindaklanjuti pasti akan kami sampaikan. Berilah kami juga waktu," pungkas Burhan.<br /> 

Pelanggaran HAM jadi Prioritas Kerja Jaksa Agung Burhanuddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pelanggaran ham

Berita Terkini