<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/Pagar-Laut-di-Bekasi-Dibongkar-Dery-Ridwansah-1JPG-1436717897.jpg" alt="Tumpukan bambu yang di jadikan pagar laut usai di bongkar Kawasan pesisir laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tumpukan bambu yang di jadikan pagar laut usai di bongkar Kawasan pesisir laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangguhkan penahanan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Langkah itu diambil lantaran berkas perkara terkait dengan pagar laut tersebut tidak kunjung lengkap.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro pun membeber ihwal di balik penangguhan penahanan tersebut. Menurut dia, penyidik sudah membaca dengan teliti petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun pihaknya tetap meyakini bahwa kasus pemalsuan sertifikat di Desa Kohod sudah memenuhi unsur formil dan materil.&nbsp; &rdquo;Penyidik telah membaca dengan teliti petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, selanjutnya penyidik menyatakan ada beberapa ketidaksesuaian analisa hukum,&rdquo; terang dia.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 256/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017. Dalam putusan itu, salah satu pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata, sehingga terdapat konsekuensi hukum dari dihapuskannya kata &ldquo;dapat&rdquo; dalam frasa &ldquo;dapat&rdquo; merugikan kerugian negara&rdquo;. Frasa tersebut, dihapus dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kerugian negara secara nyata harus berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut, Djuhandani juga menyatakan bahwa ketentuan pasal 14 &nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana Korupsi adalah yang melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp; &rdquo;Atau melanggar UU lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karena itu, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri bersikeras meyakini bahwa berkas perkara pemalsuan sertifikat di Desa Kohod sudah lengkap. Sehingga mereka melimpahkan kembali berkas tersebut kepada JPU dengan menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi dan kejahatan terhadap kekayaan negara sudah ditangani oleh satuan kerja (satker) lain.&nbsp; &rdquo;Terhadap adanya indikasi pemberian suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sementara dugaan kejahatan atas kekayaan negara berupa pemagaran wilayah laut Desa Kohod tanpa izin dari pihak berwenang, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan atau kerugian masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh JPU telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. &rdquo;Sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP/15/II/RES.1.24/2025/Tipiter tanggal 19 Februari 2025,&rdquo; bebernya. Lebih lanjut, Djuhandani menjelaskan bahwa sesuai asas Lex Consumen Derograt Legi Konsumte yang berarti aturan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam suatu perkara, pihaknya melihat fakta dominan dalam kasus yang tengah mereka tangani adalah pemalsuan dokumen.&nbsp; &rdquo;Dimana tidak menyebabkan kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sehingga penyidik tetap berkeyakinan bahwa perkara a quo bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi karena yang mengalami kerugian adalah masyarakat nelayan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Lantaran berkas perkara penanganan kasus tersebut tidak kunjung lengkap dan masa penahanan para tersangka telah habis. Bareskrim Polri mau tidak mau harus menangguhkan penahanan para tersangka itu. Termasuk diantaranya Kades Kohod Arsin yang sudah ditahan sejak Februari lalu.&nbsp; &rdquo;Sehubungan sudah habisnya masa penahanan maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka kasus Kohod Tangerang sebelum tanggal 24 April,&rdquo; imbuhnya.

Direktorat Tindak Pidana Umum Polri menangguhkan penahanan empat tersangka kasus pemalsuan sertifikat di Desa Kohod, Tangerang.

Bareskrim Polri Jelaskan Ihwal Berkas Perkara Kasus Pagar Laut yang Berujung Penangguhan Penahanan Kades Kohod dan Tersangka Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/polri-2989438037.jpg" alt="Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan beberapa hal terkait dengan penanganan kasus sertifikat laut di Tangerang, Banten.&nbsp;(Polri)" width="100%">
<figcaption>Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan beberapa hal terkait dengan penanganan kasus sertifikat laut di Tangerang, Banten.&nbsp;(Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas atas kasus pagar laut di Bekasi Jawa Barat. Kamis (10/4) mereka menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut, persisnya pada kasus pemalsuan sertifikat di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Diantaranya kepala desa dan pegawai PTSL.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa pihaknya sudah memproses dugaan pemalsuaan 93 sertifikat tersebut sejak lama. Kini, para penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Total, ada sembilan tersangka.&nbsp; &rdquo;Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian wasidik, kemudian dari penyidik madya, kami sepakat menetapkan sembilan orang tersangka,&rdquo; kata dia.&nbsp; Para tersangka itu terdiri atas, MS (mantan kepala desa Segarajaya), AR (kepala desa Segarajaya), JR (Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Segarajaya), Y (Staf Desa Segarajaya), S (Staf Desa Segarajaya). Sisanya tersangka dari unsur PTSL atau pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).&nbsp; Mereka terdiri atas AP (Ketua Tim Support PTSL), GG (Petugas Ukur Tim Support), MJ (Operator Komputer), dan HS (Tenaga Pembantu di Tim Support Program PTSL). Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56. Khusus tersangka AP, Polri juga menjeratnya dengan Pasal 26 Ayat (1) KUHP.&nbsp; &rdquo;Penyidik sudah periksa sekitar kurang lebih 40 orang saksi. Di samping itu bukti-bukti lain juga kami dapatkan dari labfor dimana kami pernah kami sampaikan bahwa ini adalah modus merubah sertifikat,&rdquo; jelasnya.&nbsp;&nbsp;

Bareskrim Polri menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat di Bekasi, termasuk kepala desa dan pegawai PTSL.

Kasus Pagar Laut Bekasi Berlanjut, Kepala Desa Hingga Pegawai PTSL Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Desa Segarajaya

kasus pagar laut Bekasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus pagar laut Bekasi

Berita Terkini

Bareskrim Polri Jelaskan Ihwal Berkas Perkara Kasus Pagar Laut yang Berujung Penangguhan Penahanan Kades Kohod dan Tersangka Lainnya

Kasus Pagar Laut Bekasi Berlanjut, Kepala Desa Hingga Pegawai PTSL Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Desa Segarajaya

Download Aplikasi JawaPos.com