<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pengusaha bernama Sudirman mengenai kasus dugaan merintangi penyidikan KPK yang menjerat Ferdy Yuman. Sudirman dicecar soal pengetahuannya mengenai pengalihan aset milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.  "H. Sudirman didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya upaya pengalihan aset milik NA (Nurhadi) menjadi nama pihak lain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/3).  Ali menyampaikan, aset yang didalami penyidik KPK telah disita tim penyidik. Sebab Nurhadi terjerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan MA.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/02/2021/nurhadi-klaim-tak-nikmati-uang-rp-358-miliar-dari-rezky-herbiyono/">Nurhadi Klaim Tak Nikmati Uang Rp 35,8 Miliar dari Rezky Herbiyono</a>  "Adapun aset tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik KPK sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud," pungkas Ali.  Pemeriksaan terhadap Sudirman dilakukan setelah pada Jumat (5/3) tidak menghadiri panggilan KPK. Keterangannya diperlukan untuk menambah titik terang perkara yang menjerat Ferdy Yuman.  KPK sebelumnya telah resmi menahan seorang bernama Ferdy Yuman (FY) pada Minggu (10/1), dia diduga menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. KPK menangkapnya di sebuah hotel yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.  Pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan KPK, Setyo menyampaikan, Ferdy Yuman (FY) resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Minggu, 10 Januari 2021 sampai dengan Jumat, 29 Januari 2021. Penahanan terhadap FY juga mematuhi protokol kesehatan.  "Tersangka Fredy Yuman (FY) dilakukan penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 10 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (10/1).  FY disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LTzrvOSif5g

KPK Cecar Pengusaha Sudirman Soal Pengalihan Aset Milik Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi satu nama yang diduga membantu pelarian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi saat berstatus daftar pencarian orang (DPO). KPK menyebut, orang yang membantu tersebut berasal dari saudara terdekat. Bukan orang berpangkat.  "Mohon maaf apakah yang didugakan berpangkat dan berjabatan? tidak. Ini adalah saudara dekatnya mereka sendiri," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/11) malam.  Karyoto menyebut, tim penyidik lembaga antirasuah masih mendalami peran saudara dekat Nurhadi saat membantu selama pelarian. Dia memastikan, dalam waktu dekat KPK akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status ke penyidikan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/11/2020/nama-marzuki-alie-dan-pramono-anung-mencuat-dalam-sidang-nurhadi-2/">Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Mencuat dalam Sidang Nurhadi</a></li> </ul> Polisi jenderal bintang dua ini mengungkap, KPK akan menjerat pihak yang diduga membantu tersebut dengan pasal 21 UU Tipikor atas dugaan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi.  "Makanya tadi saya katakan kami sudah menemukan satu orang yang nanti kemungkinan berdasarkan pengumpulan alat bukti, kalau dalam waktu satu minggu ke depan kita sudah ekspose di depan pimpinan, kami menyatakan orang ini sebagai orang yang membantu pelarian atau menghalang-halangi," pungkas Karyoto.  Sebelumnya, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono berhasil ditangkap oleh tim penyidik KPK di kawasan Simprug, Jakarta Selatan pada Senin 1 Juni 2020 lalu. Nurhadi bersama menantunya berhasil diringkus setelah ditetapkan buron sejak 13 Februari 2020.  Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ynO1EDKkSCk

KPK Kantongi Satu Nama yang Bantu Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2011 hingga 2016. "Tersangka NHD dan RHE masing-masing diperiksa sebagai tersangka," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/9). Ali menuturkan, penyidik lembaga antirasuah mencecar keduanya soal kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Terlebih, KPK membuka kemungkinan menjerat Nurhadi dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Penyidik terus melakukan pendalaman dan konfirmasi mengenai dugaan kepemilikan aset yang bersumber dari pemberian berbagai pihak," pungkasnya. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Sedikitnya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan. Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK. Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=UWHTzdVQMw8

KPK Cecar Nurhadi dan Menantunya Soal Kepemilikan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200813-WA0060.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare, Kamis (13/8). Foto: Dokumen KPK" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare, Kamis (13/8). Foto: Dokumen KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare. Lahan kebun sawit ratusan hektare itu disita lantaran diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.  "Penyidik KPK melakukan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tersangka NHD berupa lahan kebun sawit kurang lebih sekitar 530,8 hektare dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Sumut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (13/8).  Penyitaan tersebut, lanjut Ali, disaksikan oleh notaris/PPAT, perangkat desa setempat, pengelola sawit dan pihak yang menguasai dan mengetahui terkait aset tersebut. Kehadiran mereka untuk memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit yang dimaksud.  Saat ini, di atas lahan sawit seluas 530,8 hektare telah dipasang tanda papan penyitaan oleh KPK. Karenanya, KPK mengingatkan agar siapapun dilarang memasuki areal lahan dengan tujuan mengambil dan memanfaatkan hasil sawit tersebut untuk kepentingan pribadi.  "Sekalipun saat ini dalam penyitaan penyidik KPK, operasional perkebunan yang melibatkan masyarakat setempat masih tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Ali.  Dalam perkara ini, penyidik KPK juga pernah mengonfirmasi keterangan dari tiga saksi terkait kebun kelapa sawit milik Nurhadi, pada akhir Juli 2020 lalu. Berdasarkan data yang dimiliki ICW dan Lokataru, Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tak berbanding lurus dengan penghasilan resminya. Patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan korupsi.  Beberapa aset yang diduga milik Nurhadi, diantaranya; tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah; empat lahan usaha kelapa sawit; delapan badan hukum, baik dalam bentuk PT maupun UD; dua belas mobil mewah; dan dua belas jam tangan mewah.  KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Sedikitnya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=utPX8kQA2IQ  &nbsp;

Penampakan Lahan Sawit Milik Mantan Sekertaris MA yang Disita KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200622_231703.jpg" alt="Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang juga sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/06/2020). Tin Zuraida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Multicon Indrajaya Terminal (M" width="100%">
<figcaption>Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang juga sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/06/2020). Tin Zuraida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Multicon Indrajaya Terminal (M</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi semakin dalam. Penyidik terus menelusuri dugaan rasuah tersebut kepada Tin Zuraida, istri Nurhadi.  Penelusuran itu setelah penyidik mendapat keterangan dari RR Irene Wijayanti, kakak dari Tin Zuraida. Pada Kamis (25/6), RR Irene Wijayanti diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana yang diterima Nurhadi selama ini.  "RR. Irene Wijayanti, kakak kandung Tin Zuraida diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD dan tersangka RHE. Penyidik mengkonfirmasi mengenai dugaan aliran uang ke Tin Zuraida," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/6).  Dalam penyidikan kasus tersebut, Tin telah diperika KPK pada Senin (22/6). Penyidik mengonfirmasi dugaan hubungan kedekatan antara Tin dengan PNS di MA bernama Kardi. KPK menduga terdapat sejumlah aset kekayaan Tin di bawah kekuasaan Kardi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/06/2020/kpk-periksa-teman-dekat-istri-nurhadi/">KPK Periksa Teman Dekat Istri Nurhadi</a>  Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiganya adalah Nurhadi, Rezky Herbiono (menantu Nurhadi), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron. Mereka buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiga tersangka sempat dicegal keluar negeri. Dari tiga tersangka, Hiendra Soenjoto belum ditangkap.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/03/06/2020/setelah-tim-kpk-pelajari-kebiasaan-istri-nurhadi/">Setelah Tim KPK Pelajari Kebiasaan Istri Nurhadi</a>  Adapun kasus Nurhadi bersumber dari tiga perkara. Pertama, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara; kedua, sengketa saham di PT MIT; dan ketiga, gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Nurhadi disinyalir telah menerima suap senilai Rp 46 miliar dari Hiendra Soenjoto. Suap itu diterima melalui Rezky Herbiono, sang menantu.  Dalam kasus ini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2020/kasus-nurhadi-jalan-masuk-ungkap-mafia-hukum/">Kasus Nurhadi Jalan Masuk Ungkap Mafia Hukum</a>  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

KPK Dalami Aliran Suap Nurhadi Senilai Rp 46 M Kepada Tin Zuraida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/nurhadi.jpg" alt="AKHIRNYA TERTANGKAP: Nurhadi tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta kemarin (2/6). Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono tertangkap pada Senin malam (1/6) di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya berstatus buron sejak 13 Februari 2020. (MUHAMAD ALI/JAWA P" width="100%">
<figcaption>AKHIRNYA TERTANGKAP: Nurhadi tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta kemarin (2/6). Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono tertangkap pada Senin malam (1/6) di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya berstatus buron sejak 13 Februari 2020. (MUHAMAD ALI/JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Nurhadi dan menantunya adalah rangkaian pengungkapan sindikat mafia hukum yang dilakukan KPK sejak lama. Kasus itu seperti membongkar kotak pandora tentang praktik kotor di dunia peradilan. Sindikat tersebut meliputi panitera, advokat, pejabat MA, dan kelompok pengusaha.  Kasus itu dikembangkan dari operasi tangkap tangan (OTT) panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution pada 2016.  Edy diduga menerima suap dari Presiden Komisaris PT Lippo Group Eddy Sindoro melalui Doddy Ariyanto Supeno. Eddy Sindoro sempat kabur ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dia akhirnya menyerahkan diri pada Oktober 2018.  Kasus itu kemudian berkembang. KPK menetapkan advokat Lucas sebagai tersangka pada Oktober 2018. Lucas disangka menghalangi penyidikan lantaran membantu Eddy Sindoro kabur ke luar negeri. Semua tersangka dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, peran Nurhadi dalam perkara suap panitera itu sudah lama mencuat. Bahkan, KPK sempat menggeledah rumah pribadi Nurhadi tak lama setelah OTT digelar. Saat itu KPK menemukan uang Rp 1,7 miliar. ’’Tentu hal ini relevan untuk digali kembali, untuk mencari keterlibatan Nurhadi,’’ paparnya kemarin (2/6).  Kurnia menyebutkan, dalam persidangan terdakwa Eddy Sindoro pada Januari 2019, terungkap adanya memo untuk Nurhadi. Memo itu terkait perkara hukum sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Eddy Sindoro. Nurhadi juga disebut pernah berkomunikasi dengan Edy Nasution terkait dengan pengurusan berkas perkara PT Across Asia Limited. ’’Padahal, perkara tersebut diketahui dijadikan bancakan korupsi oleh Edy Nasution dengan menerima suap dari mantan presiden komisaris PT Lippo tersebut,’’ terang Kurnia. KPK juga perlu menelusuri pihak lain yang diduga membantu Nurhadi melanggengkan perbuatan sindikat mafia hukum itu.  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, penangkapan Nurhadi perlu diapresiasi. Sebab, Nurhadi merupakan orang kuat yang sulit disentuh penegak hukum, terutama ketika masih menjadi pejabat utama di MA. ’’Untuk memerika anggota Brimob yang menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja, KPK kesulitan,’’ terang dia.  Arsul meminta KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka. Menurut dia, kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan.  Wakil ketua MPR itu mengatakan, jika berhasil mengembangkan penyidikan kasus Nurhadi, KPK akan membantu dunia peradilan untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan. ’’Bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor, termasuk investor asing,’’ tuturnya. Arsul menyatakan, ketika praktik suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan, MA dan lembaga peradilan akan mendapatkan apresiasi. Khususnya dalam bidang pelayanan publik yang memudahkan perkara di tingkat pertama sampai MA.  Dia berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan bisa terus meningkat. ’’Salah satunya dengan memastikan bahwa praktik suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita,’’ tegas Arsul.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, kasus Nurhadi sangat terbuka untuk dikembangkan. Hanya, saat ini pihaknya fokus melakukan pemeriksaan. KPK juga bakal menelusuri siapa saja pihak yang diduga melindungi atau membantu Nurhadi bersembunyi. ’’Info-info tentu akan kami terima. Info tersebut akan dikroscek dengan alat bukti lain,’’ ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Kasus Nurhadi Jalan Masuk Ungkap Mafia Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kasus-gratifikasi-nurhadi-kpk-periksa-pegawai-ma_m_103654.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meneruskan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi.&nbsp; Hari ini (20/1), komisi antirasywah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung, Ryan Seftriadi. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka R (Rohadi)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Diduga, KPK ingin meminta keterangan Ryan Seftriadi terkait penerimaan hadiah yang diterima Rohadi terkait pengurusan perkara di MA. KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka dalam tiga kasus. Di kasus pertama, penyidik menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara pencabulan artis Saipul Jamil di PN Jakut. Rohadi diduga menerima uang sebesar Rp 250 juta dari kakak Saipul, Samsul Hidayatullah dan dua kuasa hukum Ipul; Berthanatalia dan Kasman Sangaji. Tujuannya agar Rohadi membantu mengurus penunjukan majelis hakim yang menangani perkara Ipul, dan sebagai penghubung pihak Ipul dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Di kasus kedua, komisi antirasuah menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerima gratifikasi pada 26 Agustus lalu. Rohadi dalam kapasitasnya sebagai panitera PN Jakut dan PN Bekasi diduga menerima sejumlah hadiah terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KPK kemudian telah menyita mobil Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport, dan satu unit ambulans milik Rohadi. Selain itu, KPK tengah mempertimbangkan untuk menyita RS Reysa Permata di Desa Cikedung Lor, Cikedung, Indramayu. Di kasus ketiga, Rohadi menyandang status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(put/jpg)

Kasus Gratifikasi Nurhadi, KPK Periksa Pegawai MA 

kasus nurhadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus nurhadi

Berita Terkini