<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/jampidsus-2617472033.jpg" alt="Jampidum Asep Nan Mulyana. (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Jampidum Asep Nan Mulyana. (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyetujui empat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice dalam ekspose perkara virtual hari ini, Selasa (15/4). Keempat perkara tersebut merupakan tindak pidana narkotika.&nbsp; Jampidum Asep Nan Mulyana menuturkan bahwa keempat perkara narkotika yang disetujui diselesaikan dengan restorative justice yakni, dengan tersangka Ambyah Surya Saputea dari Kejari Jakarta Timur (Jaktim), tersangka Wisnu Dwi Laksono dari Kejari Jaktim, tersangka Feri Eka Putra bin Akmam dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan tersangka M. Al Amin bin Bulus Salam dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Ada sejumlah alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik para tersangka positif menggunakan narkotika. &nbsp;"Lalu, berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir," jelasnya.&nbsp; Selanjutnya, para tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Berdasarkan hasil asesmen terpadu, para tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika," ujarnya. Para tersangka, lanjutnya, juga belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. "Para tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika," terangnya.&nbsp; Langkah selanjutnya, para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif sesuau Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. "Kepala Kejari diharapkan segera meneribtkan surat tersebut," urainya.

Kejaksaan Agung setujui empat kasus narkotika diselesaikan dengan restoratif justice, memberikan kesempatan rehabilitasi bagi para tersangka

Kejagung Setujui Empat Kasus Narkotika Diselesaikan dengan Restorative Justice

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/lapas-3137559729.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menerima keluhan terkait oper kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini setelah pria yang karib disapa Eddy Hiariej itu berkunjung ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4). <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) menghampiri Eddy Hiariej. Dalam kesempatan itu, WBP itu mengeluhkan padatnya warga binaan di dalam Lapas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasihan, over capacity pak, hampir 275 lebih dari kapasitas normal 150 orang," kata seorang WBP perempuan kepada Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011030222/disindir-netizen-koar-koar-ikut-americas-got-talent-2023-cakra-khan-beri-penjelasan">Disindir Netizen Koar-koar Ikut America's Got Talent 2023, Cakra Khan Beri Penjelasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ia memang over tadi saya lihat. Iya hampir dua kali lipat ya," timpal Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengakui Lapas di Indonesia memang sudah over kapasitas. Ia mengungkapkan, rumah tahanan (Rutan) Pontianak yang seharusnya diisi 250 orang, harus menampung 980 orang. Karena itu, ia mengharapkan adanya aturan hukum sehingga bisa mengurai over kapasitas penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kita berharap dengan regulasi UU Narkotika segera disahkan, akan terjadi pengurangan narapidana itu," ucap Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menuturkan, sebagian besar Lapas di Indonesia diisi oleh para pengguna narkotika. "Bukan hanya di Kalimantan saja, tapi juga di seluruh Indonesia hampir 70 persen pengguna narkotika," ungkap Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Eddy mengapresiasi Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak yang memberikan pelayanan terbaik kepada WBP. Hal ini diharapkan, dapat ditiru oleh Lapas dan Rutan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sini bagus dan terlihat bersih. Jarang lapas ya bersih, tapi apa memang dibersihkan apa tidak karena saya datang?," gurau Eddy menandaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengakui Lapas di Indonesia memang sudah over kapasitas. Sebagian besar kasus narkotika.

Wamenkumham Sebut 70 Persen Over Kapasitas Lapas Diisi Kasus Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/8-2642840782.jpg" alt="Lapas Kelas II A Kediri saat gelar perkara di Kediri." width="100%">
<figcaption>Lapas Kelas II A Kediri saat gelar perkara di Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Petugas Lapas Kelas II A Kediri menggagalkan percobaan penyelundupan narkotika dan obat terlarang jenis sabu-sabu dengan modus dimasukkan kepala ikan lele. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri Muhammad Hanafi mengatakan, kasus tersebut terungkap saat pemeriksaan barang titipan warga binaan. Yakni berupa makanan ringan, buah-buahan, dan sayuran. Ketika penggeledahan berlangsung, petugas mencurigai sayur ikan lele yang terbungkus plastik. &rdquo;Narkoba dimasukkan ke tiga kepala ikan. Isinya di masing-masing kepala ikan 3 gram lebih,&rdquo; kata Muhammad Hanafi seperti dilansir dari Antara di Kediri, Rabu (14/6). Dia mengatakan, total sabu-sabu yang disita dari kepala ikan itu seberat 9,60 gram. Barang terlarang itu dimasukkan ke kepala ikan. Praktik penyelundupan itu dilakukan sseorang yang mencoba menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menitipkan kepada seseorang untuk dikirimkan ke penghuni lapas. Muhammad Hanafi mengungkapkan, upaya penyelundupan narkoba beberapa kali dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dan berhasil digagalkan. Upaya itu juga dengan berbagai modus. Bahkan, sebelumnya dia pernah mendapatkan pesan singkat dari orang yang tidak dikenal yang memintanya agar tidak terlalu keras menindak pengedar narkoba di Kediri. Untuk itu, pihaknya lebih aktif mencegah peredaran narkoba di Lapas Kediri dan salah satunya dengan modus dimasukkan ke dalam kepala ikan tersebut. &rdquo;Jadi terjadi komunikasi tadi pagi, kalau ada barang mau masuk. Maka dari itu saya tugaskan kasi kamtib untuk berjaga di luar,&rdquo; kata Muhammad Hanafi. Sementara itu, Kepala Satreskoba Polres Kediri Kota AKP Ipung Herianto mengatakan, akan melakukan proses hukum kepada pelaku yang mencoba melakukan percobaan penyelundupan sabu-sabu ke dalam Lapas Kediri tersebut. Polisi sudah meminta keterangan dari B, yang mengirimkan barang tersebut. &rdquo;Pelaku sebelumnya pernah ditelepon seseorang untuk mengantarkan masakan untuk salah satu penghuni lapas. Penelepon tersebut juga meminta agar pelaku berangkat ke lapas dengan seorang perempuan,&rdquo; terang Ipung Herianto. Dia menambahkan, pelaku B beberapa kali melakukan aksinya mengirim narkoba ke lapas. Pelaku mendapatkan upah Rp300 ribu saat mengirimkan barang terlarang itu. Saat ini, polisi juga masih mengejar pelaku yang meminta B agar mengirimkan barang ke lapas. Sedangkan, untuk B, polisi juga menjerat dengan pidana. &rdquo;Kami akan kenakan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 dan 112, paling singkat enam tahun penjara,&rdquo; kata Ipung Herianto.

Petugas Lapas Kelas II A Kediri gagalkan percobaan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dengan modus dimasukkan kepala ikan lele

Penyelundupan Sabu-Sabu di Kepala Ikan Lele Digagalkan Petugas Lapas Kediri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/11/WhatsApp-Image-2023-06-11-at-015032-2420575464.jpeg" alt="Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Parangtambung di Jalan Daeng Tata Raya Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/6)." width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Parangtambung di Jalan Daeng Tata Raya Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektorat Universitas Negeri Makassar (UNM) segera melakukan penyelidikan terhadap&nbsp;oknum yang membawa barang diduga narkotika di&nbsp;lingkungan kampus tersebut. Sebab, hal itu membuat nama baik universitas menjadi tercemar. &rdquo;Soal oknum pelaku, ini yang perlu dipertegas, apakah ada oknum yang memang sengaja untuk mencemarkan nama baik universitas. Itu juga yang akan kami lakukan penyelidikan di kampus,&rdquo; ucap Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNM Andi Muhammad Idkhan seperti dilansir dari Antara di Kampus UNM Parangtambung Makassar. Dia berharap hasil penyelidikan dari internal kampus itu akan bisa diketahui siapa saja yang menjadi bagian dari mereka dan merusak masa depan mahasiswa hingga berdampak pada citra kampus. Bila ditemukan, pihaknya pun siap membantu dan akan menyerahkan kepada kepolisian agar diproses hukum. &rdquo;Mudah-mudahan itu kita bisa dapatkan juga, siapa yang melakukan itu,&rdquo; ujar Andi Muhammad Idkhan. Berkaitan dengan temuan aparat kepolisian diduga ada peredaran narkoba dalam lingkungan kampus bahkan disebutkan ada bunker narkoba di salah satu ruangan hingga ditempelkan garis polisi, lanjut Idkhan, itu tidak benar. Temuan tersebut dari pengamatan langsung hanya brankas kecil yang ditanam di salah satu ruangan sekretariat lembaga Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) dan bukan bunker. Tempat tersebut juga sudah tidak terpakai sejak pandemi Covid-19. &rdquo;Ruangan itu mulai kosong sejak pandemi. Sejak itu sudah dikosongkan. Setelah kejadian yang kami dapatkan ini, pada hari itu juga kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh wakil dekan III, dan melakukan penyisiran secara tertutup,&rdquo; tutur Andi Muhammad Idkhan. Mengenai penutupan lingkungan kampus usai kejadian itu, lanjut mantan Ketua Jurusan Teknik Mesin itu, bukan hanya kali ini. Sebenarnya, penutupan lingkungan kampus itu dilakukan pada saat tidak ada proses perkuliahan seperti Sabtu dan Minggu. Soal dampak dari kejadian itu apakah pihak rektorat akan meliburkan mahasiswa dan dapat mengganggu psikologis mereka usai kejadian penyegelan salah satu ruangan di area FBS, dia menjelaskan, mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa. &rdquo;Kalau Senin, ada perkuliahan tetap kita buka. Keamanan tetap kita melakukan pemantauan secara mendalam. Tidak ada gangguan sama sekali terhadap proses perkuliahan. Hanya saja, pemberitaan itu membuat mahasiswa waswas juga,&rdquo; papar Andi Muhammad Idkhan. Kendati kejadian itu menimpa kampus UNM, dia menambahkan, pihaknya akan menyampaikan materi semacam edukasi kepada mahasiswa bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, pihak&nbsp;rektorat UNM tetap melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa, sehingga proses perkuliahan bisa berjalan dengan baik. &nbsp;

Rektorat Universitas Negeri Makassar (UNM) selidiki oknum yang membawa barang diduga narkotika di lingkungan kampus

Rektorat UNM Selidiki Oknum Pembawa Diduga Narkoba di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG_20230524_193954-3368290280.jpg" alt="Jajaran Badan Reserse Narkoba Polri dan ditnarkoba seluruh Indonesia mengadakan Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Polri di Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Jajaran Badan Reserse Narkoba Polri dan ditnarkoba seluruh Indonesia mengadakan Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Polri di Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Bali, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019. &rdquo;Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi,&nbsp;indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada,&rdquo; kata Kombespol Jayadi seperti dilansir dari Antara. Namun, Jayadi tidak menjabarkan secara perinci hasil temuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang telah beredar di internet. &rdquo;Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing&nbsp;(menjelajah) di internet anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua,&rdquo; ujar Jayadi. Oleh karena itu, kata&nbsp;Jayadi, rakernis&nbsp;di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Bali, mulai&nbsp;Rabu hingga 25 Mei akan membahas kesiapan badan reserse narkoba seluruh Indonesia, salah satunya membahas tentang bagaimana menghadapi fenomena tersebut. &rdquo;Teman-teman direktur narkoba jajaran akan kami berikan pembekalan apa yang harus dilakukan terkait dengan ancaman yang akan dihadapi pada Pemilu 2024,&rdquo; terang Jayadi. Selain membahas tentang fenomena pendanaan pemilu dari jaringan narkoba, lanjut dia, rakernis tersebut juga membahas tentang narkoba jenis baru serta upaya bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Untuk wilayah Bali, dalam pantauan dari Mabes Polri, menurut dia, peredaran narkotika sedikit meningkat. Terutama barang-barang yang dari luar, khususnya jenis-jenis yang menjadi spesifik di daerah wisata. Terkait dengan fenomena dana politik dari jaringan narkoba, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose telah mewanti-wanti seperti saat menggelar acara Gema War on Drugs&nbsp;di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/3). Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, tren baru peredaran narkotika di daerah yang dikenal dengan sebutan narko-politik, yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik. Fenomena tersebut, banyak terjadi di Sumatera Selatan. Bahkan, fenomena tersebut sengaja digunakan politikus untuk mendulang suara pada kontestasi elektoral. Terkait dengan fenomena narko-politik, Golose belum memastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di provinsi itu memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di Sumsel. &rdquo;Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,&rdquo; imbuh mantan Kapolda Bali tersebut.

Bareskrim Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari jaringan narkotika

Bareskrim Polri Endus Indikasi Dana Politik dari Jaringan Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Agenda terakhir persidangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa akan digelar hari ini, Selasa (9/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam persidangan kali ini, hakim akan membacakan vonis terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu.&nbsp; Hal itu diungkapkan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih usai Kuasa Hukum Teddy Minahasa membacakan dupliknya. &rdquo;Selanjutnya untuk pembacaan putusan persidangan sekali lagi, yang terakhir pada Selasa (9/5) pukul 09.00 WIB,&rdquo; ujar Jon Sarman Saragih dalam persidangan, Jumat (28/4). &rdquo;Terdakwa tetap berada dalam tahanan,&rdquo; tegas Jon Sarman. Dalam sidang vonis tersebut, Jon Sarman akan memutuskan hukuman terhadap Teddy Minahasa. Jaksa penuntut umum terhadap menuntut hukuman mati terhadap Teddy Minahasa. Terdakwa eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut pidana mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan kasus di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. &rdquo;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,&rdquo; ujar jaksa saat membacakan tuntutannya, Kamis (30/3). Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut tak ada hal yang meringankan Teddy Minahasa terkait dengan kasus yang menjeratnya soal peredaran narkotika jenis sabu-sabu.&nbsp; &rdquo;Hal-hal yang meringankan tidak ada,&rdquo; kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3).

Sidang vonis kasus narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa akan digelar hari ini, Selasa (9/5) di PN Jakbar

Sidang Vonis Teddy Minahasa Digelar Hari Ini, Nasib Hidup dan Matinya Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/IMG_20230423_235516-3594740040.jpg" alt="Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menegaskan agar anggotanya segera menangkap enam tahanan yang kabur dari rumah tahanan (Rutan) Polres Tapin." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menegaskan agar anggotanya segera menangkap enam tahanan yang kabur dari rumah tahanan (Rutan) Polres Tapin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menegaskan agar anggotanya segera menangkap enam tahanan yang kabur dari rumah tahanan (Rutan) Polres Tapin. "Kapolres Tapin langsung saya perintahkan melakukan pengejaran dan menangkap kembali tahanan kabur tersebut, dengan dibantu tim Polda," kata Irjen Rian di Banjarmasin, Minggu (23/4). Ditegaskannya, kejadian kaburnya enam tahanan di Polres Tapin tidak boleh terulang di Ruang Tahanan Polisi (RTP) manapun. Oleh karenanya, Kapolda mengaku sudah mengarahkan para direktur reserse dan para Kapolres untuk mengevaluasi mekanisme jaga tahanan, mengecek kondisi RTP sekaligus kondisi tahanan masing-masing. "Ini pelajaran paling berharga yang harus diambil hikmahnya untuk tidak terulang lagi kejadian serupa di kemudian hari," tegasnya. Kepada tahanan yang kabur, Kapolda Kalsel mengimbau agar segera menyerahkan diri jika tak ingin kejadian kurang baik terjadi apabila tertangkap oleh petugas di lapangan. Dia berharap juga pendekatan dari pihak keluarga bisa membantu mempercepat tahanan menyerahkan diri secara baik-baik. Diketahui enam tahanan kasus narkotika di Polres Tapin yaitu Muhammad Riduan, 39; Irfendi, 34; Suriansyah, 37; Muhyar, 36; Taufik, 51; dan Syarifudin, 45, melarikan diri pada Minggu (23/4) dini hari setelah menjebol plafon di Rutan Polres Tapin kemudian kabur melalui gudang logistik. Kapolres Tapin AKBP Sugeng Prianto mengatakan keenam tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan dari minimnya petugas jaga pada saat suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saat kejadian, jumlah tahanan di dalam Rutan Polres Tapin sebanyak 28 orang dengan kondisi plafon Rutan tidak dilapisi besi pengaman.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menegaskan agar anggotanya segera menangkap enam tahanan yang kabur.

Enam Tahanan Kasus Narkotika Polres Tapin Kabur, Kapolda Kalsel: Kejar dan Tangkap!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230317_195237.jpg" alt="Kepolisian Resor (Polres) Cimahi. Polres Cimahi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepolisian Resor (Polres) Cimahi. Polres Cimahi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menyebut ada 17 siswa sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang terbukti positif menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis.  Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Kusmawan mengatakan, sebelumnya polisi mengamankan 38 tersangka penyalahgunaan tembakau sintetis. Namun dari 38 tersangka itu, 17 di antaranya merupakan pelajar yang masih aktif dan di bawah umur.  ”Dari kasus itu ada tiga linting (tembakau sintetis) barang bukti, tapi 17 siswa itu kategorinya penyalah guna semua,” kata Kusmawan seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Kusmawan menjelaskan, pengungkapan 17 pelajar itu bermula dari laporan masyarakat yang menyampaikan terkait peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi. Kemudian polisi mengamankan 38 orang pada Senin (13/3) di berbagai tempat.  ”Kemudian 38 orang itu dilakukan tes urine dan hasilnya positif,” papar Kusmawan.  Para pelaku yang diamankan itu, kata dia, mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari penjualan secara daring. Lalu diketahui dari 38 orang yang diamankan itu, 17 orang merupakan pelajar. Sebagian besar merupakan siswa dari SMAN 1 Lembang.  ”Itu siswa ada yang kelas 2 dan kelas 3 SMA. Mayoritas SMAN 1 Lembang, jadi 17 pelajar juga bercampur, nggak semuanya dari sekolah yang sama,” terang Kusmawan.  Setelah mengetahui 17 orang itu merupakan pelajar, Kusmawan mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan orang tua masing-masing.  Karena 17 pelajar itu merupakan penyalah guna, dia menambahkan, mereka dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan sekolah untuk memberitahukan jika siswanya itu bakal direhabilitasi.  ”Jadi dari 38 itu, 17 pelajar, dan sisanya pengangguran dan sipil biasa. Semuanya laki-laki,” ucap Kusmawan.

17 Siswa di Bandung Barat Positif Narkotika Tembakau Sintetis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230130_1352521.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto (kiri) memberikan keterangan terkait pengungkapan jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan narkotika di Lapas Palu di Mapolda Sulteng, Senin (30/1). Kristina Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto (kiri) memberikan keterangan terkait pengungkapan jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan narkotika di Lapas Palu di Mapolda Sulteng, Senin (30/1). Kristina Natalia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengungkap jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Palu. Polda menyita aset dari tersangka senilai Rp 9,3 miliar.  ”Ada tiga tersangka yang diamankan karena terlibat dalam kasus ini dari peredaran narkoba dan ketiga tersangka itu adalah IL, SK, dan KAS, yang masih memiliki hubungan keluarga dekat,” kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto seperti dilansir dari Antara di kota Palu, Senin (30/1).  Dia mengemukakan, dari kasus tersebut polisi berhasil menyita barang bukti berupa dua unit rumah, tiga bidang tanah, satu rumah toko (ruko), enam unit kendaraan roda empat, dan 24 kendaraan roda dua. Total aset yang disita senilai Rp 9,3 miliar.  Dia menjelaskan, ketiganya memiliki peran masing-masing yang mana tersangka IL bertugas mengendalikan narkoba dari Lapas. Sedangkan SK bertugas membuat rekening atas nama orang lain lalu digunakan untuk menampung uang dari hasil jual beli narkoba.  ”KAS berperan menyembunyikan harta tidak bergerak yang merupakan hasil jual beli narkoba,” jelas Didik Supranoto.  Direktur Reserse Narkoba Polda Sulteng Komebspol Adi Purboyo menambahkan, jaringan TPPU dan peredaran narkotika tersebut mulai diketahui sejak 2017 dan dilakukan penyelidikan pihak kepolisian, sehingga terungkap pada pertengahan 2022.  ”Dideteksi awal penyidikan kurang lebih Rp 42 miliar dan uang itu keluar masuk digunakan tersangka dan yang berhasil diamankan adalah Rp 9,3 miliar,” sebut Adi.  Dari tindak kejahatan itu, tersangka dijerat pasal 3 dan 4 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar. ”Kasus itu sudah P-21, tinggal menyerahkan tersangka dan barang bukti. Penyidikan ini sudah dianggap lengkap oleh jaksa dan tidak ada kesalahan,” ucap Adi.

Polda Sulteng Ungkap TPPU dari Peredaran Narkoba di Lapas Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/antarafoto-rilis-akhir-tahun-polda-sumut-301222-fcr-311.jpg" alt="Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Fransisco Carolio/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Fransisco Carolio/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerapkan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap 7.553 kasus kriminal selama 2022. Mulai kasus penganiayaan ringan, pencurian, kejahatan dalam keluarga, hingga narkotika.  Kepala Polda Sumatra Utara Inspektur Jenderal Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui restorative justice itu lebih banyak dibanding pada 2021 yang tercatat 6.765 kasus.  ”Selama 2022, kami memberikan penyelesaian hukum berkeadilan atau restorative justice untuk 7.553 kasus,” kata Kapolda Panca Putra Simanjuntak seperti dilansir dari Antara.  Panca menyebutkan, kasus narkotika paling banyak dilakukan penyelesaian keadilan restoratif, yakni 870 kasus, disusul penganiayaan ringan 691 kasus, dan penganiayaan berat 397 kasus, serta pencurian tercatat 327 kasus.  ”Penyelesaian RJ (restorative justice) yang kami lakukan tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan,” tambah Kapolda Panca Putra Simanjuntak.  Pada kesempatan itu, Kapolda mengatakan, akan selalu berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumut. ”Kami mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk bersama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Panca.  Secara terpisah, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Cornelius Wisnu Adji membenarkan telah melakukan penyelesaian RJ terhadap ratusan tersangka yang terlibat tindak pidana narkotika. ”Ada 870 kasus yang dilakukan RJ. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasar Restorative Justice,” terang Cornelius Wisnu Adji.  Wisnu menjelaskan, kasus narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah kasus dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja 0,5 gram serta pil ekstasi di bawah tujuh butir. ”Semua yang ditangkap dan diberikan RJ itu kami arahkan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Cornelius Wisnu Adji.  Wisnu menambahkan, jumlah tindak pidana narkotika selama 2022 tercatat 1.439 kasus atau mengalami penurunan sekitar 23 persen dibanding 2021. Sedangkan barang bukti yang ditemukan mengalami peningkatan, antara lain ganja seberat 4,7 ton dan pil ekstasi 44,036 butir. ”Kami fokus kepada pelaku, jaringan, dan bandarnya serta penerapan tindak pidana pencucian uang,” ucap Cornelius Wisnu Adji.

Polda Sumut Terapkan Keadilan Restoratif pada 7.553 Kasus Selama 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus narkotika

Berita Terkini