<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Aksi-Solidaritas-Untuk-Munir_Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengikuti aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam aksi tersebut KASUM mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asas" width="100%">
<figcaption>Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengikuti aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam aksi tersebut KASUM mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc penyelidikan pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Munir Said Thalib. Seiring dengan pembentukan tim ad hoc ini, Komnas HAM menunjuk dua orang komisioner mewakili internal lembaga.  "Pertama saya sendiri Ahmad Taufan Damanik dan kedua Ibu Sandrayati Moniaga," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Rabu (7/9) dikutip dari Antara.  Sebagai tambahan, papar dia, terdapat tiga nama yang sudah diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil, termasuk dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum). Nama-nama yang disodorkan tersebut saat ini sedang dipertimbangkan dan dihubungi Komnas HAM.  "Satu dari tiga nama yang dihubungi itu sudah menyatakan kesediaan, yaitu Usman Hamid," kata Taufan.  Sementara itu, dua nama lagi yang sedang dihubungi hingga kini belum memberikan jawaban kesediaan, sehingga belum bisa disampaikan kepada publik.  Dalam waktu dekat Tim Ad Hoc yang dibentuk tersebut akan mulai melakukan penyelidikan projustitia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  Hasil dari penyelidikan tim tersebut, kata dia, selanjutnya akan disampaikan kepada sidang paripurna untuk dibahas dan ditindaklanjuti.  "Dalam sidang paripurna itulah nanti baru kemudian ada penetapan status hukum peristiwa dibunuhnya saudara Munir," ujarnya.  Sebagai tambahan informasi, sejak 7 September 2021 Komnas HAM telah menetapkan sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM.  "Sejak tahun lalu kita telah menetapkan 7 September sebagai hari Perlindungan Pembela HAM," ucap dia.  Komisioner Komnas HAM lainnya Sandrayati Moniaga mengatakan penetapan 7 September sebagai Hari Pembela HAM di Indonesia tidak lepas dari hari ditemukannya almarhum Munir meninggal dunia.  Sebelum ini, Komnas HAM telah dua kali membentuk tim dan akhirnya sepakat membentuk Tim Ad Hoc untuk Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib.

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pembunuhan Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/suciwati-temui.jpg" alt="Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diuji. Kemarin (9/12) istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, mendatangi Kejagung. Dia menagih kelanjutan penuntasan kasus meninggalnya Munir pada 2004.  Suciwati datang ke Kejagung bersama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM). Selain menemui jaksa agung muda tindak pidana umum (Jampidum), mereka menyerahkan bukti dan berkas baru di luar persidangan. Salah satunya, bukti berupa putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).  Seusai pertemuan dengan Jampidum, Suciwati menyebutkan bahwa Kejagung menyatakan sudah melakukan eksaminasi terkait putusan hakim dalam perkara Munir. Namun, lanjut Suciwati, pihaknya tidak diperkenankan mengakses dokumen eksaminasi. ”Dikatakan tidak boleh (mengakses dokumen eksaminasi) karena itu dokumen negara,” tuturnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/AKSI-UNTUK-MUNIR_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang terdiri dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Untuk diketahui, aparat berwajib belum mengusut aktor utama di balik pembunuhan Munir. Sejauh ini, baru aktor lapangan, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, yang dimintai pertanggungjawaban.  Suciwati berharap pemerintah benar-benar serius mengusut tuntas kasus pembunuhan suaminya. Dia pun menyarankan Kejagung untuk fokus pada dokumen tim pencari fakta (TPF).  Dalam dokumen itu, kata dia, tercantum sejumlah nama yang ditengarai sebagai aktor utama pembunuhan Munir. ”Hari ini orang-orang itu (dalam dokumen TPF) masih hidup, bisa dipanggil semua kalau serius menindaklanjuti kasus ini (pembunuhan Munir),” imbuhnya.

Temui Jampidum, Suciwati Tagih Penuntasan Kasus Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polri-tegaskan-kasus-munir-tak-pernah-ditutup_m_1536316853_241344.jpg" alt="Aktivis HAM Munir Said Thalib.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aktivis HAM Munir Said Thalib.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Direktur Amnesty International Wirya Adiwena mengatakan, penuntasan kasus pembunuhan terhadap Munir merupakan perwujudan komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM).  “Jika kasus ini dapat diselesaikan dengan adil, maka ini akan menjadi pertanda bahwa Indonesia siap melindungi warganya memperjuangkan HAM,” kata Wirya Adiwena dalam audiensi publik bertajuk “Penuntasan Kasus Munir” yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus, Senin (6/9) dilansir dari Antara.  Ia berpandangan, penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut memiliki makna yang begitu luas bagi Indonesia. Proses penuntasan kasus ini telah berlangsung lintas pemerintahan. Mengingat kasus Munir telah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini telah memasuki periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Peran aktif Komnas HAM, jajaran penegak hukum, dan berbagai lapisan masyarakat, khususnya organisasi aktivis HAM dalam menuntaskan kasus Munir, tutur Wirya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan kasus ini hilang dalam kedaluwarsa.  “Ini pertanda bahwa kasus pelanggaran HAM akan terus diusut hingga tuntas, dan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya,” ucap Deputi Direktur Amnesty International ini.  Penyelesaian kasus Munir, tuturnya menambahkan, akan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya, dan menjadi pertanda bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.  “Ini akan menjadi bukti bahwa HAM dijunjung tinggi di negara ini,” kata Wirya.  Sependapat dengan pernyataan tersebut, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, penuntasan kasus ini dapat menjadi penjamin bahwa kasus serupa tidak akan terulang kembali.  “Membongkar tuntas peristiwa ini akan menjadi jaminan bahwa kasus-kasus seperti tragedi pembunuhan Munir tidak akan terjadi kembali,” tutur Andi.  Ia mengatakan, pembunuhan terhadap Munir mendatangkan teror bagi para aktivis HAM di Indonesia. Oleh karena itu, tuntasnya kasus ini dapat memberi angin segar dan menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan HAM.

Penyelesaian Kasus Munir Wujud Komitmen Indonesia pada Penegakan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komnas-ham-dukung-penuh-polri-untuk-ungkap-tuntas-kasus-munir_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib selalu menarik perhatian sejumlah kalangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib selalu menarik perhatian sejumlah kalangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana berharap, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menetapkan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib sebagai kasus pelanggaran HAM berat.  “Kami sangat berharap Komnas HAM segera bekerja untuk menetapkan kasus ini sebagai kasus HAM berat,” kata Arif dalam audiensi publik bertajuk “Penuntasan Kasus Munir” yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus, Senin (6/9) dilansir dari Antara.  Arif mengatakan, penetapan status pelanggaran HAM berat pada kasus pembunuhan Munir dapat memastikan proses penyelidikan lanjutan kasus ini terus berlangsung, karena dalil daluwarsa (kedaluwarsa) tidak berlaku pada kasus pelanggaran HAM berat.  Sejak 17 tahun yang lalu, kasus pembunuhan Munir ditangani sebagai kasus pidana pembunuhan dan kini telah menjelang daluwarsa. Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana yang diatur pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Daluwarsa menggugurkan wewenang untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku. Bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdapat rentang waktu 18 tahun bagi kasus tersebut untuk dituntaskan sebelum kedaluwarsa.  Oleh karena itu, kasus pembunuhan Munir yang telah terjadi 17 tahun lalu hanya memiliki sisa waktu satu tahun lagi untuk segera dituntaskan.  Di sisi lain, untuk kasus HAM berat, tidak berlaku ketentuan kedaluwarsa. Segala bentuk pelanggaran HAM berat di masa lampau tetap dapat diproses dan diadili. Dengan demikian, Arif berharap agar kasus pembunuhan Munir dapat ditangani sebagai kasus pelanggaran HAM berat.  “Kasus Munir telah memenuhi syarat (sebagai kasus pelanggaran HAM berat, red) sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, yang mengatur elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Arif.  Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah diatur bahwa pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.  Ia berharap, kasus Munir dapat dituntaskan dengan segera dan dapat ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat untuk memastikan keberlangsungan kasus tersebut.

Kasus Munir Diminta Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-tahun-dipenjara-pollycarpus-sebut-ada-kejanggalan-dalam-kasusnya_m_.jpg" alt="Pollycarpus Budihari Prijanto" width="100%">
<figcaption>Pollycarpus Budihari Prijanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pollycarpus Budiharjo Prijanto, mantan pilot yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggal dunia akibat Covid-19. Istri almarhum Munir, Suciwati mengharapkan, walaupun Polycarpus telah meninggal dunia, penyelidikan kasus pembunuhan terhadap suaminya tidak boleh berhenti dilakukan aparat penegak hukum. "Penyelidikan kasus Munir perlu terus dilakukan mengingat dari berbagai bukti di persidangan dan beragam bukti lainnya pengungkapan kasus Munir tetap dapat dilakukan, walaupun Polycarpus telah meninggal," kata Suciwati kepada JawaPos.com, Minggu (18/10). Suciwati menyebut, pembunuhan terhadap mendiang suaminya, bukan kejahatan yang biasa. Tetapi merupakan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan beragam pihak. Sehingga pihak-pihak lain di luar Polycarpus masih ada yang perlu dicari dan ditemukan oleh negara untuk di adili lantas dihukum. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/10/2020/pollycarpus-eks-terpidana-pembunuh-munir-meninggal-akibat-covid-19/">Pollycarpus, Eks Terpidana Pembunuh Munir Meninggal Akibat Covid-19</a></li> </ul> "Kami memandang persoalan pengungkapan kasus pembunuhan Munir hambatannya bukan karena tidak adanya bukti atau karena menimggalnya Pollycarpus, tetapi lebih dikarenakan tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir ini hingga tuntas," cetus Suciwati. Baginya, janji pemerintah yang berkomitmen menyelesaikan kasus Munir, hanya menjadi ucapan indah yang didengar, tetapi tidak pernah terealisasikan. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya mendesak kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Munir. "Pengungkapan kasus pembunuhan Munir merupakan tangungjawab konstitusional negara yang perlu diselesaikan hingga tuntas," tegas Suciwati. Kendati demikian, terkait meninggalnya Pollycarpus, Suciwati mengucapkan turut berduka, khususnya kepada pihak keluarga. Dia pun menilai, meninggalnya Pollycarpus perlu diselediki oleh otoritas yang berwenang tentang sebab dan musababnya meninggal. "Sebab, sebagai pelaku lapangan tentu Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait kasus pembunuhan Munir, terutama informasi tentang atasan yang memerintahkan dia," tandasnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=vULMS2-x_o0&ab_channel=JawaPos

Pollycarpus Meninggal, Istri Munir: Tak Jadi Alasan Selesainya Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/herlambang-wiratraman.jpg" alt="herlambang wiratraman" width="100%">
<figcaption>herlambang wiratraman</figcaption>
</figure>KASUS Munir memasuki babak baru. Hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) menjadi narasi politik kenegaraan untuk mengatakan tidak ada kesediaan politik hukum pemerintah Jokowi-Ma’ruf menuntaskan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia tersebut.  Sejak Munir meninggal karena racun arsenik di atas pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya menuju Amsterdam, publik mendesak pengungkapan kasusnya dengan pembentukan tim independen. Persis, 23 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu mengeluarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. TPF telah menyelesaikan laporan investigasi mereka. Dokumen hasil investigasi diserahkan secara langsung kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005 di Istana Negara.  Dua windu berselang hingga hari ini, dokumen TPF tak pernah dibuka ke publik. Pihak istana menyatakan tidak memilikinya. Surat Kemensetneg No.B-028/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00/03/2016 menyatakan bahwa kesekretariatan negara tidak memiliki dan menguasai informasi tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Sudi Silalahi, Rabu 26 Oktober 2016, bahwa SBY melalui mantan Mensesneg mengaku telah menyerahkan salinan dokumen kepada pemerintahan Jokowi.  Sejumlah organ pendukung ketatanegaraan (state auxiliary bodies) yang berfungsi sebagai ’’watchdog institutions’’ seperti Ombudsman dan Komisi Informasi pun menegaskan adanya dua hal penting. Pertama, hilangnya dokumen negara tersebut sebagai maladministrasi. Kedua, dokumen TPF merupakan dokumen yang bisa diakses publik.  Mengapa suatu dokumen publik atas kasus yang demikian penting, menjadi perhatian internasional, dan bahkan lahir dari perintah kepresidenan bisa hilang? Mengapa seakan tak ada upaya untuk menuntaskannya? Bukankah pengungkapan itu kewajiban negara, menyelesaikan kasus kejahatan hak asasi manusia?  Kasus Mudah!  Sekalipun telah digelar persidangan untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir, aktor utama atau dalang tak pernah diungkap. Karena itulah, dokumen TPF sesungguhnya menjadi kunci untuk menggerakkan lebih jauh upaya penyelesaian kasus hukum tersebut.  Sesungguhnya, dokumen hasil penyelidikan TPF yang dinyatakan hilang itu mudah dicari. Pertama, salinan dokumen TPF masih tersimpan di sejumlah anggota tim itu sendiri. Kedua, untuk menguji kebenarannya, pemerintah dapat menghadirkan dan mengonfirmasi seluruh anggota tim terkait dokumen salinan tersebut. Bila perlu, pemerintah mengujinya dengan mengirim orang untuk mengonfirmasi kepada mantan Presiden SBY dan mantan Mensesneg Sudi Silalahi.  Ketiga, bukankah Menlu saat ini, Retno L.P. Marsudi, merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi? Artinya, dia bisa memanfaatkan otoritasnya melakukan pengecekan kebenaran salinan dokumen TPF.  Begitu juga sejumlah nama seperti Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Hendardi yang kini penasihat Kapolri, atau aktivis perempuan Kamala Chandrakirana bisa dipanggil kembali untuk konfirmasi dokumen. Artinya, sejumlah anggota TPF Munir yang telah menyerahkan secara resmi di istana bisa segera dipanggil kembali.  Kejahatan Impunitas  Penetapan kesembilan dari Keppres No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir menyatakan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat. Dari sudut hukum tata negara, pemerintah di sini merujuk pada seorang presiden, yang mana dia diserahi mandat oleh konstitusi, khususnya pasal 4 UUD 1945 (presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar).  Wewenang yang demikian besar, dengan kedudukan yang tinggi di suatu negara, menjelaskan apakah sebenarnya negara memiliki kapasitas membongkar suatu kejahatan ataukah tidak. Ataukah, pemerintah itu sendiri terlibat dalam kejahatan sehingga tak pernah serius atau membiarkan impunitas itu terjadi dan menguat.  Dalam buku State crime: governments, violence and corruption, Green dan Ward (2004) mengklasifikasikan kejahatan negara sebagai bentuk penyimpangan kelembagaan (organizational deviance). Penyimpangan yang melibatkan kasus pelanggaran HAM dan justru dilakukan atau difasilitasi oleh penguasa dalam rangka memenuhi tujuan kelembagaan negara itu sendiri.  Pembiaran atas tidak adanya pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan Munir jelas bentuk kualifikasi pelanggaran HAM. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ”Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”  Norma terkait tiadanya ’’penyelesaian hukum yang adil dan benar” merupakan bentuk pelanggaran HAM. Persoalannya, bagaimana bila pelaku kini bukan sekadar mereka yang merencanakan pembunuhan Munir. Melainkan mereka yang menutupi dan bahkan menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan itu?  Bagaimanan juga bila penyimpangan kelembagaan itu bukan hanya satu institusi, melainkan melibatkan banyak kelembagaan negara, banyak aktor, dan dilakukan dengan terang-terangan memanfaatkan mekanisme hukum negara? Bukankah di balik rapinya jaringan yang menutupi kasus pembunuhan Munir ini merupakan kejahatan yang disponsori negara (state sponsored impunity)?  Racun arsenik yang membuat Munir meninggal di pesawat merupakan kejahatan pembunuhan yang terorganisasi. Sedangkan bekerjanya organ ketatanegaraan yang menghentikan, menutupi, dan bahkan menghalangi pengungkapan kasusnya, pula secara terorganisasi, merupakan bentuk kejahatan berikutnya, yakni kejahatan impunitas.  Semoga pemerintahan Jokowi mendayagunakan kekuasaannya untuk mengungkap kasus Munir. Pengungkapan itu bukan semata keadilan bagi korban atau keluarga korban, melainkan keadilan publik untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga demikian!  <hr />  *) Herlambang P. Wiratraman, Dosen hukum tata negara dan HAM, peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vo6CStrwCic

Munir dan Kejahatan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pb-hmi-desak-pemerintah-tuntaskan-kasus-munir_m_.jpg" alt="Ketum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad (dua dari kiri) saat berkunjung ke makam almarhum Munir Said Thalib di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (10/10)." width="100%">
<figcaption>Ketum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad (dua dari kiri) saat berkunjung ke makam almarhum Munir Said Thalib di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (10/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta segera menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Hal itu dia sampaikan Ketum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad usai berkunjung ke makam almarhum Munir Said Thalib di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (10/10).&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kami berharap kepada pemerintah, khususnya aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus kematian Munir,&rdquo; kata Saddam saat di temui di Kota Batu. Saddam mengatakan, buntunya proses penyelesaian kasus pembunuhan terhadap mantan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap penegakan HAM di tanah air. &ldquo;Mangkirnya penuntasan kasus Munir ini menandakan kurangnya keseriusan kita dalam menegakkan HAM di republik ini,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, Munir adalah seorang pejuang HAM sejati. Dia berani berkorban demi menyelamatkan nasib dan martabat orang lain. Dia juga mengungkapkan jika Munir merupakan seorang pejuang HAM yang konsisten.&nbsp; "Munir adalah simbol perjuangan HAM di negeri ini. Misteri kematian Munir merupakan penanda matinya penegakan HAM di tanah air. Karena itu, memperjuangkan kasus Munir agar segera dituntaskan adalah bagian dari merawat api perjuangan HAM," tegasnya.&nbsp; Munir Said Thalib sendiri dibunuh di dalam pesawat GA-974 saat perjalanannya menuju Amsterdam pada 2004 silam. Namun, hingga kini pelaku pembunuhan tersebut belum diketahui. Selama 14 tahun kasusnya terhenti dan tidak ada kejelasan. Seperti diketahui, Munir sendiri merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang.

PB HMI Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/didaulat-jadi-duta-kip-mahfud-md-singgung-kasus-munir_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dikukuhkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dikukuhkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dikukuhkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat. Acara itu dilangsungkan di silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (30/9). Dalam sambutannya, Mahfud MD mengatakan, keterbukaan informasi publik dapat dibuka seluas-luasnya terkecuali bagi informasi penting seperti intelijen dan pertahanan.&nbsp; "Artinya kita memang wajib membudidayakan keterbukaan informasi ini untuk kemajuan negara dan kemajuan warga negara Indonesia," ungkap Mahfud. Kendati demikian, diakui Mahfud, masih banyak hambatan untuk mendapat informasi yang terbuka. Seperti&nbsp;informasi yang hilang atau mungkin diduga dihilangkan oleh lembaga negara. "Misalnya kasus SK (surat keputusan) pemberhentian perwira yang SK-nya tidak ada tapi nomor SK nya ada. Kemudian ada juga hilangnya dokumen kasus penyelidikan munir. Itu hanya sebagian tapi yang lainnya sudah terbuka," pungkas Mahfud. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara&nbsp;berharap publik dan pemerintah berkomitmen menjamin keterbukaan informasi kepada publik. "Masyarakat itu mempunyai hak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan, bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan publiknya," ujar Rudiantara.

Didaulat Jadi Duta KIP, Mahfud MD Singgung Kasus Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komnas-ham-dukung-penuh-polri-untuk-ungkap-tuntas-kasus-munir_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib selalu menarik perhatian sejumlah kalangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib selalu menarik perhatian sejumlah kalangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator subkomisi pengkajian dan penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhammad Choirul Anam mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan kembali mengusut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurutnya, jika kepolisian maksimal untuk mengungkap kasus Munir, Komnas HAM dan publik akan sepenuhnya mendukung kepolisian. "Kita harap Polri serius mengungkap kasus ini, Komnas HAM dan publik pastinya akan dukung penuh," kata Choirul, Rabu (26/9). Choirul menuturkan, membuka kasus Munir tidak terlalu sulit bagi polisi karena banyak bahan yang bisa dijadikan awalan untuk melangkah. "Polri bisa mulai dari bahan-bahan yang ada di kepolisian sendiri maupun yang terdapat selama proses persidangan Pollycarpus, Muchdi PR, Indra Setiawan dan Rohainik Aini," tambahnya. Kepolisian, lanjut Choirul, bisa juga memulai kasus ini dari rekaman percakapan antara Pollycarpus dan Muchdi yang belum pernah dibuka di persidangan sebelumnya. "Rekaman percakapan Pollycarpus dan Muchdi itu bisa digunakan untuk novum," tandasnya. Sebelumnya, Kapolri jenderal pol Tito Karnavian menyampaikan telah meminta Irjen Arief meneliti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Penelitian itu untuk mencari tahu perlu atau tidaknya kasus tersebut untuk dikembangkan setelah Pollycarpus Budihari Prijanto bebas. "Nanti saya akan minta kepada Pak Kabareskrim yang baru untuk melakukan penelitian kasus itu. Apakah kasus itu masih bisa untuk dikembangkan atau memang sudah seperti itu," ucap Tito di lingkungan RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (31/8).

Komnas HAM Dukung Penuh Polri untuk Ungkap Tuntas Kasus Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanya-kasus-munir-suciwati-mau-temui-kabareskrim-mabes-polri-monggo_m_.jpg" alt="Suciwati, istri Munir" width="100%">
<figcaption>Suciwati, istri Munir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Markas Besar Kepolisian menyambut baik rencana Suciwati yang ingin menemui Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk istri mantan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib itu. "Monggo, kalau mau ketemu Kabareskrim, yang penting sampaikan dulu kapan ada waktu mereka ketemu," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya kemarin, Senin (11/9) Kata dia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun nyatanya sudah menginstruksikan kepada Arief untuk meneliti kembali kasus pembunuhan Munir. "Kalau tidak ada fakta baru ya mau diapain lagi, mandek gitu saja. Ditutup tidak, dilanjutkan tidak," sambungnya. Soal dokumen hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, menurutnya tak memberi jaminan kasus ini bisa dilanjutkan. "TPF membantu proses penyidikan, mereka mengungkap mengenai fakta-fakta yang terjadi. Jadi saling mengisi. Belum tentu bisa jadi materi penyelidikan," tukas Setyo. Pekan lalu, Arief mengatakan akan meneliti kasus Munir. Dia membantah kasus ini sudah ditutup di Kepolisian. "Ini kami tidak pernah menutup karena di dalam penyidikan tidak ada konsep buka dan tutup. Yang ada adalah memulai dan menyelesaikan," ujarnya di Kompleks Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/9). Dalam kasus Munir yang terjadi pada 2004, Polri katanya sudah melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan dalam proses penyidikan. Pada 2004, sudah ada empat berkas dengan empat tersangka yang semuanya sudah menjalani hukuman dan sudah selesai. Termasuk Pollycarpus Budihari Priyanto. "Itu adalah hasil penyidikan oleh Polri," imbuhnya. Lantas bagaimana kelanjutannya? Arief mengatakan apabila ditemukan fakta baru (novum) maka Polri pasti akan melanjutkan penyidikan itu. Begitu lah mekanisme yang ada di institusinya. "Kami tidak pernah membuka dan menutup. Jadi kasus ini ada kemungkinan masih berjalan kalau ditemukan bukti baru tadi dan ditemukan fakta hukum baru untuk pengembangan kasusnya. Ini sedang dicari," tegas Arief. Karenanya, Suciwati berniat untuk menemui Arief pekan ini untuk meminta pengungkapan dalam pembunuhan mendiang suaminya. Suciwati berharap Kabareskrim yang baru itu berkomitmen membuka kembali kasus pembunuhan terhadap Munir.&nbsp;

Tanya Kasus Munir! Suciwati Mau Temui Kabareskrim, Mabes Polri: Monggo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus munir

Berita Terkini