<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20210616_171412.jpg" alt="Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono. Feri Purnama/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono. Feri Purnama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Garut melimpahkan kasus tiga jenderal Negara Islam Indonesia (NII) yang ditangkap terkait kasus makar ke Kejaksaan Negeri Garut. Selanjutnya mereka segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Garut.  ”Sudah dilimpahkan,” kata Kepala Polres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono seperti dilansir dari Antara di Garut, Rabu (9/2).  Dia menuturkan, Polres Garut sudah melakukan tindakan hukum dengan memeriksa dan menahan ketiga jenderal NII. Yakni Ujer Januari, 50; Jajang Koswara, 50; dan Sodikin, 48; warga Kecamatan Pasirwangi, Garut.  Status berkas perkara ketiga tersangka itu, menurut dia, sudah lengkap oleh Kejaksaan Negeri Garut. Jadi untuk selanjutnya menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Garut.  ”Saat ini sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan dan kemudian akan diserahkan kepada pengadilan untuk proses persidangan,” ujar Wirdhanto Hadicaksono.  Kuasa hukum ketiga tersangka Rega Gunawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pemenuhan semua hak-hak hukum klien untuk mendapatkan keadilan. Ketiga kliennya sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada semua pihak terkait perbuatannya yang menimbulkan kegaduhan.  ”Sesuai dengan pernyataan terdakwa di Polres Garut telah menyesali dan meminta maaf,” papar Rega Gunawan.  Sebelumnya, tiga warga Garut mengaku sebagai jenderal NII. Kemudian, pernyataannya itu didokumentasikan melalui video hingga akhirnya tersebar di media sosial dan Youtube.  Aksinya di video itu mengibarkan bendera NII dilakukan di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut pada 2021. Mereka kemudian diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut.  Ketiga tersangka dijerat pasal 110 ayat 1 KUHP jo pasal 107 ayat 1 KUHP terkait masalah makar. Kemudian, pasal 28 ayat 2, jo pasal 45 a ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 24 D jo pasal 66 undang-undang tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Polisi Limpahkan Kasus Tiga Jenderal NII ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211201-WA0066_copy_800x600_1.jpeg" alt="Bendera Bintang Kejora berkibar di halaman GOR Cenderawasih Jayapura, Papua, Rabu (1/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Bendera Bintang Kejora berkibar di halaman GOR Cenderawasih Jayapura, Papua, Rabu (1/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Dirkrimum Polda Papua menetapkan delapan orang pengibar bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM), Bintang Kejora, sebagai tersangka kasus makar.  ”Memang benar saat ini penyidik sudah menetapkan kedelapan orang yang ditangkap Rabu (1/12), usai mengibarkan bendera di halaman GOR Cenderawasih Jayapura, sebagai tersangka kasus makar,” kata Dirkrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani seperti dilansir dari Antara di Jayapura.  Dia menjelaskan, delapan pengibar bendera Bintang Kejora itu disangkakan pasal 106 KUHP jo 110 jo 87 KUHP. Dari delapan orang yang ditangkap, enam orang di antaranya berstatus mahasiswa.  Kedelapan orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SK, FK, MK, MY, YM, BA, MP, dan MF.  Tanggal 1 Desember diperingati sebagai HUT OPM yang merupakan organisasi yang berjuang memisahkan Papua dari NKRI, ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.  Tercatat enam wilayah yang dilaporkan terjadi penaikan bendera Bintang Kejora, yakni Kota Jayapura, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak.  Sejumlah orang dilaporkan mengibarkan Bendera Bintang Kejora di halaman GOR Cenderawasih, Rabu (1/12), sekitar pukul 12.30 WIT. Bendera Bintang Kejora berkibar sekitar 30 menit yang kemudian diturunkan sendiri oleh mereka.

Pengibar Bintang Kejora di Jayapura Tersangka Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Aktivis-Papua-Gunakan-Koteka-di-Persidangan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Dua dari enam aktivis Papua memakai koteka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1/2019). Majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang kasus aktivis Papua pengibar bendera bintang kejora ditunda karna salah satu terdakwa mengenakan koteka. Hal" width="100%">
<figcaption>Dua dari enam aktivis Papua memakai koteka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1/2019). Majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang kasus aktivis Papua pengibar bendera bintang kejora ditunda karna salah satu terdakwa mengenakan koteka. Hal</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Kombes Pol Arie Ardian, koordinator pengamanan saat aksi aktivis Papua di depan Istana Negara membenarkan adanya lagu bermuatan sensitif. Hal ini diutarakanya saat dihadirkan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/2).  Diketahui, para peserta aksi menyanyikan lagu itu sebagai protes terhadap isu rasisme warga Papua di Surabaya. "Saya tidak tahu judulnya, tapi saya ingat lagunya karena terus diulang oleh mereka (peserta aksi)," kata Arie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum terkait lagu atau nyanyian yang dikumandangkan selama aksi pada 28 Agustus 2019 itu berlangsung.  Sehabis diizinkan oleh hakim mengumandangkan lagu yang dinyanyikan oleh para peserta aksi, Arie pun menyanyikan lagu untuk memastikan muatan yang dinilai sensitif itu. "Papua bukan Merah Putih, Papua itu Bintang Kejora," Arie menirukan suara nyanyian yang diingatnya itu.  Sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan Arie itu pun dianggap oleh Hakim maupun jaksa sebagai barang bukti untuk pembuktian kejadian. Surya Anta pun menanggapi kesaksian Arie dengan keberatan karena baik yel-yel maupun lagu yang dinyanyikan selalu ada dalam aksi yang dilakukan untuk melawan isu rasisme yang kerap dialami oleh orang Papua.  Membalas keberatan Surya Anta, Arie mengatakan pihaknya pun tidak mengetahui perihal penetapan sebagai tersangka makar. Namun dirinya selalu mengupayakan langkah- langkah persuasif dalam penjagaan aksi sehingga kondisi tetap kondusif selama aksi berlangsung. "Ya setiap pengamanan aksi kita selalu komunikasikan untuk menjaga bahasa dan kata-kata yang diteriakannya," pungkas Arie.

Kombes Arie Ardian Nyanyi Sepenggal Lagu Demo Papua saat Jadi Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Eggi-Sudjana-tersenyu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana melalui kuasa hukumnya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta perlindungan hukum. Selain itu, Eggi juga meminta polisi mengeluarkan SP3 dalam kasus yang dialaminya.  Kuasa hukum Eggi, Alamsyah Hanafiah mengatakan, surat sudah dikirim ke Sekertariat Negara pada 17 September 2019. "Saya kuasa hukum Eggi Sudjana mengirim surat ke Presiden yaitu tentang mohon perlindungan hukum dan klarifikasi atas ditetapaknya tersangka kasus makar Eggi Sudjana," kata Alamsyah di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (19/9).  Alamsyah mengatakan, isi surat yang dikirim, pihaknya mempertanyakan tindakan makar yang dituduhkan kepada Egi merugikan Jokowi sebagai Presiden atau tidak. Dia juga meminta Presiden memerintahkan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk segera mengeluarkan SP3 dalam kasus tersebut.  "Yang kita tanya ke Presiden ada 2 intinya yaitu apakah benar Presiden dalam rangka melaksanakan roda pemerintaahan pernah diganggu atau merasa digulingkan oleh tersangka Eggi Sudjana," kata Alamsyah.  Alamsyah menilai, apabila tidak ada kerugian yang ditimbulkan, seharusnya kasus ini bisa segera di SP3. "Kalau dia tidak merasa terganggu atau digulingkan kita minta perlindungan hukum dan mohon dihentikan penyidikannya, mohon di klarifkasi sehingga dia nggak berstatus tersangka seumur hidup," jelaskan.  Alamsyah menyebut, adanya status tersangka yang menjerat Eggi memberikan banyak kerugian. Terutama terkait profesi kliennya sebagai pengacara. Dia tidak bisa bekerja karena berstatus tersangka.  "Sekarang kan posisinya ngambang nih, Eggi sebagai advokat dia nggak bisa lakukan praktisi karena statusnya tersangka. Tadi kita tanya Polda apakah permohonan SP3 kita sudah diproses. Jawabanya masih digelar," pungkasnya.  Sebelumnya, Eggi mulai ditahan sejak Selasa (14/5). Dia diputuskan masuk Rumah Tahanan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kemudian mendapat penanggugan penahanan pada 24 Juni 2019. Dia pertama kali diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB. Pitra Romadoni menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  Eggi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya. Keputusan ini dikeluarkan setelah proses gelar perkara pada 7 Mei 2019. Adanya kecukupan alat bukti seperti enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, beberapa dokumen, petunjuk, dan kesesuaian alat bukti menjadi dasar penyidik menaikan status hukumnya.  Politikus PAN itu dilaporkan oleh caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), S. Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar. Laporan itu dibuat atas beredarnya video Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi.  Selain Dewi, Supriyanto yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) juga turut melaporkan Eggi ke Bareskrim Polri, pada Jumat 19 April 2019. Laporannya teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Terkait status tersangkanya ini, Eggi pun telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Eggi Sudjana Surati Jokowi Minta Perlindungan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kivlan-zen-praperadilan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah tertunda, sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen melawan Polda Metro Jaya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam poinnya, pihak Kivlan meminta hakim menggugurkan status tersangka, karena dinilai tidak sesuai prosedur.  "Dimohonkan kepada yang Mulia Hakim Tunggal untuk melepaskan pemohon praperadilan dari penetapan tersangka dan atau penahanan akibat telah terjadi pelanggaran oleh termohon praperadilan berdasarkan fakta hukum dan pendapat pemohon praperadilan tersebut," ujar pengacara Kivlan, Tonin Tachta, Senin (22/7).  Pelanggaran penetapan tersangka kepada Kivlan, dikatakan Tonin, terlihat dalam SPDP yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019. Di situ tidak terdapat nama Kivlan. Namun, kemudian muncul pada SPDP tanggal 31 Mei 2019. Nama Kivlan muncul bersama tersangka lainnya Habil Marati. Selain itu, SPDP kedua itu disebutnya tak pernah diterina oleh pihak Kivlan.  "Termohon praperadilan menetapkan pemohon praperadilan menjadi tersangka sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berdasar kepada Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sampai dengan perkara a-quo disidangkan tidak pernah diberikan secara sah," jelasnya.  Lebih lanjut, Tonin menilai penangkapan Kivlan tidak sah. Karena tidak didukung surat-surat lengkap. Ditambah lagi, alat bukti yang digunakan penyidik tidak cukup. Selain itu, Kivlan juga tak pernah diperiksa sebagai terlapor dalam kasus ini.  Sementara itu pengacara Kivlan lainnya, Kolonel Chk Subagya Santosa meminta hakim praperadilan membebaskan kliennya dari penahanan Polda Metro Jaya. Selain itu, hakim juga diminta merehabilitasi nama baik Kivlan serta menyatakan Sprindik dan SPDP nya dibatalkan. "Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Penahanan," sambungnya.  Sebelumnya, Tim Penasihat Hukum mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kakostrad) itu menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/6). Kedatangannya kali ini untuk mendaftarkan praperadilan untuk kliennya. Permohonan teregister dengan nomor 75/pid.pra/2019/pn.jaksel.  Badiri menyebut praperadilan ini ditempuh lantaran ada dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan penyidik dalam proses hukum kliennya. Meski begitu, dia masih enggan memaparkannya lebih detail pelanggaran yang dimaksud.  Hanya saja Badri mengatakan pelanggaran itu meliputi penetapan tersangka hingga Kivlan dalam kasus dugaan makar. Termasuk kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dam 1 bos lembaga survei.  Kivlan telah menjadi tersangka dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor : LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.  Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.

Sidang Praperadilan, Pengacara Minta Hakim Bebaskan Kivlan Zen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Eggi-Sudjana-tersenyu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah ditangguhkan penahanannya, tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana, menyambangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jumat (12/7). Menggunakan kemeja putih dan peci hitam, Eggi tiba didampingi kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah.  Saat ditemui, Alamsyah mengatakan kedatangannya kali ini untuk menanyakan perkembangan permohonan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus yang mendera kliennya. Dikatakannya, surat tersebut sudah dilayangkan pada 4 Juni 2019.  "Yang dibicarakan itu intinya tidak ada persoalan lain, hanya melihat perkembangan soal permohonan SP3 kita," kata Alamsyah  di Polda Metro Jaya, Jumat (12/7).  Permohonan SP3 dilayangkan Eggi lantaran menganggap kasusnya tidak cukup alat bukti. "Karena dia baru ucapan, tidak ada tindakan maupun perbuatan (makar)," sambung Alamsyah.  Lebih lanjut, dia menyampaikan darinpertemuan sore ini, belum ada jawaban pasti dari penyidik. Lantaran penyidik harus menunggu arahan atau petunjuk dari Direktur Reserse Kriminal Umum. "Penyidik menunggu arahan dari pimpinan. Jadi, memang penyidik tidak bisa mengambil kesimpulan," tukas Alamsyah.  Sebelumnya, Eggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya. Keputusan ini dikeluarkan setelah proses gelar perkara pada 7 Mei 2019. Adanya kecukupan alat bukti seperti enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, beberapa dokumen, petunjuk, dan kesesuaian alat bukti menjadi dasar penyidik menaikan status hukumnya.  Politikus PAN itu dilaporkan oleh caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), S. Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar. Laporan itu dibuat atas beredarnya video Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi. Selain Dewi, Supriyanto yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) juga turut melaporkan Eggi ke Bareskrim Polri, pada Jumat 19 April 2019.  Laporannya teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Terkait status tersangkanya ini, Eggi pun telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, Eggi Sudjana sudah menghirup udara bebas setelah penangguhan penahanan dikabulkan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Penahanan Sudah Ditangguhkan, Eggi Sudjana Malah Tanya SP3 Kasus Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/POLISI-TANGKAP-LIEUS-SUNGKHARISMA-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan makar Lieus Sungkharisma mendapat penangguhan penahanan atas kasus yang menjeratnya. Hal itu telah dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.   "Memang benar ya tadi sekitar jam 16.00 WIB itu tersangka atas nama Lieus Sungkharisma kita tangguhkan penahanannya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya Jakarta, Senin (3/6).  Penangguhan ini didapatkan Lieus berdasarkan permohonan tiga pihak sebagai penjamin. Mereka yakni istrinya Lieus, Merry, kuasa hukum Lieus, Hendarsam dan Anggota Komisi III DPR RI dari partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.  Dikabulkannya penangguhan penahanan ini bukan tanpa syarat. Selama di luar tahanan Lieus dilarang mengulangi perbuatannya, kemudian tidak boleh melarikan diri dan dilarang menghilangkan barang bukti.  "Makannya penangguhan dikabulkan oleh penyidik dan tadi sudah dilakukan penangguhan," imbuh Argo.  Selain itu, Lieus diharuskan wajib lapor setiap satu minggu sekali ke Polda Metro Jaya. Jadwal wajib lapornya sendiri setiap hari Selasa.   Ditemui usai keluar dari rutan Polda Metro Jaya, Lieus mengaku bersyukur mendapat penangguhan penahanan. Sebab, mulai hari ini dia bisa kembali berkumpul bersama keluarga yang sudah sekitar 2 pekan ditinggalkan.  "Saya ditangguhkan penahanannya, ya saya sih terima kasih artinya yang tadinya harus di dalam sekarang saya bisa di luar," kata Lieus.   Saat keluar, Lieus bahkan sempat bercanda bahwa berat badannya turun 8 kilogram selama 2 pekan ditahan. Padahal ketika di rumah untuk turun setengah kilogram saja sulit. "Ya bagi yang mau diet susah, masuk tahanan minta pasalnya makar dijamin kurus," imbuhnya.  Lebih lanjut, Lieus menyampaikan terima kasih terhadap upaya yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya. Begitu pula kepada BPN Prabowo-Sandi yang telah mengutus Dasco untuk membantu kasus hukumnya.  Begitupula kepada kepolisian Lieus menyampaikan apresiasinya. Ia mengatakan akan mengambil hikmah dari kasus hukum yang menjeratnya. Serta berharap ke depannya akan lebih baik.  "Kepada Kapolri khususnya saya betul-betul mengucapkan syukur. Karena apa? Mimpi juga kagak kena hukum makar, ditahan ngompol juga kagak 2 minggu bisa keluar. Ya ambil hikmahnya," lanjutnya.   Meski begitu, sebagai aktivis Lieus menegaskan akan tetap bersikap kritis. Namun, akan lebih bertanggungjawab. "Kita tetep harus kritis yang penting bertanggung jawab dan membangun. Itu yang paling penting," pungkas Lieus.

Penahanannya Ditangguhkan, Lieus Sungkharisma Diharuskan Wajib Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kivlan.jpeg" alt="Mayjen (Purn) Kivlan Zen usai diperiksa di Bareskrim Polri. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mayjen (Purn) Kivlan Zen usai diperiksa di Bareskrim Polri. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan makar terus berlanjut. Kemarin (29/5) tersangka kasus dugaan makar Kivlan Zen diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Kivlan bersikukuh mengatakan bahwa tuntutan diskualifikasi capres-cawapres nomor urut 01 tidak termasuk makar.  Djuju Purwantoro, kuasa hukum Kivlan Zen, menuturkan bahwa tuduhan makar terhadap Kivlan disebutkan dalam pasal 107 atau 110 KUHP. Namun, sangkaan penyidik dinilai terlalu tendensius.  "Bahkan, mengada-ada karena tidak relevan dengan definisi makar. Unsurnya tidak terpenuhi."  Menurut dia, makar merupakan perbuatan untuk menggulingkan kekuasaan. Kivlan tidak memiliki niat semacam itu. "Rapat-rapat untuk menggulingkan itu juga tidak ada," paparnya saat ditemui di kantor Bareskrim kemarin.  Kivlan Zen memang menuntut diskualifikasi capres dan cawapres nomor urut 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin). Namun, tuntutan itu tidak bisa dikategorikan makar. Sebab, diskualifikasi tersebut diatur oleh undang-undang.  "Bawaslu dan KPU bila menemukan pelanggaran bisa saja melakukan diskualifikasi. Tentu dengan syarat ketentuan yang ada," urainya.  Sementara itu, Kivlan menjelaskan, pemeriksaan itu merupakan kali kedua. Semua telah disampaikan, termasuk soal Permadi dan Lieus Sungkharisma. "Kita akan lihat, nanti diperiksa dulu," jelasnya. Kivlan mengaku telah berupaya melakukan langkah-langkah yang benar, jujur, dan adil. "Kalau saya dinyatakan bersalah, ya saya akan menerima apa adanya," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/calon-istri-teroris-sibolga-tewas-bunuh-diri_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebenarnya ada dua laporan untuk Kivlan. Pertama, kasus dugaan makar. Kedua, terkait dengan kepemilikan senjata api. "Kepemilikan senjata api itu ditangani Polda Metro Jaya," jelasnya.  Tidak tertutup kemungkinan setelah diperiksa di Bareskrim, Kivlan akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. "Tentunya akan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka," ujarnya. Dia menjelaskan, laporannya hanya soal kepemilikan senjata. Hal itu dulu yang akan digali. "Konstruksi hukumnya masih soal menyimpan senjata ilegal."  Semua pemeriksaan itu berfokus untuk menggali apa yang telah dilakukan Kivlan. Nanti ada saksi ahli yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut. "Rekaman saat di forum rapat itu menjadi bukti dan petunjuk." (idr/c6/oni)

Selain Dugaan Makar, Kivlan Zen Juga Terjerat Kasus Senpi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana.jpeg" alt="Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya menahan Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana, Selasa (14/5) kemarin. Tersangka dugaan makar itu akan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan.  Penahanan ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Menurut dia, penahanan itu merupakan kewenangan penyidik. "Iya, dengan masa penahanan di kepolisian itu 20 hari," kata Argo saat dihubungi, Rabu (15/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-penjambretan-salman-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (Salman Toyibi/Jawa Pos)  Menolak Penahanan  Sementara itu, Eggi Sudjana menolak penahanan itu. Dia pun menolak untuk menandatangani surat penahanan dari penyidik kepolisian.  "Saya Insya Allah warga negara yang taat hukum dalam proses ini kerja sama dengan pihak kepolisian yang sekarang sudah menetapkan saya sebagai tahanan untuk 20 hari ke depan. Tapi saya tidak menandatangani atau saya menolak sebagai ditahan begitu," kata Eggi.  Eggi masih merasa apa yang menimpanya sangat janggal. Dia menyebut ada beberapa alasan tak sepatutnya dikenakan dalam kasus ini. "Antara lain saya sebagai advokat menurut UU 18 tahun 2003 Pasal 16, Advokat tidak dapat dipidana atau digugat baik di dalam ataupun di luar sidang. Itu juga merupakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi No 26 Tahun 2014," ujarnya.  Yang kedua lanjut Eggi, seharusnya karena dia advokat harusnya kode etik dulu yang diproses. Apalagi dia sudah bersurat. "Sudah kirim surat. Harusnya kode etik advokat dulu yang harusnya diproses," kata dia.  Lalu yang ketiga dirinya juga sudah mengajukan permohononan pengajuan praperadilan atas status tersangaknya. Harusnya menurut dia praperadilan dulu yang diproses. "Yang keempat berkait gelar perkara. Gelar perkara mesti dilakukan sesuai dengan Perkap Kapolri No 12 Tahun 2014," kata Eggi.  Meski begitu, ia menyebut kepolisian juga punya kewenangan. Ia mengaku akan mengikuti kewenangan tersebut. "Saya juga punya kewenangan sebagai advokat dan kita sesuai dengan profesional, modern dan terpercaya. Saya di sini, kita ikuti prosesnya. Semoga Allah Ridho kepada kita," ujar dia menyudahi.  Minta BPN Tidak Menyusahkan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pitra-pengacara-Kivlan-640x441.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pitra Romadhoni. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos)  Sedangkan, Pitra Romadoni, kuasa hukum, Eggi Sudjana, minta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika tidak membantu agar tidak membuat kasus yang menimpa kliennya makin runyam.  "Saya minta kepada tim BPN kalau seumpama tidak bisa membantu tolong jangan buat kita susah. Itu saja," kata dia Pitra.  Namun dia tak menjelaskan maksud dari pernyataannya itu. Eggi sendiri sudah resmi ditahan sejak Selasa malam ini hingga 20 hari ke depan.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-penjambretan-salman-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pitra-pengacara-Kivlan-640x441.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Eggi Sudjana Resmi Ditahan Polisi Selama 20 Hari ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/prarekonstruksi-dugaan-kasus-makar-ada-orang-lain-di-luar-5-tersangka_m_121559.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi terhadap dugaan kasus makar yang rencananya dilakukakn pada Jumat (31/3). Hasilnya diketahui ada orang lain yang mengetahui gerakan itu tersebut di luar lima tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, prarekonstruksi digelar di dua lokasi pertemuan para tersangka, yakni di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat. "Di sana di prarekonstruksi kami mendudukan posisi-posisi orang yang hadir dalam pertemuan di situ," kata Argo di Jakarta, Kamis (6/4). Menurutnya, dari pertemuan itu ada beberapa orang lain luar lima tersangka yang mengetahui rencana aksi makar. Orang tersebut akan dijadikan sebagai saksi. "Ada beberapa orang di situ, tentunya nanti kita akan memeriksa beberapa saksi-saksi yang mengetahui pertemuan itu," sambungnya. Diketahui, hingga kini kelima tersangka dugaan kasus makar masih ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Lebih jauh Argo menuturkan,&nbsp; di prarekonstruksi itu dilakukan secara detail. Mulai dari siapa yang membuat minum, memarkir kendaraan dan yang terpenting isi pembahasan di pertemuan itu. Dipastikan di pertemuan itu sudah ada niatan makar sehinggga unsur pidananya telah terpenuhi. "Unsur perencanaannya sudah ada dan nanti dia akan menggunakan beberapa massa tapi ini masih dalam persiapan," ucapnya. Hanya saja di pertemuan itu belum sampai pembahasan massa dari mana saja yang akan dikerahkan untuk berbuat makar.&nbsp; "Yang terpenting massa ini akan bergerak di lima kota, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta namun belum diputuskan massa berasal dari mana," terangnya. Sebelumnya polisi menangkap Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Kelimanya menjadi tersangkadan dikenakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP atas dugaan makar. (elf/JPG)

Prarekonstruksi Dugaan Kasus Makar, Ada Orang Lain di Luar 5 Tersangka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus makar

Berita Terkini