<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan memanggil semua pemilik ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya telah digeledah tim penyidik, pada Selasa (17/1) malam. Termasuk pula Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, yang juga turut digeledah.  "Siapapun akan kami panggil sebagai saksi untuk kebutuhan nanti. Menerangkan perbuatan dari para tersangka yang ditetapkan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (19/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, tim penyidik KPK bakal menganalisis hasil penggeledahan dan mengonfirmasi barang bukti kepada para pihak yang ruangannya digeledah. Hal ini dilakukan untuk memperjelas apa saja yang dilakukan para tersangka dalam perkara tersebut.  "Tempat-tempat yang digeledah dan ditemukan dokumen-dokumen atau barang bukti elektronik itu akan dikonfirmasi," tegas Ali.  Tim penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti usai menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (17/1). Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang digeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD Mohamad Taufik.  "Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Ali, Rabu (18/1) kemarin.  Ali menyampaikan, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.  "Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," ucap Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.  Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut.  Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.  Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Buka Kemungkinan Panggil Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI.jpg" alt="Personel pengamanan dalam berjaga di pintu masuk basement gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Personel pengamanan dalam berjaga di pintu masuk basement gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menggeledah lantai 2 yang dihuni Partai Gerindra; lantai 4 yang dihuni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golongan Karya (Golkar); dan lantai 6 yang dihuni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  "Saya sudah pastikan juga dengan pihak kantor bahwa sekalipun KPK ke lantai 4, tapi fraksi PSI tidak digeledah," ujar Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian saat dihubungi wartawan, Rabu (18/1).  Namun begitu, Justin menyampaikan bahwa dirinya tak melihat secara langsung penggeledahan yang dilakukan KPK itu. Ia mengaku saat penggeledahan terjadi, dirinya sudah pulang dari kantor.  "Baru mengetahui perihal penggeledahan terkait kasus pengadaan tanah itu dari berita-berita online tadi malam," katanya.  Ia berharap bahwa penggeledahan itu menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk mengutamakan pemanfaatan lahan-lahan tidur Pemprov DKI daripada terus membeli lahan baru.  "Saya harap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak baik eksekutif dan legislatif," tegas Justin.  Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1). Kedatangan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.  "Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (17/1).  Meski demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci apa saja yang diamankan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. Sebab, tim masih berada di Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mencari bukti terkait kasus mafia tanah di Pulo Gebang.  "Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ucap Ali.

Ruang DPRD DKI yang Digeledah KPK, dari Fraksi Gerindra sampai PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230117-WA0032.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak tujuh koper barang bukti yang diduga berisi berkas dan barang lainnya hasil penggeledahan dari Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, (17/1). Petugas KPK keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu Gedung DPRD lama dan memasukkan koper-koper tersebut pada enam mobil jenis mini bus yang bersiap di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Setelah memasukkan tujuh koper berwarna hitam dan merah tersebut ke dalam mobil, petugas KPK langsung pergi meninggalkan gedung institusi legislatif tersebut. Selama proses penggeledahan oleh KPK, akses masuk ke Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga petugas pengaman dalam (Pamdal) DPRD DKI Jakarta, dan awak media tidak diberikan akses untuk masuk meliput kegiatan tersebut. KPK sendiri mengonfirmasi bahwa penggeledahan ini berhubungan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pulogebang. "Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud, terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, (17/1). Dari kabar yang beredar, petugas KPK melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8 dan lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta. Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta sendiri diketahui merupakan lantai di mana ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berada, sementara tiga lantai lainnya diketahui adalah lokasi kantor Fraksi Golkar dan Fraksi PSI (4), fraksi PDIP (8), dan ruang Komisi C (3).

Usai Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, KPK Bawa Tujuh Koper

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1315.jpg" alt="Penyidik KPK di kantor DPRD Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK di kantor DPRD Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan Selasa (17/1). Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.  "Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (17/1).  Meski demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci apa saja yang diamankan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. Sebab, tim masih berada di Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mencari bukti terkait kasus mafia tanah di Pulo Gebang.  "Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ucap Ali.  Sebelumnya, Gedung DPRD DKI Jakarta didatangi sejumlah penyidik KPK. Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, sekitar pukul 18.00 WIB, terlihat penyidik KPK dengan rompi krem berada di gedung DPRD DKI Jakarta.  Tepatnya, para penyidik itu ada yang di luar dan di dalam ruangan Komisi C DPRD DKI Jakarta. Salah seorang pamdal menyebut, sejak tadi penyidik KPK sudah datang untuk melakukan pemeriksaan.  "Ada KPK periksa ke sini. Makanya ini disuruh ditutup semua aksesnya," ujar pamdal kepada wartawan.  Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.  Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut.  Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.  Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penggeledahan di Kantor DPRD DKI Jakarta Terkait Kasus Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Muhammad-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mencatat ada 11 persen atau 3.908 kasus yang belum terungkan sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut didominasi oleh tindak pidana mafia tanah, hingga penipuan.  "Kasus pemalsuan, penipuan, (mafia) tanah, itu memang menjadi beban Polda Metro Jaya sejak dulu, kasus sengketa tanah, penggelapan penipuan, itu butuh waktu yang cukup lama," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat memimpin rilis akhir tahun di Polda Metro Jaya, Sabtu (31/12).  Fadil menjelaskan, kasus-kasus tersebut belum selesai karena ada beberapa proses yang harus dilewati. Seperti berkoordinasi dengan instansi lain.  "Contoh kasus perbankan, kita kalau minta mutasi transaksi, kita harus minta ke PJK (penyelenggara jasa keuangan) atau bank. Kalau kita ingin meminta LHA, apabila itu kasus pencucian uang, kita harus kita ke PPATK, kalau kita ingin meneliti kasus pemalsuan tanah, keabsahan atas hak, kita harusnya ke BPB, bahkan kita harus mencari dokumen dari instansi-instansi," sambungnya.  Di sisi lain, Fadil mengungkapkan ada beberapa variabel dalam tingkat kesulitan mengungkap kasus tersebut. Sehingga butuh waktu lama dalam penyelesaiannya.  "Dalam proses penanganan perkara ada tingkat kesulitan, ringan, sedang, sulit, sulit sekali. Itu variabel yang keluar mengapa tidak bisa tuntas atau terselesaikan dalam satu tahun anggaran," jelasnya.  Diketahui, Polda Metro Jaya mencatat berhasil menuntaskan 89 persen kasus kejahatan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sepanjang 2022. Sedangkan 11 persen sisanya belum tuntas.  "Crime total tahun 2022 diselesaikan 89 persen. Ini menandakan sebagian besar kasus dilaporkan di Polda Metro Jaya dapat diselesaikan baik dalam pendekatan kriminal justice atau restorative justice," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dalam rilis akhir tahun di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (31/12).  Meskipun tingkat keberhasilan pengungkapan kasus sudah cukup tinggi, namun Fadil mengakui jajarannya masih memiliki pekerjaan rumah. Terutama untuk menyelesaikan 11 persen kasus lainnya.  Fadil menyebut, kasus yang belum tuntas didasari oleh berbagai faktor. Mulai dari tingkat kesulitan pengungkapan kasus, hingga kesulitan pengumpulan barang bukti.

Irjen Fadil: Kasus Mafia Tanah hingga Penipuan Jadi Beban Sejak Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-ATR-Sofyan-Djalil-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memenuhi panggilan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN DKI Jakarta, Jaya. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (4/11).  Sofyan tiba di PN Jakpus sekitar pukul 14.30 WIB. Mengenakan batik, Sofyan langsung duduk di kursi saksi. Sofyan bersaksi seiring kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN pada 2019 lalu, atau saat kasus pemalsuan dokumen yang menjerat Jaya bergulir. "Saksi selanjutnya adalah mantan menteri Yang Mulia," kata jaksa penuntut umum kepada hakim.  Kasus pemalsuan dokumen tersebut merupakan buntut dari sengketa lahan di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada 2019-2020 lalu. Jaya didakwa melanggar Pasal 263 KUHP karena ditengarai membuat surat palsu yang menimbulkan kerugian.  Surat palsu itu berkaitan dengan surat pembatalan 20 sertifikat hak milik (SHM) atas nama Benny Simon Tabalujan, serta 38 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Salve Veritate.  Pembatalan itu dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 2019 lalu. Pasca pembatalan tersebut, Jaya lantas menerbitkan SHM atas nama Abdul Halim di atas hak SHGB tersebut.  Akibat pembatalan itulah kasus sengketa lahan seluas 77.852 meter persegi di Cakung kian memanas. Abdul Halim mengklaim sebagai pemilik tanah di atas tanah PT. Salve. Abdul Halim pun sempat dinarasikan sebagai korban mafia tanah karena berhadapan dengan PT. Salve.  Nah, dalam perjalanannya, Jaya akhirnya duduk di kursi pesakitan. Sementara Abdul Halim kini menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Sofyan Djalil yang ketika itu menjabat Menteri ATR/Kepala BPN memberikan atensi serius terhadap kasus Cakung tersebut. Karena itulah dia menjadi saksi untuk menjelaskan kronologi kasus mafia tanah di Cakung.

Eks Kepala BPN Sofyan Djalil jadi Saksi Kasus Mafia Tanah Cakung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KETUT-KEJAGUNG.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (I.C.Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (I.C.Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum Panca Trisna T, Dodi S. Abdulkadir membantah kliennya ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Menurutnya, Panca menyerahkan diri atas kesadaran diri sendiri.  "Klien kami dengan itikad baik menyerahkan diri ke Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar," kata Dodi melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (6/7).  Dodi menuturkan, awalnya Panca membeli tanah dengan nomor SHM 568, 569, dan 805 dari Hendro Susanto selaku pemilik yang sah. Selanjutnya tanah tersebut dijual kembali ke PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.  "Sehingga klien kami adalah pembeli beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum," imbuhnya.  Sebelum pembelian, Panca sudah terlebih dahulu mengecek tanah tersebut ke BPN melalui notaris Sri Widjaja. Hasilnya tanah yang dibeli bebas sengketa.  Dodi menyebut, ahli waris Hj. Raiyah dg Kanang tidak memiliki legal standing atas tanah tersebut. Hal itu sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1720.Pid.B/2010/Pn.Mks yang menyatakan Muhammad Basir Pangku Yuddin Sarro melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.  Sementara itu, Panca dalam perkara ini didakwa bersama Hj. Sudami selaku Kasubsi Hak Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dalam putusan pengadilan, Sudami dinyatakan bebas dan tidak bersalah.  "Sudah sepatutnya klien kami dinyatakan bebas dan tidak bersalah pula. Oleh karenanya klien kami melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) untuk mencapai keadilan tersebut," pungkas Dodi.  Dalam kesempatan ini, Dodi juga membantah jika kliennya terlibat sebagai mafia tanah. Menurutnya, Panca hanyalah korban, sebab melakukan pembelian tanah dan menjualnya kembali sesuai mekanisme yang berlaku.  Sebelumnya diberitakan, Tim Eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dikabarkan menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Agung (Kejagung) atas nama Panca Trisna T. Dia diketahui telah divonis 2 tahun penjara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) dalam kasus mafia tanah.  Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana membenarkan penangkapan ini. Saat ini Panca sudah dieksekusi untuk menjalani hukuman sesuai vonis.  "Betul sudah dieksekusi hari Minggu kemarin sama Tim Jaksa Kejari Makassar," kata Ketut kepada wartawan, Senin (20/6).

Pengacara Panca Trisna Bantah Kliennya Ditangkap Tapi Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung, yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Propinsi DKI. Penetapan tersangka tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : TAP-60/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.  "Pada Jum’at, 17 Juni 2022, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tersangka dalam kasus mafia yanah Cipayung, yakni HH," kata Kasi Penkum Kejati DKI, Ashari Syam dalam keterangannya, Senin (20/6).  Satu tersangka baru merupakan mantan pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Propinsi DKI Jakarta.  "Tersangka HH pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembebasan lahan di RT 008 RW 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," ujarnya.  Namun, lanjut Ashari, dalam pembebasan lahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah, peta informasi rencana Kota dari Dinas Tata Kota, Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Bahkan tanpa adanya persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.  Selain itu, kata Ashari, tersangka HH juga memberikan resume penilaian properti (Resume Hasil Apraisal) terhadap 9 bidang tanah yang berada di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari KJPP kepada tersangka LD selaku Notaris.  Pemberian resume hasil apraisal tersebut sebelum hari pelaksanaan musyawarah atau negosiasi harga dengan warga pemilik lahan.  "Sehingga data tersebut dipergunakan oleh tersangka LD untuk melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," tuturnya.  Namun kenyataannya berdasarkan fakta hukum, bahwa pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1.600.000, per-meter.  Sedangkan harga yang dibayarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp 2.700.000 per meter.  "Dengan demikian, total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp 46.499.550.000,- (Rp 46 miliar lebih)," ucap Ashari.  Sementara total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp 28.729.340.317 (Rp 28.729 milliar).  "Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp 17.770.209.683,- (Rp 17 miliar lebih)," sambungnya.  Lebih lanjut Ashari menambahkan, proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur diduga telah menyalahi ketentuan Pasal 45 dan Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait rencana pengadaan.  Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka HH adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Pejabat Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MAFIA-TANAH_vvv-640x350-1.jpg" alt="illustrasi mafia tanah dok radar bogor" width="100%">
<figcaption>illustrasi mafia tanah dok radar bogor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus mafia tanah di wilayah Cipayung, Jakarta Timur menemui titik terang. Hal ini setelah tim penyidik Kejati DKI Jakarta menetapkan dua pihak sebagai tersangka.  “Pada hari Senin (13/6) Kejati DKI Jakarta menetapkan 2 orang tersangka, yakni LD selaku Notaris berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-58/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan MTT selaku Mafia Pengadaan Tanah Setu Cipayung, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-59/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022,” terang Kasipenkum Kejati DKI Ashari Syam dalam siaran pers, Selasa (14/6).  Atas perbuatannya, LD disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara MTT disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Ihwal adanya kasus ini, pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur atas 8 (delapan) pemilik lahan, guna kepentingan pengembangan RTH DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ternyata tidak ada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, tidak ada Peta Informasi Rencana Kota dari Dinas Tata Kota, tidak ada Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan tidak ada persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.  “Bahwa dalam proses pembebasan lahan tersebut terdapat kerjasama antara Tersangka LD, Tersangka MTT dan pihak lainnya, sehingga lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta,” jelasnya.  Selanjutnya, tersangka LD Bersama-sama dengan pihak lainnya telah melakukan pengaturan dan atau pembentukan harga terhadap 8 (delapan) pemilik atas 9 (sembilan) bidang tanah, di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.  “Pemilik lahan tersebut seharusnya hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter, namun berdasarkan peran masing-masing tersangka, sehingga Dinas Kehutanan dan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan uang rata-rata sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter,” jelasnya.  Atas perbuatan tersangka, total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp. 46.499.550.000,- (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp. 28.729.340.317,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).  Sehingga, sisa uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan pihak lainnya sebesar Rp17.770.209.683,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).  “Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan pihak lainnya melalui Tersangka MTT,” urainya.  Menurut Ashari, dalam proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, telah menyalahi ketentuan Pasal 45, Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait rencana pengadaan.

Kejati DKI Tetapkan Notaris dan Mafia Pengadaan Tanah Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/nirina-zubir.jpg" alt="Nirina Zubir. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nirina Zubir. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari lalu, Nirina Zubir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan tersebut menyinggung soal kasus mafia tanah dimana Nirina dan keluarga menjadi korbannya.  Menurut istri Ernest Cokelat itu, Mahfud MD memberikan atensi atas kasus mafia tanah dialaminya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, kabarnya meminta pihak pihak terkait untuk memeriksa perkara kasus mafia tanah Nirina Zubir secara benar.  "Pak Mahfud MD sudah menitipkan pada aparat di sini, para hakim, jaksa, untuk lebih atensi lagi. Sudah diberi pesan untuk benar-benar mengambil keputusan yang teliti," aku Nirina Zubir di PN Jakarta Barat, Selasa (7/6).  Nirina mengaku kasus seperti yang dialaminya sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Kasus yang terjadi padanya menjadi semacam contoh kasus saja bahwa ada oknum yang memanfaatkan kewenangan untuk melakukan tindakan melawan hukum.  Harapan Nirina Zubir atas kasus yang dialaminya, ingin keadilan dapat ditegakkan dengan adanya keberpihakan hukum kepada korban.  "Mudah mudahan di sini juga kebenaran berpihak dan kami juga bisa mengembalikan apa yg menjadi hak kami, tanah dari orang tua kami. Itu sepenuhnya adalah hak orang tua saya, bukan orang lain. Kami tidak pernah menjualnya pada orang lain," tuturnya.  Nirina Zubir dan keluarga mengalami total kerugian sekitar 17 miliar rupiah setelah 6 aset (2 aset barupa tanah kosong sementara 4 lainnya berupa tanah dan bangunan) milik mendiang Cut Indria Marzuki, ibunda Nirina Zubir, yang terletak di bilangan Jakarta Barat. Aset aset tersebut didugw diambil alih secara ilegal.  Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juni 2021. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2844/VI/SPKT PMJ/. Sebulan kemudian atau 13 Juli 2021, diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.  Dalam kasus ini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial RK, E, F, IR, dan ER. Mereka adalah pasangan suami-istri mantan asisten rumah tangga di rumah mendiang ibunda Nirina Zubir. Tiga orang lainnya notaris/PPAT yang mengurusi perpindahan aset. Kini mereka menjadi terdakwa di PN Jakarta Barat.

Nirina Zubir Mengaku Mahfud MD Beri Atensi Atas Kasus yang Dialaminya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus Mafia Tanah

Berita Terkini