<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan terhadap siapa pun, termasuk juga seorang menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng.  Lantas apakah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Sebab anak buahnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.  Menanggapi hal tersebut, JAMPidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengaku belum bisa banyak berkomentar. Hal ini karena poses pengungkapan kasus tersebut masih berjalan.  "Spesifik ketika ditanya apakah menteri diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab karena proses masih berjalan," ujar Febrie di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/4).  Febrie menuturkan, saat ini fokus yang dilakukannya ada mencari barang bukti guna mengugkap siapa saja oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi pemberian ekspor minyak goreng ini.  "Contohnya bagaimana kita mendudukkan gratifikasi, suap, ada teman-teman PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," katanya.  Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan kepada salah satu menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng. Hal ini dikatakan Burhanuddin setelah sebelumnya, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.  Karena itu, Burhanuddin mengaku akan terus mendalami kasus yang menyerat Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Jika ditemukan ada keterlibatan menteri atau pejabat laiinnya, maka harus bisa mempertangung jawabkan perbuatannya lewat sanksi penjara.  "Kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," katanya.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor atau minyak goreng.  Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Ditanya Bakal Periksa Mendag, JAMPidsus: Saya Belum Bisa Jawab!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20160209175411acurah.jpg" alt="Minyak goreng curah. Antara" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng curah. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan, dalam kasus ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok periode 2021-2022, yang masuk kualifikasi dugaan tindak Pidana korupsi.  Dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng kemasan tersebut, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati DKI telah memeriksa enam orang saksi, salah satunya dari pihak perusahaan PT AMJ.  "Dalam penyidikan sudah memeriksa 6 orang sebagai saksi," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangannya, Selasa (19/4).  Ia mengatakan bahwa kasus tersebut masih berjalan, meski pada 5 April 2022, tim penyidik Kejati DKI menyerahkan penanganan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.  Ashari mengatakan, bahwa yang diserahkan dan dikoordinasikan kepada Bea Cukai adalah terkait masalah pajak, terkait bea keluar yang tidak dibayarkan oleh PT AMJ kepada negara selama melakukan ekspor minyak goreng, dengan tujuan Hongkong antara Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 tanpa dilengkapi dokumen PEB yang benar.  "Itu yang dilimpahkan penanganannya ke Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan," katanya.  Sementara di luar permasalahan tersebut, tim penyidik Pidsus Kejati DKI Jakarta masih jalan penanganan kasus dugaan korupsi distribusi ekspor minyak goreng.  Bahkan kini kasusnya telah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: Print-1033/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022.  "Terkait pemberantasan mafia minyak goreng yang berkualifikasi tindak pidana korupsi sehubungan dengan proses distribusi ekspor ke Hongkong, yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng di Indonesia," ungkapnya.  Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Lebih lanjut dikatakan Ashari, penyidik pidsus Kejati DKI menaikan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan karena ada perbuatan melawan hukum, yang diduga dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya pada periode 2021 dan 2022 dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok.  "Sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tuturnya.  Sebelumnya, lanjut Ashari, tim penyelidik Kejati DKI Jakarta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diperiksa, dokumen ekspor (PEB), dokumen pemesanan barang dan hasil pemeriksaan di lapangan serta didukung dari kegiatan lapangan di Hongkong, maka didapatkan fakta terkait perbuatan melawan hukum formiil dan materiil yang dilakukan oleh PT AMJ dengan merubah HS Code untuk menghindari Bea Keluar (ekspor ke luar negeri).  "Dan PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng kemasan yang seharusnya dijual di dalam negeri, tidak untuk diekspor, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tegasnya.  Bahkan, Kejati DKI telah melakukan ekspose atau gelar perkara bersama dengan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok.  Berdasarkan hasil ekspose bersama tersebut, disepakati sehubungan dengan penyelidikan mafia minyak goreng dengan modus operandi perubahan HS Code vegetable oil menjadi vegetable yang diduga dilakukan oleh PT AMJ bersama perusahaan lainnya.  Kemudian penjualan minyak goreng yang merupakan produk untuk dijual di dalam negeri, bukan untuk di ekspor ke luar negeri sebanyak 13.211 karton atau setara dengan 159.503,4 kilogram. Bahkan ada juga minyak goreng yang ditimbun di gudang PT AMJ sebanyak 2022 karton.  "Dan perbuatan tersebut dilakukan PT AMJ bersama perusahaan lainnya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 yang secara langsung memberikan dampak kerugian perekonomian negara dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tukasnya.  Terkait hal ini, hingga berita ini diturunkan, pengacara PT AMJ Fredrik J Pinukunary belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com

Kejati DKI Naikkan Korupsi Mafia Migor ke Penyidikan, Siapa Tersangka?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menetapkan empat orang tersangka, Kejaksaan Agung meneruskan pendalaman kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor CPO dan produk turunannya.  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti di tiga perusahaan yang pejabatnya telah mereka jadikan tersangka. Sebab, ada banyak perusahaan yang melakukan ekspor sejak awal 2021 hingga awal 2022.  Sedikitnya ada 88 perusahaan yang kini masuk dalam radar Kejagung. ”Itu yang kami cek,” imbuh Febrie kepada awak media di Jakarta.  Pengecekan itu dilakukan terkait dengan pemenuhan syarat ekspor. Bila tidak memenuhi DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation), bukan tidak mungkin mereka turut dijerat oleh Kejagung. ”Kalau dia (perusahaan yang mengekspor CPO dan produk turunannya) nggak (mengikuti aturan), bisa tersangka dia,” tegasnya.  Menurut Febrie, aturan yang saat itu dikeluarkan oleh pemerintah sudah jelas. Seluruh perusahaan yang melakukan ekspor CPO dan produk turunannya wajib memenuhi DMO dan DPO. Bila tidak, artinya mereka melanggar aturan.  Apalagi syarat tersebut dibuat untuk menghindari kelangkaan minyak goreng akibat harga CPO yang tinggi di pasar internasional. Dia memastikan bahwa semua perusahaan yang tidak memenuhi syarat itu bakal ditindak.

Kasus Mafia Migor, Kejagung Bakal Periksa 88 Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ANTRIAN-Warga-MINYAK-CURAH-WARGA-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi minyak goreng (migor) bertambah. Setelah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengumumkan telah menaikkan status hukum penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Surat perintah penyidikan diteken pada 6 April.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam menjelaskan, sejauh ini Kejati DKI telah memeriksa enam saksi. Termasuk saksi dari PT AMJ. AMJ merupakan salah satu perusahaan yang melakukan ekspor migor melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2021–2022.  Dalam praktiknya, ekspor yang mereka lakukan diduga melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu terkait dengan proses distribusi migor kemasan yang diekspor lewat Pelabuhan Tanjung Priok. ”Sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” bebernya kemarin (20/4).  Berdasar temuan Kejati DKI, kata Ashari, PT AMJ melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil. Mereka mengubah HS code untuk menghindari bea keluar. ”Dan PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng kemasan yang seharusnya dijual di dalam negeri,” terang dia.  Ashari mengungkapkan, dugaan pelanggaran hukum itu menguat setelah penyidik memeriksa para saksi dan mengamankan sejumlah dokumen ekspor, dokumen pemesanan barang, serta melakukan pemeriksaan di lapangan. Baik di Indonesia maupun di Hongkong.  Pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Hasilnya, AMJ diduga mengubah HS code vegetable oil menjadi vegetable. Bukan hanya AMJ, tindakan itu turut dilakukan perusahaan lainnya. Namun, Ashari belum menyebutkan perusahaan yang ikut melakukan pelanggaran hukum itu.  Berdasar kerja tim Kejati DKI, diperoleh data lebih dari 159,5 ton migor yang semestinya dijual di dalam negeri malah diekspor. Angka itu, kata Ashari, setara dengan 13.211 karton migor. Bukan hanya itu, Kejati DKI juga mendapati timbunan migor di gudang AMJ. Jumlahnya mencapai 2.022 karton. ”Perbuatan tersebut dilakukan PT AMJ bersama perusahaan lainnya sejak Juli 2021 sampai dengan Januari 2022,” bebernya.

Temuan Kejati DKI: 159,5 Ton Migor Jatah Dalam Negeri Malah Diekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Benang kusut penyebab kelangkaan minyak goreng (migor) mulai terurai satu per satu. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Seorang di antaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.  Penetapan empat tersangka itu disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kemarin. Selain Indrasari, tiga tersangka lain adalah pimpinan tiga perusahaan swasta.  Yakni, komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, senior manager corporate affair Permata Hijau Group berinisial SM, dan general manager pada bagian general affair PT Musim Mas berinisial PTS. Guna mempercepat penyidikan, empat tersangka itu langsung ditahan di dua rutan yang berbeda. Indrasari dan MPT ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sedangkan SM dan PTS mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. ”Ditahan selama 20 hari, terhitung hari ini (kemarin, Red),” ucap Burhanuddin.  Lantaran kasus tersebut sudah sampai pejabat eselon satu Kemendag, Kejagung berjanji tidak ragu mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Baik di internal Kemendag maupun pihak swasta. ”Bagi kami siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu,” tegas Burhanuddin.  Namun, dia tidak menjawab tegas saat ditanya rencana pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Dia hanya menyebut penyidikan belum lama dilaksanakan sehingga masih perlu dilakukan pendalaman. Termasuk pendalaman terhadap kebijakan Kemendag yang sangat mungkin diketahui oleh Lutfi.  Sejauh ini, Kejagung telah memeriksa 19 saksi. Selain itu, mereka mengamankan 596 dokumen. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung juga sudah meminta keterangan para ahli. Dari proses tersebut, syarat minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka telah terpenuhi.  Burhanuddin menegaskan, empat tersangka itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan izin persetujuan ekspor. ”Mereka bekerja sama melawan hukum hingga akhirnya diterbitkan persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.  Kemendag mengeluarkan aturan terkait domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Aturan itu dikeluarkan bersamaan dengan penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Dalam praktiknya, empat tersangka tersebut melanggar ketentuan DMO dan DPO. Tiga perusahaan itu mendistribusikan CPO dan produk turunannya tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Mereka juga tidak mendistribusikan CPO dan produk turunannya di dalam negeri sebanyak 20 persen dari total jumlah yang diekspor.  Dalam kasus tersebut, Indrasari berperan menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya meski syarat-syarat tidak dipenuhi oleh beberapa perusahaan. Dia juga berkomunikasi secara intens dengan tiga tersangka lainnya. Karena perusahaan yang bergerak di bidang CPO dan produk turunannya bukan hanya tiga, Kejagung memastikan akan bertindak tegas bila menemukan bukti dan fakta keterlibatan perusahaan lainnya.  Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, pihaknya mendukung upaya hukum yang dilakukan Kejagung. ’’Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,’’ ujarnya kemarin.  Lutfi menyebut dirinya selalu menekankan kepada jajaran Kemendag agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan transparan. Karena itu, mantan Dubes RI untuk AS itu mendukung proses hukum yang berlaku jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang. ’’Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,’’ tegasnya.

Kejagung Bongkar Mafia Migor, Tetapkan 4 Tersangka, Usut Peran Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/jaksa-agung-migor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Tersangka tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta 3 orang pihak swasta.  Adapun, pihak swasta tersebut antara lain Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia inisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS berinisial PTS.  Terkait hal ini, PT Wilmar Nabati Indonesia pun menanggapi penetapan tersangka salah satu komisaris tersebut. Manajemen Wilmar mengatakan mendukung penegakan hukum yang ada.  "Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan izin persetujuan ekspor produk sawit," tuturnya kepada JawaPos.com, Rabu (20/4).  Manajemen menegaskan bahwa selama ini telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sikap kooperatif juga akan dikedepankan dalam mengusut tuntas kasus tersebut.  "Wilmar Group telah mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan persetujuan ekspor dan kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah," tutup dia.  Untuk diketahui, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan merchandiser minyak sawit dan laurat. Perusahaan tersebut turut mengelola perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

Wilmar Beri Jawaban Soal Komisaris jadi Tersangka Kasus Ekspor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/indrasari-wisnu-wardhana-kemendag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tersangka terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, bersama dengan tiga orang dari pihak swasta.  Kejagung menduga, pejabat eselon I tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. <h3>Lantas siapa sosok Indrasari Wisnu Wardhana?.</h3> Indrasari Wisnu Wardhana mulai menjabat sebagai Dirjen PLN Kemendag sejak 20 Desember 2021 silam. Kala itu Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melantik dirinya.  Indrasari Wisnu Wardhana juga saat ini dipercaya oleh Muhammad Lutfi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Bappebti).  Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga mempercayakan Indrasari Wisnu Wardhana untuk menjabat sebagai sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III. Hal ini merujuk dengan SK Nomor SK-398/MBU/10/2021 dan Nomor SK-399/MBU/10/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Pengangkatan Dewan Komisaris PTPN III. <h3>Pernah dua kali diperiksa KPK</h3> Pada 2019 silam, tercatat Indrasari Wisnu Wardhana juga pernah dua kali diperiksa oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan kasus suap.  Seperti pada 30 September 2019 silam, Indrasari pernah diperiksa oleh lembaga antirasuah terkait kasus dugaan suap impor bawang putih. Kala itu dia diperiksa untuk tersangka I Nyoman Dhamantra sebagai mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Dalam kasus ini, pada 6 Mei 2020 lalu, I Nyoman Dhamantra divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsisder enam bulan kurungan penjara.  Selanjutnya pada 31 Oktober 2019 lalu, Indrasari juga pernah dipanggil oleh KPK soal kasus dugaan suap impor ikan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).  Sementara pada 17 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Salah satunya, adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.  "Hari ini Selasa (19/4) Jaksa Penyidik menetapkan tersangka empat orang. Pertama eselon I pada Kementerian Perdangangan bernama IWW," ujar Burhanuddin.  Burhanuddin menjelaskan, selain Indrasari Wisnu Wardhana ada tiga tersangka dari pihak swasta, mereka adalah MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  "Jadi bukti permilaan cukip 19 saksi, 596 dokumen dan surat lainnya serta dari keterangan ahli, dan ditemukanny alat bukti yang cukup yaitu dua alat bukti sebagimana Pasal 184 ayat 1 KUHP," katanya.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Jadi Tersangka, Dirjen PLN Kemendag Pernah Dua Kali Diperiksa KPK