<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lukas-Enembe-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernu" width="100%">
<figcaption>Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening senilai Rp 76,2 miliar. Pemblokiran ini terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka Lukas Enembe (LE).  "KPK telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76,2 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (11/1).  Tim penyidik, kata Firli, telah menggeledah di enam lokasi, yakni Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam.  Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik turut menyita aset, di antaranya emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar.  Selain itu, tim penyidik sampai saat ini telah memeriksa 76 saksi dalam penyidikan kasus Lukas Enembe.  KPK telah menetapkan LE bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.  Dalam konstruksi perkara, Firli menjelaskan tersangka LE pada 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali untuk periode 2018-2023.  "Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu diantaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP untuk mengerjakan proyek 'multiyears', ucap Firli.  Untuk dapat dimenangkan, lanjut dia, KPK menduga tersangka RL diduga berkomunikasi, bertemu hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung.  "Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, di antaranya adalah tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua," ucap Firli.  Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL selanjutnya mendapatkan paket proyek di tahun anggaran 201-2021, yakni proyek "multiyears" peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek "multiyears" rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, dan proyek "multiyears" penataan lingkungan venue menembak "outdoor" AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.  KPK menduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua, yaitu adanya pembagian persentase "fee" proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.  "Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga menerima uang dari tersangka RL sebesar Rp1 miliar.  KPK menduga tersangka LE telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.  Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan LE selama 20 hari ke depan terhitung mulai 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.  Sementara tersangka RL telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama sejak 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasus Lukas Enembe, KPK Blokir Rekening Senilai Rp 76,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/arsjad-rasjid.jpg" alt="Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (dok. Kadin)" width="100%">
<figcaption>Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (dok. Kadin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Keterangan Arsjad sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berkas penyidikan, kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.  "Berikutnya tentu pasti kami panggil. Kami berharap yang bersangkutan kooperatif karena keterangannya dibutuhkan dalam proses dimaksud, sehingga menjadi jelas dan terang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).  Arsjad Rasjid sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, pada Selasa (13/12) lalu. Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY) tersebut diimbau untuk memenuhi panggilan KPK, apabila dijadwalkan ulang tim penyidik KPK.  "Jadi, seorang saksi itu tadi sudah disampaikan merupakan kewajiban untuk hadir, mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan perannya tentu menjadi penting ketika dia hadir di hadapan langsung para penyidik KPK," tegas Ali.  Meski demikian, belum diketahui apa yang akan ditelusuri tim penyidik KPK melalui Arsjad Rasjid terkait kasus Lukas Enembe. Hal itu, karena Arsjad belum memenuhi panggilan tim penyidik.  "Bila saksi ingin konfirmasi silakan bisa hubungi KPK melalui sarana yang ada," ucap Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.  Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.  Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

KPK Ingatkan Arsjad Rasjid Kooperatif dalam Kasus Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memanggil ulang Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Arsjad Rasjid Mangkuningrat. Sebab, Arsjad Rasjid sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (13/12).  "Nanti tentu akan dikirim kembali (surat panggilan kedua)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (15/12).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pihaknya telah mengirimjan surat pemanggilan ke Arsjad Rasjid Mangkuningrat. Karena itu, lembaga antirasuah meminta Arsjad untuk kooperatif.  "Yang pasti info yang kami terima, surat panggilan sudah dikirim," tegas Ali.  Meski demikian, Ali belum bisa menjelaskan kapan waktu pemanggilan ulang terhadap Arsjad Rasjid. Keterangan Arsjad dianggap penting untuk menyelesaikan penyidikan yang menjerat Lukas Enembe.  "Bila saksi ingin konfirmasi silakan bisa hubungi KPK melalui sarana yang ada," ucap Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.  Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.  Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum KADIN untuk Kasus Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lembaga antirasuah kembali menggali terkait penyewaan private jet oleh Lukas.  Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Presiden Direktur Rio De Gabriello, Gibbrael Issak. Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/11) kemarin.  "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penyewaan dan penggunaan private jet oleh tersangka Lukas Enembe," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/11).  Selain itu, tim penyidik KPK juga Pokja Proyek Entrop Hamadi, Doren Wakerwa. Tim penyidik KPK menggali pengetahuannya terkait fasilitas pertemuan anyara Lukas dengan sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Papua.  "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan fasilitasi pertemuan antara tersangka Lukas Enembe dengan beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Papua," ucap Ali.  Sementara itu, lima pihak yang juga diagendakan bersaksi tidak hadir dari panggilan tim penyidik KPK. Mereka di antaranya Ng Hok Lam (Swasta), Daniel Christian Lewi (Pedagang/Pemilik Dablin Motor – Jual Beli Mobil), Muhammad Chusnul Khuluqi (Karyawan Advantage Pemeliharaan ATM), Teuku Hamzah Husen (Karyawan Swasta / Direktur PT Rinaldi Acbasindo- Jasa Angkutan Laut), dan Tika Putri Ardiani (Ibu Rumah Tangga).  "Tim penyidik segera melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang untuk para saksi tersebut dan KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.  Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.  Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.  Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

KPK Kembali Dalami Dugaan Penggunaan Private Jet oleh Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perseteruan KPK dengan tim hukum dan advokasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe terus berlanjut. Terbaru, tim tersebut menyampaikan surat penolakan atau pengunduran diri istri dan anak Lukas Enembe sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi serta korupsi proyek infrastruktur di Papua.  Dalam keterangannya, tim advokat yang menjadi kuasa hukum istri Lukas (Yulice Wenda) dan anak Lukas (Astract Bona Timoramo Enembe) tersebut menyatakan bahwa para saksi dapat menolak atau mengundurkan diri karena undang-undang. Itu diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.  Ayat (1) pasal itu menyebutkan, setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu terdakwa. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa orang yang dibebaskan sebagai saksi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila menghendaki dan disetujui terdakwa.  Dr S. Roy Hening, anggota tim hukum Lukas Enembe, mengatakan, pengunduran atau penolakan istri dan anak Lukas Enembe sebagai saksi dilatarbelakangi alasan lain. ”Bagaimana bisa menjadi saksi kalau tidak melihat atau mengetahui langsung,” ujarnya di gedung KPK kemarin (10/10).  Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penolakan dan pengunduran diri saksi ketika diperiksa untuk tersangka yang masih memiliki hubungan keluarga memang diperbolehkan. Namun, tidak berarti mangkir atau tidak mau hadir ketika dipanggil penyidik. ”Karena kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi.  Ali menegaskan, dalam ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), tidak ada hak maupun kewajiban bagi saksi untuk didampingi penasihat hukum. Lagi pula, lanjut Ali, pemanggilan istri dan anak Lukas Enembe bukan untuk diperiksa terkait tersangka Lukas. Melainkan untuk tersangka lain.

Istri dan Anak Lukas Enembe Menolak Jadi Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/komnas-ham-enembe.jpg" alt="DIUNDANG: Ahmad Taufan Damanik (kiri) bertemu dengan Lukas Enembe (kanan) di kediaman pribadi gubernur Papua itu di Jayapura Rabu (28/9) malam. (ISTIMEWA UNTUK CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>DIUNDANG: Ahmad Taufan Damanik (kiri) bertemu dengan Lukas Enembe (kanan) di kediaman pribadi gubernur Papua itu di Jayapura Rabu (28/9) malam. (ISTIMEWA UNTUK CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengakui dirinya telah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mencampuri proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Damanik didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dan Beka Ulung Hapsara. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Enembe di Jayapura.  Damanik menyebutkan, Komnas HAM menemui Enembe atas undangan tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar tersebut. Dia mengakui pada Senin (26/9) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) datang ke kantor Komnas HAM.  Mereka meminta supaya Enembe diperlakukan secara manusiawi. Hal itu pula yang disampaikan Enembe dan tim kuasa hukumnya saat bertemu dengan Damanik, Anam, dan Beka.  Berkaitan dengan hal itu, Damanik menyampaikan bahwa pihaknya akan mengomunikasikan kondisi kesehatan Enembe kepada pihak-pihak terkait. ”Kami berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada berbagai pihak. Baik pemerintah maupun KPK,” ujarnya kemarin (29/9).  Meski demikian, Komnas HAM juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di lembaga antirasuah itu. Tidak hanya kepada Enembe dan tim penasihat hukumnya, Damanik juga menyampaikan hal itu kepada keluarga besar Enembe.  Termasuk tokoh masyarakat, agama, dan adat yang beberapa hari belakangan berada di kediaman pribadi Enembe. Orang nomor satu di Komnas HAM itu menyatakan, instansinya juga punya batasan. ”Komnas HAM tidak bisa mencampuri karena itu merupakan wewenang lembaga lain. Dalam hal ini KPK,” tambah dia.  Kasus yang menjerat Enembe yang merupakan kader Demokrat mendapat atensi dari ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 itu, Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok yang akrab disapa AHY itu meminta kasus yang menjerat Lukas tidak dibumbui politik. ”Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga, mari kita hindari trial by the press,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.  AHY menjelaskan, secara prinsip, Partai Demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi.  Namun, AHY berharap proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebutkan, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasar catatan, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung lama. Itu tidak terlepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.

Diundang, Komnas HAM Temui Lukas Enembe di Jayapura