<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/sewa-kapal-3760926494.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan JPU pada Kejaksaan Agung dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tipikor, Selasa (2/12). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan JPU pada Kejaksaan Agung dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tipikor, Selasa (2/12). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Senior Relationship Manager Bank Mandiri, Aditya Redho, mengungkapkan bahwa kapal very large gas carrier (VLGC) milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) memang dibutuhkan oleh PT Pertamina International Shipping (PIS). Hal itu disampaikan saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/12). &ldquo;Karena terkait kebutuhan spesifik di permohonan itu untuk membeli kapal VLGC, maka kami menanyakan kepada PT PIS apakah kapal sejenis dibutuhkan. Memang benar dibutuhkan,&rdquo; kata Aditya saat memberikan kesaksian di persidangan. Ia menambahkan, selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi langsung mengenai rencana penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PIS. &ldquo;Ya, kami melakukan konfirmasi untuk menanyakan kebutuhan kapal yang akan digunakan oleh Pertamina International Shipping,&rdquo; ujarnya. Tidak hanya kepada PT JMN, lanjut Aditya, konfirmasi serupa juga lazim dilakukan kepada debitur lainnya sebagai bagian dari prosedur analisis kredit. Ia mengaku melakukan dua kali kunjungan ke Pertamina untuk memastikan kebenaran rencana kerja sama penyewaan kapal VLGC antara JMN dan PIS. &ldquo;Ya, kami meminta untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, yaitu PT PIS,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, anak pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, didakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018&ndash;2023. Kerry Adrianto Riza didakwa merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga mencapai Rp 285 triliun. Kerry disebut sebagai Beneficial Ownership sejumlah perusahaan, yakni PT Tangki Merak, PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), PT Mahameru Kencana Abadi (PT MKA), serta Ultimate Shareholder PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Kerry bersama sejumlah pihak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan sewa kapal milik PT JMN. Dalam rangka pembiayaan pembelian kapal yang didanai Bank Mandiri, Kerry meminta Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PT PIS), menjawab konfirmasi perbankan mengenai kepastian pendapatan sewa kapal sebagai jaminan kredit. Selain itu, Kerry juga didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) Merak. Keuntungan pribadi yang diperoleh Kerry dari seluruh rangkaian kasus ini mencapai Rp 3,07 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama keempat terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksi menyatakan bahwa Pertamina membutuhkan kapal VLGC dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak.

Saksi Sebut Penyewaan Kapal VLGC Dibutuhkan Pertamina untuk Angkut LPG Berskala Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG_2056-2139226795.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Selasa (25/2). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Selasa (25/2). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada Senin malam (24/2). Sebagai tindak lanjut atas penetapan tersangka itu, mereka melakukan penggeledahan sejak kemarin sampai hari ini (25/2). Termasuk diantaranya penggeledahan rumah milik Muhammad Riza Chalid. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kejagung, salah seorang dari tujuh tersangka dalam kasus tersebut adalah MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. MKAR adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra dari pengusaha minyak Riza Chalid. Selain Kerry, tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.&nbsp; &rdquo;Bahwa penyidik pada jajaran JAM Pidsus sudah melakukan penggeledahan yang keempat sejak adanya surat perintah penyidikan terhadap perkara ini. Dan itu kami sudah rilis penggeledahan-penggeledahan itu,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada awak media.&nbsp; Semalam, kata Harli, penyidik menggeledah tujuh tempat berbeda. Seluruhnya merupakan rumah dari masing-masing tersangka dalam kasus tersebut. Lokasi penggeledahan berada di bilangan Bintaro, Gambir, Pondok Aren, Cimanggis, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Cipete Selatan. Dia menyatakan bahwa dari penggeledahan itu diamankan sejumlah barang bukti.&nbsp; &rdquo;Penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik berupa handphone dan laptop,&rdquo; kata dia.&nbsp; Selain itu, Harli menyampaikan, penyidik juga menemukan sejumlah uang. Diantaranya 20 lebar mata uang pecahan SGD 1.000, 200 lembar mata uang pecahan USD 100, dan 4.000 lembar mata uang pecahan Rp 100 ribu atau setara Rp 400 juta. Dia memastikan bahwa penggeledahan akan terus dilakukan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.&nbsp; &rdquo;Penyidik sekarang sedang melakukan upaya penggeledahan dan ini masih berlangsung karena dimulai tadi sejak pukul 12.00 WIB. Dan ini masih akan memakan waktu yang begitu lama,&rdquo; terang dia.&nbsp; Harli pun menjelaskan lokasi penggeledahan hari ini berada di Plaza Asia lantai 20 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru. &rdquo;Kami harapkan dengan upaya tindakan penggeledahan ini akan semakin membuat terang, membuka tabir tindak pidana ini, dan membuat semakin terang, jelas, dan kami harapkan prosesnya akan terus berkembang,&rdquo; tegasnya.

Kejaksaan Agung  telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina,

Pasca Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina, Kejagung Geledah Beberapa Lokasi di Jakarta, Termasuk Rumah Riza Chalid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/karen-agustiawan-ditahan-bikin-pertamina-takut-tambah-cadangan-migas_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Dewan Komisaris PT Pertamina Umar Said menyatakan dirinya pernah mendukung langkah mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan untuk mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Hal ini dilakukan karena menurutnya, akuisi tersebut ditempuh untuk melatih Pertamina melakukan lelang pada tingkat internasional.  "Maksud membeli ini mulanya untuk melatih, dalam perhatian kami untuk melatih ikut lelang internasional. Karena Pertamina belum pernah ikut lelang internasional," kata Umar saat bersaksi untuk terdakwa Karen Galaila Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/4).  Umar menuturkan, akuisis Blok BMG pada 2009 silam memang melalui persetujuan Dewan Komisaris. Sebab, dalam AD/ART Pertamina, langkah yang ditempuh Dirut harus melalui Dewan Komisaris.  "Begitu memang bunyinya (melalui persetujuan Dewan Komisaris)," ucap Umar.  Sementara itu, Humayun Bosha selaku anggota Dewan Komisaris juga menyatakan bahwa langkah akuisisi Blok BMG Australia bermaksud untuk menaikan cadangan minyak. Namun malah mengalami penurunan.  "Tujuannya menambah cadangan dan produksi minyak," ungkap Bosha.  Setelah proses akuisisi Blok BMG Australia pada 2009 terjadi, proses peningkatan cadangan minyak naik setelah lima bulan berjalan. "Kembali selama lima bulan," tuturnya.  Kendati demikian, Bosha tidak mengetahui secara pasti soal kapan Blok BMG Australia itu merugi hingga USD 30 juta. "Resminya saya tidak tahu," jelasnya.

Pejabat Pertamina Sebut Akuisisi Blok BMG untuk Melatih Lelang Internasional