<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/anas-urbaningrum-bebas-2460922149.jpg" alt="DISAMBUT LOYALIS: Anas Urbaningrum menyapa simpatisannya setelah keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, kemarin (11/4)." width="100%">
<figcaption>DISAMBUT LOYALIS: Anas Urbaningrum menyapa simpatisannya setelah keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, kemarin (11/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Hambalang, akhirnya bebas kemarin. Dia disambut para pendukungnya di halaman Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung. Anas keluar dari lapas sekitar pukul 13.40 WIB. Keluarga dan kolega bergantian memeluknya. Puas melepas kangen, Anas lantas berpidato di atas panggung kecil di halaman lapas. &rdquo;Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kalapas yang selama ini membina saya. Kedua, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah hadir maupun yang tidak, tapi senantiasa mengirim doa,&rdquo; ucap Anas. Dia menyampaikan bahwa kebebasannya bukanlah awal permusuhan ataupun pertentangan dengan sejumlah pihak yang menganggapnya sebagai lawan politik. &rdquo;Saya mohon maaf kalau ada yang berpikir di tempat ini saya akan membusuk. Kalau ada yang berpikir saya menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial. Mohon maaf bahwa itu semua tidak terjadi,&rdquo; ujarnya. &rdquo;Mohon maaf juga kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan ke sini dalam waktu lama, kemudian menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario itu mungkin bisa kuat, hebat, dan rinci, tapi tidak ada yang mampu mengalahkan skenario Tuhan,&rdquo; sambung Anas. Anas juga menyebutkan, tidak ada kamus pertentangan dalam benaknya. Dia hanya terus berusaha menjunjung tinggi asas perjuangan keadilan. &rdquo;Di benak saya, tidak ada permusuhan dan pertentangan. Yang ada adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan itu ada yang merasa dimusuhi, itu adalah konsekuensi dari perjuangan,&rdquo; jelas Anas. Dari pantauan Radar Bandung, simpatisan Anas Urbaningrum berasal dari berbagai elemen. Mereka berkumpul sejak pagi dan silih berganti berorasi serta meneriakkan yel-yel penyambutan untuk Anas. Di hadapan simpatisannya, Anas berbicara ihwal demokrasi yang menurutnya merupakan sebuah kontestasi yang jujur, terbuka, dan objektif. &rdquo;Kepada para aktivis dan sebagai aktivis, dalam tradisinya, kompetisi itu adalah hal yang biasa. Tapi, bagi saya harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan objektif. Tidak boleh menggunakan pihak lain,&rdquo; katanya. &rdquo;Semoga hari ini menjadi titik langkah saya dan kita semua untuk tetap mencintai negeri ini. Kita para aktivis tidak mungkin dipisahkan kecintaannya pada negeri,&rdquo; ucap Anas. Belum Bebas Murni <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/angelina-sondackh-3993188411.jpg" alt="Angelina Sondakh ikut menyambut Anas." width="100%">
<figcaption>Angelina Sondakh ikut menyambut Anas.</figcaption>
</figure> Status Anas berubah dari narapidana menjadi klien balai pemasyarakatan dalam program cuti menjelang bebas (CMB) selama tiga bulan ke depan. Kepala Lapas Sukamiskin Kunrat Kasmiri mengatakan, Anas akan menjalani CMB yang diberikan sebesar remisi terakhir yang diterimanya. &rdquo;Remisi terakhir yang dia dapat itu tiga bulan. Jadi, Pak Anas mendapatkan CMB juga selama tiga bulan. Artinya, Pak Anas masih harus lapor ke bapas dalam rentang waktu tersebut,&rdquo; jelas Kunrat. Karena itu, Anas belum dapat dinyatakan bebas murni dan masih diawasi bapas selama menjalani CMB. Anas Urbaningrum menjalani hukuman delapan tahun penjara setelah divonis bersalah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010&ndash;2012. Selain hukuman delapan tahun penjara, hak politik Anas turut dicabut. Dia tidak boleh dipilih selama lima tahun sejak bebas dari penjara. Sungkem Ibunda Perasaan bahagia menyelimuti keluarga besar Anas Urbaningrum kemarin (11/4). Termasuk keluarga di kampung kelahiran Anas di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. &rdquo;Ya, komunikasi terus kami lakukan. Tadi sekitar pukul 14.00 sudah keluar dari Lapas Sukamiskin. Saya menunggu di Ngaglik (Kabupaten Blitar, Red) saja,&rdquo; jelas adik bungsu Anas Urbaningrum, Kholishul Fikri, kepada Jawa Pos Radar Blitar kemarin. Kebebasan politikus asli Blitar itu disambut perasaan senang dan bahagia oleh keluarga. Terutama sang ibunda, Hj Sriati, yang benar-benar bersyukur atas kebebasan putra keduanya itu. Setelah melepas kangen dengan para simpatisan, Anas langsung pulang untuk sungkem ke ibundanya. Sementara itu, dihubungi dari Jakarta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menegaskan bahwa PKN siap menjadi kendaraan politik baru bagi Anas. Sesuai janjinya dulu, Pasek akan memberikan tempat khusus untuk Anas. Dia menyatakan, pendirian PKN juga tidak terlepas dari keterlibatan Anas. Karena itu, posisi apa pun yang dinilai tepat dan diinginkan Anas, dia siap memberikan. (ady/sir/far/tyo/c19/oni)

Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Hambalang, akhirnya bebas kemarin.

Anas Urbaningrum Keluar Lapas setelah 8 Tahun Dipenjara, Ini Bukan Awal Permusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat kubu AHY, Benny K. Harman memperingatkan kepada Max Sopacua dan kawan-kawannya untuk tidak terus menerus mengutak-atik kasus Hambalang. Karena menurutnya, hal itu sudah tidak relevan.  “Jelas itu fitnah, itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-Red). Saya tahu persis itu. Saya hanya mau ingatkan teman-teman berhentilah mendiskreditkan SBY dalam kasus Hambalang, berhenti mendiskreditkan Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono-Red) di kasus Hambalang, karena saya tau persis,” ujar Benny kepada wartawan, Selasa (30/3).  Benny juga mengingatkan, semasa menjadi Ketua Komisi III DPR RI, dirinya tahu betul sepak terjang mantan koleganya di Fraksi partai Demokrat, Max Sopacua, Jhoni Allen dan Marzuki Alie.  "Saya selama ini diam. Tapi pada saat kasus itu meledak, saya adalah Ketua Komisi III, saya tahu persis, saya tahu siapa siapa terlibat, saya tahu ada orang yang nama-namanya disebutkan saja untuk membela diri. Tapi saya ingatkan Max Sopacua berhentilah mendiskreditkan Pak SBY dan Mas Ibas dalam kasus Hambalang," tegasnya.  Terkait kasus Hambalang tersebut, Benny menegaskan, bahwa faktanya tidak ada sedikitpun keterlibatan Ibas di dalamnya. Sehingga dia mengeluhkan kenapa Ibas dibawa-bawa Max dalam kasus tersebut. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/bom-di-katedral-makassar-jk-kita-tidak-toleransi-segala-bentuk-teror/">Baca Juga: Bom di Katedral Makassar, JK: Kita Tidak Toleransi Segala Bentuk Teror</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> “Saya pernah panggil Mas Ibas untuk menanyakan itu, dan setelah kita melakukan klarifikasi. Faktanya sama sekali tidak ada hubungannya Mas Ibas dan kasus Hambalang. Itu kan mau main drama politik saja," tuturnya.  Diektahui, secara hukum, kasus Hambalang sudah selesai. Sejumlah mantan kader sudah menjalani hukuman. Nama-nama yang terlibat dalam KLB ilegal seperti Jhoni Allen Marbun, dan Max Sopacua termasuk pernah diperiksa KPK dalam kasus ini, sementara Nazaruddin, yang diduga kuat mendanai penyelenggaraan KLB ilegal, baru saja menyelesaikan masa hukumannya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.  "Pak Anas Urbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa itu panjang nantinya," ujar Max.  Diketahui, terdapat proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang. Proyek tersebut dibangun 2010. Ada tiga politikus Partai Demokrat yang terlibat dalam pusara kasus korupsi ini, yakni Angelina Sondakh mantan Anggota DPR, M Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat, dan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Proyek Hambalang bernilai Rp 2.5 triliun dan kasus ini telah merugikan negara senilai Rp 706 miliar.

Peringatkan Max Sopacua, Benny Minta Jangan Seret-seret SBY dan Ibas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/AHY-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko kembali mengungkit kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Barisan Kongres Luar Biasa (KLB) itu menduga masih adanya pihak-pihak yang belum tertangkap dan dihukum.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, yang dilakukan kubu Moeldoko itu merupaka cerminan karena sudah semakin terjepit dan tidak mampu menunjukan bukti-bukti legalitas Kongres Luar Biasa (KLB) adalah sah.  "Dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyata  adalah perbuatan melawan hukum," ujar AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (29/3).  AHY menambahkan, kepada kader Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi Hambalang tersebut sudah dilakukan penegakan hukum yang kredibel. Sebagai konsekuensinya, ada sejumlah  oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi  hukum.  "Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut  dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> "Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi apalagi secara politik," tambahnya.  AHY juga menegaskanm justru pada tujuh tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum.  "Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang  kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata," pungkasnya.  Sebelumnya, Inisiator KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko, Darmizal mengungkit kasus korupsi Hambalang yang melibatkan kader Demokrat. Mereka ingin kasus korupsi tersebut kembali di usut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Kepala ikan itu disimpan di mana pun pasti busuknya akan terungkap. Lebih baik kita mengungkap di awal-awal mumpung ada kesempatan untuk memperbaiki dari pada nanti busuknya sudah menyebar ke mana-mana," ujar Darmizal.  Darmizal menyebut, sumber kebusukan Demokrat berada di Hambalang. Kata dia, jika tidak ada peristiwa Hambalang maka Partai Demokrat masih bisa berjaya.  Menurut Darmizal, partai bintang mercy berada di puncak elektabilitasnya sebelum Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka KPK karena kasus Hambalang. Anas, kata dia, juga berada pada puncak popularitasnya pada saat itu.  "Itu tidak bisa kita ingkari. Nah peristiwa Hambalang ini menjadi catatan sejarah yang mesti kita ungkap siapa sebenarnya yang bersalah," ucapnya.

Ungkit Kasus Hambalang, AHY Sebut Moeldoko Sudah Terjepit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65381_84495_max-sopacoa.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Namun demikian, eks kader partai berlambang bintang mercy itu tidak menyebut secara rinci mengenai keterlibatan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut di kasus tersebut.  "Pak Anas Urbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa itu panjang nantinya," ujar Max dalam jumpa pers di kawasan Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/6).  Max juga mengatakan, masih ada pihak-pihak yang belum tersentuh hukum. Oleh sebab itu dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap orang tersebut.  "Ada Pak Nazaruddin, ada Agelina Sondakh ada nama-nama lain yang sudah menjalani hukumannya. Yang kita pertanyakan adalah ada juga yang tidak (belum tersentuh hukum-Red)," katanya.  Mantan penyiar TVRI ini juga menyebut, berdasarkan kesaksian dari mantan Wakil Direktur PT Keuangan Permai Group Yulianis secara terang benderang menyebutkan Ibas terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut.  "Mas Ibas sendiri sudah disebutkan saksinya. Yulianis juga menyebutkan juga," ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Diketahui, terdapat proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang. Proyek tersebut dibangun 2010 pada masa pemerintahan Presiden SBY.  Kasus proyek Hambalang ini juga telah menjerat sejumlah nama ke dalam penjara, diantaranya, Andi Mallarangeng mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang juga kader Partai Demokrat.  Selain itu, ada dua politikus Partai Demokrat yang terlibat dalam pusara kasus korupsi ini, yakni Angelina Sondakh mantan Anggota DPR, M Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat, dan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Proyek Hambalang bernilai Rp 1,07 triliun dan kasus ini telah merugikan negara senilai Rp 706 miliar.

Kisruh Demokrat, Max Singgung Ibas di Kasus Korupsi Hambalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saksi-ahli-sebut-wajar-pengadilan-cabut-hak-politik-anas-urbaningrum_m_223885.jpeg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Jumat (29/6)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Jumat (29/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi P3SON Hambalang, Anas Urbaningrum dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan pada September 2014 lalu. Lantaran, hakim menilai kasus korupsi Anas dilakukan atas dasar politik. Hal tersebut, dipertanyakan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana pada sidang peninjauan kembali (PK) kepada saksi ahli yang dihadirkan Anas Urbaningrum. Ia berpendapat pencabutan hak politik dapat menimbulkan efek jera. "Apa pencabutan hak politik dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi?," tanya Eva kepada saksi ahli hukum administrasi negara Dian Puji Simatupang di ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Kemudian, Dian menganggap hal itu merupakan wajar, karena dalam Undang-Undang Tipikor telah mengatur pencabutan hak politik terhadap pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. "Itu silahkan, karena Undang-Undang Antikorupsi juga menyatakan demikian, tetapi dalam syarat pokoknya juga diatur sesuai keputusan pengadilan," terang Dian. Selain itu, jaksa pun mempersoalkan adanya kerugian negara dari kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. "Diperlukan adanya audit untuk menghitung kerugian negara?," tanya kembali jaksa Eva. Menanggapi hal ini, Dian berpendapat audit diperlukan untuk menentukan jumlah pasti kerugian negara dari perkara korupsi. "Hukum administrasi membedakan pada suap dan tipuan sepanjang OTT tidak memerlukan audit," jelas Dian. Dalam kasus ini, Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan. Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD 5,2. juta. Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun. Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saksi Ahli Sebut Wajar Pengadilan Cabut Hak Politik Anas Urbaningrum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidang-pk-anas-urbaningrum-permasalahkan-uang-pengganti-rp-57-m_m_223878.jpeg" alt="Anas Urbaningrum (baju koko berkacamata) usai menjalani sidang PK di PN Jakarta Pusat, Jumat (29/6)" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum (baju koko berkacamata) usai menjalani sidang PK di PN Jakarta Pusat, Jumat (29/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi P3SON Hambalang, Anas Urbaningrum mempermasalahkan uang pengganti sebesar Rp 57,5 miliar untuk membayar kerugian negara. Hal ini dipermasalahkan Anas dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya. Saat persidangan, Anas melalui tim kuasa hukumnya mendatangkan saksi ahli hukum administrasi negara, Dian Puji Simatupang untuk menjelaskan perkara hukum yang menjeratnya. "Saudara ahli saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang tentang apa makna nyata dan pasti, bukan asumsi, bukan kira-kira, bukan dari keterangan lisan orang apalagi yang tidak kredibel. Parameter nyata pasti itu apa?," tanya Anas di ruang persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (29/6). Dian menjelaskan, untuk dapat melihat kerugian negara harus didasari dengan dokumen suatu data yang valid yang menentukan adanya relevansi kerugian negara. Sehingga, pelaku koruptor bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Kemudian terdapat jumlah pasti, hal ini agar tidak adanya prediksi untuk menilai adanya kerugian negara. Jumlah pasti tersebut kemudian harus dilakukan audit dan investigasi setelah adanya dokumen jumlah pasti. "Ini guna menghindari perdebatan supaya dapat yakin dari apa yang disampaikan," ujar Dian. Kemudian Anas mempersoalkan, jika uang pengganti yang dibayarnya tersebut tidak berkaitan dengan hasil audit, melainkan berdasarkan keterangan lisan. Mendengar hal itu, Dian menilai kondisi yang disampaikan oleh Anas tidak memiliki standar khusus untuk menghitung kerugian negara. Sebab jika tidak memenuhi standar prosedur dapat dibatalkan. "Data itu harus relevan, akurat, akuntabel dan asersi," urai Dian. Sehingga staf pengajar dari Universitas Indonesia ini berpendapat uang pengganti kerugian negara harus berdasar data audit yang valid dan pasti. "Harus jelas kausalitas antara orang melakukan apa dengan kerugian negara. Jadi tidak asal potensi praduga, tapi harus nyata dan pasti," jelasnya. Pada 24 September 2014, majelis hakim memvonis Anas bersalah dengan putusan hukuman 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia juga wajib membayar uang pengganti kerugian uang negara Rp 57,5 miliar dan SGD 5,2 juta. Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Anas mengajukan PK terkait putusan kasasi kasus Hambalang. Salah satu novum atau bukti baru ialah testimoni dari Teuku Bagus M Noer tanggal 21 Desember 2017.

Sidang PK, Anas Urbaningrum Permasalahkan Uang Pengganti Rp 57 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajukan-pk-anas-urbaningrum-mencari-berkah-di-bulan-ramadan_m_215114.jpeg" alt="Anas Urbaningrum (baju koko berkacamata) saat tiba di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5)" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum (baju koko berkacamata) saat tiba di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum menyatakan, pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi selama 14 tahun terhadap dirinya tidak adil. Sehingga, ia berdalih berdasarkan bukti dan fakta hukum ingin mencari keadilan seadil-adilnya. "Karena tidak adil. Ada instansi hukum yang tersedia bernama PK," kata Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/11). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menuturkan, pengajuan PK dilakukan sebagai landasan perjuangan keadilan yang menurutnya tidak tepat. "Jadi buat saya PK ini namanya perjuangan keadilan, meskipun namanya Peninjauan Kembali. Jadi mudah-mudahan peninjauan kembali ini bisa sampai pada satu titik putusan keadilan," tuturnya. Oleh karena itu, ia berharap pada Ramadan 1439 Hijriah ini dapat mendapat berkah atas usahanya tersebut. "Ini bagian dari ibadah Ramadan. Karena ini bulan Ramadan, kita gunakan untuk mendapatkan barokah," pungkasnya. Sebelumnya diketahui, PN Jakarta Pusat menggelar sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum. Sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Supeno. Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terhadap Anas atas perkara korupsi yang menjeratnya. Hukuman pidana Anas diperberat menjadi 14 tahun atas putusan MA tersebut. Majelis hakim yang memutus kasasi terhadap Anas yakni Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Krisna Harahap.

Ajukan PK, Anas Urbaningrum: Mencari Berkah di Bulan Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anas-urbaningrum-jalani-sidang-pk-perkara-yang-melilitnya_m_215107.jpeg" alt="Anas Urbaningrum (koko putih berkacamata) saat tiba di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5)" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum (koko putih berkacamata) saat tiba di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat selama 14 tahun. Pantauan JawaPos.com, Anas telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenakan&nbsp;baju koko berwarna putih lengkap dengan celana panjang berwarna hitam. "Iya mengajukan PK (Peninjauan Kembali)," kata Anas di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Namun ia belum membeberkan secara detail alasan mengajukan PK atas perkara yang menjeratnya. "Lengkapnya nanti saja ya," ujar Anas. Sementara itu, Humas PN Jakarta Pusat Jamaludin Samosir menuturkan, persidangan PK mantan petinggi Partai Demokrat itu akan diketuai oleh Hakim Supeno. "Ketua majelisnya Pak Supeno, Ketua PN Jakarta Barat," tutur Jamaludin. Sebelumnya diketahui, Mahkamah Agung menolak kasasi terhadap Anas atas perkara korupsi yang menjeratnya. Hukuman pidana Anas diperberat menjadi 14 tahun atas putusan MA tersebut. Majelis hakim yang memutus kasasi terhadap Anas yakni Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Krisna Harahap.

Anas Urbaningrum Jalani Sidang PK Perkara yang Melilitnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/choel-mallarangeng-segera-disidang_m_116901.jpeg" alt="Choel Mallarangeng, tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang." width="100%">
<figcaption>Choel Mallarangeng, tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng segera duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini (17/3), komisi antirasywah menyatakan berkas perkara Choel telah dilimpahkan ke pengadilan (tahap dua). Hal itupun diakui Choel usai menandatangani berkas pelimpahannya di gedung KPK, Jakarta. Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng itu mengaku bersyukur kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang menjeratnya telah rampung di proses penyidikan. "Dalam waktu kurang lebih empat minggu barang kali sidang sudah dimulai dan waktu itulah yang ditunggu-tunggu sekian lama. Anda juga tahu enam tahun saya menunggu sehingga akhirnya tiba waktu kami untuk membela diri untuk mendapatkan keadilan," kata Choel. Saat ditanya soal keterlibatan pihak lain dalam kasusnya, Choel enggan menjawabnya. "Di pengadilan akan terlihat yah," ujar dia. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan pelimpahan berkas Choel ke pengadilan. "KPK melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti AZM ke tahap dua. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Febri. KPK menetapkan Choel sebagai tersangka pada 16 Desember 2015 lalu. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Dalam dakwaan Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar. (put/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus korupsi hambalang

Berita Terkini