<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/808799e8-b036-4227-ae6a-53c9382b8ab8-2979119051.jpeg" alt="Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo Santoso menyampaikan sudah ada 4 saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo Santoso menyampaikan sudah ada 4 saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menaikkan status hukum kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Kebun Binatang (KBS) Surabaya, menjadi penyidikan. "Dokumen itu sebenarnya berisi data internal. Tetapo hasil itu bisa menjadi entry point kami untuk menaikkan status ke tahap penyidikan," tutur Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, Rabu (25/2). Hingga kini, sudah ada empat saksi yang diperiksa oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, salah satunya Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PDTS KBS Mohammad Nahroni. "Kemudian kita sudah melakukan pemanggilan beberapa pihak yang terkait untuk diperiksa, sementara masih empat saksi dari direksi keuangan, bagian keuangannya KBS," sambungnya. Selain memeriksa saksi, Penyidik Pidsus Kejati juga menyita sejumlah dokumen terkait pengelolaan keuangan KBS saat penggeledahan. Penyidik menemukan berkas hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP). "Dokumen-dokumen terkait penanganan perkara di KBS sudah kita lakukan penyitaan, termasuk dokumen hasil audit KAP. Pemeriksaan ke depannya, kami akan menelusuri pihak lain yang terlibat," tegas Wagiyo. Sebagai informasi, Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah Kantor PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Kamis sore (5/2), sebanyak 4 box dokumen diamankan. Kasi Penyidikan Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariand mengatakan bahwa pelaksanaan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026. "Sebagai tindak lanjut, pada hari ini Kamis, 5 Februari 2026 Tim Penyidik Kejati Jatim telah melaksanakan penggeledahan di lingkungan Kantor PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya," ucapnya, Jumat (6/2). Dalam pelaksanaan penggeledahan, Tim Penyidik melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan, meliputi kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, dan ruang arsip. "Tim penyidik Kejati Jatim juga mengamankan empat (4) box kontainer berisi dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud," imbuh John Franky. Selain dokumen, penyidik juga menyita ponsel milik direksi, laptop, dan barang bukti elektronik lainnya. Seluruh barang bukti yang diamankan akan diteliti dan didalami oleh Tim Penyidik Kejati Jatim.&nbsp;

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menaikkan status hukum kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Kebun Binatang Surabaya

Kasus Dugaan Korupsi KBS Surabaya Naik Penyidikan, Kejati Jatim Sudah Periksa 4 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/pertaminaaa22-3250029327.jpeg" alt="Tiga mantan petinggi PT Pertamina jalani sidang tuntutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018&ndash;2023. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Tiga mantan petinggi PT Pertamina jalani sidang tuntutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018&ndash;2023. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat tuntutan terhadap tiga dari sembilan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018&ndash;2023. Ketiganya dituntut pidana penjara selama 14 tahun. Tiga terdakwa tersebut adalah Yoki Firnandi (YF), mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Sani Dinar Saifuddin (SDS), mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; serta Agus Purwono (AP), mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,&rdquo; kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (13/2). Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut para terdakwa membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar, yang harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. &ldquo;Jika tidak dibayar, maka harta benda akan disita atau diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun,&rdquo; tegas jaksa. Dalam membacakan tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, serta menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah sangat besar. Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Dari total sembilan terdakwa, pembacaan tuntutan dibagi ke dalam tiga klaster. Sebelumnya, klaster PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang terdiri atas tiga terdakwa telah dituntut pidana 14 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar. Mereka yakni, Riva Siahaan (RS), mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Maya Kusmaya (MK), mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; serta Edward Corne (EC), mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Perkara ini juga turut melibatkan anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid. Tuntutan terhadap Kerry dibacakan setelahnya, bersamaan dengan Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. &nbsp;

Tiga eks pejabat Pertamina dituntut 14 tahun penjara dan uang pengganti Rp 5 miliar terkait kasus korupsi pengelolaan minyak mentah.

Tiga Eks Pejabat Pertamina Dituntut 14 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-1123183546.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan gelar perkara atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi. Sebanyak sembilan orang, termasuk Maidi, telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (19/1) malam. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengtakan seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. &ldquo;Dalam peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kota Madiun, malam tadi sejumlah sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk dilanjutkan pemeriksaannya secara intensif di Gedung KPK Merah Putih,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/1). Budi menegaskan, KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara atas OTT tersebut. Hasilnya, perkara tersebut resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. &ldquo;Dalam perkara ini juga telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk di antaranya, apakah Wali Kota Madiun Maidi telah menyandang status tersangka dalam perkara tersebut. OTT yang menyasar Maidi diduga terkait adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di Pemerintah Kota Madiun. Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan uang ratusan juta. Menurut Budi, penetapan status hukum para pihak yang diamankan dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Sampai saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. &ldquo;Saat ini para pihak tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," pungkasnya. &nbsp;

KPK gelar ekspose OTT Madiun dan periksa 9 orang termasuk Wali Kota Maidi. Proses penetapan tersangka masih berlangsung di Jakarta saat ini.

KPK Gelar Ekspose OTT Madiun, Status Maidi Segera Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/Screenshot_2025-12-26-17-05-41-769_comandroidchrome-edit-2190288493.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-Kejaksaan Agung&nbsp;mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,&nbsp;Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kajari Bekasi, Jawa Barat,&nbsp;Eddy Sumarman. Pencopotan itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 November 2025 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pencopotan ini merupakan bagian penyegaran organisasi dalam institusi Adhyaksa. "Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi serta mengisi kekosongan jabatan-jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan," katanya. Selain itu, sambung dia, rotasi dan mutasi ini termasuk bagian dari evaluasi kinerja soal bekerja maksimal atau tidaknya pejabat Kejaksaan RI. Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dicopot dan digantikan Budi Triono yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Belum lama ini, Albertinus ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025&ndash;2026. KPK menyebut Albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga Rp1,5 miliar yang berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, hingga penerimaan lainnya. Dalam kasus tersebut, KPK juga menangkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi terkait kasus yang sama. Selanjutnya, Kajari Bekasi Eddy Sumarman dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Semeru, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Sebelumnya, penyidik KPK menyegel rumah Eddy Sumarman pada saat penangkapan para pihak terduga dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun, belum ada kepastian mengenai status Eddy Sumarman dalam kasus suap ini. Selain Kajari Hulu Sungai Utara dan Kajari Bekasi, Kejagung juga memutasi Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba. Posisi tersebut kemudian diisi Fajar Gurindro, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun Afrillyanna Purba mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejagung. Terkait Kejari Kabupaten Tangerang, Kejagung sebelumnya menetapkan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. (*)

Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu

Diduga Terlibat Korupsi, Kejagung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/JKT_-Nadiem-Makarim-Tersangka-Kasus-Pengadaan-Laptop-Chromebook_SALMAN-TOYIBI_-6JPG-2606003287.jpg" alt="Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim resmi di tahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim resmi di tahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Integritas penegakan hukum di Indonesia kembali berada di bawah sorotan publik. Sejumlah kasus korupsi yang menjerat mantan pejabat negara belakangan dinilai menunjukkan pola kejanggalan, mulai dari perhitungan kerugian negara hingga absennya bukti suap dan gratifikasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan praktik kriminalisasi kebijakan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai penegakan hukum di Indonesia kerap bersifat timpang. Hukum sering kali tajam ke bawah, namun di saat yang sama berpotensi menjadi instrumen politik bagi penguasa. &ldquo;Banyak kasus yang dipaksakan masuk ranah pidana korupsi meski tidak ditemukan unsur memperkaya diri sendiri, suap, atau gratifikasi,&rdquo; kata Anthony dalam keterangannya. Dia menyoroti kecenderungan aparat penegak hukum yang mengalihkan tuduhan dari memperkaya diri sendiri menjadi memperkaya pihak lain. Meskipun transaksi yang dipersoalkan sejatinya merupakan bagian dari praktik bisnis yang sah. Anthony mencontohkan kasus yang menjerat mantan pejabat publik seperti Thomas Trikasih Lembong dan Ira Puspadewi. Meski keduanya telah memperoleh abolisi dan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang secara hukum mengindikasikan tidak adanya pelanggaran kebijakan, pihak swasta yang terlibat justru tetap divonis bersalah. &ldquo;Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penilaian hukum. Jika kebijakan pejabat dinyatakan sah, maka sulit dibenarkan ketika mitra bisnisnya justru dianggap melakukan tindak pidana,&rdquo; ujar Anthony. <h3>Perkara Nadiem Makarim Jadi Ujian Publik</h3> Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah proses hukum terhadap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim terkait pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM). Jaksa menilai pengadaan tersebut menimbulkan kerugian negara dengan alasan perangkat lunak tersebut tidak dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional. Namun, Anthony menilai argumentasi tersebut problematis karena masuk ke wilayah kebijakan teknis kementerian. &ldquo;Kewenangan menentukan kebutuhan software pendidikan seharusnya berada pada kementerian teknis, bukan Jaksa atau BPKP,&rdquo; tegas Anthony. Dia juga menyoroti klaim jaksa yang menyebut Nadiem menerima aliran dana Rp809,56 miliar. Menurut Anthony, angka tersebut menimbulkan tanda tanya karena dinilai tidak proporsional dengan nilai kerugian negara yang dituduhkan serta telah dibantah oleh Nadiem sebagai bagian dari aksi korporasi Gojek. <h3>Pertanyaan soal Selektivitas Penegakan Hukum</h3> Anthony mempertanyakan konsistensi aparat dalam menindak proyek-proyek yang nyata-nyata tidak efisien atau mubazir. Dia menyinggung sejumlah proyek infrastruktur besar yang dinilai minim manfaat namun belum berujung pada proses hukum terhadap penanggung jawabnya. &ldquo;Mengapa proyek-proyek besar yang jelas merugikan keuangan negara tidak diproses dengan standar yang sama?&rdquo; tanya Anthony. Sorotan serupa juga diarahkan pada kasus jasa pemurnian emas PT Antam Tbk. Dalam perkara tersebut, jaksa menilai aktivitas pemurnian emas sebagai perbuatan melawan hukum, meski tidak ditemukan unsur suap atau gratifikasi. Padahal, praktik pemurnian emas dari perhiasan atau limbah industri merupakan bisnis yang lazim secara global. Melihat rangkaian kasus tersebut, Anthony menilai reformasi di tubuh Kejaksaan dan lembaga peradilan menjadi kebutuhan mendesak. Penegakan hukum yang tebang pilih dinilai berpotensi merusak iklim birokrasi, menghambat investasi, serta menciptakan ketakutan dalam pengambilan kebijakan publik. Publik pun diharapkan terus mengawal kasus-kasus hukum berprofil tinggi agar proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan politik. &ldquo;Tanpa pembenahan serius, prinsip negara hukum hanya akan menjadi slogan di atas kertas konstitusi,&rdquo; pungkas Anthony.

Integritas penegakan hukum di Indonesia kembali dipertanyakan, sejumlah kasus korupsi menunjukkan pola kejanggalan dan kekhawatiran

Sorotan Kriminalisasi Pejabat Menguat, Integritas Penegakan Hukum Kembali Dipertanyakan

<div class="xfluid x8"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/kediri-1752699253.jpg" alt="Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyerahkan uang dari pengembalian kasus korupsi KONI Kota Kediri 2023 kepada Pemkot Kediri di Kejaksaan Negeri Kediri, Rabu (10/12/2025). (ANTARA/Pemkot Kediri)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyerahkan uang dari pengembalian kasus korupsi KONI Kota Kediri 2023 kepada Pemkot Kediri di Kejaksaan Negeri Kediri, Rabu (10/12/2025). (ANTARA/Pemkot Kediri)</figcaption>
</figure> <div class="boxcaption">&nbsp;</div> <div class="boxcaption">JawaPos.com-Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menerima pengembalian dana kasus korupsi KONI 2023 dari Kejaksaan Negeri Kediri dengan nominal sebesar Rp 700 juta dari total yang dipulihkan Rp 1.019.460.000.</div> <div class="boxcaption"> Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana mengemukakan pemerintah daerah setempat mendapatkan penyerahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi anggaran belanja hibah KONI 2023. &rsquo;&rsquo;Setelah dana sebesar Rp 700 juta masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), pihak kejaksaan bersurat kepada kami, selanjutnya kami menyampaikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menerangkan bahwa dana tersebut telah diterima di RKUD,&rdquo; katanya di Kediri, Jawa Timur, Rabu. Ia menjelaskan, pengembalian itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dari perkara korupsi yang melibatkan tiga terpidana, yakni Arif Wibowo, Dian Ariani, dan Kwin Atmoko. Dari total dana yang berhasil dipulihkan sebesar Rp1.019.460.000, sebanyak Rp700 juta merupakan uang pengganti atas perkara tindak pidana korupsi anggaran belanja hibah tahun 2023 yang dikembalikan oleh Arif Wibowo dan disetorkan ke RKUD Pemerintah Kota Kediri. Sementara sisanya berupa denda, uang pengganti tambahan, serta biaya perkara dari dua terpidana lainnya, disetorkan ke kas negara. "Selanjutnya, dana ini nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kota Kediri, khususnya program-program pembangunan dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ujar Sugeng Pemerintah Kota Kediri, kata dia, memberikan apresiasi kepada kejaksaan setempat atas upaya penyelesaian perkara ini, sekaligus dukungan berkelanjutan dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah itu Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia Tri Widorini menjelaskan selain uang pengganti Rp700 juta dari Arif Wibowo,&nbsp; dari terpidana Dian Ariani, kejaksaan menerima denda Rp50 juta, uang pengganti Rp219.450.000, dan biaya perkara Rp5.000. Untuk Kwin Atmoko, kejaksaan juga menerima denda Rp50 juta dan biaya perkara Rp5.000. Ia menambahkan penyerahan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dan dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, selain upaya penegakan hukum, pihaknya bersama Pemerintah Kota Kediri terus melakukan edukasi dan sosialisasi antikorupsi di berbagai instansi. "Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, kami memberikan pemahaman sejak dini agar budaya antikorupsi tertanam kuat di masyarakat,&rdquo; kata dia. Dirinya berharap sinergi yang terjalin antara Kejaksaan Negeri Kediri, Pemkot Kediri, serta sektor perbankan menjadi bukti kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi di wilayah itu berjalan nyata dan terukur. (*) &nbsp; </div> </div>

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menerima pengembalian dana kasus korupsi KONI 2023 dari Kejaksaan Negeri Kediri dengan Rp 700 juta

Pemkot Kediri Terima Pengembalian Dana Kasus Korupsi KONI 2023 Rp 700 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/IMG_5130JPG-1041061332.jpg" alt="Penyidik menunjukan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik menunjukan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memastikan, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengintervensi kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia menekankan, sistem pengambilan keputusan di lembaganya bersifat kolektif kolegial, sehingga sangat sulit bagi pihak mana pun untuk mengintervensi KPK. &ldquo;Jadi bukan cuma saya. Walaupun saya setuju, kalau yang lain tidak setuju, kan tidak bisa juga. Karena kolektif-kolegial di sini. Makanya di KPK ini paling susah untuk diintervensi,&rdquo; kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11). Tanak mengakui, secara kelembagaan KPK memang berada dalam rumpun eksekutif. Namun, ia menegaskan tugas dan fungsi KPK tetap bekerja secara independen, sehingga tidak tepat bila disebut sebagai pembantu presiden. &ldquo;Memang KPK berada dalam rumpun eksekutif, tapi bukan pembantu presiden. Tidak ada hubungan kerja dengan presiden, selain membuat laporan tahunan saja,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Makanya presiden tidak pernah mengintervensi apa yang dikerjakan oleh KPK,&rdquo; sambungnya. Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu mencontohkan, penanganan kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dalam kasus tersebut, katanya, presiden tidak pernah memberikan permintaan atau arahan khusus selama proses hukum berjalan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah). &ldquo;Setelah putusan pengadilan, barulah presiden dalam konteks sebagai kepala negara menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, seperti amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Itu hak prerogatif presiden, bukan bentuk intervensi,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Tanak menegaskan intervensi baru bisa disebut terjadi jika ada permintaan langsung untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan suatu perkara. &ldquo;Kalau intervensi, itu artinya saat kami sedang melakukan penyidikan, lalu presiden berkata, &lsquo;tolong hentikan penyidikan perkara itu&rsquo;. Tapi hal seperti itu tidak pernah terjadi,&rdquo; tandasnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan independensi lembaganya. Dia membantah intervensi presiden dalam kasus korupsi.

Bantah Ada Kasus Korupsi Diintervensi Istana, KPK: Kami Bukan Pembantu Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/IMG_2808-1291544080.jpg" alt="Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terpidana kasus korupsi mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung. &rdquo;Iya benar (Setya Novanto) bebas kemarin. Dia bebas bersyarat karena dia peninjauan kembalinya dikabulkan dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun,&rdquo; kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jabar Kusnali seperti dilansir dari Antara di Bandung, Minggu (17/8). Kusnali memastikan pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto sudah sesuai dengan aturan. Yakni telah menjalani dua pertiga masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun. &rdquo;Dihitung dua per tiganya itu mendapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,&rdquo; terang Kusnali. Dia menegaskan, mantan Ketua DPR itu bebas dengan status bersyarat dan masih harus wajib lapor kepada Lapas Sukamiskin Bandung. &rdquo;Setnov menjalani hukuman sejak 2017 dan senantiasa ada pengurangan remisi. Dia sudah keluar sebelum pelaksanaan 17 Agustus. Jadi, dia enggak dapat remisi 17 Agustus,&rdquo; ungkap Kusnali. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Setya Novanto dan memotong vonis yang bersangkutan menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Selain itu, MA juga mengubah pidana denda Setya Novanto menjadi Rp 500 juta yang apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana 6 bulan kurungan. Setya Novanto atau Setnov adalah narapidana yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS. Sebab, dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011&ndash;2013.

Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terpidana kasus korupsi mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin

Setya Novanto Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/0LlWbR3V79AB9t0V97MPMDdDcT4bNa8i7GDfsloK-3451079451.jpg" alt="Para tersangka kasus dugaan korupsi Sritex digelandang oleh petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus dugaan korupsi Sritex digelandang oleh petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sebanyak 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex langsung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, 1 di antara 8 tersangka itu menjadi tahanan kota dengan alasan sakit.&nbsp; Tersangka yang menjadi tahanan kota berinisial YR. Dia merupakan direktur utama (dirut) bank daerah di Jawa Barat (Jabar) pada periode 2019-Maret 2025. Selain terseret kasus Sritex, YR juga sudah menjadi tersangka dalam kasus lainnya yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &rdquo;Tersangka YR dilakukan penahanan kota selama 20 hari ke depan karena alasan kesehatan,&rdquo; ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo.&nbsp; Lain dengan YR, 7 tersangka lain langsung digelandang ke dalam tahanan. Tersangka AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023, tersangka BR selaku Senior Executive Vice President Bisnis Bank Daerah di Jabar periode 2019-2023, dan tersangka PS selaku Direktur Teknologi Operasional Bank Daerah di Jakarta periode 2015-2021 ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Sementara tersangka SP selaku Direktur Utama Bank Daerah di Jateng Periode 2014-2023, tersangka PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Daerah di Jateng Periode 2017-2020, dan tersangka SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Daerah di Jateng Periode 2018-2020, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sisanya, tersangka ⁠BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank Daerah di Jakarta Periode 2019-2022, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba.&nbsp; Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung, perbuatan para tersangka yang memberikan kredit secara melawan hukum kepada Sritex mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1.088.650.808.028. Angka pasti kerugian keuangan negara tersebut kini tengah dalam proses penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). &rdquo;Adapun pasal yang disangkakan terhadap 8 orang tersangka yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; jelas Nurcahyo Jungkung Madyo.

Kejaksaan Agung menahan 8 tersangka kasus korupsi kredit PT Sritex, 1 tersangka jadi tahanan kota karena sakit, kerugian negara Rp 1 triliun

Kejagung Langsung Tahan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Sritex, 1 Orang Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/It3lj4eg96MJluwTQ3m3BT5QM4eCEk4EQdNXrFEX-2258530645.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (YouTube Lembur Pakuan Channel)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (YouTube Lembur Pakuan Channel).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. KAli ini menyangkut isu korupsi kepala desa. Hal ini lantaran Dedi meminta agar kepala desa atau jajarannya di Jabar yang diduga terjerat kasus korupsi untuk tak diperiksa dulu jika belum ditemukan adanya potensi kerugian negara.&nbsp; Hal ini tertuang pada salah satu poin MoU (Memorandum of Understanding) atau kesepakatan kerja sama bersama jajaran aparat penegak hukum terkait dengan kasus yang menjerat kepala desa. MoU tersebut rencananya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan Polda Jawa Barat. "Saya akan membuat MoU dengan Kajati dan Polda Jabar bahwa desa tidak boleh dulu diperiksa terhadap kasus korupsi, manakala kerugian negaranya belum bisa ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari video di YouTube Lembur Pakuan Channel, Rabu (4/6). Dedi ini beralasan bahwa kebijakan seperti ini harus dilakukan agar kepala desa tak merasa tertekan dengan adanya pemeriksaan hukum. "Kepala desa sangat mudah rapuh bila dilakukan intimidasi. Satu sisi harus ada sikap mental yang saya benahi, tetapi sebagai pemimpin juga saya harus melindungi," jelas Dedi.&nbsp; Dengan hal itu, Dedi menerapkan sistem keuangan dengan pola e-budgeting untuk mengelola anggaran dana desa. Tujuannya untuk mengatasi penyelewengan dana desa. "Dengan pengelolaan sistem keuangan yang e-budgeting di desa, transaksi digital, maka saya meyakini betul di desa nggak akan ada lagi orang yang berani ngambil keuangan yang bukan haknya. Kenapa? Seluruh transaksinya mudah sekali dibaca," tegas mantan Bupati Purwakarta itu.&nbsp; Bahkan, pihak inspektorat yang melakukan pemeriksaan nantinya bisa memantau sistem keuangan dari jarak jauh, tanpa harus datang ke desa. Sebab, seluruh transaksi telah tercatat di sistem keuangan e-budgeting. Adapun e-budgeting tak hanya berlaku untuk dana desa, melainkan juga diterapkan bagi pengelolaan dana hibah serta dana bantuan sosial. "Pertanggungjawaban dan pengelolaannya harus e-budgeting. Kalau sudah seperti itu, tidak akan ada orang yang mau menerima dana hibah. kenapa? Karena sangat mudah dilacak," jelasnya.&nbsp; &nbsp;

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi minta kepala desa tak diperiksa kasus korupsi jika belum ada kerugian negara, terapkan e-budgeting.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus korupsi

Berita Terkini