<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656674919329.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kota Surabaya dikenal sebagai kota yang ramah anak. Namun bukan berarti tidak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data terbaru yang dirilis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya mencatat ada ratusan kasus kekerasan dengan korban dominan adalah anak-anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati mencatat ada sekitar 173 kasus kekerasan di wilayah setempat. Angka itu terakumulasi selama Agustus lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013026550/laporan-kekerasan-anak-tragedi-kanjuruhan-ditolak">Laporan Kekerasan Anak Tragedi Kanjuruhan Ditolak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski sudah dilakukan pendampingan dan intervensi pada semua kasus, tetap ada peningkatan dari tahun lalu," ujarnya, Senin (2/10) bertepatan dengan Hari Tanpa Kekerasan Internasional seperti dikutip dari Radar Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida menyebut dari 173 kasus tersebut, sekitar 122 kasus diantaranya melibatkan anak dibawah umur. Angka itu terdiri dari anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 27 kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 26 kasus, dan non KDRT sebanyak 69 kasus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sisanya korban kekerasan usia dewasa," imbuhnya. Ida mengatakan jumlahnya sekitar 51 kasus. Dimana korban umumnya mengalami KDRT yaitu sebanyak 39 kasus, dan 12 kasus non KDRT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011790170/deklarasi-stop-kekerasan-anak-istimewa-wakil-ketua-dprd-surabaya-sampaikan-komitmen-bersatu-lindungi-hak-anak">Deklarasi Stop Kekerasan Anak Istimewa, Wakil Ketua DPRD Surabaya Sampaikan Komitmen Bersatu Lindungi Hak Anak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida mengaku lembaganya berupaya menekan angka tindak kekerasan itu dengan sosialisasi kepada masyarakat. Caranya antara lain memberikan wawasan tentang pola pengasuhan orang tua pada anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pola pengasuhan menjadi kunci utama pencegahan kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apa pun seharusnya tidak boleh terjadi baik di dalam keluarga, ataupun di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida mengimbau orang tua dan anak untuk membangun komunikasi yang positif. Sehingga menumbuhkan hubungan yang sehat di dalam keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683921/stop-bullying-cycle-ingrid-dorong-dibentuknya-satgas-penanganan-kekerasan-anak">Stop 'Bullying Cycle', Ingrid Dorong Dibentuknya Satgas Penanganan Kekerasan Anak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, DP3APPKB juga melakukan pendampingan pada temuan kasus kekerasan baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ada layanan pengaduan, kemudian dilakukan penanganan awal dengan temu janji, koordinasi dengan pihak terkait," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pendampingan juga dilakukan dalam bentuk penjangkauan outreach klien, konseling oleh konselor, pendampingan psikologis oleh psikolog, pendampingan hukum atau mediasi, pendampingan medis, shelter anak berhadapan hukum dan shelter anak perempuan korban kekerasan.</div>

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati mencatat ada sekitar 173 kasus kekerasan di wilayah Surabaya terakumulasi selama Agustus lalu.

Miris! Ratusan Kasus Kekerasan Melibatkan Anak Masih Ditemukan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656674919329.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar masih mendalami kasus dugaan kekerasan anak. Terduga pelaku berinisial M tersulut emosi saat sedang bermain catur di salah satu warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Karena sudah dilaporka n&nbsp;resmi ke Polrestabes Makassar, Satreskrim melalui PPA segera melakukan penyelidikan. Proses selanjutnya mencari bukti-bukti,&rdquo; ujar Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar Komisaris Polisi Lando K. Sambolangi&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dari kronologi kejadian yang terekam kamera pengawas (CCTV) dan&nbsp;viral&nbsp;di media sosial, lanjut Lando, kasus dugaan kekerasan terhadap anak itu terjadi pada Jumat (28/7) malam. Seorang anak kecil secara spontan mengambil bidak catur terlapor saat bermain, kemudian terduga emosi dan langsung memukul bagian belakang kepala korban. Saat itu, korban terjatuh ke lantai dan bibirnya terluka. Terduga pelaku M juga sempat membentak korban beberapa kali hingga mengalami trauma. Usai kejadian itu, pihak keluarga korban diketahui pemilik warung kopi membubarkan permainan catur tersebut. Merasa tidak terima dengan perlakuan terduga yang seorang pensiunan pegawai dinas kesehatan dan kini bekerja sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, pihak keluarga korban melapor kasus itu ke kantor polisi. Dikonfirmasi terpisah, konsultan hukum Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Muhammad Fakhruddin membenarkan terduga M adalah pegawai rumah sakit setempat dan baru bekerja empat bulan. Kendati demikian, perilaku terduga tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. &rdquo;Oknum diduga penganiayaan anak di bawah umur yang viral benar karyawan Rumah Sakit Bahagia Makassar. Bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan rumah sakit apa pun jabatannya, apalagi kejadian terjadi di luar rumah sakit dan di luar jam dinas,&rdquo; kata Muhammad Fakhruddin. Dia menyayangkan kejadian itu. Semestinya sebagai dokter tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Sebab apa pun alasan tindakan yang dilakukan M itu melanggar hukum. &rdquo;Benar, wakil direktur, bekerja kurang lebih empat bulan. Beliau pensiunan (Dinas Kesehatan) dan jabatan di RS ini jabatan struktural. Soal tindakan manajemen rumah sakit, insya Allah&nbsp;pada Senin (31/7) dilakukan rapat untuk mengambil tindakan atas kasus ini. Tentu kita menyayangkan kejadian itu,&rdquo; tambah Muhammad Fakhruddin. Sebelumnya, PPA melansir berdasar data terbaru ada 328 kasus kekerasan perempuan dan anak. Sekitar 80 persen dari jumlah itu didominasi kasus kekerasan&nbsp;terhadap anak. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu dengan kasus ditangani Polrestabes Makassar sebanyak 232 kasus, namun selesai hanya 120 kasus. Kemudian, kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 161 kasus dan yang selesai 132 kasus.

Polrestabes Makassar mendalami kasus dugaan kekerasan anak dengan terduga pelaku pensiunan dinkes yang bekerja di salah satu RS di Makassar

Polisi Dalami Dugaan Kekerasan Dokter Pensiunan Dinkes Terhadap Anak di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/WhatsApp-Image-2023-05-19-at-115911-3666966411.jpg" alt="Ilustrasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya mengungkapkan faktor terbesar penyebab timbulnya kasus kekerasan terhadap anak. Faktor itu salah satunya disebabkan karena keutuhan keluarga hingga dampak negatif dari media sosial. &rdquo;Jadi keutuhan keluarga itu sangat penting. Dalam peristiwa yang selama ini terjadi, itu memang tidak utuh keluarganya, ibunya sudah tidak ada (cerai), atau ayahnya tidak ada,&rdquo; kata Kepala DP3AP2KB Kota Surabaya Ida Widayati, Jumat (19/5). Selain keutuhan keluarga, Ida menyebut, faktor terbesar lain penyebab kekerasan terhadap anak adalah dampak negatif dari media sosial (medsos). Sekarang, anak-anak banyak menggunakan gadget secara tidak sehat dan bukan hanya untuk kepentingan sekolah atau belajar. &rdquo;Untuk kenalan di Instagram, Facebook, seperti itu. Nyuwun sewu (mohon maaf) ya, profil yang dipasang di media sosial belum tentu dengan yang aslinya sama, nah itu terpincut,&rdquo; ujar Ida. Karena itu, lanjut dia, DP3AP2KB intens melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi dinamika remaja berkaitan dengan penggunaan media sosial. Sosialisasi tersebut menyasar ke sekolah-sekolah jenjang SD-SMP hingga pondok pesantren. &rdquo;Terakhir kita menyasar (sosialisasi) ke pesantren. Itu disampaikan bagaimana sih kita menggunakan internet yang sehat, bagaimana ilmu tentang reproduksi, seperti itu,&rdquo; ujar Ida. Ida pun lantas membeberkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya pada 2023. Sejak bulan Januari - April 2023, kasus kekerasan terhadap anak mencapai sekitar 30-an. &rdquo;Ada sekitar 30-an kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari-April,&rdquo; ungkap Ida. Menurut dia, penanganan kasus kekerasan terhadap anak salah satunya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, UPTD PPA ini tidak hanya melakukan penanganan kasus, tapi juga pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. &rdquo;UPTD ini bertugas melakukan pendalaman, kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk intervensi seperti apa, sampai pendampingan kasus selesai,&rdquo; papar Ida. Meski begitu, Ida menambahkan, jika pola penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara berbeda-beda. Mulai dari bentuk intervensi, hingga berapa lama korban harus didampingi. &rdquo;Jadi tergantung dari kondisi (korban) masing-masing,&rdquo; ucap Ida.

DP3AP2KB Kota Surabaya mengungkapkan faktor terbesar penyebab timbulnya kasus kekerasan terhadap anak karena keutuhan keluarga hingga medsos

Media Sosial dan Keutuhan Keluarga, Penyebab Awal Kasus Kekerasan Anak di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/WhatsApp-Image-2023-05-18-at-163108-3918168649.jpg" alt="Ilustrasi pencegahan kasus kekerasan anak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencegahan kasus kekerasan anak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya Ida Widayati memaparkan, timbulnya kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi sejumlah faktor. Misalnya, karena masalah keutuhan keluarga hingga penggunaan media sosial yang tidak sehat. &rdquo;Itu yang anak-anak sekarang tidak menggunakan gadget dengan sehat. Sebetulnya memang untuk tugas-tugas sekolah iya. Tapi untuk yang lain, mereka menggunakannya masih salah,&rdquo; kata Ida. Misalnya, Ida mencontohkan, kasus kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi berawal dari perkenalan remaja melalui media sosial. Data DP3AP2KB mencatat, sejak Januari - April, kekerasan yang melibatkan anak di Surabaya mencapai 30- an kasus. Dia menyatakan, selama ini terus intens mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Upaya itu dilakukan dengan cara sosialisasi dinamika remaja dalam penggunaan media sosial yang sehat ke sekolah hingga pondok pesantren. &rdquo;Itu disampaikan bagaimana sih kita menggunakan internet yang sehat, bagaimana ilmu tentang reproduksi,&rdquo; jelas Ida. Tak hanya itu, Ida menyebut, upaya pencegahan kasus terhadap anak juga dilakukan melalui Puspaga Balai RW. Petugas tidak hanya menerima konseling tapi juga memberikan sosialisasi bagaimana menerapkan pola asuh orang tua terhadap anak atau parenting. &rdquo;Itu sudah jalan. Ini kita juga dibantu mahasiswa jurusan psikologi, mereka kan bisa menerima konseling di awal. Tapi nanti ketika kasusnya parah, tetap dirujuk ke Puspaga di Siola,&rdquo; terang Ida. Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce menyampaikan, perlu ada kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mencegah kasus kekerasan terhadap anak. &rdquo;Bahwa yang paling utama adalah tingkat pengawasan dari orang tua dan orang terdekat, itu paling penting,&rdquo; kata Kombespol Pasma. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 itu juga menyebutkan, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, tidak bisa hanya dilakukan Polrestabes dan Pemkot Surabaya. Namun, peran aktif orang tua dalam menjaga putra-putri mereka lebih optimal juga sangat penting. &rdquo;Selama ini, kita masih terus berjalan untuk pemberian sosialisasi dan imbauan ke sekolah-sekolah, baik melalui kegiatan pertemuan secara formal maupun informal, juga pemberian (sosialisasi) melalui media sosial,&rdquo; kata Pasma Royce, mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu.

DP3AP2KB Surabaya menyebut, timbulnya kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi masalah keutuhan keluarga hingga penggunaan media sosial

Puluhan Anak Surabaya Terlibat Kasus Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/WhatsApp-Image-2023-04-25-at-162604-3807090334.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi bersama Polrestabes Surabaya dan sejumlah pihak terkait dalam upaya mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi dan kegiatan di lingkungan sekolah hingga ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Balai RW. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, upaya mencegah kekerasan terhadap anak, salah satunya dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah hingga Puspaga Balai RW. Sosialisasi dilakukan bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya. &rdquo;Kita ada Puspaga di Balai RW. Di Siola juga ada. Itu tidak lepas dari pendampingan Polrestabes Surabaya. Karena Unit PPA itu kerja sama dengan kita, jadi kita jalan bersama,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (18/5). Wali Kota Surabaya mengungkapkan, jumlah kasus yang melibatkan anak di Kota Surabaya masih dalam kategori wajar. kasus tersebut tidak digeneralisir dengan jumlah anak di Surabaya. &rdquo;Dalam data Unit Perlindungan Anak masih kategori wajar dan itu jumlahnya sedikit. Jadi tidak bisa ketika ada kejadian satu, dua, menggebyah uyah (digeneralisir) dengan jumlah anak di Surabaya,&rdquo; tegas Eri. Menurut dia, selama ini, ketika ada kasus yang melibatkan anak di Surabaya selalu diekspos ke media. Sehingga hal itu membuat kasus anak di Surabaya terlihat tinggi. &rdquo;Karena itu kan satu, dua kasus, tapi memang kejadiannya diekspos. Tapi kan harus dilihat berapa jumlah anak di Surabaya, berapa yang mengalami hal itu. Sehingga unit pelayanan anak Jawa Timur menyebutnya masih jauh di bawah,&rdquo; terang Eri. Karena itu, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Anak di Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya mencegah kasus itu terjadi. Ekspos juga dilakukan sebagai bentuk warning kepada orang tua agar berperan aktif menjaga putra-putri mereka. &rdquo;Karena ketika kita punya putra-putri, tidak bisa hanya diserahkan ke sekolah, Polrestabes, atau pemerintah kota, dalam menjaga. Tapi bagaimana orang tua juga mempunyai kasih sayang dalam mencari anaknya, agar tidak bermain terlalu jauh,&rdquo; tutur Eri.

Pemkot Surabaya bersama Polrestabes Surabaya dan sejumlah pihak terkait berupaya mencegah kasus kekerasan terhadap anak

Cegah Kekerasan Terhadap Anak, Pemkot Surabaya dan Polrestabes Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/korban-masih-trauma-polisi-sulit-tetapkan-tersangka-pencabulan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Kasus dugaan pencabulan terhadap anak-anak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kasus dugaan pencabulan terhadap anak-anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak. Penghargaan itu diberikan pada 38 kabupaten/kota di Jatim pada Sabtu (23/7).  Penghargaan itu diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Predikat Provila sekaligus penghargaan itu diberikan KPPPA, lantaran Pemprov Jatim dinilai berhasil mendorong semua kabupaten/kota di Jatim atau 100 persen telah masuk dalam pemeringkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Bahkan banyak daerah yang naik kelas pemeringkatannya.  Namun, berdasar catatan JawaPos.com, selama 2022, kasus kekerasan pada anak di Jawa Timur dilaporkan terus bertambah. Terakhir, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencatat terdapat 126 kasus kekerasan pada anak.  Jumlah itu didapatkan dari laporan yang masuk dalam periode Januari hingga Juni. Artinya, dalam satu bulan, rata-rata terdapat 20 kasus yang tercatat.  Sekretaris LPA Jatim M. Isa Ansori menjelaskan, dari jumlah itu, 66 kasus di antaranya santer diberitakan media. Sementara sisanya, 60 kasus, baru menjadi laporan masuk ke LPA Jatim.  Dia menjelaskan, sebanyak 37 kasus di antaranya terjadi pada anak yang berada di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan pada anak juga mayoritas terjadi di pondok pesantren.  ”Pondok pesantren, sekolah atau tempat sejenis, adalah tempat berkumpulnya anak. Sehingga sering terjadi kekerasan seksual pada anak,” terang Isa.  Berdasar catatan, lanjut Isa, kekerasan seksual justru dilakukan orang terdekat. Hal itu terjadi karena anak merasa mengenal pelaku. Sehingga ada hubungan dan kepercayaan yang diberikan.  ”Anak-anak sering merasa takut dan kemudian pasrah dengan apa yang terjadi,” tutur Isa Ansori.  Kasus yang dilaporkan itu diduga hanya setengah dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masih banyak kasus yang terjadi, mengingat warga masih menganggap kasus kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga.  ”Apalagi kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib. Ini yang menjadikan pelaku berani melakukan,” ucap Isa Ansori.

Kekerasan Anak Banyak Terjadi di Lingkungan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ilustrasi-kekerasan-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masih banyak warga yang enggan melaporkan kasus kekerasan pada anak. Mayoritas warga melihat bahwa kekerasan pada anak dan perempuan adalah aib.  Alhasil, tak banyak kasus kekerasan yang bisa ditangani pihak terkait. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.  Kepala DP3APPKB Surabaya Tomi Ardiyanto menyebut, selama 2022, hanya ada 66 kasus yang dilaporkan. Angka itu meningkat dibandingkan tahun lalu.  ”Berdasar kasus yang dilaporkan dan ditangani DP3APPKB sampai Juni, terdapat 15 kasus KDRT, 49 kasus non KDRT, dan 2 kasus trafficking sehingga total kasus yang terlaporkan dan ditangani sebanyak 66 kasus,” jelas Tomi pada Sabtu (23/7).  Mindset warga yang enggan melaporkan kasus kekerasan pada anak pun menjadi kendala utama. Selama penanganan, dia melihat masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai aib.  ”Terkadang masyarakat menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap korban merupakan aib sehingga tidak tetap disimpan dan tidak mau melaporkan,” ujar Tomi.  Bila kasus sudah dilaporkan, pihaknya juga masih kesulitan menemui pelapor. Sebab identitas dan domisili yang dilaporkan salah.  ”Alamat dan lokasi rumah terkadang tidak sesuai dengan informasi yang diterima. Kendala lain adalah keterbukaan klien maupun keluarga pada saat proses pendampingan dan penanganan,” jelas Tomi.  Proses pendampingan pelapor pun juga memiliki kendala tersendiri. Pada saat proses pendampingan pelaporan, terkadang klien atau pelapor telah bersedia melakukan proses tersebut. ”Tetapi tiba-tiba di tengah proses pelaporan tersebut klien ingin mencabut laporan. Dan beberapa minggu kemudian meminta bantuan kembali untuk meneruskan pelaporan dengan alasan memberi efek jera pada pelaku,” ujar Tomi.  Karena itu, Dia melihat peran warga sangat berguna untuk menghentikan kekerasan pada anak. Salah satunya dengan turut melaporkan kasus kekerasan.  ”Peran warga dalam hal ini diharapkan agar ikut melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar dan senantiasa menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar agar meminimalisir adanya tindak kejadian kekerasan,” ucap Tomi.

Warga Surabaya Masih Enggan Laporkan Kasus Kekerasan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656674919329.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya meningkat 24 persen dibandingkan 2021. Kasus terbanyak merupakan kasus non KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).  Data itu diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Kepala DP3APPKB Surabaya Tomi Ardiyanto menjelaskan, data itu didapatkan dari berbagai kasus.  ”Berdasar kasus yang dilaporkan dan ditangani DP3APPKB sampai Juni, terdapat 15 kasus KDRT, 49 kasus non KDRT, dan 2 kasus trafficking sehingga total kasus yang terlaporkan dan ditangani sebanyak 66 kasus,” papar Tomi pada Sabtu (23/7).  Angka itu, menurut Tomi, meningkat dibandingkan tahun lalu. Sebab pada periode yang sama, yakni pada Januari–Juni 2021 terdapat 50 kasus.  ”Sedangkan pada 2022 terdapat 66 kasus di mana ada peningkatan kasus sebanyak 16 kasus atau sekitar 24 persen,” terang Tomi.  Tomi menyebut puluhan kasus yang ditangani DP3APPKB berasal dari berbagai sumber. Mulai dari polsek, polres, warga, media cetak dan elektronik, hingga temuan warga. ”Untuk pelaporan di kepolisian dalam rangka proses BAP dan penyidikan terhadap kasus klien, Tim DP3APPKB telah melakukan pendampingan dan penguatan ketika proses hukum tersebut berjalan,” jelas Tomi.  Sementara itu, Tussy Apriliyandari menjelaskan, seluruh korban berusia anak-anak telah ditangani lewat layanan PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). ”DP3APPKB lakukan berbagai upaya penanganan, di antaranya pendampingan psikologis baik oleh konselor maupun psikolog, pendampingan medis ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun visum,” jelas Tussy.  Pihaknya juga melakukan pendampingan hukum ketika proses pelaporan (BAP) di kepolisian atau ketika proses persidangan di kejaksaan di pengadilan, maupun pendampingan pada saat mediasi ataupun diversi yang dilakukan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kepolisian.

Kekerasan pada Anak di Surabaya Meningkat 24 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/geng-klitih.jpg" alt="STOP BULYYING: Dua pelajar menyampaikan pesan anti perundungan di Malang, kemarin. (ARIL DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>STOP BULYYING: Dua pelajar menyampaikan pesan anti perundungan di Malang, kemarin. (ARIL DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan anak selama pandemi Covid-19 lebih banyak terjadi di keluarga. Namun, kembalinya anak untuk masuk sekolah, wajah kekerasan pendidikan pun kembali dimulai.  Memang tidak mudah mendidik, apalagi dengan rasio mendidik lebih dari 1 anak, namun bukan berarti tindak mempermalukan di depan umum dibenarkan. Inilah yang terjadi pada siswi kelas 6 SD di Bau Bau Sulawesi Tenggara.  Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, anak-anak memiliki hak untuk rasa aman, rasa dilindungi dan rasa dihargai. Parahnya lagi, guru lah yang melakukan perundungan.  "Apakah dengan mempermalukan di depan umum, menyebabkan anak kelas 1 SD itu bisa menghitung? Tentu bisa kita kaji bersama kebenarannya. Namun dengan menyebarkan di medsos oleh guru, sepertinya sangat tidak tepat," tutur dia kepada JawaPos.com, Rabu (3/11).  Dirinya melihat dari kasus ini bahwa terdapat masalah gagalnya komunikasi guru dan orang tua, dalam rangka menciptakan lingkungan belajar bagi siswanya. Alih-alih menyelamatkan anak dengan ramai di sosial media, justru semakin terus mempermalukan anak di depan umum.  "Dalam kasus ini, kita sedang tidak bicara benar atau salah. Karena ada yang penting segera di perkuat dari seorang guru, yaitu mengelola atau memanajemen stres ketika menghadapi murid-muridnya," jelasnya.  Ia meminta agar kejadian ini jangan sampai dibiarkan oleh sekolah.  "Karena jika luapan emosi negatif tidak terkontrol, akan membawa situasi yang lebih buruk bagi sang guru," pungkas Jasra.  Sebagai informasi, seorang guru melakukan perundungan dengan mengunggah video siswi ke media sosial. Hal tersebut dilakukan lantaran siswi tidak bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru.

KPAI Geram Guru Bully Muridnya dengan Viralkan Video di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kdrt.jpg" alt="Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, menetapkan empat tersangka dalam kasus kekerasan anak di bawah umur di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kabupaten Temanggung yang mengakibatkan korban ALH, 7, meninggal dunia.  Kasatreskrim Polres Temanggung AKP Setyo Hermawan seperti dilansir dari Antara di Temanggung menyebutkan, keempat tersangka, yakni ayah kandung korban M, 43; ibu kandung korban S, 39; dukun H, 56; dan asisten dukun B, 43.  Kronologi kejadian pada Minggu (16/5) sekitar pukul 23.30 WIB telah ditemukan mayat anak di bawah umur di rumah Marsidi di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kabupaten Temanggung. Hal itu bermula pada saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, keluarga dari pihak ibu korban menanyakan keberadaan korban kepada orang tua korban. ALH sudah sekitar 4 bulan tidak pernah kelihatan.  Orang tua korban menjawab bahwa korban sedang berada di rumah kakeknya. Kemudian informasi tersebut dikonfirmasi ke rumah kakek korban tapi korban tidak berhasil ditemui. Atas kejanggalan informasi tersebut, pihak keluarga dari ibu korban kembali menanyakan kepada ayah korban dan diberikan informasi bahwa korban sedang berada di kamar.  Kemudian ayah korban, M, menunjukkan kamar di mana ALH berada. Kamar tersebut dibuka kakek korban. Kakek korban terkejut karena mendapati ALH sudah dalam kondisi tergeletak meninggal dunia di atas dipan kasur.  Atas kejadian tersebut, kakek korban bersama perangkat desa setempat melapor ke Polsek Bejen. Atas laporan tersebut, anggota Polsek Bejen dan Inafis Polres Temanggung melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi lalu melakukan pemeriksaan. Kedua orang tua mengakui telah melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia.  Setyo mengatakan, dari keterangan mereka juga didapatkan informasi keterlibatan dua orang lainnya, yakni B dan H. Keduanya telah diamankan di rumah masing-masing dan telah mengakui perbuatannya.  Berdasarkan pengakuan para pelaku, kejadian tersebut berlangsung pada awal Januari. Korban dimasukkan kepalanya ke bak mandi yang berisi air oleh para pelaku hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Selama kurun waktu dari waktu kejadian sampai ditemukan, mayat korban dirawat ibu korban sehingga mengalami proses mumifikasi.  Pasal yang disangkakan terhadap pelaku M dan S, yakni kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsider pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT subsider pasal 351 ayat 3 KUHP.  Pelaku B dikenakan pasal 76 C jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP.  Pelaku H dikenakan pasal 55 KUHP jo pasal 76 C jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Bapak, Ibu, Dukun, dan Asisten Dukun, Jadi Tersangka Kekerasan Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus kekerasan anak

Berita Terkini