<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_185557-1669604575.jpg" alt="Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Muara Enim menutup lahan mineral yang dibuka dengan cara di bakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim." width="100%">
<figcaption>Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Muara Enim menutup lahan mineral yang dibuka dengan cara di bakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak tiga orang tersangka kasus pembakaran lahan mineral di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terancam dikenakan hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda senilai Rp 10 miliar. Kepala Kepolisian Resor Muara Enim AKBP Andi Supriadi mengatakan, ancaman hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau pasal 187 ayat (1) KUHP tentang pembakaran lahan yang dikenakan penyidik kepada ketiga tersangka. Tiga tersangka itu merupakan pria masing-masing berinisial BI, 24; FD, 32; dan DS, 41; warga Sungai Rotan, Muara Enim. &rdquo;Penetapan status tersangka terhadap ketiganya dilakukan setelah penyidik satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Muara Enim mendapatkan kecukupan alat bukti yang diperkuat melalui keterangan saksi dan ahli,&rdquo; papar Andi Supriadi seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, saat ini para tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu (31/5) malam. Selanjutnya dilakukan pemberkasan ke pihak kejaksaan. Menurut dia, para tersangka tertangkap tangan sedang membuka lahan mineral untuk ditanami komoditas pertanian dengan cara dibakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumbang. Perbuatan tersangka terungkap bermula saat tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Muara Enim menemukan kepulan asap di wilayah itu saat melakukan patroli udara rutin, Rabu (31/5) sore. &rdquo;Dari temuan tersebut kemudian, tim pantauan udara meminta personel babinsa, babinkamtibmas dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjutinya,&rdquo; ujar Andi Supriadi. Dia menambahkan, personel yang bertugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, korek api, mesin potong rumput, dan seikat potongan kayu yang terbakar. &rdquo;Perhitungan di lapangan luas lahan mineral yang terbakar mencapai empat hektare, sesuai perintah Pak Kapolda dan Danrem (ketua satgas karhutla) tim langsung melakukan pengamanan para tersangka,&rdquo; ucap Andi Supriadi. Berdasar pengakuan tersangka BI kepada penyidik, lanjut Kapolres, mereka perintahkan oleh seorang mandor berinisial U, 40, untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara dibakar. pihaknya telah memerintahkan personelnya untuk melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku U yang identitasnya sudah didapatkan itu. &nbsp;

Tiga tersangka kasus pembakaran lahan mineral di Kabupaten Muara Enim terancam hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar

Tersangka Pembakar Lahan Terancam Denda Rp 10 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KARHUTLA-KALTENG_DENAR_Kalteng-Pos.jpg" alt="DENAR/KALTENG POS MINIM AIR: Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng berjibaku memadamkan api di Jalan Mahir Mahar Km 10 Tjilik Riwut Palangka Raya, Minggu malam (22/9). Minimnya air yang digunakan dari sumur bor warga hingga jauhn" width="100%">
<figcaption>DENAR/KALTENG POS MINIM AIR: Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng berjibaku memadamkan api di Jalan Mahir Mahar Km 10 Tjilik Riwut Palangka Raya, Minggu malam (22/9). Minimnya air yang digunakan dari sumur bor warga hingga jauhn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa tidak ada penghentian kasus atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, jika ada oknum dari pemerintah atau anggota dewan juga akan ditindak tegas.  "Saya yakinkan tidak ada SP3," kata Idham di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).  Idham menuturkan, pihaknya bersama Kejaksaan Agung sepakat untuk mempercepat proses penyidikan kasus karhutla. Selain itu, proses penuntutan akan dilakukan secara maksimal baik pelaku perorangan maupun korporasi. "Kami juga satu visi dan misi dalam proses kerhutla agar ada efek jera baik pelaku perorangan maupun korporasi agar tak ada lagi pembakaran hutan dan lahan," katanya.  Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menegaskan, tak akan ragu melakukan penindakan terhadap siapapun termasuk kepala daerah atau anggota dewan jika memang terbukti terlibat dalam kasus karhutla. "Kami akan lihat nanti tentu penyidik di lapangn akan melihat. Apakah ada kemungkinan kesana, kalau ada tanpa ada keraguan sedikitpun pasti akan saya lakukan proses penyidikan itu," katanya.  Diberitakan sebelumnya, Polri terus melakukan penindakan terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan baik individu maupun korporasi. Hingga hari Selasa, 24 September, sebanyak 323 individu dan 14 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, untuk tersangka individu dilakukan penyidikan dari 284 laporan polisi. "Jumlah tersangka individu sebanyak 323 orang dari 284 laporan polisi," kata Dedi, Selasa (24/9).  Dedi pun merinci, untuk wilayah Polda Riau sebanyak 59 orang ditetapkan tersangka. Kemudian Polda Aceh satu tersangka, Polda Sumsel 26 tersangka, Polda Jambi 39 tersangka, Polda Kalsel 26 tersangka, Polda Kalteng 79 tersangka, Polda Kalbar 69 tersangka, dan Polda Kaltim 24 tersangka.  Lebih lanjut, Dedi menambahkan, untuk korporasi sebanyak 14 perusahaan yang telah ditetapkan tersangka. Adapun rinciannya, Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka, Polda Riau satu tersangka, Polda Sumsel satu tersangka dan Polda Jambi satu tersangka. "Kemudian Kalsel dua tersangka, Kalteng satu tersangka, Kalbar dua tersangka dan Polda Lampung 5 tersangka," katanya.  Sementara itu, terdata total luasan lahan yang terbakar di sembilan Polda yang menangani karhutla yakni sekitar 7482,8519 hektare. "Di Sumsel paling luas, area yang terbakar 1783,39 hektare," kata Dedi.

Kabareskrim: Tidak Ada SP3 Kasus Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menanti-ketegasan-pemerintah-mengatasi-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan_m_.jpg" alt="Kebakaran terjadi di kawasan hutan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/7)." width="100%">
<figcaption>Kebakaran terjadi di kawasan hutan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya terkait vonis kebakaran hutan dan lahan menuai konflik. Upaya hukum yang ditempuh Jokowi dinilai lari dari tanggung jawab untuk menaati hasil putusan tersebut. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati mengatakan, pemerintah telah gagal memahami putusan pengadilan pada tingkat pertama. Padahal masyarakat hanya meminta bantuan pengadilan agar pemerintah dapat tegas menyikapi permasalahan kebakaran hutan. "Masyarakat meminta bantuan pengadilan, meminta yudikatif untuk memaksa eksekutif dalam kewajibannya, ini upaya minta tolong pengadilan, dalam tuntutannya tidak lebih dari meminta pemerintah untuk membuat aturan dalam tata kelola kebakaran hutan dan lahan," kata perempuan yang akrab disapa Yaya saat ditemui di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Minggu (26/8). Yaya berpendapat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) belum secara tegas menyikapi permasalahan kebakaran hutan. Terlebih saat ini, terjadi juga kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, udara di Kota Pontianak tidak lagi sehat karena pengaruh dari kabut asap. Yaya menilai, adanya kekosongan aturan dalam UU PPLH tersebut, sehingga kembali memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan yang sangat disayangkan aktor dibalik pembakaran tersebut bisa lari dari tanggung jawab. "Tuntutan warga negara ini masih bertentangan kepada pemerintah. Satu sisi KLHK sibuk memadamkan api, tapi presiden sibuk memberikan kewenangan untuk korporasi. Padahal mereka itu penyebabnya," tegas Yaya. Sementara itu, salah satu penggugat Arie Rompas menyatakan, Kalimantan Tengah telah terjadi kebakaran hutan dan lahan selama 18 tahun. Namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Arie yang juga menjadi korban akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015 menyebut, pemerintah lalai dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga itu kembali terulang. "Masyarakat hidup terpapar asap, kemudian banyak warga masyarakat yang tidak diurus baik oleh pemerintah, gugatan pada 2015 itu berdasar pada HAM," ucap Arie. Berdasar pada data BMKG, pada 2015 terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menyebabkan 14 Kabupaten/Kota terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dengan jumlah kasus sekitar 11.751 pada Agustus 2015, sekitar 23.759 kasus pada September 2015 dan sekitar 13.949 kasus pada Oktober 2015. Selain itu, kabut asap tersebut juga menyebabkan berkembangnya penyakit diare sebesar 4.453 orang. Bahkan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dari peristiwa tersebut. Namun, pemerintah seakan menutup mata dari banyaknya korban akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015. Sehingga lari dari tanggung jawabnya dan mengajukan kasasi ke MA. "Sampai sekarang belum ada yang dilakukan dari putusan tersebut, bahkan sampai sekarang faktanya tidak ada rumah sakit khsuus paru di Kalimantan Tengah," tegas Arie. Hal senada pun dilontarkan oleh kuasa hukum penggugat kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Riesqi Rahmadiansyah yang meminta Presiden Jokowi dan enam lembaga pemerintah lainnya untuk mencabut pengajuan kasasi di MA. "Lebih baik pemerintah cabut kasasi dan jalani putusan pengadilan," kata Rizki Rahmadiansyah. Menurut Rizki, pemerintah seharusnya menjalani putusan pengadilan pada tingkat pertama dan tidak mengajukan banding hingga kasasi. Pada tingkat banding pun pemerintah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya. "Nggak enak kalau pemerintah kalah lagi pada tingkat kasasi," ucapnya. Terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat itu merupakan bukti pemerintah tidak tegas untuk menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan. "Kemudian belum tau siapa yang melakukan pembakaran lahan, itu menduga warga biasa. Ini tidak masuk akal karena efeknya luar biasa," pungkasnya. Upaya kasasi ini telah diungkapkan Jokowi usai silaturahmi dan penyerahan hewan kurban di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/8). &ldquo;Harus kita hormati, tetapi kan juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya,&rdquo; ujar Jokowi. Pernyataan Jokowi itu merespons putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kalteng dengan nomor 36/PDT/2017/PT PLK, pada September 2017 yang membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat, yakni Presiden, Menteri KLHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria/ATR, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng. Putusan Pengadilan Tinggi Kalteng ini memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya atas gugatan warga negara atau CLS (Citizen Law Suit) masyarakat Kalteng terkait dengan Karhutla pada 2015. Perwakilan masyarakat Kalteng yang mengajukan gugatan CLS, di antaranya Arie Rompas, Kartika, Fathurrohman, Afandi, Mariaty dan almarhum Nordin. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan tergugat bersalah atau lalai dalam bencana asap tahun itu. Presiden Jokowi seperti dalam keterangan resmi yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam beberapa tahun belakangan, sejumlah upaya yang telah dilakukan membuat kasus Karhutla semakin berkurang. &ldquo;Yang paling jelas bahwa kebakaran hutan sekarang ini sudah turun lebih dari 85 persen, turun dibandingkan saat-saat yang lalu,&rdquo; ujar Jokowi. Jokowi menuturkan bahwa beberapa kebijakan, seperti upaya penegakan hukum, sistem pengawasan di lapangan, dan keluarnya Peraturan Presiden yang khusus mengatur soal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya melindungi hutan dan masyarakatnya dari dampak karhutla.

Menanti Ketegasan Pemerintah Mengatasi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/koalisi-masyarakat-minta-jokowi-cabut-kasasi-soal-kebakaran-hutan_m_.jpg" alt="Kebakaran terjadi di kawasan hutan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/7)." width="100%">
<figcaption>Kebakaran terjadi di kawasan hutan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi&nbsp;Koalisi Desak Presiden Jalani Putusan atas Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) Asap di Palangkaraya,&nbsp;meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut gugatan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No 118/PDT-G/LH/2016/PN/PLK.  Gugatan kasasi pemerintah ke Mahkamah Agung (MA) lantaran Presiden Jokowi, Gubernur Kalimantan Tengah dan lima lembaga pemerintah lainnya divonis bersalah karena disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. "Lebih baik pemerintah cabut kasasi dan jalani putusan pengadilan," kata Rizki Rahmadiansyah di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Minggu (26/8). Menurut Rizki, pemerintah seharusnya menjalani putusan pengadilan pada tingkat pertama dan tidak mengajukan banding hingga kasasi. Pada tingkat banding pun pemerintah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya. "Nggak enak kalau pemerintah kalah lagi pada tingkat kasasi," ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan, putusan PN Palangkaraya mengenai kebakaran hutan dan lahan memicu keributan. Sebab pemerintah seakan gengsi mengakui kesalahannya. "Karena tuntutannya normatif yang memang harus dilakukan pemerintah, kalau presiden dan pemerintah mencabut kasasi ada itidak baik pemerintah terhadap HAM," paparnya. Perempuan yang akrab disapa Yaya ini menyebut, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 di Palangkaraya menyebabkan masyarakat kehilangan hak untuk hidup sehat. "Hak hidup sehat adalah hak setiap warga negara. Karena dalam kasus tersebut warga negara ada korban," ungkapnya. Oleh karena itu, Yaya menuturkan apa yang dilakukan masyarakat menuntut haknya adalah untuk mengontrol pemerintah yang dianggap lalai dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. "Jangan melihat ini adalah serangan, tapi ini upaya rakyat menjamin lingkungan hidup," pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Minta Jokowi Cabut Kasasi Soal Kebakaran Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bakar-lahan-dan-hutan-dua-orang-ini-diamankan-aparat-kepolisian_m_156637.jpeg" alt="Ilustrasi: Kebakaran lahan dan hutan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kebakaran lahan dan hutan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Palangka Raya. Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Bandara Utama 1, kemarin (11/9) sekitar pukul 15.30 WIB. Atas kebakaran ini, pihak kepolisian bertindak cepat mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku. Mereka yakni, SL (49) dan SP (45). &ldquo;Keduanya diduga melakukan pembakaran, kita amankan ke Polres Palangka Raya,&rdquo; ucap Kapolsek Pahandut AKP Roni Wijaya, dilansir Kalteng Pos (Jawa Pos Group). Berdasarkan informasi yang dihimpun Kalteng Pos, modus yang dilakukan, keduanya mendapat perintah dari seseorang pemilik lahan untuk membersihkan lahan menggunakan mesin traktor. Upah yang ia terima Rp 2,5 juta. Kemudian mereka malah mengumpulkan daun dan ranting kering untuk dibakar. Karena situasi panas dan angin kencang, api cepat menjalar dan membakar lahan yang luasnya berukuran 50 x 100 meter itu. Sementara itu, berdasarkan keterangan beberapa saksi mata di lapangan, lahan itu akan dibuka untuk bertani. Atas kebakaran lahan tersebut, warga yang melihat pun terlihat panik. Untungnya polisi dan pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi tepat waktu, sehingga api berhasil dipadamkan dalam waktu hampir dua jam. &ldquo;Kita mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak membakar lahan, yang tentu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kami akan memproses hukum apabila terbukti bersalah,&rdquo; harapnya.

Bakar Lahan dan Hutan, Dua Orang Ini Diamankan Aparat Kepolisian

kasus karhutla

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus karhutla

Berita Terkini

Tersangka Pembakar Lahan Terancam Denda Rp 10 Miliar

Kabareskrim: Tidak Ada SP3 Kasus Karhutla

Menanti Ketegasan Pemerintah Mengatasi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Koalisi Masyarakat Minta Jokowi Cabut Kasasi Soal Kebakaran Hutan

Bakar Lahan dan Hutan, Dua Orang Ini Diamankan Aparat Kepolisian

Download Aplikasi JawaPos.com