<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4-1.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mendekam di rumah tahanan negara (rutan) seiring statusnya sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Bupati yang kerap disapa Ra Latif itu tidak sendiri. Lima tersangka lain, yakni kepala dinas (Kadis) dan kepala badan Pemkab Bangkalan, juga ditahan KPK.  Penahanan dilakukan pukul 00.53 Kamis (8/12). Ra Latif, adik (bukan anak seperti di berita kemarin) mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (almarhum), digelandang ke mobil tahanan bersama lima tersangka lain.  Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan enam tersangka. Ra Latif diduga sebagai penerima suap dari lima bawahannya. Yakni, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Muslimin, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Agus Eka Leandy.  Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Ra Latif ditengarai meminta fee kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang menginginkan jabatan tertentu. Tak hanya jabatan pimpinan tinggi (JPT), fee itu juga diberlakukan bagi ASN yang ingin promosi jabatan eselon III dan IV. ’’ASN yang berkomitmen memberikan uang pelicin bakal dinyatakan terpilih dan lolos seleksi jabatan,” katanya.  Sejauh ini, KPK mendapati total uang yang diterima Ra Latif sebesar Rp 5,3 miliar. Menurut informasi yang berhasil dikumpulkan KPK, uang tersebut tak hanya berasal dari suap jual beli jabatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3.jpg" alt="Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)  Tapi juga dari fee proyek di seluruh dinas di Bangkalan. Sebagian uang itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Ra Latif. Salah satunya untuk kebutuhan survei elektabilitas.  Dengan demikian, Ra Latif tak hanya dijerat pasal suap. Tapi juga pasal penerimaan gratifikasi (Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor). Hanya, Firli belum bisa menjabarkan dari pihak mana saja gratifikasi tersebut berasal.  Pemprov Jatim merespons penangkapan Bupati Bangkalan Abdul Latif oleh KPK terkait kasus jual beli jabatan. Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Mohni ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Bangkalan. Pria 63 tahun itu diminta untuk segera menyelesaikan program kerja tahun anggaran 2022 yang belum tuntas.  Jabatan Plt bupati secara resmi diterima Mohni kemarin (8/12) setelah Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Dardak yang mewakili gubernur Jatim menyerahkan surat perintah tugas (SPT) di Gedung Negara Grahadi. Surat perintah tersebut tertuang dalam SPT nomor: 131/1357/011.2/2022 tertanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani gubernur.

Abdul Latif Amin Imron Ditahan KPK, Wabup Bangkalan Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3-1.jpg" alt="Plt Bupati Bangkalan Mohni. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Bangkalan Mohni. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Plt Bupati Bangkalan Mohni punya PR besar untuk melanjutkan roda pemerintahan di Bangkalan. Apalagi pasca eks Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan.  Mohni baru saja dilantik menjadi Plt atau pelaksana tugas pada Kamis (8/12). Dia berjanji bakal menyelesaikan seluruh program yang belum tuntas kurang dari 3 minggu.  ”Kami akan selesaikan program yang belum tuntas 2022 maksimal pada 31 Desember,” ujar Mohni pasca dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya.  Beberapa program yang belum tuntas di antaranya adalah bantuan sosial dan mengisi kursi kosong. Mengingat sebanyak 5 kepala dinas baru saja dijadikan tersangka bersama Ra Latif, panggilan akrab eks bupati.  ”Ya yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember bisa kelar,” kata Mohni.  Sementara itu soal posisi kosong lima kepala dinas yang terjerat kasus KPK, Mohni memastikan bakal melakukan seleksi. Proses itu diakuinya baru bisa dilakukan setelah dilantik sebagai Plt.  ”Akan segera kita isi, secepatnya karena kami sudah boleh menandatangani dengan selaku Plt wakil tadi untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak ditempati,” tegas Mohni.  Sebelumnya, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dibawa ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/12). Ra Latif, sapaannya, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan.  Sebelum berangkat ke kantor KPK di Jakarta, dia terlebih dahulu dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim. Pengacara Ra Latif, Suryono Pane, mengonfirmasi kabar tersebut.  Dia mengatakan, Ra Latif dibawa dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada pukul 15.00 WIB. ”Terus dibawa ke Polda Jatim. Tadi nggak lama diperiksa di Polda Jatim,” kata Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim disebutnya hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati mendapat 4 pertanyaan.  Ra Latif tak sendiri. Lima kepala dinas juga menjadi tersangka. Yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.

Bupati Korupsi, Wabup Bangkalan Janji Tuntaskan Bansos dalam Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6487327-3.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus jual beli jabatan sejak sebulan lalu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron baru dibawa ke Kantor KPK pada Rabu (7/12).  Pengacara Ra Latif, sapaan Abdul Latif Amin Imron, Suryono Panoe menuding Taufan Zairinsjah, sekretaris daerah (sekda) Bangkalan menjadi dalang di balik kasus tersebut. Kliennya tidak bersalah karena tidak mengetahui apapun terkait jual beli jabatan.  ”(Sekda) melakukan transaksi uangnya dengan mereka (lima tersangka yang telah menjadi kepala dinas). Jadi kena di situ,” kata Suryono, ditemui pasca pemeriksaan Ra Latif di Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (7/12).  Ra Latif diperiksa bersama lima kepala dinas lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.  ”Kalau memang ada bukti transaksi, uangnya dimana? Wong (padahal) Pak Bupati nggak minta uang,” ucap Suryono.  Kepada Suryono, Ra Latif mengaku tak meminta maupun mendapatkan uang tersebut. ”Jadi Sekda ini mengatasnamakan bupati. Saya lihat kasus ini bukan jual beli jabatan ya, tapi lebih ke jual beli nama bupati,” papar Suryono.  Ra Latif, lanjut dia, justru baru mengetahui ada kasus itu ketika dipanggil KPK. Saat itulah dia berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi.  ”Uang nggak diterima bupati. Yang menerima ya sekda karena sebagai pansel, kemudian Plt BKD. Jadi bupati dijebak. Ini rekayasa hukum,” terang Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim, lanjut Suryono, hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati yang baru dilantik tahun lalu itu mendapat 4 pertanyaan.  ”Tadi pemeriksaan hanya 3-4 pertanyaan. Dan itu semua nggak masuk materi pokok seperti yang disangkakan dalam penetapan dari KPK,” ungkap Suryono.  Dari pemeriksaan itu, lanjut dia, Ra Latif langsung bertolak ke Bandar Udara Internasional Juanda untuk dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Dia menambahkan, Ra Latif menghabiskan banyak waktu di Polda Jatim untuk menunggu jadwal keberangkatan pesawat.  ”Pesawat jam 8 malam. Tadi lama karena nungguin pesawat,” ujar Suryono.

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Bangkalan Tuding Sekda dan Plt BKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6487327-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/12). Ra Latif, sapaannya, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan.  Sebelum berangkat ke kantor KPK di Jakarta, dia terlebih dahulu dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim. Pengacara Ra Latif, Suryono Pane, mengonfirmasi kabar tersebut. Dia menjelaskan, Ra Latif dibawa dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada pukul 15.00 WIB.  ”Terus dibawa ke Polda Jatim. Tadi nggak lama diperiksa di Polda Jatim,” kata Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim disebutnya hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati mendapat 4 pertanyaan.  ”Tadi pemeriksaan hanya 3-4 pertanyaan. Dan itu semua nggak masuk materi pokok seperti yang disangkakan dalam penetapan dari KPK,” ungkap Suryono.  Dari pemeriksaan itu, lanjut dia, Ra Latif langsung bertolak ke Bandar Udara Internasional Juanda untuk pergi ke kantor KPK di Jakarta. Ra Latif menghabiskan banyak waktu di Polda Jatim untuk menunggu jadwal keberangkatan pesawat.  ”Pesawat jam 8 malam. Tadi lama karena nungguin pesawat,” terang Suryono.  Dalam pemeriksaan itu, Suryono menyebut Ra Latif turut ditemani istri keduanya, Ayu Khoirunnisa beserta sang ibu. Istri pertama Ra Latif tak tampak.  ”Keluarga tadi ada Ibu dan istri kedua,” ucap Suryono.  Sebelumnya, Berdasar informasi yang didapatkan tim JawaPos.com, Bupati Bangkalan yang akrab dipanggil Ra Latif itu telah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Rabu (7/12). Ra Latif juga kabarnya ditemani 5 kepala dinas lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka.  Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa  &nbsp;

Diperiksa 30 Menit di Polda Jatim, Bupati Bangkalan Dibawa ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 17 aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat (3/9). Mereka semua merupakan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, yang turut menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.  "Pemeriksaan diagendakan dilakukan di Polres Probolinggo terhadap 17 tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/9).  Ali menyebut, 17 orang tersangka yang dipanggil itu yakni Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin. KPK berharap mereka semua dapat kooperatif memenuhi panggilan penyidik.  Dalam perkara rasuah ini, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar. Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil 17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari vonis hakim terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Sebab dalam amar putusan, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut turut menerima Rp 70 juta untuk memuluskan Haris Hasanudin duduk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.  "Jaksa penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam putusan, tentunya putusan secara lengkap kita akan dapatkan dari majelis hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/1) malam.  Ali menyampaikan, tak menutup kemungkinan KPK akan melakukan penyidikan baru dalam kasus ini. Sebab nama Lukman lagi-lagi muncul dalam amar putusan kasus jual beli jabatan. Ali pun menyinggung penerapan Pasal 55 UU Tipikor dalam vonis Rommy. Menurutnya, pasal tersebut berkaitan dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.  "Sebagai bahan majelis hakim dalam memutus terkait dengan Pasal 55, apakah itu berbeda, makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan pak Lukman," tegas Ali.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ini-alasan-wacana-sertifikasi-penceramah-bisa-berdampak-buruk_m_107304.jpeg" alt="Menteri Agama, Lukam Hakim Saifudin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Lukam Hakim Saifudin</figcaption>
</figure> Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sebelumnya, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima aliran suap terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Uang senilai Rp 70 juta yang diterima Lukman itu untuk memuluskan Haris Hasanudin duduk sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.  "Lukman Hakim Saifuddin menerima sebesar Rp 70 juta yang diterima oleh Lukman Hakim tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp 50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 20 juta melalui Heri Purwanto selaku ajudan Lukman Hakim Saifuddin," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Henderi membacakan amar putusan terhadap mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di PN Tipikor Jakarta, Senin (20/1).  Dalam amar putusan, Hakim menilai perbuatan Rommy dilakukan bersama-sama dengan Lukman Hakim. Hal ini dilakukan karena Lukman yang merupakan kader PPP pun diduga punya kendali dalam seleksi jabatan yang diikuti Haris Hasanudin di lingkungan Kemenag.  "Intervensi yang mana terdakwa lakukan karena Lukman Hakim Saifuddin merupakan menteri agama republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pengangkatan dan pemberhentian di lingkungan Kemenag," ujar Hakim Fahzal.  Dalam kesempatan berbeda, beberapa waktu lalu Lukman Hakim secara tegas membantah menerima suap senilai Rp 70 juta terkait kasus jual beli jabatan. Dia mengaku terkejut disebut menerima uang Rp 70 juta.  "Saya sungguh terkejut. Kenapa? Karena sungguh saya sama sekali tidak pernah menerima sebagaimana yang didakwakan, Rp 70 juta dalam dua kali pemberian katanya menurut dakwaan itu. Rp 20 juta dan 50 juta. Jadi sama sekali saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima,” cetus Lukman.  Dalam amar putusan, Romahurmuziy divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai, Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin.  Selain itu, Rommy juga dinilai terbukti menerima sejumlah Rp 50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Aliran uang juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab yang turut serta menerima uang sebanyak Rp 41,4 juta.  Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini.  Putusan majelis hakim PN Tipikor ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Rommy dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.  Rommy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Rommy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu, mantan anggota DPR ini juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK Kaji Peran Eks Menag Lukman Hakim dalam Kasus Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-11.jpg" alt="KPK PERIKSA MENAG LUKMAN-FEDRIK TARIGAN (11)" width="100%">
<figcaption>KPK PERIKSA MENAG LUKMAN-FEDRIK TARIGAN (11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin diduga menerima Rp 70 juta terkait kasus jual beli jabatan di kementeriannya. Nama politikus PPP itu muncul dalam putusan mantan Kakanwil Jawa Timur Haris Hasanudin yang divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Kami hormati putusan persidangan ini, lalu kalau dilihat dari putusannya hampir semua yang diargumentasikan oleh jaksa seluruhnya terbukti. Tapi kami sejak awal juga menyadari diduga sejak awal masih ada pihak lain yang ikut bersama-sama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/8).  Febri menyampaikan, jaksa penuntut umum (JPU) akan segera menganalisis terkait munculnya nama Menag Lukman Hakim dalam putusan Haris Hasanudin. Dalam amar putusan, Lukman disebut menerima uang Rp 70 juta dalam dua kali pertemuan.  Pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan uang sejumlah Rp 50 juta. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan kalau Lukman akan menjamin pengangkatan Haris.  Haris kemudian diangkat menjadi Kakanwil Kemenag Jatim pada 4 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019. Lalu 9 Maret 2019 bertempat di Tebuireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp 20 juta untuk Lukman melalui Herry Purwanto.  "Jaksa penuntut umum, mereka akan melakukan analisis dan akan memberikan laporan segera kepada pimpinan," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, penyidik akan menganalisis terkait penerimaan uang terhadap Lukman Hakim. Namun masih menunggu sikap dari terdakwa Haris Hasanudin apakah menerima atau tidak terkait vonis dua tahun penjara.  "Bagaimana dengan pihak lain dan proses tindak lanjutnya, termasuk juga yang disebutkan hakim misalnya Menteri Agama dan pihak lain, nanti akan kita cermati lebih lanjut," tegas Febri.  Untuk diketahui, mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider bulan bulan kurungan. Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.  &nbsp;

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Rp 70 Juta ke Menteri Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Rommy-diperpanjang-penahanannya.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7/19). Romi menjalani masa perpanjangan 30 hari untuk terakhir kalinya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7/19). Romi menjalani masa perpanjangan 30 hari untuk terakhir kalinya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim kembali menyebut mama politikus PPP Musysaffa Noer saat membacakan amar putusan (vonis) terhadap Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Anak buah menteri agama itu divonis lantaran parkara kasus suap jual beli jabatanya di kantornya.  Pada kasus yang melibatkan Eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy ini Haris divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.  Haris diyakini bersalah menyuap anggota DPR sekaligus eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy dan Menang RI Lukman Hakim Saifudin.  "Menyatakan terdakwa Haris Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata hakim ketua Hastoko saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).  Majelis hakim menilai, Haris telah terbukti memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.  Atas sanksi itu, hakim menyatakan Haris ingin bertemu Menteri Agama Lukman Hakim agar bisa dibantu tapi mengalami kesulitan. Karena itu, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer menyarankan Haris menemui Rommy karena mempunyai kedekatan dengan Lukman Hakim.  "Terdakwa menyampaikan kepada Romahurmuziy bahwa ia sudah melakukan pendaftaran dan telah mengirimkan berkas pendaftaran ke Kementerian Agama di Jakarta. Untuk itu, terdakwa meminta bantuan Romahurmuziy agar lolos dan dilantik sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan terdakwa," papar majelis hakim.  Atas bantuan Musyaffa, hakim menyatakan Haris menemui Rommy di rumahnya, Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan memberikan uang Rp 5 juta.  Kemudian Haris kembali bertemu Rommy di kediamannya dengan memberikan uang Rp 250 juta agar membantu dalam pengangkatan dirinya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.  Setelah itu, hakim mengatakan Rommy menyampaikan pesan kepada Haris bahwa Lukman Hakim sudah memutuskan mengangkat dirinya sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan akan mengambil segala risiko yang ada.  "Pada tanggal 4 Maret 2019, terdakwa diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019," jelas hakim.  Atas pertimbangan itu, Haris dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Sebelumnya, nama Musyaffa Noer juga pernah muncul dalam sidang tuntutan di kasus yang sama dengan terdakwa Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gersik nonaktif, Muhammad Muafaq Wirahadi.  Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto kala itu menilai aliran dana suap Muafaq tidak hanya kepada Rommy. Namun, Muafaq juga memberikan sejumlah dana Rp 50 juta kepada staf khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Gugus Joko Waskito, serta Rp 20 juta kepada Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer yang tak lain adalah anggota DPRD Provinsi Jatim, serta memberikan dana sebesar Rp 2 juta ke Haris Hasanudin.  Muafaq sendiri telah dovonis 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Muafaq dinyatakan bersalah menyuap anggota DPR sekaligus eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy terkait pengisian jabatan tinggi di lingkungan Kemenag Jatim.  Pasalnya, Muafaq dinyatakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Muafaq karena dinilai telah membantu dan bekerja sama dengan penegak hukum dalam mrngungkap kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang melibatkan eks Ketum PPP Rommy tersebut. Sementara JC Haris Hasanudin ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Nama Ketua DPW PPP Jatim Kembali Disebut Majelis Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/stafsus-lukmna-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin dan Staff Khusus Menteri Agama, Gugus Joko Waskito sempat berkomunikasi membahas terkait posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Menurutnya percakapan tersebut dimaksud siapa yang pantas duduk dalam posisi Kakanwil Kemenag Jatim.  "Seingat saya, saya diminta pak menteri sebelum Haris menjadi Plt, saya dikasih tahu, kurang lebih ya kalimatanya, 'Seandainya Kakanwil Jatim di rotasi, siapa kira-kira Plt yang bisa ditunjuk sementara sebagai diganti, tolong cari informasi pejabat yang senior, yang sekarang menjabat di Kanwil Jatim'," kata Gugus saat bersaksi untuk terdakwa Haris Hasanuddin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/7).  Setelah menerima perintah dari Lukman, Gugus kemudian melakukan penelusuran nama-nama yang akan disaring untuk menempati posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  "Saat itu saya mencari informasi Kemenag di Jatim, siapa yang dianggap senior dalam hal ini pernah menjadi kepala kantor dan menjabat di kanwil di Jatim. Saat itu saya menginventarisir ada 3 nama, termasuk Haris. Nama-nama yang diminta itu saya sampaikan ke kepala biro kepegawian. NIP, Nama sama Jabatan," ungkap Gugus.  Menurut Gugus, Haris Hasanuddin merupakan salah seorang yang masuk nominasi. Kemudian, Gugus menanyakan kepada Haris soal identitas pribadi. Namun, Gugus meminta kepada Haris supaya tidak memberitahukan soal pencalonan sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  JPU pada KPK mengungkap adanya kode rahasia antara Gugus dengan Haris. Kode rahasia itu ditanyakan kepada Gugus di persidangan.  "Saudara sampaikan silent ya. Maksudnya apa?" tanya JPU pada KPK.   Gugus menjelaskan maksud pernyataan "silent". Menurut dia, informasi itu tidak dapat diberitahukan kepada yang lain karena belum tentu ada pergantian Kakanwil Jatim.  "Karena saat itu belum tentu ada pergantian Kakanwil, karena pak menteri bilang sendainya Kakanwil Jatim di rotasi, khawatirnya kalau terbuka kemana-mana informasinya kan seakan-akan bocor Kakanwil Jatim," ujarnya.  Namun, dia mengklaim tidak menawarkan posisi sebagai Kakanwil Jatim.   "Oh belum. Supaya tidak bilang ke yang lain-lain. Biar tak bocor saja," tukasnya.  Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Haris dan Muafaq menyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy untuk bisa terpilih menjadi Kepala Kanwil Jatim. Dalam dakwaan, Haris disebut memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy dan Rp 70 juta kepada Menag Lukman Hakim.   Suap itu diberikan lantaran Haris sempat terganjal syarat pencalonan karena pernah terkena sanksi adminsitritaf. Adapun Rommy dan Lukman sama-sama membantah dakwaan tersebut.

Staffsus Lukman Hakim Ungkap Kode 'Silent' di Sidang Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Sidang-Jual-Beli-Jabatan-di-Kemenag.jpg" alt="ILUSTRASI: Hakim tipikor saat menyidankan kasus dugaan tindak pidana korupsi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Hakim tipikor saat menyidankan kasus dugaan tindak pidana korupsi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur Norman Zein Nahdi mengatakan, telah menggunakan uang suap yang diterima oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Uang haram sebesar Rp 250 juta digunakan untuk dana kampanye pencalegan dirinya.  Dalam persidangan, Norman menuturkan, pada 28 Februari 2019 dirinya menerima uang yang dimasukan dalam tas berwarna hitam di Hotel Grand Mercure Surabaya. Uang itu dititipkan Rommy untuk dikembalikan kepada Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.  "Tanggal 28 malam saya ditelpon salah satu stafnya (Rommy) diminta untuk ke kamar beliau dan beliau menitipkan sesuatu untuk disampaikan ke Pak Haris tanpa menyinggung perasaan Pak Haris," kata Norman saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7).  Dalam dakwaan disebutkan, Rommy menerima uang suap pada 6 Februari 2019 di kediamannya di Kramatjati, Jakarta Timur. Total uang dalam tas itu senilai Rp 250 juta. Jaksa menilai, pemberian uang itu merupakan komitmen atas bantuan diangkatnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.  Saat menerima titipan itu, Norman awalnya mengaku tidak tahu kalau tas tersebut berisi uang. Namun, begitu pulang dan dibuka, baru dia sadar isinya adalah uang senilai Rp 250 Juta.  Namun Norman tidak langsung mengembalikan uang itu, ia malah menggunakan uang itu untuk kepentingan kampanye. Diketahui, Norman tercatat sebagai satu calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019 DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III.  "Maksud saya minggu pagi mau ngomong ke Haris dan Rommy kalau uangnya saya pakai dulu buat nyaleg dan diganti secara bertahap," dalihnya.  Ia juga mengaku sudah menghabiskan 75 persen dari uang suap itu untuk membayar ongkos cetak baliho dan atribut partai. "Sisanya bayar saksi dan pertemuan keliling di tiga daerah," jelas Norman.  Dalam perkara ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)‎ Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada KPK telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.  Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  Menurut Jaksa, Rommy dan Lukman mempunyai peran melakukan Intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.  &nbsp;

Uang Suap Rommy Rp 250 Juta Dipakai Norman Untuk Nyaleg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus jual beli jabatan

Berita Terkini