<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/image-4-2018740712.png" alt="Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 yang juga bertepatan dengan Milad ke- 6 BPKH di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (12/12)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 yang juga bertepatan dengan Milad ke- 6 BPKH di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (12/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) agar lebih profesional dalam mengelola dana haji. Dengan terus mengedepankan akuntabilitas dan penerapan prinsip- prinsip syariah. &ldquo;Ini saya titip, hati- hati mengelola dana umat ini. Harus betul- betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip- prinsip syariah dan kehati- hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi ini, adalah uang rakyat, uangnya umat,&rdquo; ucap Presiden saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 yang juga bertepatan dengan Milad ke- 6 BPKH di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (12/12). BPKH saat ini sudah mengelola dana sebesar Rp 165 Triliun, yang mana beberapa diantaranya diinvestasikan. Akan tetapi Presiden terus mewanti- wanti agar dana haji yang diinvestasikan tidak hilang seperti kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya terulang kembali. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013355158/cegah-korupsi-dana-haji-kpk-ingatkan-penguatan-pengawasan-internal-di-bpkh">Cegah Korupsi Dana Haji, KPK Ingatkan Penguatan Pengawasan Internal di BPKH</a> &ldquo;Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH, Rp165 Triliun. Gede banget dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya titip hati- hati mengelola uang yang ada di BPKH. Tadi beliau menyampaikan 75 persen diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), 2 persen diinvestasikan langsung. Menurut saya juga masih aman,&rdquo; jelas Presiden. &ldquo;Jangan sampai seperti yang lain- lain. Diinvestasikan di saham, yang sahamnya digoreng- goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya!. Selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati- hati mengelola,&rdquo; sambungnya. Berkata demikian, karena berkaca pada kasus dari PT. Asuransi Jiwasraya yang sempat mengalami masalah likuiditas dan diduga merugikan negara mencapai angka Rp 32 Triliun. Diduga salah mengambil langkah dalam menempatkan dana investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013336191/ringankan-beban-jemaah-bpkh-kucurkan-nilai-manfaat-dana-haji-rp-82-triliun">Ringankan Beban Jemaah, BPKH Kucurkan Nilai Manfaat Dana Haji Rp 8,2 triliun</a> Seharusnya, sebagai pemegang dana nasabah dan negara. Jiwasraya dapat menginvestasikan dananya ke perusahaan- perusahaan berfundamental baik, agar mendapatkan keuntungan dan tidak berisiko. Setelah itu, Presiden Jokowi meminta BPKH agar dapat lebih inovatif lagi dalam mengelola keuangan haji dan meningkatkan pengawasan internal. Menurutnya, pemanfaatan dana haji juga bisa dialokasikan ke beberapa lembaga investasi syariah agar lebih mendatangkan manfaat. Daripada hanya sekedar untuk menambal kekurangan biaya jemaah haji yang berangkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/013312957/bpkh-muamalat-siapkan-skema-dana-talangan-cjh-daftar-tunggu-bisa-umrah-dulu">BPKH-Muamalat Siapkan Skema Dana Talangan, CJH Daftar Tunggu Bisa Umrah Dulu</a> &ldquo;Dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah. Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik,&rdquo; jelas Presiden. Harapan Presiden, BPKH dapat berkomitmen secara penuh dalam mengelola dana haji masyarakat Indonesia. Agar pelaksanaan haji kedepannya juga ikut membaik. &ldquo;Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga penyelenggaraan ibadah haji makin baik kedepannya,&rdquo; ujarnya. Itulah yang disampaikan Presiden pada saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 yang juga bertepatan dengan Milad ke- 6 BPKH. Dalam acara tersebut, turut hadir Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadhlul Imansyah.

Presiden Jokowi memberikan peringatan kepada BPKH agar selalu hati - hati dalam mengelola dana haji milik masyarakat Indonesia.

Presiden Jokowi Peringatkan BPKH Agar Hati-Hati Kelola Dana Haji, Jangan Sampai Kasus Jiwasraya Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Benny Tjokrosaputro lolos dari hukuman mati sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak sependapat dengan tuntutan jaksa.  Hakim menilai, Benny Tjokro sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara korupsi sebelumnya, yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  "Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).  Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro dan membayar uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun dalam kasus korupsi pengelolaan dana ASABRI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Kendati divonis nihil, Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu tetap terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT ASABRI tahun 2012-2019, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun.  Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun, dengan memperhitungkan barang bukti yang disita berupa 1.069 tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara. Serta diperhitungkan sebagai uang pengganti dan barang bukti yang disita dari Riski Heru Cakra dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.  "Sesudah putusan berkekuatan hukum tetap dan seluruhnya dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan bila hasil lelang melebihi uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada terpidana. Namun, bila hasil lelang tidak mencukupi dan terpidana tidak membayar kekurangan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti," ucap Hakim Ignatius.  Benny Tjokrosaputro terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primer Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Vonis itu lebih rendah dari tuntutan JPU Kejagung, yang menuntut agar Benny Tjokrosaputro divonis hukuman mati dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 5,733 triliun. Hal ini dinilai, karena Benny Tjokro melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dan pencucian uang.  Dalam perkara ini, PT ASABRI mendapatkan pendanaan dari dana program Tabungan Hari Tua (THT) dan dana Program Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulan dan dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen; dengan rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk THT dipotong 3,25 persen dari gaji pokok.  Benny Tjokro dan delapan terdakwa lainnya melakukan investasi saham, reksadana, berupa Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya yang berisiko tinggi dan memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga sehingga merugikan negara hingga Rp 22,788 triliun.  Perkara ini sebelumnya telah memvonis delapan terdakwa. Mereka adalah Direktur Utama PT ASABRI 2012-Maret 2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Dirut PT ASABRI Maret 2016-Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI 2012-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI Juli 2014-Agustus 2019 Hari Setianto, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro.

Kasus ASABRI, Benny Tjokrosaputro Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik terpidana Heru Hidayat. Ini terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  Direktur Uheksi pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Sarjono Turin mengatakan, pihaknya melakukan sita eksekusi aset areal tambang, gedung perkantoran, jalan Hauling hingga kapal tongkang, yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah aset yang dilakukan sita eksekusi itu milik terpidana Heru Hidayat dalam rangka untuk memenuhi kewajiban uang pengganti sebesar Rp 10 triliun.  "Aset yang berhasil disita berupa areal pertambangan seluas 1.500 hektar, kemudian jalan hauling sepanjang 60 Km kurang lebih, kemudian areal perkantoran PT GBU," kata Sarjono Turin dalam keterangannya, Jumat (20/5).  Kemudian, kata Turin, tim jaksa Direktorat Uheksi juga melakukan sita eksekusi aset pelabuhan khusus untuk pemuatan batubara ke Tongkang, dan 3 unit mesin genset, serta lain-lain yang mempunyai nilai ekonomis. Tim gabungan Kejagung melakukan sita eksekusi aset-aset milik terpidana Heru Hidayat dilakukan pada pekan ini.  Tim Jampidsus Kejagung masih menelusuri seluruh aset di daerah milik terpidana bos PT GBU, Heru Hidayat untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp 10 triliun. "Kami telusuri di daerah semua. Kami sifatnya pengendalian untuk wilayah dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti para terpidana," tuturnya.  Sementara untuk nilai aset yang berhasil dieksekusi masih dilakukan penghitungan oleh tim penilai independen dan tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. "Nilainya lagi dalam penghitungan oleh tim dari Direktorat Uheksi dan Kejari Jakarta Pusat, PPA, serta tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," jelasnya.  Lebih lanjut Sarjono mengungkapkan, Direktorat Uheksi pada Jampidsus mendukung Kejari melakukan kegiatan penelusuran aset untuk disita eksekusi atas perkara yang sudah inkracht atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Kami akan support, dan keliling ke seluruh daerah," imbuhnya.  "Perkara yang sudah inkracht, kita akan coba tarik aset-aset terpidana itu, apapun bentuknya, seperti properti, alat-alat transportasi, deposito, ada sahamnya, dan lain-lain," sambungnya.  Sebagai informasi, kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 16,807 triliun. Adapun para terpidana dalam perkara ini ialah Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Kemudian, terpidana Benny Tjokrosaputro yang divonis penjara seumur hidup usai hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa dan Benny.  Dalam skandal Jiwasraya, Heru Hidayat dihukum seumur hidup bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT Hanson International Tbk. Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.  Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan mereka. Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadi berkekuatan hukum tetap, yakni keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.  Kemudian, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto divonis 20 tahun penjara. Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS Syahmirwan divonis 18 tahun penjara. Selanjutnya mantan Direktur Utama PT AJS Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo yang telah dieksekusi ke Rutan Salemba. Hendrisman dan Hary akan menjalani pidana 20 tahun penjara.

Lahan Tambang hingga Gedung Perkantoran Heru Hidayat Disita Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar menyebutkan, kasus korupsi investasi asuransi Jiwasraya bisa saja dihentikan jika gagal membuktikan adanya unsur korupsi pada kasus tersebut.  “Sebab alat bukti yang dapat diajukan sebagai dasar untuk diajukannya sebuah perkara minimal dua alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Fickar dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat (18/6), dikutip dari Antara.  Alat bukti yang dimaksud Fickar yakni keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan atau keterangan tersangka.  “Artinya jika hanya ada satu laporan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya maka penyidikan tidak dapat diteruskan," katanya.  Sementara Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada menyebutkan bagi pihak yang tidak mengerti dunia investasi pasti menganggap seolah-olah bahwa investasi pada surat berharga itu berhutang dan jika hasilnya tidak memuaskan, maka tentunya banyak pelanggaran.  "Padahal kan kalau melihat seperti itu apapun namanya transaksi pasti ada potensi pelanggaran. Tapi jangan dianggap bahwa yang namanya transaksi atau investasi itu melanggar. Jadi tidak bisa serta merta kita katakan berinvestasi di surat berharga atau saham itu melanggar hukum," katanya.  Menurut dia, selama berinvestasi sesuai koridor mestinya tidak melanggar hukum. Reza mengatakan dalam pengelolaan dana tentu ada standar operasional prosedur, hal itu harus dilihat lagi oleh pihak kejaksaan dalam menangani perkara tersebut.  Dia mengatakan jika penanganan kasus jadi disamaratakan, maka hal itu akan membuat investor jadi takut untuk berinvestasi.  Kemudian, Reza juga mengkhawatirkan soal penyitaan aset yang tidak menyangkut perkara karena akan memberikan presentasi buruk bagi investor ke depannya.

Pakar: Kasus Jiwasraya Bisa Dihentikan Jika Gagal Pada Pembuktian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih meminta Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan sita aset para terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Hal itu diungkapkan Yenti menanggapi vonis dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10), yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.  Benny Tjokro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Menurut Yenti, vonis uang pengganti yang harus dikembalikan terdakwa Benny Tjokro dan Heru agar terus dikejar dan diawasi secara maksimal sebaran aset tersebut.  "Menurut saya, kasus Jiwasraya ada TPPU, yang bersangkutan korupsi dan kemudian hasil korupsinya itu untuk beli ini dan beli itu, maka harus ditelusuri juga pihak lain yang bersinggungan dengan hasil kejahatan itu. Dikhawatirkan ada uang-uang yang sudah pindah ke tempat lain," ujar Yenti kepada wartawan, Rabu (28/10).  Kejagung, lanjut Yenti, diharapkan tidak hanya berhenti pada pidana para terdakwa dengan hukuman berat berupa kurungan seumur hidup, melainkan juga mengoptimalkan penyitaan aset serta menjelaskan kepada masyarakat hasil sitaan aset tersebut dalam bentuk apa saja, dan secepatnya dirampas, juga dikembalikan ke negara.  "Dipastikan bahwa tidak hanya memidana berat saja tapi juga mengoptimalkan penyitaan aset, makanya penyitaan yang 18 trliun itu bentuknya apa dan bagaimana statusnya. Harusnya yang disita itu dinyatakan juga oleh Hakim, bahwa yang telah disita itu dinyatakan dirampas untuk negara, takutnya hanya disita saja ternyata tidak dirampas. Jangan-jangan dikembalikan lagi," katanya.  Dekan Fakultas Hukum Universitas Bogor ini juga menekankan pentingnya penyitaan itu terkait perlindungan terhadap pembayaran nasabah Jiwasraya yang harus tetap dipenuhi. "Jadi bagimanapun juga nasabah Jiwasraya harus dilindungi," ungkapnya.  Yenti juga menilai vonis terhadap para terdakwa kasus korupsi Jiwasraya membuktikan bahwa Kejagung mampu membalikan persepsi buruk, menjadi sebuah prestasi.  Menurutnya, kasus korupsi sebesar Jiwasraya mampu diselesaikan Kejagung dengan hanya hitungan bulan dan menghadirkan putusan yang fantastis.  "Suatu angin segar terhadap keseriusan penanganan korupsi dan terutama korupsi yang terjadinya sekian tahun lalu, baru terungkap sekrang ini kan suatu prestasi, ini adalah suatu prestasi," pungkasnya.

Kejaksaan Agung Diminta Optimalkan Sita Aset Koruptor Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sudah dijatuhi divonis seumur hidup kurungan penjara terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, kasus tersebut harus tetap dilanjutkan supaya bisa memuka tabir gelap korupsi Jiwasraya.  "Kami berharap kasus ini tidak berhenti pada para terdakwa, tapi dikembangkan ke pihak lain yang ikut dan turut serta dalam kejahatan tersebut untuk juga dimintai pertanggungan jawaban hukum," ujar Sudding kepada wartawan, Rabu (28/10).  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengapresiasi putusan hakim tersebut. "Tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ini sudah merugikan negara dan para nasabah, oleh karenanya sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi hukuman maksimal," ungkapnya.  Diketahui dalam sidang pada hari Senin (26/10), majelis hakim menyatakan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro dan pemilik Maxima Grup Heru Hidayat bersalah melakukan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16.807 triliun serta tindak pidana pencucian uang.  Mereka mendapatkan vonis hukukam seumur hidup dari majelis hakum. Sebagai hukuman tambahan, Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078 triliun dan Heru Hidayat diwajibkan membayar Rp 10.728 triliun.  Dalam uraian dakwaan pertama, hakim menilai Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro mengelola underlying 21 reksa dana kepada 13 manajer investasi sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp 12.157 triliun yang tidak dapat dihitung pemisahannya sehingga masing-masing dibebankan untuk membayar Rp 6.078 triliun.  Heru Hidayat juga mendapatkan keuntungan tambahan Rp 4.650.283.375.000,00 sehingga keuntungan yang Heru dapatkan totalnya adalah Rp 10.728.783.375.000,00 dan jumlah itu menjadi uang pengganti yang diwajibkan untuk dibayar Heru.  Dalam dakwaan kedua, Benny Tjokro dinilai terbukti melakukan pencucian uang dengan cara memasukkan dana hasil jual beli saham kepada PT Hanson International, Tbk dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Benny Tjokro dan pihak-pihak yang bekerja sama dengannya.  Selanjutnya, dipergunakan terdakwa, antara lain untuk membayar utang, membeli tanah, membeli properti, dan menukar dalam bentuk mata uang asing.  Terkait dengan perkara ini, empat terdakwa lain juga sudah divonis penjara seumur hidup, yaitu Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008 - 2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 - 2018 Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008 - 2014 Syahmirwan.

Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup, DPR: Kasus Harus Dikembangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Benny Tjokro dan Heru Hidayat divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukuman seumur hidup. Perbuatan keduanya dinilai telah merusak pasar modal Indonesia.  Namun, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djayadi selaku regulator pasar modal tidak ingin berkomentar terkait hal tersebut.  "Rasanya tidak ada komen. Kurang etis mengomentari ini," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (27/10).  Inarno menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mengedepankan transaksi di pasar modal yang wajar, teratur, efisien, dan governance-nya semakin terjaga. "Mungkin itu harapan dari kami sebagai regulator," ucapnya.  Sebagai informasi, Benny Tjokro terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, Benny Tjokorosaputro juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka harta bendanya akan disita jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti.  Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Benny melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik, sehingga sangat sulit mengungkap. Sedangkan, untuk hal yang meringankan, Benny Tjokrosaputro dinilai berlaku sopan dan memiliki tanggungan keluarga.  Benny divonis melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  Benny Tjokro juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham. Aksi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak.  Sehingga, ditemukan kerugian negara terhadap investasi saham sebesar Rp 4.650.283.375.000 dan kerugian negara atas investasi reksadana senilai Rp 12,157 triliun. Total kerugian negara secara keseluruhan Rp 16.807.283.375.000.  Benny juga divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup, Ini Kata Bos BEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penasihat hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Kresna Hutauruk menyesalkan vonis penjara seumur hidup terhadap kliennya. Kresna menyebut, putusan hakim terhadap Heru tidak berdasarkan fakta persidangan.  "Putusan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap sebagaimana nota pembelaan kami," kata Kresna di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/10).  Menurut Kresna, majelis hakim tidak sepenuhnya memahami mengenai mekanisme pasar modal. Dia berdalih, belum ada kerugian negara dalam investasi Jiwasraya. Sebab PT Asuransi Jiwasraya masih memiliki saham-saham tersebut yang nilainya ada.  "Putusan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebab jelas dalam fakta persidangan, klien kami tidak ada keterkaitan dengan investasi milik Jiwasraya, klien kami hanyalah salah satu emiten dari ratusan saham milik Jiwasraya," ujar Kresna. <ul> 	<li>Baca Juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/10/2020/heru-hidayat-divonis-seumur-hidup-serta-bayar-uang-pengganti-rp-10-t/">Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup Serta Bayar Uang Pengganti Rp 10 T</a></li> </ul> Kresna menegaskan, dalam fakta persidangan, tidak dapat dibuktikan aliran korupsi Jiwasraya yang mengalir ke kliennya. Dia menyebut, tidak ada bukti transfer, sehingga sangat tidak masuk akal apabila harta milik kliennya dinyatakan dirampas.  Selain itu, Kresna pun mengklaim, kliennya tidak mengenal para manajer investasi (MI) dan tidak pernah berhubungan sama sekali dengan investasi jiwasraya. Dia menegaskan, pihak-pihak terkait dalam investasi Jiwasraya menyebutkan kalau kliennya tidak mengetahui soal investasi Jiwasraya.  "Begitu juga dengan nominee yang dikatakan nominee klien kami, padahal dalam persidangan jelas bahwa nominee tersebut adalah nominee dari Piter Rasiman dan diakui segala transaksi saham tidak terkait dan tidak diketahui oleh Heru Hidayat," ungkap Kresna.  Oleh karena itu, Kresna pun menyesalkan putusan majelis hakim terhadap kliennya hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta persidangan. Dia pun menilai, putusan terhadap kliennya hanya menyalin tuntutan jaksa.  "Jadi putusan ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan selama ini. Putusan hanya copy paste tuntutan," tandas Kresna.  Sebelumnya, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat bersalah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (26/10).  Selain itu, Heru Hidayat juga dijatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.728.783.335.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka harta bendanya akan disita jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti.  Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  Heru Hidayat juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya disamarkan dengan membeli aset untuk menyamarkan harta kekayaannya. Aksi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak.  Untuk TPPU, Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Pengacara: Hakim Berdasarkan Asumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat bersalah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (26/10).  Selain itu, Heru Hidayat juga dijatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.728.783.335.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka harta bendanya akan disita jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/10/2020/benny-tjokrosaputro-divonis-seumur-hidup-dan-uang-pengganti-rp-6-t/">Benny Tjokrosaputro Divonis Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 6 T</a></li> </ul> Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Namun hal yang meringankan dinyatakan tidak ada, karena terhapus dengan segala kesalahannya.  "Terdakwa melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik, sehingga sangat sulit mengungkap. Terdakwa juga menggunakan tangan lain dalam jumlah banyak dan nominee, bahkan terdakwa menggunakan KTP palsu untuk menjadikan nominee. Perbuatan dilakukan dalam jangka waktu lama dan menimbulkan kerugian negara, perbuatan terdakwa menggunakan pengetahuan yang merusak pasar modal, menghilangkan kepercayaan masyarakat dalam dunia perasuransian," cetus Hakim Rosmin.  Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Heru Hidayat dinilai berlaku sopan dan memiliki tanggungan keluarga. Namun hal ini hilang, karena perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU.  "Terdakwa bersikap sopan, menjadi kepala keluarga namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Maka perlakuan sopan dan kepala keluarga hilang," urai Hakim Rosmina.  Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  Heru Hidayat juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya disamarkan dengan membeli aset untuk menyamarkan harta kekayaannya. Aksi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak.  Sehingga ditemukan kerugian negara terhadap investasi saham sebesar Rp 4.650.283.375.000 dan kerugian negara atas investasi reksadana senilai Rp 12,157 triliun. Total kerugian negara secara keseluruhan Rp 16.807.283.375.000,00 triliun.  Heru Hidayat juga divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z5jsFzMP9qM&ab_channel=jawapostvofficial

Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup Serta Bayar Uang Pengganti Rp 10 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/tersangka-jiwasraya.jpg" alt="Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme" width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Benny Tjokro terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  "Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (26/10).  Selain itu, Benny Tjokorosaputro juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka harta bendanya akan disita jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti.  Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Benny melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik, sehingga sangat sulit mengungkap.  "Terdakwa juga menggunakan tangan lain dalam jumlah banyak dan nominee, bahkan terdakwa menggunakan KTP palsu untuk menjadikan nominee. Perbuatan dilakukan dalam jangka waktu lama dan menimbulkan kerugian negara, perbuatan terdakwa menggunakan pengetahuan yang merusak pasar modal, menghilangkan kepercayaan masyarakat dalam dunia perasuransian," cetus Hakim Rosmin.  Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Benny Tjokrosaputro dinilai berlaku sopan dan memiliki tanggungan keluarga. "Terdakwa bersikap sopan, menjadi kepala keluarga namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Maka perlakuan sopan dan kepala keluarga hilang," urai Hakim Rosmina.  Benny divonis melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  Benny Tjokro juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang hasil korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya disamarkan dengan membeli tanah hingga jual beli saham. Aksi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak.  Sehingga ditemukan kerugian negara terhadap investasi saham sebesar Rp 4.650.283.375.000 dan kerugian negara atas investasi reksadana senilai Rp 12,157 triliun. Total kerugian negara secara keseluruhan Rp 16.807.283.375.000.  Benny juga divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9vrLoxSkqvc&ab_channel=jawapostvofficial

Benny Tjokrosaputro Divonis Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 6 T

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus jiwasraya

Berita Terkini