<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-diminta-komitmen-selesaikan-kasus-kontrak-jict-koja_m_1536540815_241791.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berkomitmen untuk menyelesaikan kasus kontrak JICT-Koja. Ketua Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JAMAK) Yongky Ariwibowo mengatakan, KPK tinggal menindaklanjuti laporan audit investigatif Badan Pemerika Keuangan (BPK). "KPK harusnya bisa menuntaskan kasus perpanjangan kontrak JICT dan Koja. Kalau tidak bisa, malah aneh. Pelanggaran hukum dan kerugian negaranya terang benderang," ujar Yongky di Jakarta, Minggu (9/9). Menurutnya, penyelesaian tersebut penting agar kedaulatan negara dan potensi ekonomi dari pengoperasian dua pelabuhan petikemas bisa diselamatkan dari tangan pemburu rente. Kasus ini belum selesai sejak Panitia Khusus Angket DPR RI menyerahkan hasil Audit Investigatif kontrak JICT-Koja sejak 17 Juli 2017, khususnya untuk membongkar keterlibatan aktor-aktor yang menjadi dalang timbulnya kerugian negara sebesar hampir Rp 6 triliun. "Apalagi kontrak TPK Koja berakhir September 2018. Perlu kepastian Jangan sampai Presiden Jokowi malah dirusak citranya secara sistematis oleh ulah para pemburu rente," kata Yongky. Sementara itu, saat dikonfirmasi, juri bicara KPK Febridiansyah belum dapat memberikan keterangan posisi terakhir kasus kontrak JICT-Koja. Sebagaimana diketahui, Kerja Sama JICT dan KSO TPK Koja (anak usaha Pelindo II) dipaksa kembali diperpanjang dengan Hutchison Hong Kong sejak tahun 2015. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan ada pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara Rp 4,08 triliun dalam kasus kontrak JICT. Sementara kerugian kontrak Koja mencapai Rp 1,86 triliun. Pelindo II harusnya bisa lebih untung jika mengelola kedua aset strategis nasional ini secara mandiri. SDM, peralatan dan teknologi sangat memadai. Negara kehilangan potensi ekonomi yang besar, sementara asing bisa dikatakan pesta pora. Pemerintah wajib mengawal agar aset Pelindo II betul-betul dikelola profesional, transparan dan sustainable untuk generasi bangsa di masa depan.

KPK Diminta Komitmen Selesaikan Kasus Kontrak JICT-Koja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembelaan-kasus-kontrak-jict-koja-lecehkan-bpk-dan-dpr_m_198912.jpeg" alt="Serikat pekerja JICT" width="100%">
<figcaption>Serikat pekerja JICT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelaan terhadap kasus dugaan korupsi kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja terus berlanjut. Belakangan, beredar pemberitaan karyawan di kedua pelabuhan petikemas Jakarta tersebut, mendukung Hutchison terus beroperasi sampai 2039. Pembelaan ini seolah ingin melecehkan hasil investigasi Pansus Angket DPR Pelindo II dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara hampir Rp 6 triliun dalam kasus perpanjangan kontrak JICT dan Koja. Belum lagi, menurut auditor negara tersebut, ada pelanggaran Undang-Undang karena perpanjangan kontrak JICT dan Koja kepada Hutchison dilakukan tanpa izin konsesi pemerintah. Dalam konfirmasinya, Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Hazris Malsyah mengecam pihak-pihak yang ingin menafikan hasil investigasi kasus JICT dan Koja. "Hutchison menyebabkan lerugian negara di kasus kontrak JICT dan Koja hampir Rp 6 triliun dan juga melanggar UU. Kok masih dibela? Ini kan pelecehan kepada DPR dan BPK," kata Hazris di Tanjung Priok, Jakarta Utara, (25/3/2018). Lebih jauh, Hazris mengecam isu baru soal pesangon besar bagi pekerja yang menolak perpanjangan kontrak JICT. "Dari komunis, musuh negara dan pekerja bergaji terbesar kedua di dunia. Lalu sekarang, anak-anak bangsa yang ingin aset emas nasional JICT kembali ke Indonesia, dikatakan mengincar pesangon besar. Ini kan seperti ada yang kepentingannya terganggu,&rdquo; ungkap Hazris. Menurutnya, pelanggaran hukum oleh Hutchison dalam kasus JICT dan Koja tidak bisa serta-merta hilang hanya karena ada dukungan opini. Apalagi, banyak pihak terlibat termasuk Deutsche Bank (DB). DB sebagai penasihat keuangan Pelindo II, dinilai BPK telah melakukan kejahatan keuangan. "Ini pelanggaran hukum dan UU dalam kasus JICT telak. Lucunya mau coba dibargain dan digocek. Kita curiga siapa tokoh yang seolah bisa beli hukum dalam kasus kontrak JICT-Koja? Saran saya KPK segera tangkap oknum pejabat Hutchison yang terlibat kasus JICT-Koja," Kata Hazris Sementara itu, Direktur Central for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menilai pembelaan kepada asing dalam kasus JICT-Koja, terlihat seperti pengerahan kekuatan untuk menyerang bagi siapa saja yang dianggap mengganggu kepentingan asing. Menurut Ucok, jika cara-cara seperti ini terus dilanjutkan tentunya akan merugikan banyak pihak akibat absennya penegakan hukum. Dia menyarankan agar para penegak hukum segera menuntaskan kasus JICT-Koja. KPK misalnya yang mendapat laporan dan bukti audit investigatif BPK dari Pansus Pelindo II, dapat segera menindaklanjuti kasus JICT-Koja. "Pelabuhan itu kan ada fungsi negara dan pelayanan publik. Jika kasus JICT-Koja dibiarkan berlama-lama dimainkan dalam konflik internal bahaya. Harapannya KPK menyelesaikan ini secara cepat. Kerugiannya ada, pelanggaran hukumnya jelas," ujarnya.

Pembelaan Kasus Kontrak JICT-Koja Lecehkan BPK dan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/sebelum-pekerja-jict-mogok-kerja-dengarkan-dulu-permintaan-importir_m_147315.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mogok kerja yang direncanakan oleh Serikat Pekerjaa (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017 mendatang memang cukup mengkhawatirkan sejumlah elemen terkait dengan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Salah satu yang dikemukakan oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua GINSI Anton Sihombing meminta aksi itu jangan sampai menggangu kegiatan ekspor-impor di Indonesia. &ldquo;Sebagai Ketua GINSI, saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang dan ekspor. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,&rdquo; ujar Anton Sihombing kepada wartawan, Jumat (28/7). Anton yang juga Anggota DPR Komisi V DPR itu menerangkan, aksi mogok itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan usaha. Karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundang-udanganan dan tetap kondusif. Untuk itu, agar masalah ini tidak berlarut dan berulang lagi di kemudian, Anton menyarankan adanya duduk bersama antara serikat pekerja dengan pihak manajemen JICT. Dari duduk bersama tersebut dibuat sebuah kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu. &ldquo;Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,&rdquo; ujar Anton. Upaya tersebut menurut Anton jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia. Peliknya demo JICT juga ditengarai adanya kepentingan politik. Sejalan dengan demo dari serikat pekerja yang mempermasalahkan perpanjangan kontrak kerjasama HPH. Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK terkait dengan permasalahan serupa. Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet. Anton menanggapi dingin kentalnya nuansa politik tersebut. Menurutnya segala sesuatu pasti ada aspek politiknya. Tetapi polemik pelindo sebaiknya dikembalikan ke jalur sebenarnya. &ldquo;Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,&rdquo; ujar Anton.

Sebelum Pekerja JICT Mogok Kerja, Dengarkan Dulu Permintaan Importir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/729_17454_sutradara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Film animasi Pixar Inside Out akan premiere di Indonesia pada 19 Agustus. Sutradaranya, Pete Docter, dan codirector Ronnie del Carmen bertandang ke Jakarta pada Kamis (6/8). Inilah cerita mereka di balik film tentang Riley, gadis 11 tahun, yang memiliki lima wujud emosi dalam pikirannya itu. Berdasar kacamata awam, film animasi terlihat lebih sederhana ketimbang film live action. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Vice President dan Creative Pixar Animation Studios sekaligus sutradara Inside Out Pete Docter mengaku butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sebuah film animasi. Itu adalah waktu yang jauh lebih lama ketimbang produksi film live action pada umumnya. &rdquo;Bahkan, untuk Inside Out, setidaknya butuh waktu lima tahun sejak konsep awal sampai film selesai. Prosesnya panjang,&rdquo; ungkap Docter tentang film yang berdurasi 102 menit tersebut. Proses kreatif produksi animasi dimulai dengan munculnya ide awal yang kemudian disusun menjadi sebuah konsep besar sebuah film sebelum akhirnya diserahkan kepada chief creative officer untuk dinilai. Jika hal tersebut disetujui, proses selanjutnya adalah penulisan dan penggambaran skrip. Proses itu menjadi kunci pembuatan animasi. Cerita dan gambar mulai dibentuk. &rdquo;Dari awal pembuatan karakter secara kasar hingga jadinya sekarang itu tidak mudah. Ada ribuan sampel yang sudah dibuat sebelum sampai ke karakter yang sekarang,&rdquo; tambah Docter yang juga berperan sebagai penulis cerita itu. Proses tersebut bisa menghabiskan waktu lama. Mulai penggambaran secara umum hingga ke detail cerita dan karakter semuanya dikerjakan pada masa ini. Gambar dan cerita yang sudah ada bisa berubah setiap hari. Makin hari makin banyak ide cerita dan gambar untuk storyboard. &rdquo;Cerita dan karakter akan terus berubah dan berkembang. Detail seperti apa yang terjadi pada siapa, di mana, dan kapan akan mulai hadir,&rdquo; tutur codirector Ronnie del Carmen. Bukan hanya karakter dan cerita yang menjadi garapan para animator dan penulis. Detail lainnya pun menjadi tanggung jawab mereka. Mulai penggambaran lokasi hingga rumah beserta perabotnya. Tidak heran, waktu yang dibutuhkan menjadi sangat lama. Draf awal bisa jadi sudah tidak terpakai lagi dan tergantikan oleh yang lebih baru karena telah mengalami banyak perubahan. Cerita dan gambar yang sudah terkumpul kemudian masuk ke bagian editorial untuk diperiksa. Lolos dari sana, cerita dan gambar itu diberi musik dan sound effect. Dialog dimasukkan. Para dubber harus bisa menghidupkan karakter yang mereka isi. &rdquo;Tidak jarang para dubber itu memerlihatkan ekspresi wajah yang serupa dengan karakter yang mereka isi suaranya. Dengan begitu, emosinya bisa tersampaikan. Suara akan memengaruhi karakter,&rdquo; tambah Del Carmen. Sebelum akhirnya dirilis, animasi tersebut harus melalui proses screening. Para staf kantor Pixar menjadi penonton. Mulai staf terbawah hingga petinggi perusahaan menjadi penonton. Itu menjadi tahap yang penting sebelum film tersebut sampai ke tangan para penonton. &rdquo;Mereka harus memberi kami notes yang berisi komentar dan masukan untuk film yang baru saja mereka tonton. Kami melakukan screening ini setiap tiga bulan sekali sampai hasilnya benar-benar bagus,&rdquo; papar Docter. Setiap kali setelah menyelesaikan proses screening, evaluasi akan dilakukan. Penyempurnaannya dilakukan untuk membuat animasi tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Screening pertama menampilkan animasi yang masih sangat awal. Screening selanjutnya menampilkan hasil penyempurnaan dari yang sebelumnya. Setelah semua dirasa sempurna, barulah film siap dirilis. (and/c10/ayi)

Cerita di Balik Film Gadis 11 Tahun Pemilik 5 Wujud Emosi

kasus jict

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus jict

Berita Terkini

KPK Diminta Komitmen Selesaikan Kasus Kontrak JICT-Koja

Pembelaan Kasus Kontrak JICT-Koja Lecehkan BPK dan DPR

Sebelum Pekerja JICT Mogok Kerja, Dengarkan Dulu Permintaan Importir

Cerita di Balik Film Gadis 11 Tahun Pemilik 5 Wujud Emosi

Download Aplikasi JawaPos.com