<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pelaku-antam.jpg" alt="TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses hukum antara Antam dan Budi Said masih terus berlanjut. Perkembangan terakhir adalah Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam yang diajukan pada tanggal 30 November 2023.&nbsp; Diketahui, Budi Said mengajukan PKPU dengan alasan telah memenangkan perkara Budi Said dengan dasar alasan Antam belum menyerahkan emas sebanyak 1136 kg sesuai dengan hasil putusan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, kuasa hukum Antam Fernandes Raja Saor mengatakan, pada perkara No. 387/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, utang yang dijadikan dasar oleh Budi Said memiliki dugaan tidak sederhana. Hal ini diakibatkan karena nama Budi Said disebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara No:12/LHP/XXI/09/2021 tertanggal 20 September 2021. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kuasa Hukum Antam dalam perkara No. 387/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, Fernandes Raja Saor dari Fernandes Partnership. &ldquo;Harus ada pembuktian lebih lanjut mengenai sejauh mana peran Budi Said, LHP Investigatif Nomor 12/2021 itu kan masih berkaitan erat dengan rangkaian perbuatan yang menjadi dasar tagihan dari Budi Said, jangan sampai ternyata rangkaian perbuatannya diduga mengakibatkan kerugian negara,&rdquo; ujarnya. Sebagai informasi, sebelumnya Budi Said memenangkan Peninjauan Kembali (PK) yang memerintahkan Antam untuk menyerahkan emas seberat 1.1 ton. Namun diketahui pada perkara lain yaitu perkara tindak pidana korupsi Perkara No. 84/Pid-Sus-TPK/2023/PN.Sby; Perkara No. 85/Pid-Sus-TPK/2023/PN.Sby; Perkara No. 86/Pid-Sus-TPK/2023/PN.Sby terdapat fakta baru yang tersingkap. Pada persidangan tanggal 3 November 2023 dengan para Terdakwa yaitu Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli dari BPK RI yaitu Muhammad Priono. Muhammad Priono merupakan pihak yang menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara No:12/LHP/XXI/09/2021 tertanggal 20 September 2021 yang menyatakan bahwa ANTAM menderita kerugian sebesar 152,8kg emas atau senilai Rp92.257.257.820,- Dalam Laporan tersebut, Ahli Muhammad Priono juga menjelaskan bahwa selain disebutkan nama Eksi Anggraeni Cs. sebagai pihak-pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, terdapat juga nama Budi Said sebagai pihak yang telah dikonfirmasi menerima kelebihan emas dari Eksi Anggraeni cs.&nbsp; Selanjutnya, Muhammad Priono menjelaskan konfirmasi didasarkan dari pengakuan Budi Said sendiri dan juga berdasarkan catatan-catatan milik Eksi Anggraeni. Ahli juga menyampaikan bahwa terdapat dugaan Budi Said telah memberikan fee dan insentif kepada Eksi Anggraini atas pembelian emas Antam Melalui Eksi Anggraini dengan harga diskon atau di bawah harga resmi Antam. Dari keterangan ahli diketahui bahwa Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto disebutkan dalam Laporan Investigatif BPK RI dan kini telah dijadikan terdakwa tindak pidana korupsi. Namun, Budi Said yang juga disebutkan dalam laporan investigatif tersebut tidak ikut dijadikan terdakwa. Adapun kepentingan dari Laporan Investigasi, melansir dari halaman website BPK RI, pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan yang dirancang untuk menemukan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana. BPK RI melaksanakan Pemeriksaan Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan Permohonan PKPU dan fakta bahwa nama Budi Said disebut pada Laporan Investigatif BPK RI, Fernandes Raja Saor menyatakan bahwa Antam telah meminta bantuan dari Jaksa Agung Muda Bidang Usaha Perdata dan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan kantor hukum Fernandes Partnership.&nbsp; Fernandes juga menjelaskan, Kejaksaan Agung dan tim kuasa hukum melihat bahwa Permohonan PKPU Budi Said diduga tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Antam akan melawan Permohonan PKPU tersebut. Menurutnnya, terdapat beberapa alasan antara lain kewajiban penyerahan emas dari ANTAM ke Budi Said telah selesai sesuai dengan faktur, adanya laporan investigasi BPK RI yang mengakibatkan utang menjadi tidak sederhana, dan adanya potensi kerugian keuangan negara yang lebih besar jika ANTAM berada dalam keadaan PKPU. &ldquo;ANTAM bersama dengan Jamdatun dan Tim Kuasa Hukum sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi permohonan PKPU dari Budi Said, intinya ya kita menolak dalil-dalil dari Budi Said,&rdquo; kata Fernandes. Adapun perkembangan terakhir dari perkara PKPU Budi Said terhadap ANTAM, sesuai SIPP Jakarta Pusat (sipp.pn-jakartapusat.go.id) Perkara PKPU dengan nomor register perkara 387/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tersebut sudah memasuki persidangan pertama pada tanggal 07 Desember 2023 dengan agenda pemeriksaan legalitas para pihak, namun sidang ditunda dan akan dimulai kembali pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023.&nbsp; Diketahui sidang pada 07 November tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Pemohon, Prinsipal Termohon yaitu ANTAM dan juga Kuasa Hukum dari Termohon yakni Advokat dari Fernandes Partnership.

Budi Said mengajukan PKPU dengan alasan telah memenangkan perkara dengan dasar alasan Antam belum menyerahkan emas sebanyak 1136 kilo.

Soal Permohonan PKPU ke Antam, Nama Budi Said Disebut Dalam Laporan Investigatif BPK RI 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Febri-dan-Rasamala-di-Sidang-Skema-Ponzi-Visi-Law-Office.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus skema ponzi emas Rp 1 Triliun kembali dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Dalam sidang yang digelar pada Senin (4/4) kemarin, saksi M Ibadi yang tak lain merupakan kuasa hukum terdakwa sebelumnya, mengatakan bahwa sekitar Maret - April 2021, dirinya pernah membuat daftar aset terdakwa. Saat itu kata saksi, banyak korban sedang menuntut kerugian pada terdakwa. Hal itu dikatakan saksi M Ibadi, saat dicecar kuasa hukum 8 orang korban, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang.  Dalam sidang tersebut, saksi M Ibadi juga mengaku pernah mendatangi toko emas terdakwa yang berlokasi di BSD, bersama terdakwa dan 2 orang lainnya. Pada saat itu saksi melihat emas ditimbang dengan total 40 kg dan diserahkan pada Zam dan Buyung. Namun Saksi mengakui tidak mengikuti ke mana emas dibawa. Hal ini karena saksi diturunkan di tengah jalan dekat Cilandak Town Square (Citos) sekitar pukul 03.00 dini hari. Saksi menyebut ada 20 kg emas yang lebih lanjut diserahkan pada Ali Boy yang juga masih keluarga terdakwa.  “Dalam persidangan ini mulai terungkap ada 40 kg emas yang belum disita dan seharusnya digunakan untuk mengganti kerugian korban,” ujar Rasamala Aritonang Selasa (5/4). Namun tetap menjadi pertanyaan, kemana aset terdakwa yang lain, padahal seharusnya berjumlah lebih banyak agar dapat mengganti kerugian seluruh korban.  Selain terungkapnya fakta baru keberadaan emas 40 kg tersebut, Rasamala mengatakan, Visi Law Office juga mengapresiasi majelis hakim yang telah membuka ruang yang luas bagi para korban , dalam persidangan perkara penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Harapannya memang sikap majelis hakim seperti ini dapat memperkuat semangat untuk bisa memulihkan kerugian korban secara adil.  Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum korban diberikan kesempatan menggali secara mendalam fakta-fakta melalui keterangan saksi dan melakukan pengecekan bukti-bukti yang diajukan terdakwa.  Mengacu pada Hukum Acara Perdata, kuasa hukum korban juga mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset terdakwa yang sebelumnya diduga dialihkan pada pihak lain. “Mohon izin yang mulia, kami ajukan sita jaminan untuk emas 40 kg yang telah terungkap sebagai fakta hukum di persidangan ini,”pinta Febri Diansyah menyampaikan secara lisan di persidangan.  Pengajuan tersebut mengacu pada Pasal 227 HIR, karena dalam sidang penggabungan gugatan ganti kerugian ini, Pasal 101 KUHAP mengatur ketentuan hukum acara perdata berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.  Sidang dengan agedan pemeriksaan saksi ini, akan dilanjutkan pada Rabu, (6/4) dengan agenda keterangan terdakwa.  Untuk diketahui, kasus ini bermula saat terdakwa Budi Hermanto sejak Januari 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Bahkan ditaksir ratusan korban yang telah tertipu, jika ditotal mengalami kerugian lebih dari Rp 1 trilun.

Fakta Pengambilan Emas 40 KG Terungkap di Sidang Skema Ponzi Rp 1 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/emas-antam-logam-mulia.jpg" alt="MUDAH DIJUAL: Logam mulia memiliki spesifikasi Fine Gold 999.9. Emas batangan produk PT Antam menjadi salah satu yang disarankan sebagai instrumen investasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MUDAH DIJUAL: Logam mulia memiliki spesifikasi Fine Gold 999.9. Emas batangan produk PT Antam menjadi salah satu yang disarankan sebagai instrumen investasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkara kasus penipuan dan pencucian uang dengan skema ponzi dalam perdagangan emas, diprediksi bakal lebih besar nilai kerugiannya, dari kasus investasi bodong yang menjerat dua <a href="https://www.jawapos.com/tag/crazy-rich/">Crazy Rich</a>, <a href="https://www.jawapos.com/tag/indra-kenz/">Indra Kenz</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/doni-salmanan/">Doni Salmanan</a>. Hal ini merujuk besarnya nilai kerugian dan jumlah korban yang mengalami penipuan terdakwa Budi Hermanto.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, delapan dari puluhan korban penipuan yang dilakukan terdakwa Budi Hermanto, korban mengalami kerugian senilai Rp 1 triliun. Hal itu merujuk pada kerugian modal, beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa.  “Secara total indikasi kerugian seluruh korban dalam berkas persidangan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang bernilai lebih dari Rp 1 Triliun,” kata Managing Partner <a href="https://www.jawapos.com/tag/visi-law-office/">Visi Law Office,</a> Febri Diansyah, kepada JawaPos.com, Rabu (16/3).  Untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami para korban, Visi Law Office sebagai kuasa hukum dari delapan korban, melakukan terobosan hukum baru dengan cara mengajukan gugatan pemulihan kerugian korban kejahatan/restitusi yang dialami kliennya.  “Penggunaan mekanisme Pasal 98 KUHAP, diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian para korban kejahatan. Sehingga, proses penegakan hukum tidak saja berorientasi pada penghukuman terdakwa, tetapi juga berkontribusi memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban langsung dari sebuah kejahatan,” kata Febri.  Dengan adanya gugatan tersebut, Febri berharap majelis hakim akan memutus dengan adil. Hal ini mengingat masih ada puluhan korban lain yang menderita dan belum diproses di pengadilan.  “Dalam kasus berjalan saat ini, harapan para korban tertumpu pada Majelis Hakim. Semoga melalui kebijaksaan para hakim, kepentingan para korban diperhatikan serius, agar bisa menjadi tonggak untuk penegakan hukum yang berperspektik korban,” tukas mantan Jubir <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> ini.  Untuk diketahui, Ihwal adanya kasus ini, awalnya terdakwa Budi Hermanto sejak Januri 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Tercatat, dari modal dan keuntungn yang diperkirakan, para korban mengalami kerugian sebesar Rp 1 triliun.

Kasus Penipuan Investasi Emas Skema Ponzi Lebih Besar dari Indra Kenz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-investasi-emas-bodong-ini-ciri-cirinya_c_275141.jpg" alt="Ilustarsi emas bodong harus jadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan investasi di bidang logam mulai" width="100%">
<figcaption>Ilustarsi emas bodong harus jadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan investasi di bidang logam mulai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-hermanto/">Budi Hermanto</a>, terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasus-penipuan/">kasus penipuan</a> dan pencucian uang dengan skema ponzi dalam perdagangan emas digugat oleh korbannya. Gugatan ini akan dilayangkan kantor firma hukum <a href="https://www.jawapos.com/tag/visi-law-office/">Visi Law Office</a>, dalam persidangan lanjutan Perkara Pidana Nomor: 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang Rabu (16/3).  Managing Partner Visi Law Office Febri Diansyah mengatakan, gugatan pemulihan kerugian korban kejahatan/restitusi yang dilakukan delapan kliennya, merupakan terobosan hukum baru, guna memulihkan kerugian kliennya.  “Penggunaan mekanisme Pasal 98 KUHAP, diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian para <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-kejahatan/">korban kejahatan</a>. Sehingga, proses penegakan hukum tidak saja berorientasi pada penghukuman terdakwa, tetapi juga berkontribusi memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban langsung dari sebuah kejahatan,” kata Febri kepada JawaPos.com, Rabu (26/3).  Dengan adanya gugatan tersebut, Febri berharap majelis hakim akan memutus dengan adil. Hal ini mengingat masih ada puluhan korban lain yang menderita dan belum diproses di pengadilan.  “Dalam kasus berjalan saat ini, harapan para korban tertumpu pada Majelis Hakim. Semoga melalui kebijaksaan para hakim, kepentingan para korban diperhatikan serius, agar bisa menjadi tonggak untuk penegakan hukum yang berperspektik korban,” tukas mantan Jubir <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> ini.  Untuk diketahui, Ihwal adanya kasus ini, awalnya terdakwa Budi Hermanto sejak Januri 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Tercatat, dari modal dan keuntungan yang diperkirakan, delapan korban mengalami kerugian sebesar Rp 1 triliun.

Rugi Rp 1 T, Korban Investasi Emas Ponzi Ajukan Gugatan Restitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinyatakan-lengkap-berkas-yusak-segera-dilimpahkan_m_186764.jpeg" alt="DIGIRING: Pelaku penipuan investasi bodong emas batangan Yusak alias Sie Haryanto saat digiring petugas di Mapolresta Solo, Selasa (12/12)" width="100%">
<figcaption>DIGIRING: Pelaku penipuan investasi bodong emas batangan Yusak alias Sie Haryanto saat digiring petugas di Mapolresta Solo, Selasa (12/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satreskrim Polresta Solo sudah merampungkan berkas perkara kasus penipuan dan penggelapan investasi emas dengan tersangka Sie Haryanto alias Yusak, 61. Berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan dan selanjutnya, Satreskrim akan melimpahkan tersangka bersama sejumlah barang bukti yang berhasil disita.&nbsp; Kanit IV Satreskrim Polresta Solo, Iptu Sudarmiyanto mengatakan, bahwa berkas perkara Yusak sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan sejak sepekan yang lalu. "Karena sudah lengkap, rencananya Kamis (8/2) akan kami limpahan tersangka dan juga barang buktinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo," terangnya kepada JawaPos.com saat ditemui di Mapolresta Solo, Selasa (6/2).&nbsp; Pelimpahan tahap kedua ini meliputi tersangka dan juga sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Diantaranya mobil Honda Mobilio, Honda Jazz, uang tunai senilai Rp 20 juta dan juga empat buah buku tabungan. "Jadi untuk pelimpahan tahap kedua II termasuk juga dengan BB-nya. Dan selanjutnya pihak kejaksaan akan menyusun dakwaannya," kata Darmiyanto.&nbsp; Selama ini Yusak diancam dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Untuk ancaman hukuman mencapai lima tahun penjara. Tetapi, selain mendakwa dengan pasal tersebut, Satreskrim Polresta Solo juga akan menjerat tersangka dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama ini Polresta juga sudah melakukan penyitaan sejumlah aset milik Yusak. Seperti sejumlah rumah dan tanah.&nbsp;"Kalau untuk TPPU ini ancamannya jauh lebih berat bisa sampai 20 tahun," timpal Kasatreskrim Polresta Solo, Kompol Agus Puryadi. Seperti diketahui, Yusak merupakan tersangka penipuan dan penggelapan dengan modus investasi emas. Jumlah kerugian dari para korban mencapai lebih dari Rp 12 miliar.

Dinyatakan Lengkap, Berkas Yusak Segera Dilimpahkan