<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/images-2023-04-01T121044409-3838440337.jpeg" alt="Ilustrasi: Google ungkap pengguna internet di Indonesia banyak yang menelusuri hoaks. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Google ungkap pengguna internet di Indonesia banyak yang menelusuri hoaks. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah kasus hoaks di Indonesia mencapai 1.698 kasus pada tahun 2022. Ihwal adanya hal ini dikatakan Presidium Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Loina Perangin-Angin. "Jumlah total temuan hoaks oleh Mafindo pada tahun 2022 sebanyak 1.698. Relatif masih lumayan lah karena mungkin bapak/ibu akan kaget ketika di triwulan 2023 saja ternyata jumlahnya sudah banyak," ujar Loina dalam&nbsp;Litbang Talk #01, dikutip dari Antara Rabu (3/5). Ia mengatakan, jumlah hoaks pada&nbsp;tahun 2018 sekitar 997 kasus, lalu naik 224 kasus menjadi 1.221 tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 jumlah hoaks&nbsp;mengalami peningkatan sekitar 2.298 kasus yang didominasi oleh tema kesehatan. Namun, kata dia, jumlah hoaks menyusut pada 2021 menjadi 1.888 kasus dan tahun&nbsp;2022 kian menurun menjadi 1.698 kasus, dan diperkirakan jumlah hoaks&nbsp;akan mengalami kenaikan pada tahun ini. Loina menjelaskan jumlah hoaks&nbsp;tertinggi pada bulan Februari 2022 dengan temuan sebanyak 181 hoaks atau sekitar 10,7 persen. Hal ini disebabkan bulan Januari-Februari adalah masa-masa kasus&nbsp;Omicron&nbsp;sangat tinggi di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada November 2021. Apabila dilihat secara keseluruhan, kata dia, tema politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan atau 32,3 persen, sedangkan tema kesehatan berkisar 242 hoaks atau 14,3 persen. "Memang ada perubahan tren dibandingkan tahun 2021 di mana tema politik masih berada di bawah tema kesehatan. Tahun 2021 dari total 1.888 temuan, tema kesehatan sebanyak 467 atau 24,7 persen, sedangkan tema politik sebanyak 428 atau 22,7 persen," ujarnya. Ia menyebut tema kesehatan masih mendominasi pada bulan Januari dan Februari ketika kasus COVID-19 sedang tinggi dengan masuknya varian Omicron di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571317/eks-pimpinan-kpk-laode-syarif-hingga-ekonom-faisal-basri-jadi-tim-ahli-satgas-tppu-transaksi-janggal-rp-349-t">Eks Pimpinan KPK Laode Syarif Hingga Ekonom Faisal Basri jadi Tim Ahli Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp 349 T</a> "Selanjutnya, sejak Maret tren mulai bergeser ke arah dominasi tema politik hingga akhir tahun dengan selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan tema-tema lainnya," ujarnya. Menurut Loina, hoaks sepanjang tahun 2022 didominasi oleh &ldquo;Konten yang Menyesatkan&rdquo; dengan jumlah 680 atau 40 persen, kemudian disusul &ldquo;Konten yang Salah&rdquo; dengan jumlah 345 atau 20,3 persen. "Keduanya merupakan tipe mis/disinformasi dengan unsur pengelabuan yang kuat. Ini indikasi bahwa hoaks tahun 2022 sebagian besar didesain dengan sengaja untuk memanipulasi pembacanya," ungkap Loina. Selain itu, kata dia, sebagian besar hoaks tahun 2022 berbentuk campuran, sebab hoaks dengan kombinasi antara teks dengan gambar/video ditemukan sebanyak 1.345 atau 79,2 persen. "Artinya informasi visual menjadi andalan pembuat hoaks untuk menyampaikan klaimnya," ujarnya. &nbsp;

Ia mengatakan, jumlah hoaks pada tahun 2018 sekitar 997 kasus, lalu naik 224 kasus menjadi 1.221 tahun 2019.

1.698 Kasus Hoaks Ditemukan pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-16-at-13.19.33.jpg" alt="Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8)." width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus ujaran informasi bohong atau hoaks Habib Bahar Smith menyerukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).  ”Indonesia merdeka, merdeka, merdeka, NKRI harga mati, harga mati, Pancasila harga mati,” kata Habib Bahar di hadapan pendukungnya saat menaiki mobil tahanan kejaksaan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, vonis enam bulan 15 hari yang lebih ringan dari tuntutan jaksa itu merupakan pertanda bahwa keadilan masih ada di Tanah Air. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Habib Bahar dihukum selama lima tahun penjara.  ”Besok (17/8) adalah hari kemerdekaan, mudah-mudahan Indonesia selalu merdeka,” ucap Habib Bahar.  Selain itu, dia pun berterima kasih kepada pihak kepolisian yang selalu menjaga keamanan selama proses persidangan dari awal hingga akhir. ”Saya serukan kepada seluruh jamaah pulang dengan tertib, pulang dengan aman,” ujar Habib Bahar.  Habib Bahar divonis enam bulan 15 hari hukuman penjara akibat perkaranya, yakni ujaran bohong saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung, pada Desember 2021. Saat itu, Habib Bahar mengatakan Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan enam laskar FPI disiksa hingga meninggal dunia.  Sementara itu, tim kuasa hukum Habib Bahar Smith menghormati dan mengapresiasi putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait hukuman enam bulan 15 hari penjara. Kuasa Hukum Ichwan Tuankotta mengatakan, yakin hakim bakal memberikan hukuman ringan kepada kliennya itu.  ”Jadi hari ini (16/8), kami menghormati putusan majelis hakim dan apresiasi terhadapnya,” kata Ichwan di PN Bandung.  Berdasar perhitungannya, Habib Bahar telah ditahan enam bulan kurang satu hari. Sehingga akan bebas dari tahanan dalam waktu dekat.  ”Tapi kami masih coba hitung-hitung lagi waktu pembebasannya,” ucap Ichwan.

Habib Bahar Serukan NKRI dan Pancasila Harga Mati Usai Sidang Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220728_171415_1.jpg" alt="Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Habib Bahar Smith dihukum lima tahun penjara. Habib Bahar didakwa terkait kasus ujaran yang diduga berisi hoaks ketika berceramah.  Jaksa menilai Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.  ”Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Bin Smith dengan pidana penjara lima tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Suharja di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/7).  Jaksa menilai ceramah Habib Bahar yang diduga berisi hoaks itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Adapun ceramah yang diduga berisi hoaks yakni terkait Habib Rizieq Shihab yang dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan terkait penyiksaan terhadap enam laskar FPI.  Selain itu, jaksa pun menyampaikan ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan kepada Habib Bahar tersebut. Adapun hal yang meringankan yakni Habib Bahar memiliki tanggungan keluarga.  ”Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak merasa bersalah,” kata jaksa Suharja.  Tuntutan itu disampaikan jaksa berdasar dakwaan primer yakni pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Habib Bahar diduga menyampaikan ceramah berisi hoaks itu di wilayah Kabupaten Bandung pada Desember 2021. Kemudian Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pada Januari 2022.

Habib Bahar Smith Dituntut Lima Tahun Penjara Terkait Ujaran Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-hoaks-bisa-diselesaikan-lewat-pendekatan-edukatif_m_.jpg" alt="Refly Harun dan nara sumber lainnya saat Dialog" width="100%">
<figcaption>Refly Harun dan nara sumber lainnya saat Dialog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara, Dr Refly Harun mengungkapkan, kasus-kasus penyebaran hoaks yang terjadi di tanah air tak harus masuk ke ranah hukum. Tetapi, bisa diselesaikan dengan cara yang lainnya. "Kita bisa menyelesaikan kasus hoaks lewat pendekatan edukasi. Menyelesaikan kasus hoaks tidak harus masuk ke ranah hukum dan masuk&nbsp; penjara," terang Refly Harun saat hadir dalam dialog "Peran Pemuda Dalam Melawan Hoaks Menuju Pemilu Damai 2019" di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Jumat (1/3) sore. Refly melanjutkan, jika penyelesaian kasus hoaks selalu ewat penindakan hukum pidana, bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pendendam. "Saya pilih di pemilu ini netral. Kita butuh pemikiran yang objektif dalam politik. Jangan sedikit-sedikit kita laporkan. Lalu yang dilaporkan ini melaporkan juga. Ini bisa jadi negeri lapor melaporkan," imbuhnya. Ia juga menambahkan, sebaiknya bangsa Indonesia konsentrasi saja mengikuti instrumen Pemilu yang ada. Jangan terlalu banyak melakukan instrumen di penegak hukum dalam Pemilu.&nbsp; "Kalau kita terus banyak melakukan instrumen di penegakan hukum, bisa membuat pemilu ini jadi pemilu yang ganas. Siapa yang salah ngomong bisa masuk penjara," terang Refly. Ia pun berharap, agar mahasiswa dan pemuda berperan dalam mencerdaskan bangsa. Dimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan hoaks. Dalam kegiataj yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) ini, turut hadir Sebagai narasumber, Ketua KPU Sumut Yulhasni; Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan; Dewan Kehormatan IWO Medan Dedy Irsan; dan Sekjen PB HMI Naila Fitria. Dialog tersebut, diikuti ratusan peserta dari berbagai universitas di Sumut. Masing-masing para narasumber memberikan pandangan terkait penyebaran hoaks dan solusi agar hoaks bisa teratasi. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Sumut Yulhasni mengatakan, agar Pemilu 2019 disambut dengan sukacita. "Pemilu 2019 jangan disambut seram-seram kali lah. Nanti orang bisa takut kalau ke TPS. Sekarang, mau buat status di media sosial juga harus jaga-jaga," kata Yulhasni. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa KPU telah membuat beberapa langkah agar informasi hoaks tentang Pemilu bisa diredam. "KPU sampai membuat metode di web untuk melawan hoakz. Tantangan kita yakni untuk sosialisasi Pemilu pada 17 April 2019. Harusnya pesta demokrasi lebih gembira. Jangan buat takut," pungkas Yulhasni. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dewan Kehormatan IWO Medan, Dedy Irsan menerangkan perihal pengertian hoaks dan memaparkan perihal perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa, penyelesaian kasus hoaks bisa lewat pendekatan edukatif dan musyawarah.&nbsp;"IWO Medan pernah menangani dua kasus terkait penyebaran informasi tidak benar yang sempat jadi sorotan publik secara nasional," terang Dedy. Dia mengatakan, salah satu kasus tersebut terkait penahanan seorang penulis yang diduga memberitakan Kapolda Sumut yang mengakibatkan Kapolda merasa namanya tercemar pada tahun 2018 lalu.&nbsp; "Dalam hal ini, kepolisian telah menyelidiki konten berita tersebut. Ada beberapa hal yang menurut penyidik&nbsp;melanggar pasal di UU ITE," bebernya. Dalam menyelesaikan kasus ini, si penulis mengakui kesalahannya dan IWO Medan mendorong agar kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah. "Pada kasus itu, si penulis sudah mengakui kesalahan. Beberapa pihak juga telah memberi edukasi dalam kasus tersebut. Artinya, dalam menyelesaikan kasus hoaks atau informasi bohong, ada cara-cara yang lebih manusiawi," jelas Dedy. Dia juga menerangkan beberapa ciri hoaks, yakni informasi tersebut cenderung menghasut dan membuat kecemasan. Lalu, dalam isi informasi biasanya terdapat kata-kata 'sebarkan, viralkan, teruskan, bagikan dan lainnya," tandas Dedy.

Kasus Hoaks Bisa Diselesaikan Lewat Pendekatan Edukatif

kasus hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus hoaks

Berita Terkini

1.698 Kasus Hoaks Ditemukan pada 2022

Habib Bahar Serukan NKRI dan Pancasila Harga Mati Usai Sidang Vonis

Habib Bahar Smith Dituntut Lima Tahun Penjara Terkait Ujaran Hoaks

Kasus Hoaks Bisa Diselesaikan Lewat Pendekatan Edukatif

Download Aplikasi JawaPos.com