<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Angelina-Sondakh-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Angelina Sondakh saat berziarah ke makam suaminya, Adjie Massaid di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2022). Mantan anggota DPR RI Angelina Patricia Pinkan Sondakh atau Angelina Sondakh berziarah ke makam mendia" width="100%">
<figcaption>Angelina Sondakh saat berziarah ke makam suaminya, Adjie Massaid di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2022). Mantan anggota DPR RI Angelina Patricia Pinkan Sondakh atau Angelina Sondakh berziarah ke makam mendia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selepas bebas dari penjara, Angelina Sondakh alias Angie membuat pernyataan seputar kasus megakorupsi Wisma Atlet Hambalang yang menjeratnya. Dia mengaku mengetahui dalang kasus tersebut.  Pengakuan Angie itu pun mendapat respons KPK. Lembaga antirasuah tersebut meminta mantan terpidana kasus korupsi itu agar menyampaikan aduan secara resmi.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, sebagai pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan korupsi, Angie dapat melaporkan aduan itu ke KPK. Dari pengaduan itu, KPK akan memvalidasi dan menelaah informasi yang disampaikan. Baru kemudian disimpulkan apakah memenuhi unsur-unsur dugaan korupsi atau tidak.  Ali juga berharap Angie sebagai mantan napi korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan ajakan kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Atau, terlibat dalam kejahatan kerah putih (white-collar crime) tersebut. ”Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jera. Tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar,” katanya.  Sebelumnya, dalam sebuah acara, Angie blak-blakan soal kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mantan Puteri Indonesia itu mengaku mengantongi nama-nama yang telah menjerumuskannya ke penjara. Dalam perkara tersebut, Angie divonis hukuman penjara 10 tahun. Dia baru bebas pada 3 Maret lalu.  Dalam perkara korupsi proyek Hambalang, Angie yang pernah menjabat anggota Komisi X DPR mengaku sebagai pihak yang dikorbankan. Mantan kader Partai Demokrat itu pun menyebut tidak melakukan korupsi sendirian.

Soal Kasus Proyek Hambalang, KPK Minta Angie Sampaikan Aduan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ketua-Dewan-Kehormatan-Partai-Demokrat-versi-KLB-Sumut-Max-Sopacua-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menduga masih ada pihak-pihak yang belum ditangkap terkait kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Sebelumnya, kubu Moeldoko menyebut adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terhadap proyek yang menghabiskan dana Rp 2,5 triliun tersebut.  ”Jika kasus Hambalang belum tuntas, masih ada yang mengganjal, masih ada yang patut menjadi tersangka, tentu sebaiknya dapat segera dituntaskan agar pembangunan proyek Hambalang itu bisa dilanjutkan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Rahmad kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Rahmad meminta kasus tersebut kembali dibuka lantaran proyek Wisma Atlet Hambalang itu menggunakan uang rakyat yang jumlahnya sangat besar, Rp 2,5 triliun.  ”Bagaimanapun, kami harus bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia agar Hambalang yang menelan uang rakyat sekitar Rp 2,5 triliun itu tidak terbuang sia-sia,” kata Rahmad.  ”Jika proyek Hambalang tidak dilanjutkan, Rp 2,5 triliun uang rakyat itu akan terbuang sia sia, terkubur di proyek mangkrak era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu,” tambah Rahmad.  Rahmad mengatakan, kubu Moeldoko tidak ingin Wisma Atlet Hambalang tersebut hanya menjadi candi atau bangunan yang tidak terpakai. Sehingga hal itu harus menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk melanjutkan kasus tersebut.  ”Kami tidak ingin uang rakyat terbuang sia-sia. Kami tidak ingin proyek mangkrak itu berubah menjadi Candi Hambalang,” ungkap Rahmad.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.  ”Pak Anas Urbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa itu panjang nantinya,” ujar Max.  Max mengatakan, masih ada pihak-pihak yang belum tersentuh hukum. Oleh sebab itu, dia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap orang tersebut.  Dia menyebut, berdasar kesaksian dari mantan Wakil Direktur PT Keuangan Permai Group Yulianis secara gamblang menyebutkan Ibas terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96bzRM5Hc8I

Masih Mengganjal, Kubu Moeldoko Minta Kasus Hambalang Dituntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko menyeret nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Mallarangeng, menilai apa yang disampaikan kubu Moeldoko sebagai pengalihan isu. Sebab sudah semakin terang benderang bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko adalah ilegal karena tidak merujuk pada AD/ART Partai Demokrat 2020.  "Ini cuma pengalihan isu. Pak Moeldoko dan pendukung KLB abal-abalnya tidak mampu menjelaskan kepada publik KLB itu bukan abal-abal. Berapa banyak pemilik suara, ketua-ketua DPD dan DPC yang hadir dalam KLB tersebut, dan siapa saja," ujar Andi kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Andi menjelaskan Ibas tidak ada kaitannya dengan kasus Hambalang. Sementara soal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang kala itu dipegang Anas Urbaningrum adalah untuk menyelamatkan partai.  "Lalu mereka justru menyerang membabi buta kepada SBY, AHY, atau Ibas. Kalau soal Hambalang, itu tidak ada urusan sama sekali dengan Ibas. Kalau Pak SBY, justru Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, melakukan penyelamatan terhadap partai, karena saudara Anas sebagai ketum terkena masalah hukum," katanya.  Andi menyebut dirinya yang pernah terseret dalam kasus Hambalang juga pada saat itu langsung mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Termasuk menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan majelis hakim.  "Saya sendiri ketika dinyatakan dicekal, saat itu bahkan belum dinyatakan sebagai tersangka karena persoalan Hambalang, langsung mengundurkan diri sebagai Menpora," ungkapnya.  Andi menuturkan kala itu oleh pengadilan dirinya dinyatakan harus bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Kemenpora, dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik, sehingga dihukum 4 tahun penjara. "Tetapi saya tidak diminta mengembalikan satu rupiah pun kepada negara, karena saya tidak menerima uang, tidak menyuruh menerima uang, dan tidak dilapori akan adanya penerimaan uang dari siapa pun. Hukuman itu telah saya jalani dengan baik," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. "Pak Anas Urbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa itu panjang nantinya," ujar Max.  Max mengatakan masih ada pihak-pihak yang belum tersentuh hukum. Oleh sebab itu dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap orang tersebut. Mantan pewarta ini juga menyebut berdasarkan kesaksian dari mantan Wakil Direktur PT Keuangan Permai Group Yulianis secara gamblang menyebutkan Ibas terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ftsd_cZ1m10&amp;ab

Andi Mallarangeng: Ibas Tak Terkait dengan Kasus Korupsi Hambalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengaku-difitnah-sby-saya-pertaruhkan-dosa-baik-dunia-dan-akhirat_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pembekalan kepada caleg Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (11/11)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pembekalan kepada caleg Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (11/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mampu menahan luapan emosi lantaran terus difitnah sebagai pihak yang menerima aliran dana Bank Century dan proyek Hambalang. Hampir menangis, mantan presiden dua periode itu tegaskan isu itu tidak benar. Demikian disampaikan oleh SBY ketika tanggapi hasil tim investigasi internal partai Demokrat soal berita media asing Asia Sentinel terkait 'Konspirasi Bank Century'. Hasilnya, seluruh tuduhan media yang berbasis di Hongkong itu fitnah. "Saya menahan emosi, karena selama hampir 10 tahun, saya pribadi, keluarga dan partai Demokrat terus dituduh, dicurigai, difitnah seolah ada kejahatan yang kami lakukan. Seolah-olah menerima aliran dana," kata SBY dalam pidato sambutannya di pembekalan caleg Partai Demokrat, Minggu (11/11). SBY mengaku tak mampu menahan emosi dan geram selama 10 tahun terakhir atas tuduhan menerima aliran dana. Akhirnya, suami dari Ani Yudhoyono itu mengaku senang dengan hasil investigasi yang membuat segala hal menjadi terbuka. "Kini waktunya sudah tiba, 2018 ini dengan izin Allah SWT, saatnya kami berjuang dan berjihad menegakan kebenaran dan keadilan. Bahwa tidak ada sama sekali aliran dana bank century 1 sen pun kepada SBY dan partai Demokrat," jelasnya. "Ya Allah, saya harus sampaikan bahwa saya difitnah. Saya akan pertaruhkan dosa saya baik dunia dan akhirat," sambungnya. Tak hanya itu, SBY juga membantah bahwa menjadi pihak yang telah menerima aliran dana proyek Hambalang. Baginya, tuduhan itu tidak benar dan cenderung fitnah. "Kami yakini fitnah isu hambalang itu fitnah belaka. Karena proyek itu terhenti karena ada masalah penegakan hukum Tapi kasus hukum itu sudah selesai. Itu (kasus hambalang) jadi hak pemerintahan presiden Jokowi, tapi jangan itu dikaitakan dengan SBY dan partai Demokrat," pungkasnya.

Mengaku Difitnah, SBY: Saya Pertaruhkan Dosa, Baik Dunia dan Akhirat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/choel-siap-beberkan-peran-olly-dondokambey-dan-mahyudin-di-kasus-hambalang_m_122385.jpeg" alt="Choel Mallarangeng" width="100%">
<figcaption>Choel Mallarangeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi dalam proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel menyatakan siap membongkar dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Khususnya, Gubernur Sulawesi Utara yang juga politikus PDI-Perjuangan Olly Dondokambey dan mantan Anggota DPR Mahyudin. Menurut Choel, keterbukaannya dalam mengungkap kasus Hambalang agar permohonan justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, dikabulkan KPK. "Nanti kan tentunya akan dipanggil (nama-nama lain yang disebut dalam dakwaan) dalam persidangan bukan? Dan kita juga telah mengikuti, melihat tanggal berapa penerimaannya, berapa penerimaanya," kata Choel usai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/4). Choel memastikan pada persidangan lanjutan nanti akan dijelaskan seluruh keterangan yang diketahuinya terkait peran pihak lain yang disebut-sebut dalam dakwaan. "Kalau anda google juga anda tahu bahwa penyitaan beberapa waktu lalu (oleh KPK) terhadap hadiah yang diberikan PT Adhi Karya di rumah beliau (Olly Dondokambey) juga kan juga sudah disita oleh negara," ujar Choel. "Tentu nanti dalam persidangan juga akan terlihat ya," tambahnya. Choel mengakui telah menerima uang sebesar Rp 2 miliar dan USD 550 ribu terkait pembangunan P3SON Hambang. Uang itu juga telah dikembalikan ke KPK. Kemudian juga akan dijelaskan juga selisih Rp2 miliar atau sesuai dakwaan dirinya bersama Andi Alfian Mallarangeng menerima Rp4 miliar dan USD 550ribu. "Insya Allah saya kan sudah mengakui sejak 5 tahun yang lalu dan kalau mengakui itu ngapain sepotong-sepotong. Mending gak ngaku atau ngaku sekalian jadi kalau udah ngaku angkanya segitu Insya Allah segitulah yang benar," bebernya. Sebelumnya, JPU mendakwa Choel telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng itu didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 464 miliar. Choel diduga telah ikut mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek pembangunan P3SON Hambalang. Serta, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. JPU mendakwa Choel bersama-sama dengan Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, Teuku Bagus Mokhammad Noor, Machfud Suroso, Wafid Muharam, Muhammad Fakhruddin, Lisa Lukitawati, Muhammad Arifin, dan Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan. (put/jpg)

Choel Siap Beberkan Peran Olly Dondokambey dan Mahyudin di Kasus Hambalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/choel-mallarangeng-ingin-kasusnya-cepat-selesai_m_107644.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3ON) Hambalang, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng berharap proses hukumnya di KPK segera rampung. Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng itu pun menyatakan sudah sejak lama siap ditahan. &lrm; "Sudah sekian lama, saya kira saya juga sudah menyampaikan berkali-kali, saya ingin ini smua cepat berlalu. Dari tahun lalu saya bilang saya siap ditahan (KPK), sudah bawa koper segala macam. Mudah-mudahan hari ini sudah diproses dan bisa ditahan," kata Choel saat datang ke gedung KPK, Senin (6/2). Choel lantas menyoroti kasus korupsi proyek Hambalang yang juga menimpa sang kakak. Meski lebih dulu dijerat KPK, namun pengadilan membuktikan Andi Mallarangeng tidak berkaitan langsung dengan Choel dalam kasus ini. &lrm; "Mengenai kakak saya sudah terjawab. Sudah inkracht kan (hukum tetap). Sudah selesai kan beliau. Sudah di (Lapas) Sukamiskin dikit lagi juga keluar, sudah inkracht tidak ada hubungannya, itulah kenapa kakak saya dituntut sepuluh tahun, tapi akhirnya hanya mendapat 4 tahun (penjara). Sampai tiga pengadilan putuskan tidak ada kaitan uang dengan saya, tak ada sadapan percakapan dengan saya, tidak ada janji menjanjikan sebagainya," ujar Choel. KPK menetapkan Choel sebagai tersangka pada 16 Desember 2015 lalu. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Dalam dakwaan Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar. (Put/jpg)

Choel Mallarangeng Ingin Kasusnya Cepat Selesai

kasus hambalang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus hambalang