<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/FQg4izz9SYfooXgRirjgFDbk1qp5zRahsf8Q58CP-4237146542.jpg" alt="Mahasiswa Universitas Brawijaya menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus Munir. Aksi berlangsung pada Rabu (27/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Universitas Brawijaya menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus Munir. Aksi berlangsung pada Rabu (27/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Rencana kedatangan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk mengisi seminar nasional di Universitas Brawijaya disambut penolakan dan aksi tuntutan ratusan mahasiswa. Mereka menuntut jaksa agung menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Tidak hanya menggelar aksi, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya melakukan aksi simbolik dengan mengenakan topeng bergambar Munir.&nbsp; Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (27/8). Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media, Koordinator Aksi Amarah Brawijaya Muhammad Rangga Syawalluddin menyampaikan bahwa aksi tersebut diikuti 300 orang mahasiswa Universitas Brawijaya. Mereka menolak jaksa agung yang dijadwalkan mengisi seminar nasional di almamater aktivis HAM, Munir Said Thalib.&nbsp; &rdquo;Amarah Brawijaya mempertanyakan komitmen yang disampaikan jaksa agung di tahun 2016 soal peninjauan kembali kasus Munir. Kami menilai bahwa pernyataan tersebut hanyalah omong kosong,&rdquo; ungkap Rangga dalam keterangan tersebut.&nbsp; Menurut Rangga, dia bersama ratusan mahasiswa lain menggelar aksi sebagai bentuk keberpihakan terhadap keluarga korban pelanggaran HAM berat. Apalagi, Munir adalah pejuang HAM yang lahir dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mereka ingin kasus Munir dituntaskan dan peninjauan kembali yang sempat disampaikan jaksa agung direalisasikan.&nbsp; Meski jaksa agung urung hadir secara langsung, aksi tetap berlangsung. Aksi simbolik yang dilakukan mahasiswa peserta seminar dengan cara mengenakan topeng bergambar Munir berlangsung saat jaksa agung menyampaikan sambutan secara dalam jaringan (daring). Rangga menyebut, pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut juga berlaku untuk Komnas HAM yang dinilai gagal menuntaskan kasus Munir dan pelanggaran HAM berat. &rdquo;Kedatangan jaksa agung di kampus Munir tanpa adanya kejelasan perkembangan kasusnya dapat dinilai sebagai wujud praktik impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Kami menolak jaksa agung masuk ke kampus Munir sebelum menyelesaikan kasus Munir dan pelanggaran HAM berat,&rdquo; terang Rangga.&nbsp; Selain mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Brawijaya, aksi serupa dilakukan aliansi Gerakan Rakyat Advokasi Munir (Geram). Mereka berdemo di Pintu Masuk Utama Universitas Brawijaya. Pesan yang disampaikan juga sama, menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus yang dialami Munir.&nbsp;

Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya menolak kedatangan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, tuntut penuntasan kasus Munir

Pakai Topeng Bergambar Munir, Mahasiswa Universitas Brawijaya Tuntut Penuntasan Kasus HAM Berat dan Tolak Kedatangan Jaksa Agung

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Aksi-Solidaritas-Untuk-Munir_Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengikuti aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam aksi tersebut KASUM mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asas" width="100%">
<figcaption>Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengikuti aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam aksi tersebut KASUM mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asas</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyesalkan adanya upaya dari elite politik untuk menunda penetapan kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya kasus dugaan pembunuhan Munir Said Thalib. Hal itu sebagaimana tersiar dalam pemberitaan bahwa adanya upaya dari elite politik partai penguasa untuk penetapan kasus pelanggaran HAM masa lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan itu dengan alasan dapat menimbulkan kegaduhan publik pada masa 100 hari kerja pertama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permintaan ini merupakan sebuah hambatan politis yang serius terhadap proses penyelidikan projustisia atas kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid kepada wartawan, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menekankan, upaya itu merupakan sebuah ancaman langsung bagi independensi kelembagaan, maupun kewenangan penyelidikan Komnas HAM. Bahkan, ancaman tidak langsung bagi iklim penegakan HAM di Indonesia secara umum.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KASUM menolak segala bentuk gangguan politik atau ancaman yang dapat merongrong independensi lembaga dan kerja Komnas HAM," tegas Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menekankan, ancaman maupun gangguan politik jelas dapat tergolong sebagai obstruction of justice atau tindakan merintangi proses penegakan hukum dan keadilan dalam bidang perlindungan HAM.</div> <div dir="auto">Sebab, pada Januari 2024 Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, pada 7 September 2024, bertempat di kantor Komnas HAM, KASUM melakukan audiensi dengan Tim Ad Hoc dan mendapat keterangan bahwa Tim tersebut telah mulai memeriksa para saksi dan juga pihak terkait, antara lain mantan ketua dan anggota TPF Munir, sejumlah pembela HAM, hingga aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus pidananya.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi KASUM, informasi tersebut menunjukkan satu langkah maju yang cukup berarti dalam menyingkap tabir dalang pembunuhan Munir Said Thalib," ujar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/buku/015065863/munir-yang-akan-terus-hidup-dan-berlipat">Munir yang Akan Terus Hidup dan Berlipat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, pihaknya perlu untuk menegaskan kembali besarnya dukungan kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen sehingga tidak boleh gentar pada ancaman tersebut. Usman juga menyatakan dukungan penuh atas proses penyelidikan projustisia Tim Ad Hoc Komnas HAM atas kasus pembunuhan Munir dan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada kasus lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KASUM percaya bahwa penuntasan kasus pembunuhan Munir dapat menjadi preseden baik dalam upaya perlindungan pembela HAM dan penegakan HAM di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.</div> </div>

Usman menekankan, upaya itu merupakan sebuah ancaman langsung bagi independensi kelembagaan, maupun kewenangan penyelidikan Komnas HAM.

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Sesalkan Upaya Elite Politik untuk Tunda Penetapan Kasus HAM Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tim-penyelesai-kasus-ham.jpg" alt="Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo membentuk tim untuk menyelesaikan tanggungan kasus hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Jalan yang ditempuh adalah secara nonyudisial atau di luar meja pengadilan.  Kemarin (21/9) Keputusan Presiden (Keppres) 17/2022 dikeluarkan. Secara resmi, keppres itu berjudul Pembentukan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu. Peraturan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan masih banyaknya pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.  Presiden menetapkan ketua tim pelaksana, yaitu Makarim Wibisono. Tim pengarah diketuai menteri koordinator bidang polhukam. Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) yang Berat Masa Lalu berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.  Ada sejumlah tugas yang diemban tim PPHAM. Di antaranya, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat di masa lalu berdasar data dan rekomendasi Komnas HAM sampai dengan 2020. Kemudian, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, atau rekomendasi lainnya.  Membuka rekomendasi atau catatan Komnas HAM hingga 2020, sedikitnya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan. Di antaranya, peristiwa 1965–1966, yaitu pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia. Lalu, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada kurun 1997–1998, serta peristiwa Wasior di Wamena, Papua.  Kemudian, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada 1998, peristiwa Simpang KAA 1998 di Aceh, peristiwa Jambo Keupok 2003 di Aceh, peristiwa Rumoh Geudong 1989–1998 di Aceh, dan terbaru kasus Paniai 2014.  Pegiat HAM Haris Azhar menyebut sosok Makarim Wibisono sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri yang banyak berkarier di ruang formal institusi resmi. Di antaranya, pemerintah dan PBB. Hal itu menunjukkan bahwa Makarim sebagai sosok yang sering diandalkan pemerintah untuk mewakili Indonesia dalam persoalan HAM di tingkat internasional. ”Meski begitu (sering mewakili Indonesia di sektor HAM tingkat internasional, Red) komunikasi dengan teman-teman advokasi HAM yang nonformal cukup baik,” kata Haris kepada Jawa Pos. Hal tersebut, lanjut Haris, menunjukkan bahwa Makarim memang punya keterampilan diplomasi yang baik.  Di sisi lain, pegiat HAM Asfinawati menyoroti nama Kiki Syahnakri dalam tim PPHAM tersebut. Menurut dia, Kiki punya konflik kepentingan (conflict of interest) yang cukup kuat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. ”Itu membuat keppres (pembentukan tim PPHAM) ini terlihat tidak ada niat baik dalam penyelesaian kasus HAM,” ungkapnya.  Catatan Asfin, sapaan Asfinawati, Syahnakri masuk dalam dokumen dakwaan United Nations Missions of Support in East Timor (UNMISET) terkait berbagai kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pada 1999. Mulai pembunuhan, deportasi, hingga persekusi. Saat itu Syahnakri yang berpangkat mayor jenderal menjabat asisten operasi kepala staf Angkatan Darat sekaligus komandan darurat militer dalam operasi di Timor Timur. (wan/tyo/syn/c7/fal)

Makarim Wibisono Pimpin Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bejat-oknum-guru-sd-remas-payudara-dan-raba-raba-kemaluan-muridnya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Kekerasan seksual." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kekerasan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, hukum internasional mengategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal ini karena termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.  “Sedangkan yang selama ini diperbincangkan di dalam wacana publik Indonesia baru berada pada ranah kekerasan seksual sebagai tindak pidana, dan bisa digolongkan sebagai tindak pidana biasa,” kata Usman ketika memberi paparan materi dalam webinar bertema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual yang disiarkan di platform Zoom Meeting dan dipantau dari Jakarta, Kamis (6/1) dikutip dari Antara.  Usman melanjutkan, berdasarkan berbagai perkembangan isu oleh para ahli hukum internasional dan pemerhati hak-hak perempuan di dunia, kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, telah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia berat.  Berdasarkan Statuta Roma, terdapat empat kejahatan atau pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.  Usman menjelaskan, tujuh jenis kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender telah diatur di dalam dua jenis kejahatan HAM berat, yakni kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.  Adapun tujuh jenis kekerasan seksual tersebut, yakni pemerkosaan, perbudakan seks, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, kekerasan seksual lain, dan persekusi berbasis gender.  “Persekusi ini tindakan yang dimaksudkan untuk menyerang seseorang karena identitas tertentu, seperti suku, ras, agama, atau dalam kasus ini adalah karena gender,” ujar dia pula.  Pengadilan pidana internasional mengatakan bahwa terdapat dua korban yang teridentifikasi dalam kasus-kasus yang baru, yakni korban kekerasan seksual terhadap laki-laki dan korban kekerasan seksual dalam pihak internal, seperti kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan suami istri atau kemitraan sipil.  “Penting melihat kekerasan seksual sebagai kejahatan yang sangat serius dan dikutuk oleh umat manusia. Ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh umat sedunia untuk menuntut dan mengadili para pelaku, serta memberi keadilan bagi para korban,” tukas Usman Hamid.

Amnesty International Sebut Kekerasan Seksual Kategori Kasus HAM berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkumham-Yasonna-Laoly-Hendrak-Eka-10.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun keputusan presiden (keppres) tentang penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, keputusan presiden (keppres) yang sedang disusun untuk segera disahkan, berorientasi pada upaya pemulihan korban.  “Keppres yang sedang disiapkan pemerintah semata-mata berorientasi pada upaya pemulihan para korban peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Yasonna Hamonangan Laoly saat menjadi pembicara kunci dalam webinar nasional “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FHUNPAK, dipantau dari Jakarta, Jumat (10/12) dikutip dari Antara.  Orientasi itu, lanjut dia, dimaksudkan agar perdamaian di antara para pihak terkait dan kesatuan, serta persatuan bangsa dapat terwujud tanpa mengintervensi proses penanganan secara yudisial, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.  Untuk diketahui, selain berorientasi pada pemulihan korban, keppres tentang penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu terdiri atas dua poin penting lainnya. Poin-poin itu adalah pengungkapan kebenaran dari kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan jaminan bahwa pelanggaran HAM berat tersebut tidak akan terulang di masa depan.  Keppres itu, tambah Yasonna, akan menjadi landasan hukum bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait dalam melakukan penanganan peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme nonyudisial yang lebih terencana, sistematis, dan terpadu.  Kemudian, Yasonna menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menyusun keppres itu tidak ditujukan untuk mengganti peran Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).  “Upaya pemerintah tersebut tidak dalam rangka menggantikan peran dan fungsi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” tekan dia.  Sebaliknya, jelas dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, sedang menyempurnakan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.  “Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi tindak lanjut atas dibatalkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” ucap Yasonna.

Menkumham: Keppres Kasus HAM Berat Berorientasi pada Pemulihan Korban

Kasus HAM Berat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus HAM Berat

Berita Terkini

Pakai Topeng Bergambar Munir, Mahasiswa Universitas Brawijaya Tuntut Penuntasan Kasus HAM Berat dan Tolak Kedatangan Jaksa Agung

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Sesalkan Upaya Elite Politik untuk Tunda Penetapan Kasus HAM Masa Lalu

Makarim Wibisono Pimpin Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu

Amnesty International Sebut Kekerasan Seksual Kategori Kasus HAM berat

Menkumham: Keppres Kasus HAM Berat Berorientasi pada Pemulihan Korban

Download Aplikasi JawaPos.com