<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Kasus-Tragedi-Kanjuruhan-yang-masih-menyisakan-tanda-tanya-besar-jadi-pekerjaan-rumah-yang-belum-selesai-hingga-hari-ini-4280159743.jpg" alt="Kasus Tragedi Kanjuruhan yang masih menyisakan tanda tanya besar jadi pekerjaan rumah yang belum selesai hingga hari ini. (Rafika Yahya/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kasus Tragedi Kanjuruhan yang masih menyisakan tanda tanya besar jadi pekerjaan rumah yang belum selesai hingga hari ini. (Rafika Yahya/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Hari ini menandai dua tahun sejak tragedi kelam yang menggetarkan dunia sepak bola Indonesia di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022. Peristiwa tersebut menjadi salah satu insiden terburuk dalam sejarah sepak bola, ketika 135 orang kehilangan nyawa dan ratusan lainnya terluka akibat kepanikan yang dipicu oleh penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian. Kejadian bermula saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang digelar pada malam hari, meskipun ada permintaan dari pihak kepolisian untuk memajukan jadwal pertandingan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dengan alasan ekonomi dan penayangan langsung, sehingga pertandingan tetap berlangsung pada pukul 20.00 WIB. Kemenangan Persebaya 3-2 memicu ketidakpuasan beberapa suporter yang kemudian masuk ke lapangan. Situasi semakin memanas di lapangan, hingga memaksa aparat untuk mengevakuasi para pemain Persebaya menggunakan kendaraan taktis. Namun, semakin banyak suporter yang turun ke lapangan, dan tindakan aparat kepolisian dengan menggunakan tameng mulai dilakukan. Pada saat itulah 11 anggota polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun, membuat para penonton panik. Gas air mata yang ditembakkan ke tribun selatan dan utara membuat penonton panik berusaha keluar dari stadion. Sayangnya, pintu-pintu stadion seperti pintu 3, 10, 11, 12, dan 14 masih tertutup, mengakibatkan penonton terjebak dan berdesakan untuk menyelamatkan diri. Dengan adanya hambatan berupa tegakan besi setinggi 5 sentimeter di pintu, banyak suporter terhimpit hingga akhirnya menyebabkan ratusan korban jiwa. Sebagai respons, enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi ini. Mereka adalah Direktur Utama PT LIB, Ketua Panpel, Security Officer, Kabag Operasional Polres Malang, Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim, dan Kasat Samapta Polres Malang. Mereka dinilai bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan insiden tragis ini terjadi. Direktur Utama PT LIB dijadikan tersangka karena tidak melakukan verifikasi ulang terhadap Stadion Kanjuruhan, sementara Ketua Panpel dianggap lalai karena tidak memperhatikan keselamatan penonton, termasuk dalam jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas stadion. Selain itu, Security Officer diduga telah mengabaikan tanggung jawabnya dengan memerintahkan steward meninggalkan stadion sebelum penonton keluar. Meskipun demikian, beberapa lembaga seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Mulai dari narasi yang menyesatkan tentang penggunaan gas air mata yang disebut sesuai prosedur hingga dugaan obstruction of justice dengan adanya indikasi penggantian rekaman CCTV oleh kepolisian. Rekonstruksi peristiwa juga dilakukan bukan di lokasi kejadian, melainkan di Mapolda Jawa Timur. Kejanggalan dalam proses peradilan pun tak luput dari sorotan. Hanya aktor-aktor di lapangan yang diproses hukum, sementara aktor-aktor besar yang seharusnya bertanggung jawab terhindar dari pengadilan. Selain itu, persidangan yang digelar secara daring dan pembatasan akses pengunjung semakin menambah ketidakpuasan dari keluarga korban dan publik. Dalam peringatan dua tahun tragedi ini, antropolog Bayoghanta Maulana Mahardika menyampaikan pandangannya yang kritis tentang peran negara dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, tragedi ini menyisakan tanda tanya besar terkait peran negara dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Negara dinilai gagal dalam menangani tragedi ini, yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. &ldquo;Suatu kejadian besar yang secara sistematik dibuat kecil. Menyisakan tanda tanya besar tentang peran negara dalam menyelesaikan masalah HAM,&rdquo; ujar Ghanta kepada JawaPos.com. Bayoghanta juga menyoroti tindakan perobohan Stadion Kanjuruhan, yang dianggap sebagai penghilangan barang bukti dari tragedi tersebut. Hal ini dia sebut sebagai penghinaan terhadap para korban yang kehilangan nyawa dan keluarganya. Menurutnya, tragedi Kanjuruhan telah menjadi memori negatif yang selalu menimbulkan respons negatif karena ketidakadilan yang masih dirasakan hingga saat ini. &ldquo;Sialnya, site of memory (Stadion Kanjuruhan) malah dirobohkan dan dibangun ulang. Sebuah penghinaan yang dilakukan oleh negara setelah hilangnya lebih dari 135 nyawa manusia, yaitu melenyapkan barang bukti,&rdquo; imbuhnya. Tuntutan keadilan dari keluarga korban dan masyarakat hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tragedi Kanjuruhan bukan hanya menjadi tragedi sepak bola, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan betapa rapuhnya penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. &ldquo;Akibat ketidakbecusan negara, Tragedi Kanjuruhan telah menjadi memori negatif yang akan selalu melahirkan respon negatif,&rdquo; pungkas Antropolog yang menyelesaikan studi dan riset S2 di UGM tentang suporter sepak bola akar rumput tersebut. Keberpihakan aparat hukum dan negara dalam penanganan kasus ini dipertanyakan, terlebih ketika sebagian besar tersangka adalah aparat sendiri. Kurangnya transparansi dan keberanian dalam mengungkap kebenaran membuat proses hukum terhadap kasus ini berjalan lambat dan jauh dari harapan publik. Tragedi Kanjuruhan kini menjadi simbol betapa pentingnya evaluasi terhadap tata kelola sepak bola di Indonesia. Mulai dari aspek keselamatan penonton hingga pelatihan aparat keamanan dalam menangani situasi kritis di stadion. Gas air mata, yang menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa, seharusnya tidak lagi menjadi alat yang digunakan dalam situasi yang melibatkan massa penonton di stadion. Tindakan pencegahan harus lebih diperhatikan ke depannya agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Pintu-pintu stadion harus sesuai standar keselamatan internasional dan selalu terbuka di saat-saat krisis. Koordinasi antara pihak penyelenggara pertandingan, pihak keamanan, dan pemegang kebijakan juga harus lebih ketat agar tidak ada lagi kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa. Dua tahun setelah tragedi ini, luka yang ditinggalkan masih belum sembuh bagi keluarga korban, Aremania, pemain Arema FC, pemain Persebaya Surabaya, dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Suara-suara tuntutan keadilan terus bergema, berharap agar kasus ini diselesaikan secara tuntas dan transparan. Namun, hingga kini, banyak yang merasa bahwa keadilan masih jauh dari genggaman. Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi duka sepak bola Indonesia, tetapi juga duka kemanusiaan yang menanti jawaban dari negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015147374/dua-tahun-tragedi-kanjuruhan-presidium-aremania-utas-sebut-semua-harus-merawat-ingatan-tentang-kanjuruhan">Dua Tahun Tragedi Kanjuruhan: Presidium Aremania Utas Sebut Semua Harus Merawat Ingatan tentang Kanjuruhan</a> Peringatan dua tahun tragedi ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi semua pihak, terutama pemerintah untuk menempatkan keselamatan dan keadilan sebagai prioritas utama. Tidak ada lagi ruang untuk menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika nyawa yang hilang adalah akibat dari kelalaian dan kesalahan sistemik yang seharusnya bisa dihindari.

Hari ini menandai dua tahun sejak tragedi kelam yang menggetarkan dunia sepak bola Indonesia di Stadion Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022.

Dua Tahun Tragedi Kanjuruhan: Antropolog Pertanyakan Peran Negara dalam Penyelesaian Kasus HAM yang Tertunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tim-penyelesai-kasus-ham.jpg" alt="Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo membentuk tim untuk menyelesaikan tanggungan kasus hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Jalan yang ditempuh adalah secara nonyudisial atau di luar meja pengadilan.  Kemarin (21/9) Keputusan Presiden (Keppres) 17/2022 dikeluarkan. Secara resmi, keppres itu berjudul Pembentukan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu. Peraturan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan masih banyaknya pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.  Presiden menetapkan ketua tim pelaksana, yaitu Makarim Wibisono. Tim pengarah diketuai menteri koordinator bidang polhukam. Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) yang Berat Masa Lalu berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.  Ada sejumlah tugas yang diemban tim PPHAM. Di antaranya, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat di masa lalu berdasar data dan rekomendasi Komnas HAM sampai dengan 2020. Kemudian, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, atau rekomendasi lainnya.  Membuka rekomendasi atau catatan Komnas HAM hingga 2020, sedikitnya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan. Di antaranya, peristiwa 1965–1966, yaitu pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia. Lalu, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada kurun 1997–1998, serta peristiwa Wasior di Wamena, Papua.  Kemudian, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada 1998, peristiwa Simpang KAA 1998 di Aceh, peristiwa Jambo Keupok 2003 di Aceh, peristiwa Rumoh Geudong 1989–1998 di Aceh, dan terbaru kasus Paniai 2014.  Pegiat HAM Haris Azhar menyebut sosok Makarim Wibisono sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri yang banyak berkarier di ruang formal institusi resmi. Di antaranya, pemerintah dan PBB. Hal itu menunjukkan bahwa Makarim sebagai sosok yang sering diandalkan pemerintah untuk mewakili Indonesia dalam persoalan HAM di tingkat internasional. ”Meski begitu (sering mewakili Indonesia di sektor HAM tingkat internasional, Red) komunikasi dengan teman-teman advokasi HAM yang nonformal cukup baik,” kata Haris kepada Jawa Pos. Hal tersebut, lanjut Haris, menunjukkan bahwa Makarim memang punya keterampilan diplomasi yang baik.  Di sisi lain, pegiat HAM Asfinawati menyoroti nama Kiki Syahnakri dalam tim PPHAM tersebut. Menurut dia, Kiki punya konflik kepentingan (conflict of interest) yang cukup kuat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. ”Itu membuat keppres (pembentukan tim PPHAM) ini terlihat tidak ada niat baik dalam penyelesaian kasus HAM,” ungkapnya.  Catatan Asfin, sapaan Asfinawati, Syahnakri masuk dalam dokumen dakwaan United Nations Missions of Support in East Timor (UNMISET) terkait berbagai kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pada 1999. Mulai pembunuhan, deportasi, hingga persekusi. Saat itu Syahnakri yang berpangkat mayor jenderal menjabat asisten operasi kepala staf Angkatan Darat sekaligus komandan darurat militer dalam operasi di Timor Timur. (wan/tyo/syn/c7/fal)

Makarim Wibisono Pimpin Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polri-tegaskan-kasus-munir-tak-pernah-ditutup_m_1536316853_241344.jpg" alt="Aktivis HAM Munir Said Thalib.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aktivis HAM Munir Said Thalib.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Direktur Amnesty International Wirya Adiwena mengatakan, penuntasan kasus pembunuhan terhadap Munir merupakan perwujudan komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM).  “Jika kasus ini dapat diselesaikan dengan adil, maka ini akan menjadi pertanda bahwa Indonesia siap melindungi warganya memperjuangkan HAM,” kata Wirya Adiwena dalam audiensi publik bertajuk “Penuntasan Kasus Munir” yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus, Senin (6/9) dilansir dari Antara.  Ia berpandangan, penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut memiliki makna yang begitu luas bagi Indonesia. Proses penuntasan kasus ini telah berlangsung lintas pemerintahan. Mengingat kasus Munir telah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini telah memasuki periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Peran aktif Komnas HAM, jajaran penegak hukum, dan berbagai lapisan masyarakat, khususnya organisasi aktivis HAM dalam menuntaskan kasus Munir, tutur Wirya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan kasus ini hilang dalam kedaluwarsa.  “Ini pertanda bahwa kasus pelanggaran HAM akan terus diusut hingga tuntas, dan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya,” ucap Deputi Direktur Amnesty International ini.  Penyelesaian kasus Munir, tuturnya menambahkan, akan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya, dan menjadi pertanda bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.  “Ini akan menjadi bukti bahwa HAM dijunjung tinggi di negara ini,” kata Wirya.  Sependapat dengan pernyataan tersebut, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, penuntasan kasus ini dapat menjadi penjamin bahwa kasus serupa tidak akan terulang kembali.  “Membongkar tuntas peristiwa ini akan menjadi jaminan bahwa kasus-kasus seperti tragedi pembunuhan Munir tidak akan terjadi kembali,” tutur Andi.  Ia mengatakan, pembunuhan terhadap Munir mendatangkan teror bagi para aktivis HAM di Indonesia. Oleh karena itu, tuntasnya kasus ini dapat memberi angin segar dan menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan HAM.

Penyelesaian Kasus Munir Wujud Komitmen Indonesia pada Penegakan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com_Aksi-tersebut-dalam-rangka-memperingati-Hari-Hak-Asasi-Manusia-HAM-Internasional_Miftahul-HayatJawa-Pos_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tahun 2020. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tahun 2020. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai upaya konkrit dalam rangka mempercepat penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM). Pembentukan Timsus HAM ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI dan peringatan Hari HAM sedunia Tahun 2020.  Menurut Burhanuddin, pembentukan Timsus HAM ini menegaskan kembali komitmen dan dukungan penegakan hukum oleh Kejaksaan sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan terhadap HAM. "Untuk itu, penanganan terhadap setiap pelanggaran HAM merupakan suatu keharusan dalam upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan," tutur Burhanuddin saat pelantikan dan pengambilan sumpah 18 jaksa anggota Timsus HAM di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/12).  Timsus ini diketuai Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono selaku Wakil Ketua, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Raja Nafrizal selaku Sekretaris Timsus HAM, Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Yuspar selaku Koordinator Timsus HAM serta tujuh Ketua Tim.  Usai pelantikan dan sumpah jabatan, selanjutnya Timsus HAM bertugas mengumpulkan, menginventarisasi dan mengidentifikasi, sekaligus memitigasi berbagai permasalahan atau kendala, serta merumuskan rekomendasi penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat.  Selain itu Timsus HAM juga diminta lebih mengintensifkan komunikasi dengan Komnas HAM dan kementerian/ lembaga terkait dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.  Terkait penanganan kasus HAM, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada Jampidsus beserta jajaran yang telah bekerja keras melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani dugaan pelanggaran HAM berat yang selama ini dilakukan.  Pihaknya optimistis Timsus HAM mampu bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/12/2020/kontras-jaksa-agung-hindari-tanggung-jawab-selidiki-pelanggaran-ham/">KontraS: Jaksa Agung Hindari Tanggung Jawab Selidiki Pelanggaran HAM</a>  "Saya mengetahui kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas saudara-saudara tidak diragukan lagi, sehingga saya yakin Timsus HAM ini akan mampu menyelesaikan tugas yang diemban dengan baik. Saudara-saudara sekalian merupakan representasi dari Kejaksaan yang dipandang sebagai aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM yang berat," kata Burhanuddin.  Jaksa Agung juga berharap upaya tersebut akan berkorelasi positif dalam mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QOMzoWedyac

Komitmen Tuntaskan Kasus, Kejagung Bentuk Timsus Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-S.T.-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Menurut Jaksa Agung saat itu, Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti dan tidak ada alasan untuk membentuk Pengadilan ad hoc.  Penggugat ialah Maria Katarina Sumarsih, ibu almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan dan Ho Kim Ngo, ibu almarhum Yap Yun Hap. Kedua putra mereka tewas dalam tragedi kerusuhan di Semanggi, pada 12 Mei 1998.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," sebagaimana kutipan putusan PTUN Jakarta, Rabu, 4 November 2020.  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat.  Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  Keluarga korban penembakan tragedi Semanggi, Maria Katarina Sumarsih merasa bersyukur PTUN Jakarta yang memutus Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum. putusan PTUN Jakarta diharapkan dapat mendorong Pemerintah untuk membawa tragedi Semanggi I, II dan Trisakti ke pengadilan HAM.  "Ini menjadi pintu masuk dari penguasa untuk mau menyelesaikan membawa kasus Semanggi I dan II ini ke pengadilan HAM. Ini bisa mendorong kemauannya penguasa untuk membawa tragedi Semanggi I, II dan Trisakti ini ke pengadilan HAM," ujar Sumarsih.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/12/2020/kejagung-bentuk-satgas-pelanggaran-ham-berat-ylbhi-semoga-konkret/">Kejagung Bentuk Satgas Pelanggaran HAM Berat, YLBHI: Semoga Konkret</a>  Kendati demikian, Kejaksaan Agung memutuskan untuk meng­ajukan banding terhadap putusan PTUN terkait kasus Semanggi I dan II. Keputusan ini ditempuh setelah mempelajari putusan PTUN Jakarta.    "Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN.JKT pada 4 November 2020 yang mengabulkan gugatan keluarga korban Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung,” ucap Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Feri Wibisono, Jumat 6 November 2020.  Feri menegaskan, pernyataan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama DPR RI pada Januari 2020 lalu tidak berkaitan kinerjanya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dia berdalih, Burhanuddin hanya menyampaikan informasi kepada DPR RI.  Menurut Feri, jika pernyataan atau jawaban pada rapat kerja bersama DPR RI dikategorikan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka akan banyak pernyataan atau jawaban yang merupakan objek sengketa TUN.  Dia menyebut, tindakan Jaksa Agung dalam menjalankan pemerintahan yakni terkait penanganan perkara di Kejagung. Karenanya, dia mengklaim pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin dalam rapat kerja bersama DPR RI dipandang tidak bisa dijadikan objek sengketa.  "Dalam undang-undang adalah adalah perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari berpedaan ketentuan umum mengharuskan kualifikasi perbuatan objek dalam menjalankan pemerintahan antara fakta dan ini adalah pemberian jawaban pada saat dalam rapat kerja DPR," tegas Feri.  Mengetahui Kejagung melakukan upaya banding, keluarga korban tragedi Semanggi, Maria Katarina Sumarsih menyesalkan tidak ada itikad baik dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu terkait tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Sumarsih menyebut, Jaksa Agung Burhanuddin m  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FNZ_J5YhCJg  embangkang keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempunyai niat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dia menyebut, seharusnya Jaksa Agung menjadi perpanjangan tangan Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.  "Setelah di Pengadilan Tata Usaha Negara itu bisa membongkar fakta kebenaran, mestinya bisa mematuhi putusan TUN," pungkas Sumarsih.  &nbsp;

Kaleidoskop 2020: Jaksa Agung Divonis Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_15-TAHUN-MUNIR_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid (kanan) saat memberikan keterangan 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir di Jakarta, Jumat (6/9/2019). Koalisi keadilan untuk munir mendesak pemerintah Joko Widodo segera menyelesaikan mengumumkan hasil penyelid" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid (kanan) saat memberikan keterangan 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir di Jakarta, Jumat (6/9/2019). Koalisi keadilan untuk munir mendesak pemerintah Joko Widodo segera menyelesaikan mengumumkan hasil penyelid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menyatakan, kematian George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Termasuk serangkaian tindakan rasisme serta ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.  "Pembunuhan George Floyd oleh aparat harusnya dapat menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia yang sampai sekarang masih gagal dalam melindungi dan menjamin hak asasi masyarakat Papua," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Selasa (9/6).  Usman menuturkan, aparat keamanan yang melakukan kekerasan terlihat kebal hukum, sehingga tidak pernah ada yang diadili. Menurutnya, selama puluhan tahun, masyarakat di Papua dan Papua Barat telah menjadi korban pelanggaran HAM berat yang sebagian besar dilakukan oleh aktor negara, terutama aparat keamanan.   "Bentuk-bentuk pelanggarannya mulai dari pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan atas kebebasan berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat secara damai, termasuk juga diskriminasi rasial secara verbal, hingga ditangkapnya orang-orang Papua sehingga menjadi tahanan hati nurani," beber Usman.  Hingga Senin, 8 Juni 2020, Amnesty International Indonesia, lanjut Usman, setidaknya masih ada 44 tahanan hati nurani Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Semuanya diancam atas tuduhan makar, padahal mereka hanya terlibat dalam aksi protes damai dan tidak melakukan tindakan kriminal apapun.  "Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, ungkapan rasisme, tindakan yang berlebihan oleh polisi dalam melaksanakan operasi pengamanan masih banyak terjadi di tanah Papua dan terhadap warga Papua yang berada di wilayah lain di Indonesia," sesal Usman.  Usman memandang, meski sudah banyak instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menjamin HAM, namun dalam praktiknya, masih banyak laporan-laporan masuk tentang pelanggaran hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai. Belakangan diskriminasi dan intimidasi ini meluas terhadap para aktivis HAM yang menuntut penuntasan kasus Papua.   "Contohnya pekan lalu, saat sidang PTUN pemblokiran internet disiarkan secara virtual. Beberapa akun yang bergabung memakai foto profil tak senonoh dan membuat kebisingan selama sidang, hingga ini mengganggu tim pembela kebebasan pers yang mengikuti jalannya sidang," beber Usman.  Bentuk lain, kata Usman, terkait munculnya desakan untuk membatalkan diskusi soal Papua. Diskusi yang sedianya diselenggarakan BEM UI Sabtu lalu misalnya. Karena pembicara dianggap tidak kompeten maka ada desakan agar diskusi itu dibatalkan.  Usman menyebut, pihaknya terus memantau kasus-kasus pelanggaran HAM Papua selama beberapa tahun terakhir. Dia mengaku, telah memberikan laporan tersebut kepada Komite HAM PBB pada akhir Mei 2020 lalu.  Usman berujar, kasus rasisme dan diskriminasi, satu kejadian yang mendapat sorotan taja yakni aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Pada Agustus-September 2019, sekelompok orang dari beberapa organisasi masyarakat menyerang asrama mahasiswa Papua dan menuduh mereka membuang bendera merah putih ke saluran air.   "Peristiwa ini kemudian menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat, diikuti dengan rangkaian aksi protes di kota-kota besar, termasuk di Papua," beber Usman.  Usman menegaskan, sebagian besar aksi protes menentang rasisme itu diselenggarakan secara damai. Tapi para pendemo justru ditangkap oleh polisi atas tuduhan makar yang diatur dalam Pasal 106 dan 110 KUHP, mereka dipenjara dan diancam hingga pidana seumur hidup.   Berdasarkan hasil pemantauan Amnesty International, kata Usman, setidaknya terdapat 96 orang yang ditangkap karena mengungkapkan ekspresi serta pendapatnya secara damai guna merespon tindakan rasisme yang terjadi di Malang dan Surabaya.   “Seharusnya polisi memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan pendapat secara damai. Jika para demonstran memang terbukti melakukan tindak kekerasan atau anarkisme, tindakan hukumnnya juga harus proporsional dan tanpa kekerasan,” tukas Usman.

Pembunuhan George Floyd Harus Jadi Alarm Pemerintah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/komnas-ham-sebut-visi-misi-02-di-bidang-ham-belum-spesifik_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kasus HAM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kasus HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hairansyah, mengatakan visi-misi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam bidang HAM belum berbicara mengenai hal-hal yang spesifik. Menurut dia, kubu Prabowo masih memaparkan visi-misinya dalam bahasa yang normatif. "Isu HAM tidak muncul secara lebih spesifik, bahasa itu normatif sekali. Ada penghormatan terhadap hukum dan pemajuan HAM misalnya. Tapi tak ada strategi konkret," kata Hairansyah dikantornya, Rabu, (20/2). "Kan harus beranjak dari situasi nyata yang saat ini. Ingin menyelesaikan itu seperti apa." imbuhnya. Menurut Hairansyah, baik Prabowo&nbsp;- Sandiaga maupun partai koalisi pendukungnya harus lebih meyakinkan publik dengan strategi-strategi konkret dalam penanganan masalah HAM. Dia menambahkan, kubu 02 perlu lebih meyakinkan masyarakat bahwa mereka tak akan terikat konflik kepentingan jika nantinya terpilih untuk memimpin negara ini. "Ini yang harus dipastikan betul oleh koalisi pendukungnya. Bahwa mereka tidak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan kekuasan sebelumnya berkaitan dengan penegakan HAM. Konflik kepentingan itu harus dijelaskan secara baik dalam sistem," ujarnya. Lebih lanjut, kata Hairansyah, penanganan HAM tidak sesederhana penunjukan Jaksa Agung dari kalangan non-partai politik. Malah, dia menilai permasalahan HAM masih memiliki problem seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan UU 26 Tahun 2000 tentang HAM yang menurutnya bolong-bolong. Adapun, sebutnya kewenangan antar lembaga saat ini dinilai belum cukup kuat. "Itu juga harus digali, jadi tidak hanya bicara siapa orangnya. Tapi sistem yang mendukung ini juga harus dilakukan perubahan. Kalau hanya bicara satu isu saja soal personal, itu tidak menyelesaikan persoalan," tuturnya. Dalam bedah visi-misi itu, Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Habiburokhman, menyatakan ada langkah konkret yang akan mereka ambil dalam penegakan hukum dan HAM. Dia memastikan bahwa Jaksa Agung bukan kader partai politik dan tidak memiliki kedekatan dengan sebuah partai politik. "Bicara hukum dan HAM adalah dua hal yang saling berkaitan. Misalnya, sekarang (pemerintahan Joko Widodo) ada satu pihak mengatakan suatu kasus memiliki bukti kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan tapi Jaksa Agung tidak menindaklanjutinya," jelasnya. Sebab, dia mengaku jika Jaksa Agung berasal dari kalangan yang independen dan profesional, maka tuduhan kedekatan itu dengan mudah dapat dipatahkan. "Karena ada tuduhan-tuduhan kedekatan dengan pihak tertentu di kasus pelanggaran HAM masa lalu, makanya tidak ditindaklanjuti," pungkasnya.

Komnas HAM Sebut Visi Misi 02 di Bidang HAM Belum Spesifik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-penyelesaian-kasus-ham-bpn-minta-jaksa-agung-yang-netral_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kasus HAM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kasus HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar diskusi bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Diskusi terkait kasus HAM masa lalu ini merupakan acara lanjutan yang sebelumnya&nbsp;digelar&nbsp;Komnas HAM bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. "Kami beranjak dari data yang masuk ke Komnas HAM, kewajiban negara terhadap HAM masih besar PR (pekerjaan rumah) negara. Berdasarkan pengaduan hak yang dominan, pertama hak kesejahteraan, keadilan, rasa aman dan hak hidup. Ini menunjukan bahwa ada agenda besar yang harus dilakukan negara dalam menyelesaikan itu," ujar wakil ketua Komnas HAM, Hairansyah di kantornya, jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2). Berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM, perlu ada upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan HAM. Menurutnya, harus ada formulasi dan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. "Juga menyangkut proses mediasi, sehingga harus ada formulasi dan gagasan yang dibangun oleh paslon untuk menyelesaikan masalah tadi. Baik itu normatif, undang-undang dan persoalan politik lainnya," lanjutnya. Menanggapi itu, direktorat tim advokasi BPN, Ansori Sinungan, memaparkan visi dan misi Prabowo-Sandi. Dia mengatakan, BPN lebih fokus kepada peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Sebab, kata dia hampir di semua peraturan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. "Untuk masalah HAM tidak terlalu detail disampaikan. Cuma ini tersebar dari bidang sipil, politik dan ekonomi. Semua pelaksanaan hal tersebut apabila kita lakukan dengan baik sesuai dengan tugas kita masing-masing, terutama aparat pemerintah HAM sudah dilaksanakan semua. Termasuk masalah penegakan hukum," jelas Ansori. "Di dalam program Prabowo-Sandi. Bahwa apabila terpilih maka akan fokus pada masalah perundangan-undangan yang menyangkut HAM, hampir semua perundang-undangan tidak ada yang tidak terkait di semua bidang, dan penguatan struktur kelembagaan,"tambahnya. Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Saur Iyur Situmorang yang hadir pada diskusi itu mengkritisi visi misi Prabowo-Sandi. Dia menuturkan belum ada langkah konkrit yang tercantum dalam visi dan misi paslon 02 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Pelanggaran HAM masa lalu tadi juga belum muncul ya seperti apa. Kita tidak bisa melihat pelanggaran HAM masa lalu ini menjadi sejarah kita yang berkepanjangan. Kalau ini tidak diselesaikan, maka anak cucu kita akan memikul beban sejarah hitam itu," tutur Saur. "Oleh karena itu kami melihat ini harus segera dituntaskan jangan sampai menunggu sampai habis generasi, katakanlah orang-orang yang bertanggungjawab pada masa itu habis dulu baru kita bicara tentang itu. Ini perlu segera diselesaikan," imbuhnya. Sementara juru bicara direktorat advokasi BPN, Habiburokhman menilai, penyelesaian kasus HAM masa lalu adalah tanggung jawab negara. Sehingga perlu menunjuk jaksa agung yang netral dan kompeten agar terhindar dari kepentingan politik kelompok tertentu. "Jadi menurut saya penting penuntutan jaksa agung bukan kader partai politik dan tidak berlatar belakang kedekatan dengan kelompok politik tertentu. Karena bicara hukum dan HAM adalah dua hal yang selalu berkaitan. Misalnya sekarang ada satu pihak mengatakan kasus tersebut memiliki bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Tapi jaksa agung tidak menindaklanjutinya. Karena ada tuduhan-tuduhan keterkaitan dengan pihak tertentu dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu," pungkasnya.

Soal Penyelesaian Kasus HAM, BPN Minta Jaksa Agung yang Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/debat-perdana-capres-dua-paslon-sulit-saling-serang-soal-kasus-ham_m_.jpg" alt="Deputi Direktur Riset Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema" width="100%">
<figcaption>Deputi Direktur Riset Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam debat perdana, kecil kemungkinan kasus penyiraman air keras ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut dibahas. itu karena sudah ada kesepakatan dalam debat tidak membahas kasus. Prediksi itu diungkapkan oleh Deputi Direktur Riset Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam diskusi bertema 'Debat Perdana, Siapa Paling Unggul' di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Rabu (16/1). "Ada kesepakatan panelis untuk tidak membahas kasus per kasus. Jadi kalau sudah menyebut nama kasus Novel Baswedan itu kan kesannya sudah masuk ke materi kasus," ujar Wahyudi. Wahyudi juga mengatakan, penyampaian komitemen kasus Novel sejatinya tidak diperlukan. Karena beberapa waktu lalu Polri sudah membentuk tim gabungan. Sehingga masyarakat lebih baik menunggu penuntasan kasus itu di kepolisian. Selain itu, Wahyudi juga menuturkan, dalam debat nanti pasangan capres-cawapres bisa menyampaikan komitmennya mengenai hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Misalnya membeberkan janji-janjinya kelak dipercaya menjadi kepala negara.&lrm; "Lebih kepada bagaimana komitmen, janji, dan langkah strategis yang mau dilakukan terkait dengan misalnya pemberantasan korupsi, HAM," katanya. Karena itu, mengenai pemberantasan HAM, masing-masing paslon hanya akan memberikan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut. Bukan kepada materi kasus. Karena apabila itu dilakukan maka debat akan saling menyerang.&lrm; "Jadi kira-kira langkah apa yang akan diambil. Tapi tidak kemudian tidak menyinggung kasus penghilangan paksa, '65, Talangsari, atau yang lain, kita tunggu," pungkasnya. Adapun debat perdana capres-cawapres mengambil tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat perdana ini bakal dihadiri 500 undangan dan dilakukan di Hotel Bidakara.

Debat Perdana Capres, Dua Paslon Sulit Saling Serang Soal Kasus HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-ham-jadi-komoditas-politik-haris-jokowi-prabowo-sama-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak ramah terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini, menanggapi tema debat Pilpres 2019 yang mengangkat isu HAM. "Menurut saya dua pasang calon yang ada punya kapasitas yang tidak ramah dan tidak kompatibel pada isu HAM, setidaknya HAM sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi Indonesia," kata Haris kepada JawaPos.com, Rabu (2/1). Mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menuturkan, kedua pasang calon presiden tersebut akan terpaksa bicara soal isu HAM. Karena keduanya mempunyai latar belakang yang tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kasus HAM. Haris mencontohkan, saat debat Pilpres 2014 lalu pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyerang Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan isu pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, ketika berkuasa selama empat tahun terakhir, Jokowi lalai akan janjinya menyelesaikan kasus HAM. "Jadi lima tahun lalu sudah jelas terlihat bahwa isu HAM hanya digunakan untuk melemahkan profil Prabowo saja," ucap Haris. "Ternyata memang dia orang baru, dan naif. Terbukti ketika berkuasa dia tidak paham dari apa yang digunakan dalam janji nawacita dan narasi kampanye terkait untuk penuntasan pelanggaran HAM," tambahnya. Haris memandang, saat ini Jokowi dikelilingi oleh mantan perwira tinggi TNI yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Wiranto dan Hendripriyono. "Pelanggaran HAM lama tidak diselesaikan dan yqng baru tak terelakan terjadi," ungkapnya. Selain itu, kata Haris, Prabowo dalam sisi hukum diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. "Jokowi gagal bertanggung jawab menyelesaikan dan membiarkan sejumlah pelanggaran HAM lain terjadi. Mereka (Jokowi dan Prabowo) sama saja," pungkasnya.

Kasus HAM Jadi Komoditas Politik, Haris: Jokowi-Prabowo Sama Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus ham

Berita Terkini