<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/korban-first-travel-di-kejagung.jpg" alt="Perwakilan korban First Travel bersama pengacara korban Pitra Romadoni mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/12/19. Mereka meminta perlindungan Hukum dan meminta penundaan aset First Travel. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Perwakilan korban First Travel bersama pengacara korban Pitra Romadoni mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/12/19. Mereka meminta perlindungan Hukum dan meminta penundaan aset First Travel. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah korban penipuan haji dan umrah First Travel (FT) mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (3/12). Mereka meminta bantuan hukum dalam pengusutan kasus tersebut sebelum pelelangan aset. ”Saya masih berharap bisa berangkat atau dikembalikan uangnya,” ujar Wiji, 46, salah seorang korban, sambil menangis.  Calon jamaah asal Wonogiri itu dijanjikan berangkat pada Maret 2017. Wiji menyetorkan uang ke FT sejak 2012 dengan total hampir Rp 40 juta untuk berangkat haji bersama ibunya. Beberapa kali dia diminta menambah setoran uang hingga belasan juta rupiah sebelum jadwal keberangkatan yang dijanjikan. ”Saya minta tolong dengan sangat supaya Kejaksaan Agung bisa membantu agar ada keadilan bagi korban,” imbuhnya.  Wiji dan ratusan korban lain juga meminta pendampingan dari Kantor Hukum Pitra Romadoni Nasution. Pitra berharap Kejagung bisa menunda pelelangan aset FT dan menuntaskan ganti rugi terhadap korban yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang itu. ”Kami meminta penundaan lelang secara resmi. Kalau itu sudah dieksekusi lelang, berarti asetnya sudah dirampas negara. Sementara sekarang belum sehingga masih ada kemungkinan lainnya,” terang dia.  Pengajuan ke Kejagung, lanjut Pitra, didasarkan pada kewajiban kejaksaan sebagai pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.

Korban First Travel Minta Bantuan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SUPARJI-AHMAD.jpg" alt="SUPARJI AHMAD" width="100%">
<figcaption>SUPARJI AHMAD</figcaption>
</figure>SILANG pendapat terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara First Travel butuh solusi. Rencana jaksa agung mengambil terobosan patut diapresiasi. Itu merupakan salah satu bentuk progresivitas dari jaksa agung. Sebab, kita tidak hanya bicara aspek kepastian dalam proses penegakan hukum. Keadilan juga menjadi faktor utama.  Untuk mencari keadilan itu, hukum progresif yang diimplementasikan aparat penegak hukum, salah satunya jaksa, menjadi patut dilakukan. Namun, apakah itu nanti juga mendapatkan kemudahan atau jalan di tingkat MA? Tentu itu akan menjadi persoalan yang mendasar.  Secara teoretis, upaya peninjauan kembali harus memenuhi tiga alasan mendasar. Yaitu, adanya novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ada faktor kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus, atau ada faktor putusan yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya.  Artinya, upaya untuk mendapatkan keadilan melalui peninjauan kembali tersebut akan mendapatkan persoalan. Jika Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengajukan PK, itu berarti mereka sedang menabrak aturan lain. Yakni, putusan MK yang menyatakan bahwa jaksa tidak diperkenankan melakukan PK.  Walau progresif, upaya tersebut berisiko. Dalam pandangan saya, ada terobosan lain yang juga progresif dan bisa dilakukan. Kejagung mengeksekusi putusan MA sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, aset First Travel yang sudah disita dan masuk kas negara dikembalikan kepada para jamaah.  Pengembaliannya bisa dilakukan melalui mekanisme tertentu yang diputuskan pemerintah. Negaralah yang membagikan. Sebab, kalau diamati, mengapa hakim memutus aset First Travel disita negara? Padahal, tuntutan jaksa adalah meminta dikembalikan kepada yang berhak?  Alasannya, hakim mempertimbangkan, jika itu dibagikan langsung, akan jadi masalah. Bisa jadi, jamaah rebutan. Atau, malah ada yang tidak mendapat hak mereka. Dan, konon, ada sebagian pihak di antara para jamaah itu yang tidak mau menerima pembagian tersebut. Menilai secara teknis pembagian akan sulit dilaksanakan. Di situlah negara perlu hadir. Mendistribusikan hak-hak jamaahnya.  Seharusnya tidak terlalu sulit bagi negara untuk membagikan aset First Travel kepada para jamaah. Tentu dengan cara yang tepat serta pendataan akurat. Langkah itu mirip dengan kebijakan pemerintah ketika lumpur panas menimbun rumah-rumah milik warga di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan lumpur Lapindo.  Itu sebuah kebijakan. Tinggal kemauan dari negara, kemauan dari pemerintah, atau penyelenggara negara. Apalagi, bagi para jamaah, selain mendapat keadilan, yang penting adalah mereka bisa berangkat umrah. Bagaimana ada peran negara untuk memberangkatkan mereka umrah dengan hasil uang yang disita itu. (*/c10/fal)  *) Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia  **) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar

Negara Hadir, Bagikan Hak Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jemaah korban First travel harus gigit jari. Karena perjuangannnya selama ini untuk mendapatkan uangnya kembali sudah tertutup. Pasalnya, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) memutuskan aset First Travel dikembalikan ke negara.  Anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, aneh jika aset First Travel dikembalikan ke negara. Sebab selama ini negara tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Karena yang dirugikan adalah jemaah yang menjadi korban penipuan umrah tersebut.  "Nah itu enggak boleh, menurut saya itu terlalu zalim, itu kan bukan uang negara, bukan uang hasil proyek, bukan uang APBN, bukan uang APBD, itu murni uang rakyat," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11).  Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sudah seharusnya aset First Travel menjadi hak milik para jemaah yang uanggnya diambil oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.  "Uang-uang yang hasil sitaan itu menjadi hak penuh para jamaah yang kena tipu," tegasnya.  Yandri berujar, seharusnya negara ikut serta dalam pencairan aset First Travel kepada para jemaah. Bukan malah mengambilnya. Hal ini sama saja pemerintah zalim.  "Justru kalau masih kurang, negara harus mencarikan kekurangannya, toh banyak sumber-sumber pendapatan bukan pajak, atau dari CSR atau dari mana," katanya.  "Kalau negara justru menambah lebih beban jamaah dengan menyita asetnya, saya kira terlalu zalim," tambahnya.  Harusnya pemerintah ikut melindungi nasib para jemaah yang ingin bisa pergi umrah ke Tanah Suci, tapi malah menjadi korban penipuan. Bahkan, haknya malah diambil oleh negara, lewat putusan MA.  "Ya itu yang enggak boleh aset itu diambil alih, tapi dijual diserahkan kepada para jamaah, bukan diambil negara, tidak boleh negara menyita itu untuk kepentingan negara, justru negara hadir untuk melindungi hak-hak jemaah yang selama ini terzalimi," tuturnya.  Oleh sebab itu, Yandri mengatakan, alangkah lebih bijak aset First Travel itu diberikan kepada jemaah yang menjadi korban penipuan suami istri itu. "Sebaiknya aset itu dijual, dan semua hasilnya itu dikembalikan kepada para jemaah," pungkasnya.  Sekadar informasi, Mahkamah Agung ( MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel.  Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019 lalu, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.  "Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang' oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut‎.

Aset First Travel Dikuasai Negara, DPR: Tidak Boleh, Itu Terlalu Zalim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamenang-antara.jpeg" alt="Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan pihaknya mendukung upaya pengembalian aset PT First Travel (FT), yang menjadi barang bukti sitaan negara, kepada jemaah korban penipuan oleh terdakwa antara lain Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.  “Karena itu hak jemaah, ya harus dikembalikan. Sudah menjadi catatan Kemenag bahwa sebaiknya para korban ini harus diperhatikan, apakah pengembaliannya dengan cara memberangkatkan umrah atau dikembalikan uangnya, kami dari Kemenag sangat mendukung itu,” kata Zainut usai rapat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Senin (18/11).  Opsi pengembalian tabungan umrah dan haji tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah ke Tanah Suci. “Ya karena memang gugatan kan gugatan pidana, sehingga aset yang berkaitan dengan hal itu memang disita oleh negara,” tambahnya.  Terkait keberatan jemaah terhadap penyitaan aset PT First Travel, yang sebagian besar merupakan uang milik jemaah, Zainut mengatakan masih ada proses hukum di Kejaksaan Agung melalui proses banding. “Saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh kejaksaan,” ujarnya.  Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dalam Surat Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 bahwa barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara. Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.

Solusi Kasus FT, Wamenag: Berangkatkan Umrah atau Dikembalikan Uangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/11/2019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/11/2019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.  Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, ia menganggap putusan tersebut bermasalah.  "Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah," kata Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11).  Dalam perkara tersebut, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  ‎Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui bahwa uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur Firsr Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.  Sedangkan permasalahan itu dimulai dari putusan tingkat kasasi di MA yang menetapkan bahwa seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jemaah, melainkan dirampas oleh negara.  Oleh karena itu, kata Burhanuddin, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. "Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan," ujarnya.

Jaksa Agung: Putusan First Travel Tak Sesuai dengan Tuntutan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ylki-masyarakat-jangan-lagi-daftar-ke-first-travel_m_147241.jpeg" alt="Formulir refund First Travel" width="100%">
<figcaption>Formulir refund First Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejasaan Agung masih mengupayakan agar aset-aset yang disita dari First Travel bisa dikembalikan kepada para jamaah yang menjadi korban. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, adanya perbedaan tuntutan jaksa dengan putusan pengadilan membuat eksekusi kepada barang bukti juga menjadi terhambat.  Oleh karena itu, kata Burhanuddin, jaksa masih melakukan kajian untuk langkah hukum selanjutnya. "Karena putusan demikian kami kesulitan untuk eksekusi. Jadi kami akan upayakan upaya hukum. Kami masih membicarakan apa langkah terbaik," kata Burhanuddin di Kantor Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (18/11).  Di sisi lain, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jaksa melakukan Peninjauan Kembali (PK). Karenanya, jaksa masih mencari celah hukum yang mungkin ditempuh.  "Ini untuk kepentingan umum. Kita coba ya," imbuh Burhanuddin.  Di sisi lain, Burhanuddin memastikan masalah aset First Travel hanya bisa diselesaikan melalui jalur yuridis. "Tidak bisa pendekatan lain. Putusan yuridis kita lakukan juga dengan pendekatan yuridis. Mau pendekatan apa lagi," tegasnya.  Sebelumnya, Barang bukti (Barbuk) kasus penggelapan uang jamaah umroh First Travel (FT), akan segera di lelang. Kepastian tersebut sudah inkrah. Hal ini membuat jamaah umrah tidak kebagian harta dari kasus FT yang sudah menipu ribuan jamaah.  Seperti diberitakan Radar Depok (Jawa Pos Group), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Yudi Triadi mengatakan, keputusan harta FT menjadi hak negara bukan semata-mata tanpa pertimbangan yang matang. Kasus tersebut tidak merugikan uang negara, tapi hasil keputusan majelis hakim sitaan barang bukti menjadi milik negara.  Menurutnya, kasus tersebut merupakan pencucian uang yang berasal dari para korban jamaah First Travel. Uangnya, malah dibelanjakan barang mewah, seperti mobil, motor dan lainya oleh bos First Travel. “Contohnya, uang dari nasabah Rp 1 miliar dibelanjakan bos First Travel. Nah, kalau nanti (barangnya, Red) dijual duitnya punya siapa?” kata dia.  Maka dari itu, kata Yudi, majelis hakim mengeluarkan terobosan berupa keputusan tersebut. “Dari pada ini uang bikin ribut dan konflik di masyarakat, akhirnya diputuskan agar uang tersebut diambil negara,” tegas Yudi.

Ingin Aset Kembali ke Jamaah First Travel, Jaksa Cari Celah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/first-travel.jpg" alt="ILUSTRASI: Barang bukti yang disita dari kasus dugaan penipuan First Travel. (Dok Radar Depok/ Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Barang bukti yang disita dari kasus dugaan penipuan First Travel. (Dok Radar Depok/ Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Barang bukti (Barbuk) kasus penggelapan uang jamaah umroh First Travel (FT), akan segera di lelang. Kepastian tersebut sudah inkrah. Jadi, jamaah umrah tidak kebagian harta dari kasus FT yang menipu ribuan jamaah.  Seperti diberitakan Radar Depok (Jawa Pos Group), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Yudi Triadi mengatakan, keputusan harta FT menjadi hak Negara, bukan semata-mata tanpa pertimbangan yang matang. Kasus tersebut tidak merugikan uang negara, tapi hasil keputusan majelis hakim sitaan barang bukti untuk negara.  Menurutnya, kasus tersebut merupakan pencucian uang yang berasal dari para korban jamaah First Travel. Uangnya, malah dibelanjakan barang mewah, seperti mobil, motor dan lainya oleh bos First Travel. “Contohnya, uang dari nasabah Rp1 miliar dibelanjakan bos First Travel. Nah, kalau nanti (barang) dijual duitnya punya siapa?” kata dia bertanya.  Maka dari itu, kata kajari, majelis hakim mengeluarkan terobosan berupa keputusan tersebut. “Dari pada ini uang jadi ribut dan konflik di masyarakat, akhirnya diputuskan agar uang tersebut diambil negara,” tegas Yudi.  Dia akan memberitahu kepada para korban, untuk menerima dan ikhlaskan uang tersebut sebagai bentuk sedekah. “Kalau mereka sudah niat umroh tapi diakalin (ditipu) sudah sama itu (pahalanya) kalau di agama Islam,” terang Yudi.  Selain itu, pihaknya mengaku akan segera melakukan proses lelang barang bukti dan sitaan atas kasus tersebut. “Keputusan kasus First Travel yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, artinya sudah ingkrah, otomatis uang hasil lelang nanti masuknya ke negara semua,” pungkasnya.

Barbuk First Travel Dilelang, Hasilnya Tak Dibagikan ke Jamaah Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidang-vonis-kasus-first-travel-hakim-tolak-permintaan-andika_m_216427.png" alt="Dua terdakwa kasus penipuan jamaah umrah First Travel, Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan saat menjalani Sidang Vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Dua terdakwa kasus penipuan jamaah umrah First Travel, Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan saat menjalani Sidang Vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lebih dari tiga bulan lamanya, 3 bos First Travel menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Ketiganya adalah Andika Surrachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah alias Kiki Hasibuan. Yang menarik, ketika sidang hendak dimulai sekitar pukul 11.00 tadi, Kuasa Hukum ketiga terdakwa, Wawan Ardianto menyampaikan permintaan 'khusus' kepada Majelis Hakim. Wawan mengatakan kalau kliennya ingin menyampaikan sesuatu kepada publik sebelum dibacakan vonis. "Mohon izin yang mulia, klien kami sebelum pembacaan putusan ingin menyampaikan beberapa hal," kata Wawan. Tak lama berselang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heri Jerman lantas menyelanya. Dia merasa keberatan dan meminta majelis hakim mengabulkannya. "Keberatan yang mulia, karena pemeriksaan terhadap Andika sudah selesai," kata Heri. Majelis Hakim yang diketuai Soebandi lantas mengamini JPU. Permintaan Andika untuk bicara tak disetujui. Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlangsung.

Sidang Vonis Kasus First Travel, Hakim Tolak Permintaan Andika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/biaya-referensi-resmi-ditetapkan-selamat-tinggal-promo-umrah-murah_m_205342.jpeg" alt="Kemenag resmi menetapkan harga referensi umrah. Harga ini bakal menjadi rujukan wajib bagi seluruh biro travel umrah dan haji." width="100%">
<figcaption>Kemenag resmi menetapkan harga referensi umrah. Harga ini bakal menjadi rujukan wajib bagi seluruh biro travel umrah dan haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta. Penetapan ini tertuang di Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi. &ldquo;KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20 juta,&rdquo; ujar Direktur Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim di Jakarta, Selasa (17/4). Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam mengawasi dan mengendalikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Mencakup pelayanan yang seharusnya diberikan memenuhi standar minimal. BPIU referensi juga sekaligus menjadi dasar investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,&rdquo; terangnya Arfi. Arfi menjelaskan, BPIU Referensi bisa digunakan PPIU sebagai acuan menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. &ldquo;Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,&rdquo; tandasnya. Biaya referensi ini, lanjut Arfi, dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta. &ldquo;BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,&rdquo; lanjutnya. Menurut Arfi, terbitnya KMA ini diharapkan menjadi pedoman dasar Kemenag mengawasi PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag. &ldquo;Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,&rdquo; pungkasnya.

Biaya Referensi Resmi Ditetapkan, Selamat Tinggal Promo Umrah Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-abu-tours-bisa-diberangkatan-umrah-ini-penjelasan-menag_m_205314.jpeg" alt="Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin memastikan pemberangkatan korban biro travel Abu Tours, sudah sesuai prosedur" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin memastikan pemberangkatan korban biro travel Abu Tours, sudah sesuai prosedur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agam membantah telah melakukan praktik maladministrasi. Terkait kebijakan pemberangkatan jamaah PT Abu Tours, mereka memastikan hal itu adalah solusi terbaik bagi korban. "Jadi itu sebenarnya solusi. Itu bukan bentuk pembiaran, apalagi maladministrasi. Apalagi membiarkan PPIU yang izinnya sudah dicabut, tapi masih tetap memberangkatkan," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (17/4). Sebelumnya, ORI menemukan empat dugaan maladministrasi yang dilakukan Kemenag dalam pelaksanaan ibadah umrah Abu Tours. Salah satunya, Kemenag dinilai menyalahgunakan wewenang dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours memberangkatkan calon jamaah secara ilegal. Yakni dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah. Menurut Lukman, memberangkatkan jamaah umrah Abu Tours saat izinnya dicabut, murni inisiatif Kemenag sebagai fasilitator untuk para korban. Sebab, kata Lukman, ada jamaah umrah yang berkeras untuk tetap berangkat meski harus menambah biaya. "Maka terhadap jenis jamaah korban Abu Tours yang seperti ini, itu harus kita fasilitasi. Mereka sudah bayar, sudah ikut manasik, bahkan mereka sudah dapatkan pakaian seragam, koper. Tinggal mereka tidak bisa diberangkatkan karena Abu Tours tidak kunjung menyiapkan tiket," papar Lukman. Atas kesediaan calon jamaah menambah biaya, maka Kemenag meminta mitra Abu Tours yang masih memiliki izin untuk memberangkatkannya. Dengan demikian, bukan Abu Tours yang memberangkatkan para jamaah. "Tapi terpaksa dia masih gunakan seragam Abu Tours karena memang itu sudah ada. Fakta seperti ini kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda," ujar politikus PPP itu. "Itu adalah hasil mediasi kami yang merupakan solusi terhadap salah satu jenis kelompok korban Abu Tours. Yang mereka tetap ingin berangkat umrah meski harus menambah biaya," pungkasnya.

Korban Abu Tours Bisa Diberangkatan Umrah, Ini Penjelasan Menag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus first travel

Berita Terkini