<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JUDICIAL-REVIEW-UU-KPK-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Agus Rahardjo (berbatik) saat menjabat sebagai Ketua KPK, 2019." width="100%">
<figcaption>Agus Rahardjo (berbatik) saat menjabat sebagai Ketua KPK, 2019.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyoroti pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang pernah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, lantaran diminta menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Benny meminta, Agus membuka masalah dugaan intervensi hukum itu lebih terang di parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPR sebaiknya panggil eks Ketua KPK Agus Rahardjo atau Pak Agus datang ke DPR menerangkan lebih rinci pernyataannya ini. Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK," kata Benny dalam media sosial X, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Demokrat itu meminta, siapapun tidak menyebarkan informasi yang tidak benar alias hoaks. Terlebih saat ini menjelang pemilu 2024. Benny memastikan persoalan ini dimonitor oleh masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sebar hoaks ke masyarakat, sebab kalau cerita (intervensi kasus e-KTP) ini benar, rakyat bisa marah," tegas Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana membantah pertemuan antara Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo untuk membahas kasus e-KTP. Ia memastikan, pertemuan dan pembahasan itu tidak pernah terjadi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Ari dikonfirmasi, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari memastikan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses hukum. Sebab, pada faktanya Setya Novanto tetap terbukti bersalah dan dihukum penjara dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setya Novanto saat ini tengah menjalani hukuman 15 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. "Kita lihat saja apa kenyataannya yang&nbsp; terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap," tegas Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari pun menyatakan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan dukungan terhadap proses hukum Setya Novanto, pada 17 November 2017. Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus e-KTP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," ungkap Ari mengungkit pernyataan Presiden Jokowi saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga membantah Presiden Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif melakukan revisi UU KPK. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif dari DPR, bukan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto," cetus Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Agus Rahardjo tak menampik pertemuannya dengan Presiden Jokowi saat itu, salah satunya membicarakan penanganan kasus e-KTP. Ia mempersilakan media mengutip pernyataannya dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolong dikutip saja dari Rosi, aku masih nungguin istri saya di RS," ucap Agus Rahardjo kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan Agus Rahardjo menjadi sorotan, usai mengungkap bahwa dirinya pernah dipanggil Presiden Jokowi untuk membicarakan kasus e-KTP. Bahkan, Agus mengaku Presiden Jokowi memintanya untuk menghentikan penanganan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)," ungkap Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya, saya awalnya tidak cerita kepada komisioner lain tapi setelah berlama-lama saya cerita," imbuhnya.</div> </div> </div> </div>

"Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK," kata Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman.

Komisi III DPR Berencana Panggil Agus Rahardjo soal Dugaan Presiden Jokowi Intervensi Kasus E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kesal-cctv-diserahkan-ke-kpk-fredrich-apakah-saudara-ahli-nujum_m_208622.jpeg" alt="Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang kini menjadi terdakwa perkara merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP." width="100%">
<figcaption>Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang kini menjadi terdakwa perkara merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Sidang dengan agenda permohonan PK itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Fredrich Yunadi merupakan mantan pengacara terpidana kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto. Fredrich dalam pengadilan tingkat pertama terbukti membantu Novanto untuk menghalang-halangi penyidikan KPK.  Tim kuasa hukum Fredrich Yunadi, Rudy Marjono mengungkapkan, pihaknya tidak membacakan secara menyuluruh isi permohonan PK di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, permohonan PK tersebut dianggap dibacakan.  "Agenda hari ini pembacaan permohonan PK tapi karena tebal, kami anggap dibacakan dan termohon bersedia tidak keberatan untuk itu," kata Rudy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (23/10).  Rudy menyampaikan, Fredrich Yunadi ingin bebas dari jeratan hukum, sehingga akan membawa bukti baru atau novum dalam sidang pembuktian permohonan PK. Kendati demikian, Rudy masih enggan membeberkan bukti baru atau novum sebagai syarat pengajuan PK.  "Tanggal 6 kita ada tahap pembuktian surat-surat termasuk novum dan sebagainya baru itu dilanjut tanggal 13 nya kita mau menghadirkan ahli," cetus Rudy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/10/2020/terpidana-fredrich-yunadi-ajukan-upaya-hukum-pk/">Terpidana Fredrich Yunadi Ajukan Upaya Hukum PK</a>  Menurutnya, untuk menguatkan permohonan PK, sambung Rudy akan menghadirkan dua saksi ahli ke dalam persidangan. Dia pun mengaku akan memenuhi semua persyaratan permohonan PK.  "Intinya apa yang jadi persyaratan PK kita penuhi," tegas Rudy.  Untuk diketahui, Fredrich Yunadi oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Fredrich dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan merintangi proses penyidikan tersangka perkara korupsi dengan membuat kliennya Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.  Lantas MA menolak upaya hukum kasasi Fredrich Yunadi. Dia pun dijatuhkan hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.  Fredrich juga dinilai terbukti mengondisikan Setya Novanto sakit sehingga tidak diperiksa KPK. Fredrich Yunadi terbukti melanggar pasal 21 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbkP9nb67RE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Ingin Bebas, Fredrich Klaim Akan Bawa Novum dan 2 Saksi Ahli ke Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktp_m_.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) meningkat signifikan menjelang hari H Pemilu 2019. Berdasar data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga akhir Maret jumlahnya sudah melampaui 98 persen. "Perkembangan menarik data penduduk kita, perekaman KTP elektronik sudah tembus 98,22 persen," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh kemarin (31/3). Dengan kata lain, 189,2 juta di antara 192,6 juta penduduk yang wajib memiliki e-KTP sudah melakukan perekaman. "Penduduk yang belum merekam e-KTP berjumlah 3,42 juta jiwa atau 1,78 persen," imbuh dia. Progres perekaman e-KTP terus naik dalam tiga bulan terakhir. Pada 1 Januari 2019 angkanya 97,21 persen. Lalu akhir Februari naik menjadi 97,8 persen dan memasuki Maret 98,22 persen. "Hampir 1 juta perekaman baru (Februari ke Maret, Red)," ungkap dia. Selain e-KTP menjadi syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, kenaikan angka perekaman itu disebabkan terciptanya ekosistem yang mendukung. Misalnya, akses layanan publik seperti kesehatan, asuransi, hingga surat izin mengemudi (SIM) sudah mewajibkan e-KTP sebagai salah satu syarat. Di luar itu, upaya jemput bola dan sosialisasi terus digalakkan. Untuk persebaran wilayah, Zudan menjelaskan, kenaikan perekaman e-KTP dalam tiga bulan terakhir kebanyakan disuplai dari wilayah Jawa dan Sumatera. Tercatat, dua pulau tersebut memiliki jumlah penduduk yang banyak. Untuk perekaman e-KTP yang lambat, dia menyebut wilayah Papua dan Papua Barat. Secara umum, 58,33 persen masyarakat di dua provinsi itu belum melakukan perekaman data untuk e-KTP. Pejabat dari Sleman, Jogjakarta, itu mengatakan, menggenjot perekaman e-KTP di Papua dan Papua Barat bukan hal mudah. Selain faktor geografis, budaya masyarakat setempat berbeda. "Masyarakatnya cuma ke sawah, ke kebun. Jadi, merasa nggak perlu bawa KTP," terang dia. Meski demikian, dia memastikan bahwa upaya percepatan perekaman e-KTP di wilayah tersebut terus digencarkan. Saat ini ada tim dari Jawa yang melakukan upaya jemput bola ke daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur. Zudan juga berharap masyarakat proaktif melakukan perekaman e-KTP. "Bagi masyarakat yang masuk kategori 1,78 persen penduduk yang belum rekam, segera rekam," ucap dia. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan perekaman e-KTP menjelang pemilu, Ditjen Dukcapil telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 471.13/2518/Dukcapil. Dalam edaran tersebut, dinas dukcapil di level kabupaten/kota diinstruksikan untuk tetap membuka pelayanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Harmonisasi Pusat-Daerah Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyoroti kinerja pemerintah dalam mengejar perekaman e-KTP. Khususnya di wilayah timur yang angkanya masih rendah. Sejak digunakan dalam pilkada beberapa tahun terakhir, persoalan yang sama terus terjadi menjelang coblosan. "Dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada, masih begini. Masih ada saja yang belum tuntas," ujarnya. Endi menuturkan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan. Sebab, masalah e-KTP dikelola secara bersama. Tanggung jawabnya memang menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya diperbantukan di pemerintah daerah. Jika harmonisasi hubungan tidak baik, lanjut Endi, perekaman e-KTP sulit dituntaskan. "Program prioritas nasional belum tentu menjadi komitmen daerah. Butuh langkah besar agar daerah pun berkomitmen menuntaskan perekaman," ucapnya. Meski dalam putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan surat keterangan (suket) bisa dijadikan syarat alternatif, persoalan tak lantas selesai. Sebab, syarat memperoleh suket tetap harus melakukan perekaman. Endi menambahkan, jika problem tidak diselesaikan dengan baik, persoalan e-KTP bisa menjadi isu yang diangkat saat hasil pemilu dinilai tidak menguntungkan salah satu kubu. Untuk itu, pemerintah harus melakukan antisipasi. "Jangan sampai masalah data kependudukan menjadi sengketa di MK. Pihak pemerintah dan KPU harus mengantisipasi," tegasnya.&nbsp;

3,42 Juta Jiwa Belum Rekam E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-e-ktp-tercecer-di-duren-sawit-dprd-panggil-dinas-dukcapil_m_.jpg" alt="Ilustrasi: DPRD DKI akan panggil Dinas Dukcapil soal e-KTP tercecer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: DPRD DKI akan panggil Dinas Dukcapil soal e-KTP tercecer</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kasus tercecernya e-KTP menjadi perhatian semua kalangan. Mengenai hal tersebut Komisi A DPRD DKI pun akan memanggil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk dimintai keterangan. Anggota Komisi A DPRD DKI Syarif&nbsp;menyatakan, akan&nbsp;membahas&nbsp;ribuan e-KTP yang tercecer dalam karung di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa (18/12) besok. "Kami lakukan pertemuan dengan Dukcapil DKI Selasa besok. Itu trigernya (penemuan e-KTP dalam karung). Kalau misalnya kaya gitu siapa yang bertanggung jawab secara adminsitrasi," tutur Syarif saat dimintai keterangan, Senin (17/12). Menurutnya, pihak Dinas Dukcapil perlu memberikan penjelasan atas prosedur pemusnahan E-KTP rusak, invalid, maupun kadaluwarsa. Sebab, ia meyakini memang harus ada penjelasan transparan terkait itu. "Kami ingin&nbsp;tahu prosedur pemusnahan e-KTP yang invalid, rusak, kadaluwarsa bagaimana. Publik harus tahu kalau ada e-KTP salah cetak atau rusak cara prosedur memusnahkannya kaya apa, apa dibuang di sawah, atau di kali atau di mana?," jelasnya. Tidak hanya itu, Syarif menuturkan akan meminta solusi dari Dinas Dukcapil terkait protes warga atas kurangnya blanko e-KTP di beberapa daerah, sehingga warga tidak mampu mengurus dokumen. "Soalnya kami sering dikomplain sama warga mengenai blangko yang kekurangan. Kalau kejadiannya seperti ini, bagaimana ternyata ada blangko yang tercetak sementara ada waiting list yang sangat panjang, gimana atasinya itu harus jelas," tandasnya.

Ribuan e-KTP Tercecer di Duren Sawit, DPRD Panggil Dinas Dukcapil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tertangkap-pencuri-blanko-e-ktp-anak-pegawai-dukcapil-lampung_m_.jpg" alt="Pelaku pencurian blanko e-KTP tertangkap" width="100%">
<figcaption>Pelaku pencurian blanko e-KTP tertangkap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap pelaku jual-beli blanko e-KTP secara online. Pelaku diketahui merupakan anak dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penangkapan dilakukan pada Kamis (10/12) kemarin di Lampung, setelah pihaknya melakukan penyelidikan. Pelaku berinisial DID alias NID. "Kemarin tanggal 10 Desember kami sudah menangkap pelakunya di Lampung. Dia memang anaknya daripada pegawai Dukcapil di Lampung sana," kata Argo, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (10/12). Argo menambahkan pelaku mengambil blanko yang disimpan orang tuanya. Kemudian dia memasarkan melalui media online blanko kosong yang diambilnya. Namun untuk motif pelaku masih dalam penyidikan. "Dia mengambil blangko e-KTP tanpa izin dari orang tuanya, kemudian dia browsing atau dia jual di media online," ungkapnya. Seperti diketahui, penjualan blanko e-KTP ditemukan di situs jual beli online.&nbsp;Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan&nbsp;pencurian blangko e-KTP tersebut terjadi pada Maret 2018. Karena pada saat itu blangko e-KTP tengah dilakukan pendistribusian ke berbagai daerah. "Seseorang berinisial NI (NID) yang mencuri blangko e-KTP diperkirakan terjadi pada Maret 2018. Karena pada 13 Maret 2018, blanko e-KTP diserahkan ke daerah," ungkap. Meski blangko e-KTP dijualbelikan secara&nbsp;online,&nbsp;namun e-KTP tidak bisa dicetak di sembarang tempat karena pencetakan menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus.

Tertangkap, Pencuri Blanko e-KTP Anak Pegawai Dukcapil Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hadiri-panggilan-pemeriksaan-kpk-bamsoet-malah-ke-acara-ini_m_217595.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku berhalangan hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar ini&lrm; mengaku, ketidakhadirannya dia ke KPK karena berbenturan dengan kegiatan kedewanan. "Seperti nanti siang saya harus membuka sambutan aksi sosial Forum Alumni Korps HMI Wati (Forhati) di Cakung, kemudian sorenya ada kegiatan keagamaan bukber dengan berbagai organisasi," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Bambang</a> di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6). Oleh sebab itu, Bambang mengaku sudah meminta izin kepada KPK berhalangan hadir dalam pemeriksaan dirinya tersebut. Bambang meminta dijadwalkan ulang mengenai pemeriksaannya. "Karena saya harus mengejar waktu yang sangat pendek ini di DPR untuk menyelesaikan tugas-tugas. Karena Senin sudah libur nasional," katanya. Bambang juga berharap KPK bisa mengerti tentang tugas kedewanannya tersebut, sehingga izin dari pemeriksaan tersebut. Namun demikian Bambang Berharap lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini bisa menjadwalkan ulang dirinya. "Karena saya sudah menunggu undangan ini untuk memberikan keterangan supaya cepat selesai," pungkasnya. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Politikus Partai Golkar akan diperiksa sebagai saki dalam kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Made Oka Masagung. &lrm;Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo sebelumnya mangkir dari pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada 20 Desember 2017. Ketika itu, Bamsoet sedianya diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo yang menjadi salah satu tersangka korupsi e-KTP. Bamsoet tak hadir dengan alasan ada kegiatan partai.

Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan KPK, Bamsoet Malah ke Acara Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/begini-penampilan-putri-setya-novanto-ketika-penuhi-panggilan-kpk_m_176491.jpeg" alt="Putri Setya Novanto, Dwina Michaella saat tiba di KPK hari ini, Kamis (21/12)." width="100%">
<figcaption>Putri Setya Novanto, Dwina Michaella saat tiba di KPK hari ini, Kamis (21/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dwina Michaella akhirnya datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia bakal diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Dirut PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo. Putri terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto itu tiba di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, sekitar pukul 09.45 WIB. Tampil casual menggunakan kaos bewarna hitam serta jaket jeans, Dwina terlihat santai dengan memegang segelas kopi. Dia juga tampak ditemani seorang pria muda mengenakan kemeja biru dongker saat datang ke markas antirasuah. Tak ada sepatah kata yang dikeluarkan Dwina ketika diberondong pertanyaan dari awak media. Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, Dwina akan dimintai keterangannya soal kepemilikan saham di salah satu konsorsium penggarap proyek e-KTP, PT Murakabi Sejahtera. Sejatinya, KPK pernah memanggil Dwina pada November lalu. Namun melalui kuasa hukum Novanto kala itu, Fredrich Yunadi, Dwina tidak hadir dengan alasan surat panggilan dikirimkan ke kediaman ayahnya bukan kediamannya. Selain Dwina, KPK juga memanggil putra dari Novanto Rheza Herwindo. Nama dua anak Novanto muncul dalam dakwaan bersamaan dengan ibunya, Deisti Astriani Tagor serta pamannya, Irvanto Hendra Pambudi terkait kepemilikan PT Murakabi Sejahtera. PT Murakabi merupakan salah satu konsorsium yang disiapkan Tim Fatmawati bentukan Andi Agustinus alias Andi Narogong Cs untuk mengikuti tender proyek e-KTP tahun 2011. Perusahaan itu dijadikan pendamping Konsorsium PNRI yang sudah dipastikan memegang proyek e-KTP. Dibeberkan dalam dakwaan, PT Murakabi Sejahtera merupakan milik Novanto melalui Irvanto, Deisti, dan Rheza. Yakni dengan cara Irvanto membeli saham PT Murakabi Sejahtera milik Vidi Gunawan. Karenanya, Irvanto dapat menggantikan posisi Vidi Gunawan yang merupakan Adik Andi Agustinus sebagai Direktur PT Murakabi Sejahtera untuk kemudian diikutsertakan ke konsorsium lelang PNRI. Selanjutnya Deisti dan Rheza membeli sebagian besar saham PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan holding dari PT Murakabi Sejahtera. Deisti memiliki 50 persen, sedangkan Rheza memegang 30 persen saham perusahaan itu. Sementara Dwina menjabat sebagai Komisaris PT Murakabi. Supaya bisa ikut tender dan memenangkan konsorsium PNRI, PT Murakabi Sejahtera sengaja memasukan jasa usaha pembuatan ID card. Padahal sebelumnya, jasa tersebut tidak ada di Murakabi.

Begini Penampilan Putri Setya Novanto ketika Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hakim-kusno-sarankan-kuasa-hukum-setya-novanto-cabut-praperadilan_m_173439.jpeg" alt="Hakim Kusno yang memimpin sidang praperadilan Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Hakim Kusno yang memimpin sidang praperadilan Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang praperadilan Setya Novanto berlanjut hari ini (8/12). Dalam sidang tersebut, KPK membacakan eksepsinya di depan Hakim Kusno. KPK juga meminta agar hakim menggugurkan praperadilan tersebut. Pasalnya, berkas Setya Novanto telah dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (6/12). Hakim tunggal Kusno lantas mempertanyakan hal tersebut kepada kuasa hukum Setya Novanto, apakah akan tetap melanjutkan permohonan praperadilan atau tidak. "Apa kira-kira ada gunanya apabila perkara ini kita lanjutkan sampai hari Rabu tanggal 13 Desember?" tanya Kusno di Pengadilan Negeri Jaksel, Jumat (8/12). Menurut Kusno, sidang ini masih memiliki banyak tahapan, sehingga dikhawatirkan permohonan ini tidak bisa diselesaikan sebelum hari Rabu (13/12). Pasalnya, peradilan Setnov akan digelar perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/12). Oleh sebab itu, Hakim Kusno menyarankan kepada kuasa hukum pemohon untuk mencabut praperadilan tersebut. "Ini bukan perintah tapi saran (pencabutan permohonan)," kata Kusno. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana menolak untuk mencabut permohonannya kepada termohon KPK. "Kami tidak akan pernah mencabut, praperadilan ini adalah hak klien kami," ujar Ketut Mulya Arsana saat ditemui di sela praperadilan. Karena itu, tim kuasa hukum meminta Hakim Kusno untuk terus melanjutkan proses praperadilan. Hakim Kusno lantas mengaku tidak keberatan untuk melanjutkan permohonan tersebut. Selanjutnya, praperadilan Setya Novanto akan menghadirkan pendapat ahli dari pihak Setya Novanto pada hari Senin (11/12), kemudian dilanjutkan dengan pendapat ahli KPK sehari setelahnya.

Hakim Kusno Sarankan Kuasa Hukum Setya Novanto Cabut Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/setya-novanto-siap-mundur-katanya-tunggu-tanggal-baik_m_172351.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Setya Novanto dipastikan akan mundur dari jabatannya. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan pengunduran diri tersebut. "Lagi dalam tahap perencanaan untuk eksekusi," ungkap Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin saat ditemui di kawasan Senayan, Minggu (3/12). Menurut dia, Novanto sedang menimbang-nimbang waktu yang tepat untuknya mundur dari kursi Ketua DPR. "Saya rasa kalau untuk DPR, terakhir saya diskusi dengan beliau, dia tinggal mencari hari, bulan, dan tanggal yang tepat," tambahnya. Aziz enggan membeberkan alasan mengapa Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mau mundur dari posisinya di DPR. "Saya nggak tau, yang tau dia. Nanti saya cari waktu untuk tidur bersama dan merenung. Susah jawabnya," pungkas Aziz. Diketahui, saat ini Setya Novanto tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 10 November 2017. Kini, dia pun menjalani status sebagai tahanan KPK menunggu berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kendati demikian, proses hukum lain dilakukannya. Setya Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedianya, sidang praperadilan dimulai pada 30 November 2017, namun ditunda hingga Kamis 7 Desember 2017 lantaran KPK selaku pihak tergugat tidak hadir.

Setya Novanto Siap Mundur, Katanya Tunggu Tanggal Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/7-alasan-kuasa-hukum-setya-novanto-keberatan-praperadilan-ditunda_m_171666.jpeg" alt="Suasana preperadilan Setya Novanto di PN Jaksel, Kamis (30/11)." width="100%">
<figcaption>Suasana preperadilan Setya Novanto di PN Jaksel, Kamis (30/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto keberatan dengan permintaan penundaan sidang praperadilan yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, jangka waktu penundaan tersebut terbilang cukup lama, yakni tiga minggu. "Kami mohon yang mulia untuk lanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan jika yang mulia berpendapat lain, mohon hanya mengizinkan untuk penundaan persidangan tidak lebih dari 3 hari terhitung mulai hari ini," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana saat menyampaikan keberatannya kepada Hakim Tunggal Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11). Sedianya tim kuasa hukum Setya Novanto sudah memprediksi sidang tersebut ditunda. Karena itu mereka telah membuat tujuh poin alasan secara tertulis mengapa harus keberatan terhadap penundaan tersebut. Pertama, mengacu pada pasal 77 KUHAP, khususnya terkait hukum acara yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP huruf c, dikatakan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan. "Dengan itu demi hukum dan hak asasi manusia klien kami, maka mohon pemeriksaan dilakukan dengan cepat tujuh hari tersebut," pinta Ketut. Kedua, sesuai dengan asas peradilan cepat serta biaya ringan, maka dalam hal ini pengadilan sudah seharusnya mempertimbangkan bahwa pengunduran waktu yang diajukan oleh <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/30/171596/diduga-langgar-kode-etik-mkd-periksa-setya-novanto-di-kpk" target="_blank">KPK</a> sangat bertentangan dengan asas peradilan. "Sehingga, tidak ada dasar dan alasan untuk dikabulkan oleh yang mulia hakim tunggal perkara a quo," tuturnya. Ketiga, mencermati beberapa pemberitaan dalam media cetak dan elektronik sebelum mulainya persidangan, KPK selaku pihak termohon berniat untuk mempercepat proses pelimpahan pemeriksaan pokok perkara ke Pengadilan Negeri Tpikor. Karenanya, penundaan waktu yang diajukan oleh KPK, menurutnya, terkesan ada unsur kesengajaan menunda dan menghambat proses pemeriksaan praperadilan yang sedang diajukan Setya Novanto. "Atas hal tersebut jelas bahwa termohon KPK telah menunjukan iktikad tidak baik dan telah melakukan unfairness," tegas Ketut. Keempat, menimbang bahwa praperadilan bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK, tidak ada alasan kemudian menyatakan lembaga itu tidak atau belum siap menghadapi proses persidangan praperadilan itu. KPK pun dalam pernyataanya kemarin mengatakan sangat siap menghadapi praperadilan tersebut. Karena itu, lanjut Ketut, pihaknya sangat meyakini bahwa KPK selaku termohon sudah sangat siap. Apalagi, yang diajukan pihaknya atas objek, subjek, bukti-bukti maupun sangkaan atas pasal-pasal, sama sebagaimana praperadilan pertama pada 29 September 2017 yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Kelima, mempertimbangkan proses praperadilan dibatasi oleh Pasal 82 huruf d KUHAP dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PN sedangkan praper ini belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Keenam, kuasa hukum KPK nyatanya berjumlah lebih dari sepuluh. "Sehingga permintaan untuk penundaan ini adalah jelas dan nyata tindakan yang sangat mengada-ngada dan tidak beralasan. Jika sebenarnya menujukan bahwa ketidaksiapan dari termohon," sesal Ketut. Terakhir, terhadap permintaan KPK untuk menunda proses sebagaimana dimaksud di atas, kata Ketut, jelas sangat mencederai proses hukum yang sedang diajukan oleh <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/30/171638/citra-dpr-turun-karena-setya-novanto-ini-kata-fadli-zon" target="_blank">Setya Novanto</a>&nbsp;selaku pemohon. "Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan apabila permintaan penundaan dari termohon dikabulkan oleh hakim tunggal perkara a quo," tukasnya. Untuk itu, seluruh proses pemeriksaan dalam perkara tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan berkeadilan memberikan hak persamaan di muka hukum bagi seluruh WNI. "Tak terkecuali klien kami Setya Novanto," pungkas Ketut. (dna)

7 Alasan Kuasa Hukum Setya Novanto Keberatan Praperadilan Ditunda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus ektp

Berita Terkini