<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor divonis satu tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi perizinan ekspor crude palm oil (CPO) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Master Parulian juga divonis membayar denda senilai Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.  Menanggapi hal ini, tim kuasa hukumnya Juniver Girsan menyatakan, akan meninjau ulang vonis yang dijatuhkan kepada kliennya, meski sudah divonis ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menyatakan, kasus ini sejak awal bukan kesalahan dari para pengusaha melainkan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET).  "Langkah berikutnya kami akan berdiskusi dengan klien kami, karena pertimbangan majelis ini tentu akan kami cermati lagi," kata Juniver di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/1).  Menurut Juniver bukan persoalan kliennya divonis ringan oleh hakim. Sebab, sejak awal dirinya menyatakan kasus kelangkaan minyak goreng akibat kebijakan HET.  "Sebenarnya masalah kelangkaan minyak goreng ini karena kebijakan yang salah dari pemerintah, bukan karena pengusaha melakukan ekspor yang berlebihan," ucap Juniver.  Menurut Juniver, dakwaan jaksa terlalu bersemangat. Bahkan, hakim juga tidak mempertimbangkan adanya kerugian ekonomi dari kasus ini sebesar Rp 12,3 triliun, hakim hanya menyebut kerugian negara sekitar Rp 2,5 triliun.  "Kerugian perekonomian tidak terbukti sama sekali. Malahan pertinbangan yg sangat menarik, bahwa pengusaha ini telah menyumbang devisa kepada negara yang tidak sedikit karena mengekspor CPO," ujar Juniver.  Selain Master Parulian Tumanggor, hakim juga memvonis empat terdakwa lainnya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana divonis tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang; serta mantan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei divonis masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.  Vonis ini terbilang sangat ringan dari tuntutan JPU. Kelima terdakwa itu juga tidak dihukum dengan hukuman uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa.  Kelima terdakwa itu hanya terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Hanya Divonis 1,5 Tahun Penjara, Bos Wilmar Salahkan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kejar_untung.jpg" alt="KOLABORASI: Dari kiri, Kakanwil Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto, Plt Dirjen Daglu Kemendag Veri Anggrijono, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino menunjukk" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Dari kiri, Kakanwil Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto, Plt Dirjen Daglu Kemendag Veri Anggrijono, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino menunjukk</figcaption>
</figure><h3>Kejar Untung 100 Persen, Nekat Kelabui Petugas</h3> JawaPos.com – Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan upaya ekspor minyak goreng (migor) secara ilegal ke Dili, Timor Leste. Barang bukti yang ditemukan tidak sedikit. Jumlahnya 162,6 ribu liter atau setara 121,9 ton. Nilai jualnya ditaksir Rp 3,7 miliar.  Pria berinisial R dan E ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. R berperan sebagai pembeli minyak di pasaran. Sementara itu, E bertugas mengurus dokumen ekspor.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan atensi khusus pada kasus tersebut. Jenderal bintang tiga itu mendatangi gudang terminal peti kemas Pelabuhan Teluk Lamong kemarin. Lokasi tersebut merupakan tempat migor disita. Agus memeriksa sejumlah kontainer yang berisi minyak goreng.  Berdasar pantauan Jawa Pos, isi kontainer ternyata bukan hanya migor. Ada juga tisu serta makanan dan minuman ringan. ’’Barang-barang ini dimasukkan ke kontainer sebagai kamuflase,’’ ujarnya.  Penindakan itu adalah warning keras. Agus menegaskan, polisi tidak akan setengah hati memproses orang yang nekat mengekspor migor. ’’Instruksi Bapak Presiden sudah jelas. Kebutuhan minyak dalam negeri harus diprioritaskan. Untuk sementara tidak ada ekspor,’’ jelasnya.  Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan, tindakan kedua pelaku jelas memenuhi unsur pidana. Mereka tak hanya mencoba mengekspor migor secara ilegal, tapi juga memalsukan dokumen perjalanan. Sebab, saat proses administrasi, isi kontainer tidak disebut migor. Melainkan makanan dan minuman ringan. ’’Unsur pidananya terang sekali,’’ ucapnya.  Nico memaparkan, pengungkapan itu berawal dari informasi pengiriman migor ke Timor Leste lewat Pelabuhan Teluk Lamong, Kamis (28/4). Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak lantas menelusurinya. Mereka mendatangi depo peti kemas di Jalan Tambak Langon untuk memastikan informasi tersebut. Upaya itu pun tidak sia-sia. Polisi menemukan delapan kontainer yang berisi migor kemasan dengan tiga merek berbeda. Yakni, Tropical, Tropis, dan Linsea.  Berdasar pemeriksaan para saksi, penyidik kemudian mengidentifikasi R sebagai pemiliknya. Dia lantas diamankan. Disusul E yang membantu R menyiapkan dokumen perjalanan. ’’Setelah diperiksa intensif, status keduanya dinaikkan sebagai tersangka,’’ papar Nico. Mereka dijerat Pasal 52 juncto 112 UU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan. Masing-masing juga dianggap melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022. Hukuman maksimalnya 5 tahun penjara.  Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku nekat mengekspor migor karena keuntungan yang didapat lebih tinggi. Mereka mendapat selisih harga hampir 100 persen atau dua kali lipat dari harga jual di Indonesia. ’’Bisa dibilang ironis. Demi keuntungan pribadi sampai mengesampingkan kebutuhan pokok bangsa sendiri,’’ kata jenderal yang tumbuh besar di wilayah Dukuh Kupang itu.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pengawasan terhadap larangan ekspor migor dan crude palm oil (CPO). Menurut dia, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap produsen hingga distribusi ke pasar tradisional. ”Ini dilakukan untuk memastikan stok dan harga migor stabil,” katanya.  Hingga dua minggu sejak ekspor migor dan CPO dilarang, Polri menemukan fakta bahwa harga dan stok migor di pasaran masih fluktuatif. Dengan pengawasan langsung dan terus-menerus, diharapkan pelaksanaan kebijakan Presiden Jokowi bisa memenuhi harapan masyarakat. ”Kebutuhan migor yang tinggi terpenuhi,” ujarnya.  Dia memberikan peringatan kepada produsen dan pengusaha migor untuk benar-benar menerapkan kebijakan Presiden Jokowi. Kepolisian tidak akan segan menindak pihak-pihak yang tidak menghormati keputusan pemerintah. ”Polri terus fokus mengawasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis kemarin.

Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 162 Ribu Liter Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Minyak-Goreng-Curah-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pedagang saat mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen di salah satu agen minyak goreng di pasar Cipete, Jakarta, Jumat (26/11/2021). Pemerintah lewat Kementerian Perdaganganakan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendatang." width="100%">
<figcaption>Pedagang saat mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen di salah satu agen minyak goreng di pasar Cipete, Jakarta, Jumat (26/11/2021). Pemerintah lewat Kementerian Perdaganganakan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendatang.</figcaption>
</figure><h3>Kejagung Cari Bukti Tambahan Kasus Izin Ekspor CPO</h3> JawaPos.com – Pelaku usaha industri kelapa sawit mau tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Meski, pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut.  Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi menuturkan, pada prinsipnya pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Namun, pihaknya akan terus memonitor perkembangan di lapangan pasca pemberlakuan kebijakan stop ekspor tersebut.  ”Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (23/4).  Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 28 April 2022. Para pelaku usaha tentu perlu melakukan monitoring lebih lanjut. ”Jika kebijakan ini membawa dampak negatif pada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,’’ jelas Tofan.  Terpisah, anggota Komisi VII DPR Mulyanto berharap kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya tidak angin-anginan. Artinya, bukan dibuat sekadar untuk meredakan kegaduhan masyarakat setelah penetapan tersangka dan penahanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beserta sejumlah pimpinan perusahaan migor raksasa.  Dia berharap kebijakan itu tidak bernasib sama seperti larangan ekspor batu bara yang hanya berumur sepekan. ’’Dan, ironisnya kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan presiden dibatalkan Menko Maritim dan Investasi,’’ katanya.  Mulyanto mendesak pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait tata niaga minyak goreng. Hal penting yang perlu diambil pemerintah selanjutnya adalah kebijakan untuk memprioritaskan migor dan CPO bagi kebutuhan pasar dalam negeri. ’’Tidak seperti kebijakan sekarang, CPO dan migor hampir di atas 70 persen didedikasikan untuk pasar ekspor mengejar devisa,’’ ungkapnya.  Kebijakan yang memprioritaskan ekspor tersebut memunculkan kondisi yang mengherankan. Di satu sisi, Indonesia merupakan negara produsen terbesar migor dunia. Di sisi lain, rakyatnya justru antre migor akibat kelangkaan.  Karena itu, kata Mulyanto, pemerintah harus tegas menetapkan CPO dan migor sebagai komoditas prioritas dalam negeri dan konsisten melaksanakannya.  Sementara itu, penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan ekspor minyak goreng terus bergulir di Kejaksaan Agung. Pihak-pihak yang terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi. ’’Kami akan melakukan pemanggilan (pihak-pihak terkait, Red) jika ada keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara,’’ kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah pada Jumat (22/4).  Hanya, Febrie belum berkomentar soal waktu pemeriksaan pihak-pihak terkait tersebut. Fokus penyidik saat ini adalah mencari barang bukti tambahan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus ekspor migor itu.  Soal rencana pemeriksaan Mendag, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin sebelumnya menegaskan bakal menindak salah satu menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi pengurusan ekspor CPO migor. Hal tersebut dikatakan Burhanuddin setelah Dirjen Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka.  Febrie menambahkan, Kejagung akan menyidik kasus tersebut secara profesional. Khususnya dalam proses mengumpulkan keterangan saksi hingga penggeledahan. "Tindakan profesional (dilakukan) penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan, maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain," paparnya.  Sebagaimana diketahui, Kejagung menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tiga lainnya berasal dari pihak swasta.

Larangan Ekspor Momentum Benahi Tata Niaga Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Minyak-Goreng-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH" width="100%">
<figcaption>Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH</figcaption>
</figure>Kasus Korupsi Izin Ekspor CPO, Kejagung Periksa 30 Saksi  JawaPos.com – Persoalan minyak goreng (migor) yang tak kunjung selesai mendorong pemerintah mengambil kebijakan baru. Kemarin (22/4) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang ekspor migor dan bahan bakunya.  Keputusan itu diambil setelah Jokowi mengadakan rapat terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Aturan tersebut mulai berlaku minggu depan, tepatnya pada 28 April. Dia menegaskan, kebijakan itu belum ditentukan kapan berakhirnya.  Selain itu, Jokowi berkomitmen mengawasi penerapan kebijakan tersebut. Pihaknya berkomitmen akan mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. ”Agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya.  Menanggapi kebijakan pelarangan ekspor migor, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah sejatinya tak perlu mengambil kebijakan stop ekspor.  Menurut Bhima, kebijakan itu bukanlah solusi tepat pada persoalan yang terjadi. ”Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak komoditas batu bara pada Januari 2022. Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO CPO sebesar 20 persen,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Sebagaimana diketahui, belum lama ini pemerintah menaikkan kewajiban pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) atas ekspor CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) dan turunannya dari 20 persen menjadi 30 persen. Dengan kenaikan DMO dari 20 persen menjadi 30 persen, artinya produsen CPO wajib memasok 30 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.  ”Kemarin, saat ada DMO, kan isunya soal kepatuhan produsen yang rendah dan berakibat pada skandal gratifikasi yang ditangani Kejagung,” ujarnya.  Menurut dia, pasokan 20 persen dari total ekspor CPO untuk memenuhi kebutuhan migor sudah lebih dari cukup. Tak tepat bila pelarangan ekspor total justru diberlakukan.  Bhima menjelaskan, selama ini problem ada dari sisi produsen yang pengawasannya lemah. Semestinya pemerintah bisa memperbaiki aspek pengawasan.  Lantas, apakah dengan stop ekspor migor harga akan turun? ”Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan HET (harga eceran tertinggi) di minyak goreng kemasan. Seharusnya jangan stop ekspor total, tegakkan saja aturan DMO,” tegasnya.  Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pemberian fasilitas ekspor CPO kemarin. Korps Adhyaksa mengungkapkan bahwa ada 30 saksi yang diperiksa sejauh ini. Penyidik Kejagung juga menyita 650 dokumen yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjelaskan, pihaknya juga telah menggeledah 10 tempat. Mulai kantor tiga tersangka swasta, rumah tersangka, hingga ruangan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tempat-tempat yang digeledah itu berlokasi di Jakarta, Batam, Medan, dan Surabaya.  Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan empat tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.  Selain itu, Febrie menyebut tim penyidik tengah mendalami barang bukti elektronik. Bukti itu memperkuat konstruksi perkara. Terutama terkait dengan kerja sama antara para tersangka. Dalam bukti itu muncul percakapan tentang kerja sama tersebut. ”Penyidik meyakini ada kerja sama antara para tersangka dan para pengusahanya, swastanya,” kata Febrie dalam konferensi pers secara daring.  Kejagung juga telah berdiskusi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian ekonomi negara yang timbul akibat perbuatan para tersangka. Diskusi dilakukan antara penyidik, ahli, dan auditor. ”Ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penyidik dan rekan-rekan ahli, BPKP, auditor,” paparnya.  Sementara itu, Polri memastikan telah mengusut berbagai kasus migor. Total, ada 18 kasus yang tersebar di berbagai daerah. Kasus tersebut terkait dengan pelanggaran izin edar hingga penimbunan migor.

Pemerintah Stop Ekspor Migor serta Bahan Bakunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan terhadap siapa pun, termasuk juga seorang menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng.  Lantas apakah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Sebab anak buahnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.  Menanggapi hal tersebut, JAMPidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengaku belum bisa banyak berkomentar. Hal ini karena poses pengungkapan kasus tersebut masih berjalan.  "Spesifik ketika ditanya apakah menteri diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab karena proses masih berjalan," ujar Febrie di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/4).  Febrie menuturkan, saat ini fokus yang dilakukannya ada mencari barang bukti guna mengugkap siapa saja oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi pemberian ekspor minyak goreng ini.  "Contohnya bagaimana kita mendudukkan gratifikasi, suap, ada teman-teman PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," katanya.  Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan kepada salah satu menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng. Hal ini dikatakan Burhanuddin setelah sebelumnya, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.  Karena itu, Burhanuddin mengaku akan terus mendalami kasus yang menyerat Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Jika ditemukan ada keterlibatan menteri atau pejabat laiinnya, maka harus bisa mempertangung jawabkan perbuatannya lewat sanksi penjara.  "Kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," katanya.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor atau minyak goreng.  Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Ditanya Bakal Periksa Mendag, JAMPidsus: Saya Belum Bisa Jawab!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/jaksa-agung-migor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Tersangka tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta 3 orang pihak swasta.  Adapun, pihak swasta tersebut antara lain Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia inisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS berinisial PTS.  Terkait hal ini, PT Wilmar Nabati Indonesia pun menanggapi penetapan tersangka salah satu komisaris tersebut. Manajemen Wilmar mengatakan mendukung penegakan hukum yang ada.  "Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan izin persetujuan ekspor produk sawit," tuturnya kepada JawaPos.com, Rabu (20/4).  Manajemen menegaskan bahwa selama ini telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sikap kooperatif juga akan dikedepankan dalam mengusut tuntas kasus tersebut.  "Wilmar Group telah mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan persetujuan ekspor dan kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah," tutup dia.  Untuk diketahui, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan merchandiser minyak sawit dan laurat. Perusahaan tersebut turut mengelola perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

Wilmar Beri Jawaban Soal Komisaris jadi Tersangka Kasus Ekspor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/indrasari-wisnu-wardhana-kemendag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tersangka terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, bersama dengan tiga orang dari pihak swasta.  Kejagung menduga, pejabat eselon I tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. <h3>Lantas siapa sosok Indrasari Wisnu Wardhana?.</h3> Indrasari Wisnu Wardhana mulai menjabat sebagai Dirjen PLN Kemendag sejak 20 Desember 2021 silam. Kala itu Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melantik dirinya.  Indrasari Wisnu Wardhana juga saat ini dipercaya oleh Muhammad Lutfi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Bappebti).  Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga mempercayakan Indrasari Wisnu Wardhana untuk menjabat sebagai sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III. Hal ini merujuk dengan SK Nomor SK-398/MBU/10/2021 dan Nomor SK-399/MBU/10/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Pengangkatan Dewan Komisaris PTPN III. <h3>Pernah dua kali diperiksa KPK</h3> Pada 2019 silam, tercatat Indrasari Wisnu Wardhana juga pernah dua kali diperiksa oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan kasus suap.  Seperti pada 30 September 2019 silam, Indrasari pernah diperiksa oleh lembaga antirasuah terkait kasus dugaan suap impor bawang putih. Kala itu dia diperiksa untuk tersangka I Nyoman Dhamantra sebagai mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Dalam kasus ini, pada 6 Mei 2020 lalu, I Nyoman Dhamantra divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsisder enam bulan kurungan penjara.  Selanjutnya pada 31 Oktober 2019 lalu, Indrasari juga pernah dipanggil oleh KPK soal kasus dugaan suap impor ikan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).  Sementara pada 17 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda.  Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Salah satunya, adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.  "Hari ini Selasa (19/4) Jaksa Penyidik menetapkan tersangka empat orang. Pertama eselon I pada Kementerian Perdangangan bernama IWW," ujar Burhanuddin.  Burhanuddin menjelaskan, selain Indrasari Wisnu Wardhana ada tiga tersangka dari pihak swasta, mereka adalah MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.  Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.  "Jadi bukti permilaan cukip 19 saksi, 596 dokumen dan surat lainnya serta dari keterangan ahli, dan ditemukanny alat bukti yang cukup yaitu dua alat bukti sebagimana Pasal 184 ayat 1 KUHP," katanya.  Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Jadi Tersangka, Dirjen PLN Kemendag Pernah Dua Kali Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/jaksa-agung-migor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dan tiga pihak lain sebagai tersangka. Mereka ditetapkan tersangka, terkait kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.  Terkait hal ini, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menegaskan, pihaknya tidak akan ragu untuk memproses hukum siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng, termasuk penjabat negara setingkat menteri.  "Bagi kami, siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan ini," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.  Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.  Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.  Kasus ini melibatkan pejabat di Kemendag, selaku Dirjen Perdaglu. IWW sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.  Saat ditanyakan apakah dalam perkara ini menteri di kementerian terkait sudah pernah dimintai keterangan, Burhanuddin menyatakan masih melakukan pendalaman.  "Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4 April, dan kami akan dalami, padahal ini kebijakan dan kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan, artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," kata Burhanuddin menegaskan.  Dalam perkara ini, tiga tersangka dari pihak swasta melakukan komunikasi intens dengan tersangka IWW.  Hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut dengan tersangka IWW adalah persetujuan ekspor untuk perusahaan Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.  Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, salah satunya karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (DPO).  Setelah ditetapkan tersangka, keempat tersangka dilakukan penahanan di tempat yang berbeda.  IWW dan MPT ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 19 April 2022-8 Mei 2022.  Sedangkan, untuk tersangka SMA dan PT ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, yang juga terhitung mulai tanggal 19 April 2022-8 Mei 2022.  "Kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan kami akan tindak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," ujar Burhanuddin.

Kejagung Seret Siapa pun yang Terlibat Kasus Migor, Termasuk Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ANTRIAN-Warga-MINYAK-CURAH-WARGA-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyelidik JAMPidsus Kejagung bakal segera menaikan penyelidikan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ke penyidikan, pada awal April 2022. Hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana.  “Tim Penyelidik akan segera menentukan sikap untuk meningkatkan kasus ini ke proses penyidikan pada awal bulan April 2022,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/3) dikutip dari Antara. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut peningkatan kasus tersebut, makan akan ditetapkan seseorang sebagai tersangka, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannnya.  Ia menerangkan, setelah terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah melakukan pembatasan ekspor CPO dan turunannya, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022, tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (DMO) dan harga penjualan dalam negeri (DPO).  Atas regulasi tersebut, tutur Ketut Sumedana melanjutkan, eksportir CPO dan turunannya untuk mendapatkan persetujuan ekspor harus melakukan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri, dengan melampirkan bukti kontrak dengan distributor, purchase order, delivery order, dan faktur pajak.  “Untuk ditunjuk beberapa perusahaan guna diberikan fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022,” ucapnya.  Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, diduga beberapa perusahaan yang memperoleh fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 menyalahgunakan dan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.  “Antara lain besaran jumlah yang difasilitasi kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen menjadi 30 persen,” tutur dia.  Perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Penyelidik untuk menentukan sikap dan menaikkan penyelidikan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ke tahap penyidikan.

Kasus Ekspor Migor Segera Naik Penyidikan, Siapa Bakal Tersangka?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus Ekspor Migor

Berita Terkini