<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1F9DE408-BF07-4D32-B68C-17E644F067A6.jpg" alt="Polda Jatim lakukan olah TKP kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (13/7). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Jatim lakukan olah TKP kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (13/7). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus dugaan eksploitasi ekonomi oleh terlapor JE di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, tim identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim melakukan olah TKP tersebut usai mendapatkan pelimpahan laporan polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali. ”Kami pada hari ini (13/7) bersama tim identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim melakukan olah TKP di tempat ini dalam rangka menindaklanjuti limpahan laporan polisi dari Polda Bali,” kata Dirmanto seperti dilansir dari Antara.  Olah TKP tersebut dilakukan terkait dengan dugaan eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan JE di SPI Kota Batu. JE adalah pemilik SPI Kota Batu yang saat ini merupakan terdakwa kasus kekerasan seksual dan tengah ditahan di Lapas Kelas IA Malang.  Menurut dia, olah TKP tersebut untuk melihat lebih jelas terkait dengan kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh terlapor JE. Pelimpahan kasus dugaan eksploitasi anak tersebut telah diterima Polda Jawa Timur pada 26 April.  ”Hingga saat ini masih dalam penanganan. Dengan olah TKP ini diharapkan masalah bisa menjadi terang, seperti apa kasus yang sebenarnya. Statusnya (JE) terlapor, kami olah TKP dan akan gelarkan sehingga bisa kami simpulkan terkait dengan status JE ini,” ujar Dirmanto.  Pada saat ini, kata dia, ada enam pelapor dalam kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut. Ada dugaan JE mempekerjakan anak di bawah umur di SPI Kota Batu. SPI Kota Batu juga dilengkapi dengan hotel, wahana edukasi, restoran, kafe, dan lainnya.  ”Kami dapat limpahan dari kasus Bali ada enam orang yang menjadi korban kasus eksploitasi ekonomi oleh JE. JE diduga mempekerjakan anak di bawah umur untuk kegiatan-kegiatan ekonomi di SPI Kota Batu,” terang Dirmanto.  Tim Polda Jawa Timur tiba di SPI Kota Batu kurang lebih pukul 10.05 WIB. Ada kurang lebih 8 unit mobil dari rombongan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Humas Polda Jawa Timur. Selain itu, ada 1 unit mobil tim Inafis Polda Jawa Timur yang turut serta dalam olah TKP di sekolah yang terletak di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.  JE saat ini tengah menjalani penahanan terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 11 Juli. Rencananya JE menjalani kembali sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Malang (PN Malang) pada Rabu (20/7) dengan agenda pembacaan tuntutan.  Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Batu menjerat terdakwa JE yang merupakan pemilik Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu dengan pasal alternatif. Terdakwa terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.  JE didakwa dengan sejumlah pasal, yakni pasal 81 ayat (1) juncto pasal 76 D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pasal 81 ayat 2 UU tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 82 ayat (1), jo pasal 76e UU Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Dalam berkas dakwaan yang dibacakan JPU, yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual satu orang saksi korban dengan inisial SDS. Hal tersebut merupakan fakta persidangan yang saat ini berjalan.

Polda Jatim Olah TKP Kasus Eksploitasi Ekonomi Anak di SPI Kota Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kapolres-eksploitasi-anak.jpg" alt="Kepala Polresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak (tengah) saat gelar kasus eksploitasi anak di Mapolresta Surakarta, Rabu (10/3). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak (tengah) saat gelar kasus eksploitasi anak di Mapolresta Surakarta, Rabu (10/3). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Kota Surakarta, Jawa Tengah, menahan tiga pelaku yang diduga terlibat tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Solo.  Kepala Polresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak seperti dilansir dari Antara di Solo mengatakan tiga pelaku diduga terlibat melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual tersebut, yakni Langit, 35, warga Jebres (Kota Solo), Wes, 21, warga Pancoran (Jakarta), dan Sudah, 20, warga Mojogedang (Karanganyar). Mereka telah ditahan di Mapolresta Surakarta untuk proses hukum.  Kapolres menjelaskan Langit berperan sebagai muncikari yang menawarkan korban anak di bawah umur kepada konsumennya melalui daring. Sedangkan Wes dan Dah turut melakukan sebagai pengantar korban ke hotel, sesuai pesanan pelanggan.  ”Dalam penyelidikan, ada tiga anak di bawah umur yang menjadi korban pelaku Langit, yakni N, 15; D, 16; dan R, 16,” kata Kapolres Ade Safri Simanjutak.  Kejadian tersebut, terungkap setelah Tim Cyber Polresta Surakarta melakukan patroli di ruang media sosial. Pada 6 Maret, petugas menemukan indikasi seseorang yang mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung pelanggaran unsur kesusilaan.  ”Kami kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap akun facebook Kunthuli Bae milik Langit. Modusnya, Langit mentransmisikan informasi elektronik berupa percakapan yang menarasikan tawaran open booking order (BO),” terang Ade Safri Simanjutak.  Jika ada pelanggan yang tertarik yang disampaikan pelaku, lanjut kapolres, kemudian memberikan nomor handphone whatsapp (WA) dan pelanggan akan menghubungi melalui percakapan di WA. Jika pelanggan tertarik, pelaku akan mengirimkan foto korban anak di bawah umur yang dieksploitasi secara seksual, yakni N, D, dan R.  ”Setelah terjadi transaksi dengan calon pelanggan, pelaku Langit ini kemudian menyuruh pelaku lain yakni Wes dan Dah untuk mengantar korban ke calon pelanggan ke salah satu hotel di kawasan Banjarsari, Solo,” kata Kapolres Ade Safri Simanjutak didampingi Kasat Reskrim Kompol Purbo Adjar Waskito.  Langit dalam pemeriksaan mengaku hasil transaksi dengan pelanggan, masing-masing korban dieksploitasi dengan harga Rp 500.000. Setiap transaksi, pelaku akan menerima Rp 300.000 sedangkan korban diberikan Rp 200.000.  Dari hasil penyidikan tim Satuan Reskrim Polresta Surakarta, kata Kapolres, tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap korban dilakukan sejak 2020 hingga sekarang. Korban N sudah dieksploitasi secara seksual sebanyak tujuh kali, D tiga kali, dan R dua kali.  Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku berupa uang tunai Rp 1,08 juta, telepon seluler, dua unit motor, dan tas berisi alat kontrasepsi.  Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 76 i junto pasal 88 Undang-Undang (UU) No.35/2014, tentang perubahan atas UU No.13/2002 tentang Perlindungn Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 200 juta.  Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19/2016, tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda uang Rp 1 miliar.  Ketiga korban mengenal pelaku melalui media sosial. Korban dengan diiming-iming untuk bisa dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual oleh pelaku. Ketiga korban anak putus sekolah itu, akan diserahkan ke Panti Pelayanan Sosial Wanita Laweyan Solo untuk mendapatkan rehabilitasi.  ”Kami berharap korban mentalnya dipulihkan kembali dan mendapatkan pembekalan keterampilan agar tidak terjerat iming-iming orang yang memanfaatkan situasi untuk mengeksploitasi yang bersangkutan baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Kapolres Ade Safri Simanjutak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/yq5yI3RnNxE

Polresta Surakarta Tahan Tiga Pelaku Diduga Eksploitasi Seksual Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/bocah-yang-dirantai-kini-tak-ingin-lagi-bertemu-ibu-kandungnya-sendiri_m_182315.jpeg" alt="Bocah yang dirantai dan disuruh mengemis oleh ibu kandungnya tampak bahagia tinggal bersama ibu angkat yang juga seorang pemulung" width="100%">
<figcaption>Bocah yang dirantai dan disuruh mengemis oleh ibu kandungnya tampak bahagia tinggal bersama ibu angkat yang juga seorang pemulung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah tinggal bersama orangtua angkat, bocah ZRS, 11, tak ingin lagi bertemu dengan ibu kandung dan ayah tirinya yang telah ditetapkan tersangka oleh Polresta Padang paska dugaan kasus eksploitasi anak beberapa hari lalu. Bocah yang tak mengenyam pendidikan itu mengaku, nyaman merasa aman dan tinggal bersama orangtua angkatnya yang juga berprofesi sebagai pemulung. "Saya senang di sini. Tidak dipukuli dan tidak dipaksa mengemis. Saya juga bisa bermain dengan teman-teman," kata ZRS saat bermain di rumah orangtua angkatnya di kawasan kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (18/1). "Tidak ingin bertemu ibu lagi, saya di sini saja. Kalau sama ibu di suruh mengemis," tambahnya. Saat masih bersama ibu kandungnya, ZRS mengaku kerap disuruh meminta-minta pada beberapa rumah makan di kota Padang. Aktifitasnya mengemis juga dipantau oleh sang ibu, dan tak jarang ibunya juga turut meminta-minta. "Saya ingin sekolah lagi. Dulu pernah sekolah tapi kelas satu SD saja dan itu pun saat masih bersama ayah kandung," katanya. Orangtua angkatnya Emi mengatakan, kedekatannya dengan ZRS sudah lama terjalin. Saat itu, ibu kandung dan ayah tirinya bertetangga dengan Emi. Bahkan, saat itu, ZRS sering bermain dan menginap di rumahnya. Emi mengaku, tidak mengetahui jika ZRS mendapat perlakuan kejam dari ibu kandungnya sendiri, bahkan sampai di rantai. "Saya baru tau ceritanya dari Polwan Polresta Padang. Jadi malam itu, ZRS ada di sini dan kemudian dicari oleh ibu kandungnya dan dijemput paksa. ZRS disuruh pulang dengan kasar dan diseret, awalnya tidak mau tapi diancam akan diadukan kepada uwaknya (kakak dari ibu kandung ZRA)," cerita Emi yang dipanggil mama oleh ZRS. Karena tidak ada hubungan darah, Mama Emi mengakui tidak bisa berbuat banyak saat ZRS dijemput paksa oleh ibu kandungnya. Kemudian dibawa pulang dan diketahui saat itulah ZRS diikat dengan rantai. "Keesokan malamnya suaminya datang kesini mencari ZRS kembali, katanya ZRS kabur dari rumah dengan kaki masih dirantai. Di saat itulah perasaan saya sudah tidak enak," katanya. Meski hidup serba kekurangan dan hanya bekerja sebagai pemulung, Mama Emi dan suaminya Mardias sangat senang ZRS menjadi bagian keluarganya.&nbsp;Mereka mengaku tidak terbebani. Namun, Emi juga tidak menolak jika ada seseorang yang lebih mampu untuk ingin menjadikan ZRS sebagai anak angkatnya. "Kami tidak melarang jika ada yang ingin menjadi orangtua angkat ZRS. Silakan saja, asal ZRS senang dan merasa aman," kata Emi. Sebelumnya, bocah berinisial ZRS, 11, dengan kaki dirantai ditemukan minta tolong di asrama polisi kawasan Lolong, kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kamis malam (11/1) sekitar pukul 23.00 WIB. ZRS tepat berada di depan rumah Dirreskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta. Lantas, karena merasa prihatin Kombes Margiyanta membawa anak tersebut masuk ke rumah. Setelah mendengar ceritanya, Margiyanta menyerahkan anak tersebut ke Polsek Padang Barat.

Bocah yang Dirantai Kini Tak Ingin Lagi Bertemu Ibu Kandungnya Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/cara-pemda-bentengi-anak-dari-eksploitasi-seksual_m_169551.jpeg" alt="Ilustrasi anak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah daerah (Pemda) diminta menjadi benteng pertama yang mampu menanggulangi ancaman predator dan eksploitasi seksual terhadap anak. Hal itu terkait banyaknya anak yang menjadi objek eksploitasi seksual di banyak daerah destinasi wisata. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bekerja sama dengan Sekretariat Koalisi Nasional ECPAT Indonesia melakukan Advokasi dan Sosialisasi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata. Dipilihnya Kota Bukittinggi sebagai tempat sosialisasi karena Bukittinggi sekarang telah menjelma sebagai salah satu destinasi wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengakui masalah eksploitasi seksual terhadap anak sudah begitu transparan dan mengkhawatirkan. Karena itu dia meminta semua pihak agar terlibat dalam penanggulangan masalah. "Saya sudah sering mendapatkan laporan tentang terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di Bukittinggi," tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/11). Pada 2017 ini kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara sampai 600 ribu pengunjung. Dengan tingginya target kunjungan wisatawan ke daerah Bukittinggi, menunjukan kota yang dikenal dengan land mark Jam Gadang itu menjadi salah satu target wisatawan yang akan mendatangi Sumbar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menyebutkan, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar pada Juli 2017 dan mengalami kenaikan sebesar 38,78 persen. Selain itu tingkat hunian hotel pun juga ikut meningkat dan daerah yang paling besar peningkatannya adalah Kota Bukittinggi. "Dengan terbukanya Kota Bukittinggi sebagai daerah pariwisata tentunya akan mendatangkan dampak yang positif dan negatif," ujar Ramlan. Dampak positifnya adalah Kota Bukittinggi bisa lebih dikenal masyarakat luas dan mancanegara, serta tentunya pendapatan daerah akan meningkat seiring dengan banyaknya turis yang datang. Dampak negatif yang bisa terjadi adalah perilaku yang ditunjukan oleh para wisatawan. Tidak semua wisatawan yang datang akan mempunyai perilaku yang baik dan hal tersebut bisa memengaruhi masyarakat sekitar khususnya anak-anak. "Selain itu anak-anak bisa rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual dari berkembangnya pariwisata di suatu daerah," tegasnya. Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian mengatakan, kasus-kasus kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak sering terjadi di destinasi wisata termasuk Bukittinggi. Karena itu, pemerintah daerah bisa melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual. Pelaku wisata sering memanfaatkan objek wisata untuk melakukan kekerasan seksual. "Semua objek wisata di Indonesia berpotensi terjadinya kekerasan seksual anak, sehingga operator pariwisata perlu memahami masalah ini agar tidak terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Bukittinggi," kata Ahmad.

Cara Pemda Bentengi Anak dari Eksploitasi Seksual