<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/Sidang-lanjutan-Hasto-Kristiyanto-Dery-Ridwansah-4JPG-3412853648.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara pergantian antarwaktu Anggota DPR RI 2019-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/5). Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Wahyu Priyanka Nata Permana, mengingatkan agar majelis hakim mampu bersikap adil dan objektif dalam mempertimbangkan setiap fakta persidangan.&nbsp; "Tentunya hakim juga harus fair dan berani untuk menyatakan bahwa HK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan putusannya menjadi bebas dari segala dakwaan (vrijspraak)," kata Wahyu kepada wartawan, Kamis (22/5). Ia menekankan, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim terikat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kebenaran dari perbuatan yang didakwakan. Wahyu menegaskan, prinsip dua alat bukti yang sah tidak hanya berlaku di tahap persidangan, tetapi juga pada proses penyidikan. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memiliki dua alat bukti yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga relevan secara substansi untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan. Wahyu juga menggarisbawahi pentingnya menilai kualitas saksi dalam persidangan. Ia menyebutkan, hanya saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah.&nbsp; "Kalau misalnya saksi tidak memenuhi kualifikasi, maka tentunya tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah," jelasnya. Beberapa saksi telah dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke ruang sidang, salah satunya penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dan penyelidik yakni Arif Budi Raharjo. Kesaksian keduanya sempat dipertanyakan relevansinya oleh kubu Hasto Kristiyanto.&nbsp; Namun, Jaksa KPK menegaskan pengadilan butuh keterangan mereka, salah satunya saksi Arif Budi, untuk menyampaikan hasil keseluruhan dari proses penyelidikan. Adapun, Hasto didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dengan maksud agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel. &nbsp;

Hasto Kristiyanto jalani sidang dugaan suap, pakar hukum minta hakim adil dan pertimbangkan keterangan saksi.

Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Kasus Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan, Hakim Diharapkan Pertimbangkan dengan Adil Setiap Keterangan Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231115_1034551-3589384462.jpg" alt="Mantan Kajari Buleleng Fahrur Rozi duduk di kursi pesakitan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Kajari Buleleng Fahrur Rozi duduk di kursi pesakitan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng&nbsp;Fahrur Rozi dengan pasal berlapis dalam sidang kasus dugaan suap kegiatan pengadaan buku di Buleleng, Provinsi&nbsp;Bali. Tim JPU yang dikomandoi Muhamad&nbsp;pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar membeberkan terdakwa Fahrur Rozi&nbsp;diduga menerima hadiah berupa uang total Rp 46 miliar dan USD 82.211. Terdakwa melakukan pengaturan dan mengondisikan terhadap kepala dinas, kepala sekolah, dan kepala desa, terkait pengadaan atau membeli buku-buku dari Group CV Aneka Ilmu milik Suwanto (berkas penuntutan terpisah). Jaksa penuntut umum Muhamad mengatakan, Fahrur Rozi memanfaatkan jabatannya sebagai kepala kejaksaan di sejumlah tempat. Termasuk saat menjabat sebagai kepala Kejaksaan Negeri Buleleng untuk melakukan pengkondisian terhadap sejumlah kepala dinas, kepala desa, dan kepala sekolah, untuk memesan buku pada CV Aneka Ilmu. &rdquo;Dari tindakannya tersebut, terdakwa Fahrur Rozi menerima uang dari Suwanto dan disamarkan melalui rekening orang lain,&rdquo; ujar Muhamad seperti dilansir dari Antara. Oleh karena itu, kata dia, JPU mendakwa Fahrur Rozi dengan pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &rdquo;Selain itu, terdakwa Fahrur Rozi juga didakwa pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,&rdquo; tutur Muhamd. Terhadap dakwaan jaksa, Fahrur&nbsp;Rozi tidak mengajukan eksepsi dan sidang pekan depan akan mengagendakan pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang dipimpin hakim&nbsp;Nyoman Wiguna itu, JPU membeberkan skenario terdakwa Fahrur Rozi mendapatkan uang dari Suwanto, pemilik dan Direktur Grup CV Aneka Ilmu. Pada akhir 2016, sewaktu terdakwa Fahrur Rozi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Provinsi Bali, Suwanto meminta kepada terdakwa Fahrur Rozi agar mengondisikan kepala desa se-Kabupaten Buleleng untuk pengadaan buku perpustakaan desa dan buku pelajaran kurikulum 2013 bagi SD dan SMP di daerah itu. Terdakwa Fahrur Rozi meminta agar buku-buku tersebut dibeli dari Group CV Aneka Ilmu dengan perantara Handi Saeful sebagai perwakilan CV Aneka Ilmu di Bali. Terdakwa pertama menemui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Made Astika dengan permintaan agar setiap sekolah jenjang SD dan SMP membeli buku-buku pelajaran terbitan CV Aneka Ilmu dan mengumpulkan para Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada jenjang SMP (MKKS) dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada jenjang SD (K3S) Kabupaten Buleleng. Di depan lima kepala sekolah yang hadir, terdakwa meminta&nbsp;agar setiap kepala sekolah yang menerima dana BOS dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) menganggarkan pengadaan buku referensi perpustakaan sekolah dari CV Aneka Ilmu dengan besaran anggaran antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta. &rdquo;Bahwa berdasar arahan terdakwa Fahfur Rozi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, para kepala SD dan SMP di Kabupaten Buleleng melaksanakan pengadaan atau pembelian buku-buku terbitan CV Aneka Ilmu milik Suwanto,&rdquo; kata JPU. Pada 2018. di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, terdakwa Fahrur&nbsp;Rozi juga mengumpulkan 19 orang kepala desa se-Kabupaten Buleleng dan meminta agar para kepala desa menganggarkan dalam APBDes perubahan untuk kegiatan pengadaan buku-buku pengayaan keterampilan dan referensi untuk perpustakaan desa terbitan CV Aneka Ilmu. Terdakwa juga menempatkan atau mentransfer atau mengalihkan atau menitipkan uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan cara penggunaan rekening atas nama Lia Morlina dengan total Rp 3,8 miliar, rekening atas nama Rizky Ibnu Putra Fauzy, dan Edy A. Supardi sebanyak Rp 4 miliar, rekening atas nama Putu Ayu Manis, Ni Putu Leni, dan Ida Komang Astika sebanyak Rp 2,6 miliar.

JPU mendakwa eks Kajari Buleleng Fahrur Rozi dengan pasal berlapis dalam sidang kasus dugaan suap kegiatan pengadaan buku di Buleleng, Bali

Eks Kajari Buleleng Didakwa Pasal Berlapis Sidang Kasus Pengadaan Buku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-1JPG-1411130866.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim memvonis Lukas dengan hukuman 10,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Lukas juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 47,8 miliar. Pengembalian harus dilakukan selambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan. &rdquo;Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita,&rdquo; ujar JPU pada KPK Wawan Yunarwanto. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (13/9). Jaksa menuding Lukas terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan sejumlah proyek di Papua. Proyek tersebut dikerjakan dua tim yang membantu pemenangan Lukas dalam pilkada. Sebelum membacakan tuntutan, jaksa menyebut ada hal-hal yang memberatkan tuntunan Lukas. Antara lain, Lukas sering berbelit-belit memberikan keterangan selama persidangan. Dia juga dinilai tidak sopan karena pernah mengumpat dan membanting mikrofon sidang. Sedangkan faktor yang meringankan, Lukas belum pernah dihukum dan memiliki keluarga. Sanksi lain yang membuntutinya adalah tidak diperbolehkan mengikuti kontestasi sebagai pejabat publik selama lima tahun. Selama persidangan Lukas hanya mengucapkan dua hal. Pertama, di tengah persidangan, dia minta izin ke kamar mandi. Dan di akhir, setelah JPU membacakan tuntutannya, dia menyanggah singkat. &rdquo;Keberatan,&rdquo; pekiknya. Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Lukas, seusai persidangan mengatakan, pihaknya akan membuat nota pembelaan atas tuntutan tim jaksa KPK. Pengacara senior itu menilai jaksa hanya copy paste dari materi dakwaan. Padahal, seharusnya tuntutan didasarkan pada keterangan dan bukti selama persidangan. (elo/c9/oni)

Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe memasuki tahap pembacaan tuntutan.

Lukas Enembe Dituntut 10,5 Tahun Penjara, Bayar Rp 47,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/IMG_20230823_153230-213277540.jpg" alt="Tiga pejabat Pemkab Pemalang penyuap mantan Bupati Mukti Agung Wibowo saat diadili di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (23/8)." width="100%">
<figcaption>Tiga pejabat Pemkab Pemalang penyuap mantan Bupati Mukti Agung Wibowo saat diadili di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (23/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tiga kepala dinas diadili dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait promosi jabatan pada 2021 hingga 2022. Jaksa Penuntut Umum Lucky Dwi Nugroho mengatakan, ketiga pejabat tersebut masing-masing memberikan Rp 100 juta kepada Mukti Agung atas jabatan yang diperoleh. Ketiga terdakwa yang diadili masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Rachman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Suhirman, serta Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Mubarak Ahmad. &rdquo;Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Bupati Mukti Agung Wibowo sebagai uang syukuran atas pelantikan pada jabatan yang sudah diperoleh,&rdquo; kata Lucky Dwi Nugroho dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Kukuh Subyakto seperti dilansir dari Antara. Ketiga terdakwa dilantik dalam jabatan baru yang diemban tersebut pada Desember 2021. Uang syukuran atas jabatan baru tersebut diserahkan pada Januari 2022. Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Atas dakwaan jaksa tersebut, ketiga terdakwa tidak akan menyampaikan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada pekan depan. Sebelumnya, Mukti Agung Wibowo dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 2021-2022. Selain hukuman badan, hakim menjatuhkan hukuman denda Rp 300 juta. Jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara atas hasil korupsi yang dinikmati sebesar Rp 4,9 miliar. Mukti Agung Wibowo terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain Mukti Agung, empat kepala dinas yang juga merupakan penyuap bupati telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Keempat terpidana tersebut, yakni Penjabat Sekda Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Pemalang Sugiyanto, Kepala Dinas Kominfo Pemalang Yanuarius Natbani, serta Kepala Dinas PUPR Pemalang Muhammad Saleh.

Tiga kepala dinas diadili dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait promosi jabatan

Pengadilan Tipikor Semarang Adili Tiga Pejabat Penyuap Bupati Pemalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/IMG-20230823-WA0004-3581558346.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan CCTV Bandung Smart City mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Bandung, Rabu (23/8)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan CCTV Bandung Smart City mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Bandung, Rabu (23/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi akan melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan ISP dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana ke Pengadilan Tipikor Bandung akhir Agustus. Jaksa KPK Tito Jaelani mengatakan, surat dakwaan tersebut telah disusun. Pelimpahan itu dipastikan akan berlangsung pada akhir Agustus atau pekan depan. &rdquo;Pelimpahan rencananya pekan depan sekitar 30 sampai dengan 31 Agustus,&rdquo; ucap Tito Jaelani seperti dilansir dari Antara seusai persidangan tuntutan kasus suap proyek Bandung Smart City di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (23/8). Lebih lanjut Tito mengatakan, berkas perkara yang merupakan kasus penerimaan suap atas pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) telah dilimpahkan dari penyidik ke jaksa KPK. Selanjutnya berkas itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung di Pengadilan Negeri Bandung. &rdquo;Tinggal kami limpahkan ke pengadilan, dalam arti sudah disusun surat dakwaan dan dalam waktu dekat kami limpahkan,&rdquo; terang Tito Jaelani. Terkait pengembangan kasus, dia mengaku sedang didiskusikan secara intens dengan penyidik, yakni terkait bukti-bukti termasuk fakta-fakta persidangan. &rdquo;Terkait dengan pengembangan nanti berdasar fakta persidangan sedang kita diskusikan secara intens,&rdquo; papar Tito Jaelani. Pengadilan Negeri Bandung belum menerima berkas perkara kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, sehingga persidangan belum dimulai. &rdquo;Berkas perkara belum masuk, jaksa belum melimpahkan,&rdquo; ucap Humas PN Bandung Dalyusra. Apabila sudah dilimpahkan ke PN Bandung, dia mengatakan, akan dilakukan penunjukan majelis sidang. Selanjutnya dijadwalkan untuk segera digelar sidang. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny dan Manajer PT SMA Andreas Guntoro selama 2,5 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider enam bulan terkait suap pengadaan CCTV Bandung Smart City. Jaksa mengungkapkan, yang bersangkutan terbukti melakukan suap berupa uang dan fasilitas ke Thailand kepada sejumlah pejabat di Kota Bandung, termasuk Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana senilai Rp 585 juta agar mendapatkan proyek pengerjaan pengadaan CCTV di Kota Bandung. Sedangkan Direktur Utama PT CIFO Sonny Setiadi dituntut JPU KPK dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan jaringan internet (internet service provider/ISP). &rdquo;Yang bersangkutan terbukti melakukan suap kepada sejumlah pejabat di Kota Bandung termasuk Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, dengan nilai sebesar Rp 186 juta agar mendapatkan proyek pengerjaan pengadaan internet di Kota Bandung,&rdquo; ucap Jaksa KPK Tito Jaelani di PN Bandung.

KPK akan limpahkan berkas perkara kasus dugaan suap dengan terdakwa Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana ke PN Bandung akhir Agustus

KPK Limpahkan Berkas Perkara Suap Terdakwa Yana Mulyana Akhir Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/JKT-Tanggapan-TNI-Terkait-Penetapan-Tersangka-Anggota-Aktif-Salman-Toyibi-10JPG-879489435.jpg" alt="Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko (kanan) bersama Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono (tengah), Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro (kiri) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka terhadap prajurit TNI" width="100%">
<figcaption>Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko (kanan) bersama Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono (tengah), Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro (kiri) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka terhadap prajurit TNI</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mabes TNI menegaskan akan bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan suap Kepala&nbsp;Basarnas&nbsp;Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kedua perwira tersebut dipastikan akan mendapat hukuman setimpal. &rdquo;Pada intinya, kami sebagaimana yang disampaikan Panglima sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat pada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat, siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment,&rdquo; kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko kepada wartawan, Sabtu (29/7). Senada dengan itu, Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro mengatakan, tidak ada satu pun anggota TNI yang memiliki imunitas terhadap pelanggaran hukum. Setiap pelanggar akan diproses sesuai undang-undang. Selain Kabasarnas Henri Alfiandi, KPK juga turut menetapkan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama PT Multi Gtafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, dan Marilya Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. &rdquo;Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7). Alex menjelaskan, keempat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang, pada penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengondisian pemenang tender proyek di&nbsp;Basarnas. Dalam operasi senyap itu, KPK seluruhnya mengamankan 11 orang. Bahkan, KPK juga turut mengamankan uang tunai senilai Rp 999,7 juta. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mabes TNI tegaskan akan bersikap profesional tangani kasus dugaan suap di Basarnas. Bila terbukti melanggar akan mendapat hukuman setimpal

TNI Tegaskan Anggotanya Tidak Kebal Hukum, Termasuk Kabasarnas dan Koorsmin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/IMG_20230609_172042-1192896673.jpg" alt="Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah Kantor Balai Kota Bandung (BBC), di Bandung, Jumat (9/6)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah Kantor Balai Kota Bandung (BBC), di Bandung, Jumat (9/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper usai melakukan penggeledahan kembali terhadap Kantor Pemerintah Kota Bandung atau Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/6). Penggeledahan itu, berkaitan dengan kasus dugaan suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana. &rdquo;Permisi ya Om, permisi,&rdquo; kata salah satu petugas saat keluar dari pintu Kantor Bandung Command Center (BCC) di Balai Kota Bandung seperti dilansir dari Antara. Di Balai Kota Bandung, para penyidik KPK itu datang sekitar pukul 10.00 WIB ke Balai Kota Bandung dengan menggunakan mobil hitam dan dikawal mobil patroli kepolisian. Mereka pun masuk ke area sebelah barat bangunan utama Balai Kota Bandung atau Kantor BCC dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Kantor BCC&nbsp;merupakan ruangan kontrol terhadap closed circuit television (CCTV) yang berada banyak titik di Kota Bandung. Kemudian, para penyidik KPK itu baru keluar dari kantor tersebut sekitar 16.40 WIB. Saat keluar, sebanyak lima penyidik KPK membawa sejumlah barang, dengan didampingi dua anggota kepolisian berseragam. Selain dua koper itu, penyidik KPK juga membawa satu kardus tertutup. Kemudian ada satu petugas KPK juga membawa kamera perekam video. Setelah itu, mereka berjalan menuju mobil hitam dan memasukkan barang tersebut ke bagasi mobil, sebelum bertolak&nbsp;dari kompleks Balai Kota Bandung itu. Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek Bandung Smart City&nbsp;tahun anggaran 2022-2023. Selain Yana Mulyana, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna&nbsp;(SMA)&nbsp;Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. &nbsp;

KPK bawa dua koper usai menggeledah kembali Kantor Pemkot Bandung, Jumat (9/6), berkaitan dengan kasus dugaan suap Wali Kota Yana Mulyana

Penyidik KPK Bawa Dua Koper usai Geledah Kembali Balai Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Gerius One Yoman. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe (LE). &rdquo;Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (19/5). KPK juga memeriksa pengacara LE, Aloysius Renwarin guna dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Stefanus Roy Rening (SRR) yang diduga dengan sengaja menghalangi dan melakukan perintangan penyidikan terkait kasus Gubernur nonaktif Papua tersebut. &rdquo;Hari ini (19/5), pemeriksaan saksi sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka LE untuk tersangka SRR,&rdquo; tutur Ali. Sebelumnya, penyidik KPK telah melimpahkan tersangka LE kepada tim jaksa penuntut umum untuk segera menjalani persidangan. &rdquo;Hari ini (19/5), diagendakan pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka LE dari tim penyidik kepada jaksa KPK,&rdquo; ujar Ali. Ali mengatakan, pelimpahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara telah memenuhi persyaratan formal dan material. Pelimpahan itu dilakukan untuk berkas perkara korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara itu, SRR ditahan KPK pada Selasa (9/5), atas dugaan dengan sengaja menghalangi dan melakukan perintangan penyidikan dalam kasus LE. &rdquo;Tim Penyidik KPK menahan SRR untuk 20 hari pertama, mulai 9 hingga 28 Mei di Cabang Rutan KPK di Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Diketahui, LE menunjuk SRR sebagai ketua tim kuasa hukum yang akan mendampingi selama proses hukum berlangsung di KPK. Namun, dalam menghadapi proses hukum tersebut, diduga SRR dengan iktikad tidak baik dan menggunakan cara-cara melanggar hukum.

KPK periksa Kadis PUPR Provinsi Papua Gerius One Yoman sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe

KPK Periksa Kadis PUPR Papua dan Pengacara Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/IMG_20230510_115227-3135814677.jpg" alt="Sidang tuntutan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>Sidang tuntutan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati&nbsp;dihukum selama 13 tahun penjara akibat kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA). JPU&nbsp;Wawan Yunarwanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, mengatakan, Sudrajad dituntut terbukti bersalah karena telah menerima suap sebesar 80 ribu dolar Singapura berdasar bukti dan fakta yang ada selama&nbsp;persidangan. &rdquo;Dituntut selama 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam&nbsp;bulan kurungan&nbsp;dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 80 ribu dolar Singapura seperti yang diterima, apabila tidak dapat mengembalikan maka dipidana penjara empat tahun,&rdquo; kata Wawan seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, tuntutan Sudrajad Dimyati itu sesuai dengan dakwaan alternatif pertama&nbsp;yakni pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Menurut Wawan, banyak hal yang memberatkan bagi tuntutan hukuman Sudrajad. Di antaranya&nbsp;Sudrajad dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terlebih lagi Sudrajad merupakan hakim agung. &rdquo;Kemudian, merusak citra lembaga peradilan, terutama Mahkamah Agung, karena masyarakat menjadi tidak percaya kredibilitas MA, juga merusak citra profesi hakim,&rdquo; papar Wawan Yunarwanto. Namun, lanjut dai,&nbsp;ada pula&nbsp;hal yang meringankan yakni Sudrajad bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Sudrajad juga dinilai memiliki tanggungan dan belum pernah dihukum. Sementara itu, pengacara Sudrajad, Firman Wijaya, menilai ada beberapa fakta persidangan yang belum terbukti. Antara lain pembicaraan Sudrajad dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, kata Firman, ada pula soal goodie bag terkait suap yang belum jelas keberadaannya. &rdquo;Kalau memilih angka 13 (tahun penjara) itu soal selera, tapi jangan tuntutan itu soal selera dan kira-kira, karena pembuktian itu butuh fakta nyata,&rdquo; ujar Firman.

JPU dari KPK menuntut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dihukum selama 13 tahun penjara akibat kasus dugaan suap pengurusan kasus di MA

Jaksa Tuntut Hakim Agung Nonaktif Sudrajad Dimyati 13 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/IMG-20220715-WA0010_2-2032627801.jpg" alt="Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Asmar." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Asmar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri Tito&nbsp;Karnavian menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar sebagai Pelaksana Tugas&nbsp;Bupati. Itu setelah Muhammad Adil ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. &rdquo;Sesuai permohonan dari surat Gubernur Riau Syamsuar, secara lisan pihak Kemendagri sudah menyampaikan bahwa Wakil Bupati Kepulauan Meranti Pak&nbsp;Asmar ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati,&rdquo; kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah&nbsp;Setdaprov&nbsp;Riau&nbsp;Muhammad&nbsp;Firdaus seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Kendati masih menunggu surat keputusan dari Mendagri, Firdaus mengatakan, Asmar sudah bisa menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti. Muhammad Adil dan Asmar dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti oleh Gubernur Riau Syamsuar pada 26 Februari 2021. Asmar merupakan purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi. Selama berdinas dan hingga pensiun pada 2018, Asmar&nbsp;di antaranya tercatat pernah menjadi kepala kepolisian sektor (kapolsek) pada enam wilayah. Pria yang lahir di Desa Penyagun, Kabupaten Kepulauan Meranti pada 1962, itu juga pernah menjadi Kepala Bagian Sumda Polres Indragiri Hilir dan Wakil Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Riau. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (6/4), menyebut Bupati Kepulauan Meranti&nbsp;Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel perjalanan umrah. &rdquo;Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan fee jasa travel umrah,&rdquo; ujar Ali Fikri. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat, dan pihak swasta.

Mendagri tunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar sebagai Plt Bupati setelah M. Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus dugaan suap

Berita Terkini