<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/kasus-mario-teguh-abd-rahman-1610075342.jpg" alt="Jumpa pers Sunyoto dan istrinya, Syarah, dengan didampingi kuasa hukum mereka, Djamaludin Koedoeboen, terkait permasalahan dengan Mario Teguh dan Linna Susanto" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Sunyoto dan istrinya, Syarah, dengan didampingi kuasa hukum mereka, Djamaludin Koedoeboen, terkait permasalahan dengan Mario Teguh dan Linna Susanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Syarah, istri dari Sunyoto Indra Prayitno, pelapor motivator Mario Teguh terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya, sempat masuk rumah sakit. Hal itu diketahui saat Syarah menjadi bintang tamu podcast dr. Richard Lee. Dokter kecantikan itu sempat menanyakan kabar Syarah baru masuk rumah sakit dan dia pun membenarkannya. &rdquo;Iya, kecapekan mungkin dok. Korban stres mungkin,&rdquo; kata Syarah kepada Richard Lee. Dia mengaku memang sangat terpukul menjadi korban penipuan diduga dilakukan Mario Teguh dan istrinya, Linna Susanto. Alhasil, Syarah dan suami mengalami kerugian total Rp 5 miliar. Pada awal-awal menyadari Syarah menjadi korban penipuan, dia mengaku menangis hampir setiap hari. Sebab, uang Rp 5 miliar bukan jumlah yang sedikit. Selain itu, Syarah sangat terpukul lantaran usahanya dirintis benar-benar dari bawah. Secara perlahan mulai memperkuat diri di dunia usaha mulai menampakkan hasil dan dia memiliki uang. &rdquo;Saya dan Mas Sinyo ini benar-benar berjuang dari bawah,&rdquo; tutur Syarah. Permasalahan antara Syarah dan suaminya Sunyoto Indra Prayitno dengan Mario Teguh dan istrinya Linna Susanto berawal dari kesepakatan mereka bekerja sama. Namun di tengah jalan, terjadi permasalahan membuat hubungan jadi retak.&nbsp; Pihak Syarah menyebut pihak Mario Teguh tidak mengerjakan tugas-tugasnya padahal sudah diberi DP Rp 1 miliar dan biaya cicilan Rp 100 juta setiap bulan dengan nilai kontrak kerja sama Rp 5 miliar. Sedangkan pihak Mario Teguh merasa dibohongi terkait asal usul produk skincare milik Syarah dan suami. Yang katanya diakui sebagai produk Jepang namun kenyataannya diproduksi di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, pihak Mario Teguh juga mengkhawatirkan produk skincare milik Syarah akan membahayakan kesehatan masyarakat. Buntut dari permasalahan yang muncul antara mereka, kedua belah pihak sama-sama menempuh upaya hukum. Mario Teguh dan istri melayangkan gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 2023.&nbsp; Sedangkan Syarah dan suaminya membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Laporan dibuat pada 19 Juni 2023.

Syarah, istri dari Sunyoto Indra Prayitno, pelapor motivator Mario Teguh terkait kasus dugaan penipuan di Polda Metro Jaya, sempat masuk RS

Stres Uangnya Rp 5 Miliar Raib, Syarah Masuk Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Screenshot_20220525-193031_WhatsApp.jpg" alt="Artis Uya Kuya (tengah) memberi keterangan usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Medina Zein, Rabu (25/5). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Artis Uya Kuya (tengah) memberi keterangan usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Medina Zein, Rabu (25/5). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa artis Surya Utama alias Uya Kuya untuk dimintai klarifikasi soal laporannya terhadap Medina Zein. Laporan itu terkait dugaan penipuan jual beli mobil senilai Rp 150 juta.  ”Lebih dari 24, pertanyaan banyak sekali, berhubungan kronologis, pertama kenal Mbak M. Saya kenal Mbak M pada Maret,” kata Uya seperti dilansir dari Antara di Polda Metro Jaya, Rabu (25/5).  Lebih lanjut Uya mengatakan, sudah mempercayakan kasus yang dialami ke penyidik kepolisian. Dia juga tidak mempermasalahkan apabila uangnya tidak bisa kembali.  ”Pokoknya jalani proses, ini pidana ya dan kalaupun masalah uang saya balik atau enggak, sudah enggak peduli. Kita serahkan ke polisi dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus secara profesional,” ujar Uya.  Terkait informasi bahwa Medina sudah mengembalikan sebagian uang milik Uya, dia mengaku tidak pernah meminta dikembalikan sebagian dulu.  ”Kalau memang ada itikad baik, kembalikan uang saya Rp 100 juta, tidak kurang tidak lebih dan saya tidak pernah minta cicil, nggak pernah satu kali pun meminta itu,” terang Uya.  Dalam pemeriksaan tersebut, Uya juga membawa serta beberapa barang bukti seperti surat perjanjian, bukti transfer, bukti percakapan, rekaman pembicaraan suara, dan rekening koran dari bank.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengatakan, telah menerima laporan dugaan penipuan jual beli mobil yang dilayangkan Uya Kuya terhadap Medina Zein. ”Iya betul ada laporannya di Polda Metro Jaya kaitannya dengan penipuan,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan di Jakarta.  Zulpan mengatakan, laporan Uya Kuya diterima pihak kepolisian Minggu (15/5), adapun duduk laporannya adalah kasus jual beli mobil. Dalam kasus ini, kata Zulpan, Uya sudah mentransfer sejumlah uang untuk pembelian mobil.  Namun perjanjian jual beli tersebut akhirnya batal. ”Korban Uya Kuya sudah mentransfer sejumlah uang kurang lebih Rp 150 juta. Awalnya perjanjian jual beli mobil, namun ternyata tidak terjadi jual beli mobil tersebut. Itu yang dilaporkan,” terang Zulpan.

Polda Metro Periksa Uya Kuya Terkait Laporan Terhadap Medina Zein

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220415_151130.jpg" alt="Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyelidiki kasus dugaan penipuan berkedok arisan di Bandung. Polisi bergerak setelah ada laporan dari masyarakat yang mengaku rugi hingga miliaran rupiah.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, dari laporan polisi yang diterima, ada empat orang yang diduga menjadi korban arisan bodong tersebut. ”Laporan polisi tersebut pada 14 April, korban sementara ada empat orang,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/4).  Setelah meminta keterangan dari para pelapor, lanjut dia, polisi mulai melakukan penyelidikan dengan mencari sejumlah alat bukti. Adapun seorang yang dilaporkan terkait dugaan arisan bodong itu yakni perempuan berinisial SN.  Sementara itu, Genya Angelita yang merupakan seorang korban mengaku telah mengirim uang Rp 35 juta kepada terlapor setelah tergiur program arisan tersebut. Arisan tersebut, menjanjikan para peserta mendapat keuntungan sekitar 10–20 persen.  ”Namun pada Maret 2022, arisan tersebut macet dan terlapor tak diketahui keberadaannya. Semakin ke sini sekitar Maret sudah bermasalah dan sekarang orangnya menghilang,” kata Genya.  Perwakilan dari para korban, Anti Fatma mengatakan, kasus itu diduga telah merugikan hingga 60 orang lebih. Kerugian yang dialami para korban mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.  ”Jadi ini korbannya juga di berbagai daerah, ada yang di Sulawesi juga, tapi untuk yang di Jakarta dan Bandung, kita laporannya ke Polda Jawa Barat,” kata Anti.  Menurut Anti, jumlah korban pun kemungkinan akan bertambah. Sebab, belum semua orang di grupnya yang melaporkan telah menjadi korban dari arisan bodong itu.  ”Pelaku tidak komit dan tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan ternyata yang menjual (arisan) itu diduga tidak ada. Pelaku mengada-ada,” ucap Anti.

Polda Jabar Selidiki Dugaan Penipuan Berkedok Arisan Rugikan Miliaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_202000.jpg" alt="Penasehat Hukum korban penipuan arisan bodong Arie Jumais (tengah). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Penasehat Hukum korban penipuan arisan bodong Arie Jumais (tengah). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah korban arisan bodong yang nilainya mencapai total Rp 10 miliar melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Perbuatan itu dilakukan seorang perempuan berinisial SN, 27.  ”Kami datang untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan arisan bodong. Pelaku kami duga perempuan seperti yang ada di dalam foto, inisial SN. Nominal kerugian keseluruhan di atas Rp10 miliar,” kata penasehat hukum korban, Arie Jumais seperti dilansir dari Antara usai melapor di kantor polda, Rabu (13/4).  Selain di Makassar, terduga pelaku juga melancarkan aksi yang sama di berbagai daerah seperti di Jakarta, Bandung, Bekasi, hingga Batam. Modusnya, kata Arie, iming-iming memberi keuntungan diawal lebih dari 10 persen kepada member agar bisa menggaet orang lain untuk menjadi member atau anggota.  ”Arisannya dalam bentuk investasi. Tapi ternyata tidak ada. Untuk jenis investasi kalau ikut, mereka dapat untung di atas 10 persen. Sudah ada setor Rp 800 juta,” ungkap Arie Jumais saat mendampingi delapan orang korban arisan bodong itu.  Bahkan ada korban yang rela menggadaikan sertipikat rumahnya karena tergiur mendapat keuntungan besar seperti dijanjikan terduga pelaku SN yang disebut sebagai pimpinan intelektualnya. Ada komplotan, tim khusus untuk menggaet korban lain.  ”Empat orang, dua tenaga administrasi. Operasinya, hampir di seluruh Indonesia. Cara dilakukannya, tiap pekan ada pencairan, diberikan hingga dua kali, dengan cara transfer. Saat member bertambah dan telah mentransfer uang, terduga langsung hilang kontak,” beber Arie Jumais.  Dia berharap agar aparat penegak hukum segera memproses laporan kliennya itu dengan menangkap terduga pelaku yang telah menipu banyak orang. selain itu, diharapkan uang kliennya bisa dikembalikan.  Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana membenarkan adanya laporan polisi atas dugaan penipuan tersebut. Namun demikian, diperlukan waktu untuk proses penyelidikan awal dalam mengungkap kasus arisan bodong itu.

Korban Arisan Bodong Hingga Rp 10 Miliar Melapor ke Polda Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Doni-Salmanan-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita kembali aset Doni Salmanan, tersangka kasus dugaan penipuan investasi aplikasi trading Quotex. Yakni berupa uang Rp 1 miliar dari rekannya di Bandung.  Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Gatot Repli Handoko menyebutkan, penyitaan tersebut menambah nominal sementara aset Doni Salaman. ”Kemarin ada penyitaan uang dari seseorang berinisial Z di Bandung, senilai Rp 1 miliar,” kata Gatot seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (20/3).  Gatot menjelaskan, penyidik melakukan penyitaan uang tersebut pada Jumat (18/3). Z merupakan rekan atau teman Doni Salmanan, bukan dari kalangan publik figur. Penyidik masih mendalami soal pemberian uang senilai Rp 1 miliar kepada temannya tersebut.  ”Ini perlu didalami lagi, penyidik baru menginformasikan penyitaannya saja, belum tahu pasti keperluan Rp 1 miliar diberikan kepada Z,” terang Gatot.  Menurut dia, penyitaan uang Rp 1 miliar dari teman Doni Salmanan menambah jumlah nominal aset yang telah disita penyidik. Pada Selasa (15/3), penyidik telah menyita sejumlah aset crazy rich Bandung tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penipuan melalui aplikasi Quotex. Nominal sementara mencapai Rp 64 miliar. Penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp 3,3 miliar.  Adapun aset yang disita sebanyak 97 item. Di antaranya terdiri atas 2 unit rumah, 2 bidang tanah seluas 500 dan 400 meter persegi, 18 unit kendaraan roda dua dari berbagai merek. Selain itu, enam kendaraan roda empat, dua di antara kendaraan mewah, yakni Porsche dan Lomborghini.  Penyidik juga menyita empat akun gmail dan sosial media, akun YouTube King Salmanan, dan tiga akun email terhubung dengan aplikasi Quotex. ”Ada juga 27 dokumen, di antaranya sertifikat hak milik, buku tabungan satu debit ATM, STNK kendaraan roda empat, akta jual beli, bukti penyerahan kendaraan bermotor, buku terkait dengan trading, dan mutasi rekening,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Asep Edi Suheri.  Selain itu, telah disita 20 peralatan elektronik berupa ponsel, simcard, laptop, CPU, iPad, monitor, dan kamera, serta 22 jenis pakaian berbagai merek.  Asep menambahkan, penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap aset lain bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan bank terkait. ”Di samping itu, juga pemblokiran rekening yang menerima aliran dan dari DS,” tutur Asep.  Dalam perkara itu, Doni Salmanan dijerat dengan 45 ayat (1) juncto pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun penjara. Selain itu, Pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Penyidik Tambah Nominal Sitaan Aset Doni Salmanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-11-at-17.07.46.jpeg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Barat akan mengakomodasi jika ada warga yang menjadi korban dugaan penipuan investasi opsi biner Quotex oleh tersangka <a href="https://www.jawapos.com/tag/crazy-rich/">crazy rich </a>asal Bandung <a href="https://www.jawapos.com/tag/doni-salmanan/">Doni Salmanan</a>.  ”Apabila ada masyarakat yang mau melaporkan atau menjadi korban, kita akan akomodasi dan fasilitasi para korban tersebut,” kata Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (11/3).  Namun, kata dia, sejauh ini belum ada warga atau korban <a href="https://www.jawapos.com/tag/dugaan-penipuan/">dugaan penipuan</a> Doni Salmanan dari wilayah Jawa Barat yang melapor. Selain itu, sejauh ini Polda Jawa Barat belum menerima informasi terkait penggeledahan atau penyitaan aset Doni Salmanan yang dilakukan di wilayah Bandung.  ”Ini kan prosesnya di Bareskrim Polri, belum ada (informasi penggeledahan) sampai saat ini,” kata Ibrahim Tompo.  Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan crazy rich asal Bandung Doni Salmanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner <a href="https://www.jawapos.com/tag/aplikasi-qoutex/">aplikasi Qoutex</a> pada Selasa (8/3) malam. Doni Salmanan yang diketahui merupakan warga dari kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, itu ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 13 jam di Bareskrim Polri Jakarta.  Penetapan tersangka dilakukan karena untuk mencegah tersangka melarikan diri. Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis yakni terkait Undang-Undang ITE, KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, atau pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polda Jabar Akomodasi Jika Ada Warga Jadi Korban Doni Salmanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1638172023439-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui telah menerima laporan dari salah satu warga. Laporan itu mengenai dugaan penipuan yang dilakukan salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN). Oknum yang dilaporkan tersebut, berinisial TR dan tercatat sebagai ASN di lingkungan pemkot.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menegaskan, selain ke pemkot, warga tersebut sudah melapor kasus yang menimpanya ke aparat penegak hukum (APH). ”Karena ranahnya masuk ke pidana, kami (pemkot) belum bisa bergerak apabila belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari aparat penegak hukum,” kata Febriadhitya Prajatara pada Senin (29/11).  Dia menyebut Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya hanya dapat memberikan sanksi kepada ASN dari sisi kepegawaian. Selain itu, pemberhentian sementara atau nonjob bisa dilakukan pemkot apabila ASN itu ditahan APH untuk proses ke pengadilan.  ”Kami bisa memberhentikan sementara ketika ASN itu statusnya ditahan untuk proses pengadilan. Nah, kalau sudah inkrah (pengadilan) kami baru bisa memberikan sanksi kepegawaian,” terang Febriadhitya Prajatara.  Meski demikian, dia menyatakan, hingga saat ini belum menerima informasi apapun dari aparat penegak hukum mengenai status dari oknum ASN yang dilaporkan tersebut. ”Kami belum dapat informasi dari aparat penegak hukum apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak,” tutur Febriadhitya Prajatara.  Hanya saja, dia ebri memastikan, setiap ASN yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum, Pemkot Surabaya tak segan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).  ”Kalau nanti sudah inkrah ada putusan hukuman dari pengadilan, pemkot baru bisa menentukan yang bersangkutan diberi sanksi kepegawaian seperti apa,” ucap Febriadhitya Prajatara.

Pemkot Surabaya Belum Bisa Sanksi Oknum ASN yang Diduga Tipu Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kantor-Pemkot-Surabaya-balai-kota-surabaya-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menyatakan telah menerima laporan dari salah satu warga mengenai dugaan penipuan yang dilakukan salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN) pemkot.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menegaskan, selain ke pemkot, warga tersebut diketahui juga sudah melapor kasus yang menimpanya ke aparat penegak hukum (APH). ”Karena ranahnya masuk ke pidana, kami (pemkot) belum bisa bergerak apabila belum ada keputusan atau inkrah (berkekuatan hukum tetap) dari aparat penegak hukum,” kata Febriadhitya Prajatara seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/11).  Dia menjelaskan, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya hanya dapat memberikan sanksi kepada ASN dari sisi kepegawaian. Selain itu, pemberhentian sementara bisa dilakukan pemkot apabila seorang ASN itu ditahan APH untuk proses ke pengadilan.  ”Kami (pemkot) bisa memberhentikan sementara ketika seorang ASN itu statusnya ditahan untuk proses pengadilan. Nah, kalau sudah inkrah kami baru bisa memberikan sanksi kepegawaian,” terang Febriadhitya Prajatara.  Namun demikian, dia menyatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi apapun dari aparat penegak hukum mengenai status dari oknum ASN yang dilaporkan tersebut. Apakah sudah ditahan untuk ke proses pengadilan atau belum.  ”Kami belum dapat informasi dari aparat penegak hukum apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak, kami belum ada,” papar Febriadhitya Prajatara.  Meski begitu, lanjut dia, pihaknya memastikan, setiap ASN yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum, Pemkot Surabaya tak segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan. Sanksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).  ”Kalau nanti sudah ada inkrah atau putusan hukuman dari pengadilan berapa tahunnya, nah itu pemkot baru bisa menentukan yang bersangkutan nanti diberi sanksi kepegawaian seperti apa dari pemkot,” tutur Febriadhitya Prajatara.

Pemkot Surabaya Terima Aduan Warga Soal Dugaan Penipuan Oknum ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211111-WA0004-1.jpg" alt="Polda Metro Jaya lakukan penahanan terhadap Olivia Nathania, anak penyanyi Nia Daniaty, tersangka kasus dugaan penipuan. Sabik/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya lakukan penahanan terhadap Olivia Nathania, anak penyanyi Nia Daniaty, tersangka kasus dugaan penipuan. Sabik/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anak penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania mengajukan penangguhan penahanan dalam kasus dugaan penipuan CPNS fiktif. Permohonan tersebut telah diterima penyidik dan tengah diproses.  ”Ini sedang berproses. Memang ada penangguhan penahanan silakan saja itu hak,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (12/11).  Yusri menuturkan, penahanan merupakan hak subjektif dan objektif penyidik. Nanti, penyidik akan memutuskan, apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak.  ”Yang perlu kita pelajari di sini bahwa korban cukup banyak dari pelaku ini. Jadi ini pertimbangan penyidik apakah bisa memberikan penangguhan kepada yang bersangkutan dilihat dari korban-korban cukup banyak. Ini banyak orang sudah ditipu,” jelas Yusri.  Sebelumnya, Olivia Nathania dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok menjajikan seseorang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Korbannya diperkirakan mencapai 225 orang.  Laporan polisi itu tertuang dalam Nomor LP/B/4728/IX/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 September 2021. Laporan dibuat pengacara Odie Hodianto yang mewakilkan korban.  ”Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp 9,7 miliar lebih,” kata Odie di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/9).  Odie menuturkan, Olivia diduga telah menipu dengan modus memasukan orang menjadi PNS. Dia memasang tarif Rp 25 juta – Rp 156 juta sebagai timbal baliknya.  Setelah korban membayar sesuai nominal yang diminta, tak kunjung menjadi PNS. Korban bahkan sempat menanyakan status PNS yang diharapkannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya pun nihil.

Anak Nia Daniaty Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Respons Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211111-WA0004-1.jpg" alt="Polda Metro Jaya lakukan penahanan terhadap Olivia Nathania, anak penyanyi Nia Daniaty, tersangka kasus dugaan penipuan. Sabik/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya lakukan penahanan terhadap Olivia Nathania, anak penyanyi Nia Daniaty, tersangka kasus dugaan penipuan. Sabik/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anak penyanyi lawas Nia Daniaty, Olivia Nathania telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok CPNS. Berkaitan dengan itu, penyidik memutuskan melakukan penahanan kepada Olivia.  ”Iya kita lakukan penahanan terhadap ON mulai malam ini (11/11),” kata Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian saat dihubungi, Kamis (11/11).  Sementara itu, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Tubagus Ade Hidayat menambahkan, penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan terhitung mulai hari ini (11/11). Sebelum digiring ke hotel prodeo, Olivia dicek kesehatannya terlebih dahulu.  ”Iya kalau penahanan maksimal segitu untuk tahap satu (20 hari penahanan). Ketentuan KUHPnya memang segitu,” ujar Tubagus.  Tubagus menyebut alasan penyidik melakukan penahanan terhadap Olivia dengan pertimbangan objektif dan subjektif. Seperti agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.  ”Alasan penahanan objektif dan subjektif,” terang Tubagus.  Sebelumnya, Olivia Nathania dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok menjajikan seseorang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Korbannya diperkirakan mencapai 225 orang.  Laporan polisi itu tertuang dalam Nomor LP/B/4728/IX/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 September 2021. Laporan dibuat pengacara Odie Hodianto yang mewakilkan korban.  ”Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp 9,7 miliar lebih,” kata Odie Polda Metro Jaya, Jakarta.  Odie menuturkan, Olivia diduga telah menipu dengan modus memasukan orang menjadi PNS. Namun, dia memasang tarif Rp 25–156 juta sebagai timbal baliknya.  Setelah korban membayar sesuai nominal yang diminta, tak kunjung menjadi PNS. Korban bahkan sempat menanyakan status PNS yang diharapkannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya pun nihil.

Jadi Tersangka Penipuan CPNS Rp 9,7 Miliar, Anak Nia Daniaty Ditahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus dugaan penipuan

Berita Terkini