<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-15-1.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–KTI, terduga tersangka pemerkosaan video ladies companion (LC) disebut merupakan tenaga kontrak Satpol PP. Meski terdaftar sebagai Satpol PP, KTI tidak dibina langsung oleh Satpol PP Surabaya.  Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, KTI tidak dibina Pemerintah Kota Surabaya. Namun, dibina dan langsung bekerja di bawah pengawasan Kecamatan Semampir Surabaya.  ”KTI merupakan anggota seksi ketenteraman kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) Kecamatan Semampir. Jadi yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah kecamatan Semampir dan Kasi (Kepala Seksi) Kamtibmas di sana,” kata Eddy ketika ditemui pada Kamis (31/3).  Artinya, KTI bukan Satpol PP yang bekerja langsung di bawah organisasi perangkat daerah (OPD) Satpol PP. KTI bekerja di bawah Kecamatan Semampir. ”KTI adalah tenaga kontrak. Jadi setelah dilaporkan ke polisi pada Selasa (29/3), Camat Semampir langsung memberhentikan KTI,” tegas Eddy.  Ketika dikonfirmasi, Camat Semampir Yongki Kuspriyanto Wibowo mengatakan, KTI merupakan tenaga kontrak yang baru bekerja di tempatnya. KTI bekerja sejak 2019.  ”Baru jadi tenaga kontrak sejak 2 tahun lalu,” kata Yongki.  KTI bukan warga Kecamatan Semampir. Dia hanya bekerja sebagai tenaga kontrak di seksi keamanan wilayah tersebut. ”Dia juga ngekos di dekat sini. Pokoknya warga Surabaya. Kan syarat utama untuk menjadi tenaga kontrak di kecamatan dan kelurahan di Surabaya kan harus warga ber-KTP Surabaya,” ungkap Yongki.  Sebelumnya,s eorang anggota Satpol PP di Kota Surabaya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya akibat dugaan pelecehan seksual. Laporan dikirimkan seorang pemandu lagu atau video ladies companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya.  Kakak kandung korban, Sukarjo mengatakan, telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) dengan Nomor Laporan LP/B/439/III/2022/SPKT/Polrestabes.SBY.  ”Kejadiannya Sabtu (26/3). Subuh (kejadiannya). Pemerkosaan dua kali,” terang Sukarjo.

Satpol PP yang Diduga Perkosa LC Masih Tenaga Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/libido-tinggi-pemuda-20-tahun-nyaris-perkosa-nenek-nenek_m_.jpg" alt="ilustrasi pemerkosaan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pemerkosaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terduga pemerkosaan terhadap Video Ladies Companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya disebut akan diberhentikan dari Satpol PP Surabaya. KTI, terduga tersangka, diberhentikan sementara tidak dipecat.  Camat Semampir Yongki Kuspriyanto mengatakan, KTI akan diminta untuk membuktikan apakah benar dirinya tidak melakuakn tindakan asusila berupa pemerkosaan itu. Namun, untuk sementara sembari mencari butki bahwa dirinya tidak memperkosa, Yongki memberhentikan KTI dari tugas.  ”Sementara disuruh membuktikan. Saya bilang, cari pembuktian kalau tidak bersalah. Untuk proses pembuktian ini, yo lereno sek ojok nyambut gawe sek (ya berhenti dulu jangan bekerja dulu) daripada gak iso (nggak bisa) fokus sama kerjaanmu. Kalau memang bisa membuktikan tidak bersalah, baru kita evaluasi lagi,” kata Yongki ketika dihubungi pada Selasa (29/3).  Yongki menyebut, pemberhentian pada KTI bersifat sementara. KTI bisa sewaktu-waktu diterima kembali di jajaran Satpol PP bila bisa membuktikan tidak bersalah.  Lalu, apa beda antara memberhentikan dan memecat? Yongki menegaskan, tidak memecat KTI dari Satpol PP. KTI hanya diberhentikan.  ”KTI diberhentikan sampai dia bisa membuktikan. Kalau kita memecat orang yang nggak salah gimana. kalau itu diwalik ke kita dewe yaopo sampean (kalau dibalik ke kita sendiri bagaimana)? Ya duso awak dewe (kita dosa). Kalau bisa membuktikan gak bersalah, otentik, ya nggak apa-apa (diterima lagi tanpa pemecatan),” ucap Yongki.  Untuk itu, lanjut dia, KTI diwajibkan memberikan bukti kepada kecamatan dan juga kepolisian. Bukti itu harus bukti otentik yang tertulis atau dari instansi kepolisian. Sebab KTI telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.  ”Buktinya harus tertulis dari instansi yang berhak mengeluarkan (kepolisian),” tegas Yongki.  Sebelumnya, seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya akibat dugaan pelecehan seksual. Laporan dikirimkan oleh seorang pemandu lagu atau video ladies companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya.

Satpol PP Terduga Pemerkosa LC Diberhentikan Sementara, Tidak Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kenal-di-aplikasi-hago-korban-diajak-ketemuan-lalu-diperkosa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polrestabes Surabaya mulai melakukan penyidikan dugaan pemerkosaan pemandu lagu atau video ladies companion (LC) oleh anggota Satpol PP Surabaya. Saat ini tahap penyidikan tengah berlangsung.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal mengatakan, pihaknya kini tengah meminta keterangan dari korban, DA. Juga memantau CCTV yang disebut merekam pemerkosaan yang disebutkan telah terjadi.  ”Sekarang masih dalam penyelidikan. Karena lagi dimintai keterangan si DA,” kata Mirzal saat dikonfirmasi pada Selasa (29/3).  Kejadian itu, disebut Mirzal terjadi di salah satu room atau ruang karaoke. Pihaknya mendalami kronologis kejadian tersebut.  ”Itu kejadiannya di salah satu room, nah ini lagi didalami penyidik untuk melihat bagaimana kronologis kejadiannya,” ujar Mirzal.  Mirzal memastikan, telah menerjunkan beberapa orang untuk mendalami apa yang terjadi melalui rekaman CCTV. ”DA lagi dimintai keterangan, Masih cari informasi, masih pennyelidikan,” tegas dia.  Sebelumnya,  Seorang anggota Satpol PP di Kota Surabaya, KTI, dilaporkan ke Polrestabes Surabaya akibat dugaan pelecehan seksual. Laporan dikirimkan seorang pemandu lagu atau video ladies companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya.  Kakak kandung korban, Sukarjo mengatakan, telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan Nomor Laporan LP/B/439/III/2022/SPKT/Polrestabes.SBY. Tindakan dugaan pelecehan seksual itu berawal ketika korban menginap di kantor tempat korban bekerja.  Korban disebut tengah dalam keadaan mabuk. Kemudian, anggota satpol PP itu masuk ke kantor. Anggota Satpol PP itu juga dalam keadaan mabuk.  ”Kejadiannya Sabtu (26/3). Subuh (kejadiannya),” kata Sukarjo pada Selasa (29/3).

Polisi Mulai Selidiki Laporan Satpol PP yang Perkosa LC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pemerkosaan.jpg" alt="Ilustrasi (Antara Sumut/ist)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi (Antara Sumut/ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang anggota Satpol PP di Kota Surabaya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya akibat dugaan pelecehan seksual. Laporan dikirim seorang pemandu lagu atau video ladies companion (LC) di salah satu karaoke di Kota Surabaya.  Kakak kandung korban, Sukarjo mengatakan, telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan Nomor Laporan LP/B/439/III/2022/SPKT/Polrestabes.SBY. Sukarjo mengatakan, tindakan dugaan pelecehan seksual itu berawal ketika korban menginap di kantor tempat korban bekerja, yakni di tempat karaoke.  Korban disebut dalam keadaan mabuk. Kemudian, anggota satpol PP itu masuk ke dalam kantor. Anggota Satpol PP itu juga masih dalam keadaan mabuk.  ”Kejadiannya Sabtu (26/3). Subuh (kejadiannya),” kata Sukarjo pada Selasa (29/3).  Ketika korban bangun, dia merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Namun dia tidak tahu apa yang terjadi. Korban pun mengecek CCTV yang dipasang di kantor.  ”Ternayta ada tindakan asusila yang dilakukan pelaku,” tutur Sukarjo.  CCTV tersebut merekam tindakan pemerkosaan. Saat itu, anggota Satpol PP itu melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali.  Sukarjo mengakui adiknnya sebagai korban merupakan LC di karaoke. Namun, menurut dia, adiknya bukan sosok yang mau digunakan untuk pelampiasan nafsu.  ”Meski adik saya bekerja sebagai pemandu karoke, bukan berarti bisa dijadikan pelampiasan nafsu lelaki bejat,” ucap Sukarjo.  Sukarjo berharap Polrestabes Surabaya segera memberikan keadilan bagi adiknya. Dia ingin anggota Satpol PP itu mendapatkan sanksi dan hukuman setimpal akibat apa yang telah dilakikan pada adik perempuannya itu.  Saat dikonfirmasi, Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Ipda Tri Wulandari membenarkan adanya laporan dugaan pemerkosaan tersebut. ”Sudah kami terima (laporannya),” kata Tri.

Diperkosa 2 Kali, LC Laporkan Anggota Satpol PP Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PELECEHAN-SEKSUAL-ANAK2-RADAR-MALANG.jpeg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak. (Radar Malang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, masih berjalan. Terbaru, ketiga korban dibawa untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik.  Tahap itu untuk menganalisis tindakan-tindakan korban dari sisi psikologis untuk membantu proses pembuktian tindak pidana. ”Sudah dan sedang dalam pemeriksaan psikologi forensik,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (2/12).  Ramadhan mengatakan, penyidik masih menunggu hasil analisis dari tim psikologi forensik. Menurut dia, analisis hasil pemeriksaan membutuhkan waktu lama.  ”Itu membutuhkan waktu yang tidak cepat sebenarnya. Minimal 1 minggu terhadap ketiga anak yang diduga mendapatkan kasus pencabulan tersebut,” jelas Ahmad Ramadhan.  Sebelumnya, Polri memastikan akan memulai lagi penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan kepada 3 anak oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saat ini, sudah ada laporan baru tipe A atau yang dibuat polisi untuk membuka kembali penyelidikan.  Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombespol Ahmad Ramadhan mengatakan, penyelidikan dimulai lagi berdasar hasil pemeriksaan pribadi yang dilakukan ibu korban terhadap ketiga anaknya di Rumah Sakit Vale Sorowako pada 31 Oktober 2019. Saat itu, dokter spesialis anak, Imelda menemukan adanya peradangan di dubur dan vagina korban.  ”Tim sudah melakukan penyelidikan, mengambil keterangan dalam bentuk BAP kepada dokter IM (Imelda), dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap ketiga korban di RS Vale Sorowako,” kata Ramadhan kepada wartawan, Jumat (15/10).  Dengan diterbitkannya laporan tipe A, penyidik akan mendalami kembali penyebab peradangan di bagian intim korban. Pasalnya, hasil visum yang dilakukan Puskesmas Malili pada 15 Oktober 2019 oleh dokter Nurul, tidak ditemukan kelainan pada organ vital korban.  Hasil itu juga sejalan dengan pemeriksaan yang dilakukan dokter Deni Mathius di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada 24 Oktober 2021 yang menyatakan tak ditemukan adanya kelainan. "Sehingga penyidik akan mendalami peristiwa tempus atau waktu mulai tanggal 25 sampai 31 Oktober 2019,” jelas Ramadhan.

Kasus 3 Anak Diperkosa Ayah Kandung, Korban Jalani Psikologi Forensik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20211011_134658_1-1.jpg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan (tengah). Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan (tengah). Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuat laporan model A untuk menelusuri duduk perkara kasus rudapaksa tiga anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.  Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan mengatakan, laporan model A adalah laporan polisi yang dibuat petugas kepolisian dengan waktu berbeda dengan laporan yang dibuat ibu korban pada 9 Oktober.  ”Saya tidak mengatakan dibuka kembali. Tapi, polisi mengeluarkan laporan polisi model A, melakukan penyelidikan,” ucap Ramdahan.  Ramadhan menjelaskan, laporan polisi model A itu bentuk respons kepolisian atas pengaduan masyarakat. Laporan model A dibuat pada 12 Oktober 2021.  Menurut dia, tujuan laporan tersebut adalah untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya. Dengan tempus (waktu) yang diselidiki adalah 25–31 Oktober 2019.  Sedangkan laporan yang sebelumnya dibuat ibu korban berinisial BS pada 9 Oktober 2019, di mana penyelidikan menyatakan penghentian penyelidikan sesuai prosedur. Sebab, berdasar hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada alat kelamin maupun dubur ketiga anak korban.  Sehingga setelah dilakukan gelar perkara, penyelidikan dihentikan. Diperkuat dua hasil visum tanggal 9 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019.  Sementara itu, hasil Asistensi dan Supervisi Tim Bareskrim Polri pada 11 Oktober 2021, diperoleh informasi ibu korban melakukan pemeriksaan medis terhadap ketiga anaknya pada 31 Oktober di Rumah Sakit Vale Sorowako, yang hasil keterangan dokter yang menangani ada kelainan pada korban.  ”Oleh karena itu penyidik akan mendalami peristiwa pada waktu mulai tanggal 25–31 Oktober 2019 tersebut,” tutur Ramadhan.  Ramadhan menyebutkan, penyelidikan berdasar laporan model A .tetap ditangani .Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan dengan asistensi dari Bareskrim Polri.  ”Polisi membuat laporan model A untuk melakukan penyelidikan dengan tempus 25–31 Oktober 2019, karena apa sampai tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan visum tidak ditemukan tanda-tanda kelainan pada korban,” ujar Ramadhan.

Polri Buat Laporan Model A Dalami Duduk Perkara Kasus Luwu Timur