<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Eggi-Sudjana-tersenyu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana akhirnya bisa keluar dari rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya, Senin (24/6) malam. Saat berjalan keluar, nampak muka bahagia tersorot dari wajah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Namun, dia enggan berbicara banyak saat di tanya oleh awak media.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, Eggi tampak masuk ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan proses penangguhan penahanannya. Saat berjalan memasuki ruangan itu dia terlihat masih mengenakan pakaian tahanan berwarna orange.  "Alhamdulillah," ucap singkat Eggi kepada awak media.  Eggi mendapat pembebasan penangguhan penahanan setelah dijamin oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Permohonannya sendiri telah dibuat sejak H-1 Hari Raya Idul Fitri 1440 hijriah lalu.  "Iya, jadi kami sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini bahwa dari pihak Pak Eggi Sudjana sudah mengajukan penangguhan penahanan, dari keluarga dan ada jaminan dari Pak Sufmi Dasco," kata Hendarsam Marantoko selaku pengacara Eggi Sudjana.  Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisiaris Besar Polisi Argo Yuwono membeberkan alasan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Eggi Sudjana.  Menurutnya, tersangka bersikap kooperatif saat dimintai keterangan mengenai kasus yang menjeratnya. Adanya Dasco sebagai penjamin membuat penyidik semakin yakin.  "Pertimbangan penyidik untuk mengabulkan yang pertama karena yang bersangkutan kooperatif. Jadi setelah kita lakukan pertanyaan oleh penyidik semua kooperatif," ungkap Argo.  Selain itu, Argo menyampaikan, Eggi sudah berkomitmen tidak akan kabur maupun menghilangkan barang bukti setelah ditangguhkan penahannya. Oleh sebab itu permohonan dikabulkan.  "Intinya semuanya sudah dievaluasi penyidik dan sudah dikabulkan," jelas Eggi.  Namun sesuai ketentuan penyidik, selama mendapat penangguhan penahananl, tersangka diharuskan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Saat ini Eggi masih berada di ruang penyidik untuk merampungkan proses administrasi.  "Jadi untuk malam ini tersangka Eggi Sudjana bisa kembali ke rumah, nanti akan diantar pengacaranya dan nanti akan wajib lapor," tutup Argo.  Sebelumnya, Eggi mulai ditahan sejak Selasa (14/5). Dia diputuskan masuk Rumah Tahanan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dia pertama kali diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB.  Pitra Romadoni menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  Eggi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya. Keputusan ini dikeluarkan setelah proses gelar perkara pada 7 Mei 2019. Adanya kecukupan alat bukti seperti enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, beberapa dokumen, petunjuk, dan kesesuaian alat bukti menjadi dasar penyidik menaikan status hukumnya.  Politikus PAN itu dilaporkan oleh caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), S. Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar. Laporan itu dibuat atas beredarnya video Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi.  Selain Dewi, Supriyanto yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) juga turut melaporkan Eggi ke Bareskrim Polri, pada Jumat 19 April 2019. Laporannya teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Terkait status tersangkanya ini, Eggi pun telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dijamin Sufmi Dasco, Eggi Sudjana Dapat Penangguhan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) akan menjadi saksi kasus dugaan upaya makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Aparat kepolisian pun berencana meminta keterangan UBN di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (16/5) mendatang.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan rencana pemanggilan itu. Namun, dia tidak menjelaskan detail soal rencana pemanggilan tersebut. "Kita layangkan surat pemanggilan terhadap pak Bachtiar Nasir," kata Argo, Selasa (14/5).  Argo menambahkan status UBN dalam kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana masih saksi. Sehingga, pihaknya akan memintai keterangan UBN. "Masih saksi," singkat dia.  Dia pun menyebut penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. "Penahanan wewenang penyidik dan kemungkinan bisa terjadi," ujar dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 14 Mei 2019.  Eggi hari ini kembali menjalani pemeriksaan. Kata dia penyidik punya waktu 1X24 jam untuk menentukan apakah Eggi akan ditahan atau tidak. "Penyidik mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan apakah tsk (tersangka) ditahan atau tidak," katany  Dihubungi terpisah, kuasa hukum Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar membenarkan adanya pemanggilan kliennya sebagai saksi. Surat panggilan sendiri telah diterima. "Iya ada panggilan sebagai saksi untuk beliau," kata Aziz.  Ditangkap Polisi  Eggi Sudjana disebut tak bisa keluar dari ruang penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Bahkan, Eggi belum boleh meninggalkan Mapolda Metro Jaya, selama proses penyidikan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Dok JawaPos.com)  Diketahui, Eggi diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB. Hingga kini, dia masih berada di ruang penyidikan. Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  Eggi tidak boleh Meninggalkan Polda Metro Jaya selama 1×24 jam sejak hari ini. “Ditangkap 05.30 WIB,” kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (14/5).  Dia menyebut penangkapan tersebut janggal dan aneh. Sebab, bagaimana mungkin penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. “Kalau yang namanya penangkapan kan biasanya di luar daripada ruang penyidik. Ini gak ada yang mau lari, dia kooperatif, dia tidak pernah menghindar,” ujarnya.  Penangkapan yang dilakukan penyidik diruangannya sendiri menurutnya tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Ia merasa ini adalah bentuk penerapan hukum yang tidak adil.  “Terhadap penangkapan Eggi Sudjana sangat aneh. Saat ini beliau belum diperbolehkan pulang sejak dibacakan surat penangkapannya oleh petugas kepolisian,” pungkasnya.  Kriminalisasi  Sebelumnya, Eggi menjelaskan jika dirinya ditahan usai pemeriksaan hari ini maka polisi telah melakukan kriminalisasi. Presiden Jokowi disebutnya bisa mencegah dirinya ditahan. “Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi, Polri tidak promoter dan Jokowi bisa perintahkan ke Kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi yang bener,” kata Eggi di Polda Metro Jaya, Senin (13/5).  Eggi menolak anggapan bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Presiden, menurut Eggi, boleh mengintervensi karena menjabat sebagai pemimpin negara. “Jadi jangan lagi pakai alasan wah itu tidak boleh intervensi, Anda jangan lupa pemimpin di negeri ini, Anda itu pimpinan Kapolri, TNI dan semua angkatan perang, Anda panglimanya jadi bisa diperintah. Itu adalah instruksi,” tuturnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Ustad Bachtiar Nasir Akan Diperiksa Jadi Saksi Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana.jpeg" alt="Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eggi Sudjana ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, sebagai tersangka kasus dugaan upaya pengerahan people power, menjurus makar. Saat dikonfirmasi, Eggi Sudjana mempertanyakan alasan pihak kepolisian menuduh dia melakukan upaya makar.  Menurutnya, unjuk rasa yang bakal dilakukannya hanya untuk mengkritisi perhelatan pemilu 2019. Eggi melihat banyak kecurangan dalam pesta demokrasi tahun ini.  "Ini upaya kami untuk mengkritisi kecurangan pemilu atau pemilu yang curang, bukan makar," ujar Eggi saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).  Eggi mengatakan, aksinya mengkritisi penyelenggaraan pemilu merupakan upaya mewujudkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Bunyi pasalnya yakni, 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.'  "Ini adalah wujud people power yang disahkan secara konstitusi," katanya.  Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partonan Daulay meminta ‎pihak kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dia khawatir penetapan tersangka Eggi Sudjana berdampak tidak baik.  "Misalnya masyakat bisa jadi merasa was-was dalam menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak salah, sangkaannya itu makar. Saya tidak melihat sosok Eggi Sudjana seperti itu," ujar Saleh kepada JawaPos.com, Kamis.  ‎Di matanya, Eggi Sudjana merupakan sosok aktivis yang Pancasilais. Eggi, menurutnya, juga selalu tampil dan berbicara dalam koridor konstitusi. Oleh sebab itu, dia heran tiba-tiba seorang Eggi Sudjana ditetapkan tersangka dugaan makar.  "PAN tentu akan senang memberikan bantuan hukum jika dibutuhkan. Teman-teman pengacara yang ada di DPP PAN diyakini akan senang jika bisa membantu," katanya.  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade juga turut mengkomentari kasus yang sedang dihadapi Eggi Sudjana. Andre mengaku prihatin dan mendoakan Eggi Sudjana tabah menjalani kasusnya ini.  "Ini ujian bagi Bang Eggi. Tetap tabah, sabar hadapi kasus ini," katanya.  Andre berharap agar Eggi bisa menjelaskan ke pihak kepolisian, bahwa dia tidak bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan. Melainkan hanya mengkritisi kecurangan pemilu.  "Ya, people power yang dimaksud bukan makar pemerintah. Jadi, jelaskan saja ke pihak kepolisian," tuturnya.  Pendapat berbeda diutarakan oleh Partai Demokrat. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, pernyataan Eggi Sudjana sudah menjurus ke makar.  Menurut Ferdinand, Eggi Sudjana ingin mengerahkan people power yang ingin mempercepat dilantiknya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelum bulan Oktober 2019.  "Artinya bisa diartikan memang ada penggulingan kekuasaan yang sah, dan ini bisa masuk kategori makar," ungkap Ferdinand.  Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Eggi Sudjana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Eggi bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu pada Senin (13/5) mendatang.

Demokrat Yakin Pengerahan 'People Power' Eggi Sudjana Menjurus Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kondisi-kesehatan-al-khaththath-memburuk-begini-pengakuan-istrinya_m_131112.jpeg" alt="Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath" width="100%">
<figcaption>Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sekretaris Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath dikabarkan memburuk. Semenjak ditahan di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, 31 Maret lalu, Al Khaththath diketahui saat ini tengah sakit keras. Tubuhnya lemas, dan kerap mengalami pusing hebat.&nbsp; "Tensinya tinggi, kepalanya pusing, dan ke kamar mandi pun harus dipapah. Ini biasanya asam uratnya kambuh, salat saja harus di tempat tidur, gak kuat berdiri," kata istri Al Khaththath, Ummu Hafiz, kepada wartawan, Kamis (18/5) malam. Dikatakan Ummu Hafiz, kondisi yang dialami suaminya akibat memakan hidangan pantangan yang disampaikan terapisnya saat berada di tahanan Mako Brimob. Kondisi kesehatan menurun Al Khaththath diketahui Ummu Hafiz saat mengunjunginya pada Kamis (18/5) siang. Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengatakan Al Khaththath mengalami muntah-muntah dan diare. "Setiap makan beberapa suap selalu muntah. Karena tak ada asupan makanan ini Ustadz Khaththath tak bisa bangun, lemas," kata Usamah. Usamah berharap Al Khaththath dapat segera dirujuk dan dirawat di rumah sakit di luar Mako Brimob. Sebab, Al Khaththath sempat diperiksa lima dokter dari Mako Brimob tapi kondisinya makin parah. "Sudah dikasih obat oleh tim dokter. Tapi kondisinya makin parah. Obat-obat yang baru diminum dimuntahkan lagi," pungkas Usamah Seperti diketahui, Al Khaththath sendiri ditahan beberapa saat sebelum aksi 313. Dia diduga hendak melakukan percobaan makar.(jar/rmol/mam/JPG)&nbsp;

Kondisi Kesehatan Al Khaththath Memburuk, Begini Pengakuan Istrinya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/jatah-makanan-pimpinan-aksi-313-dibatasi-begini-jawaban-polisi_m_124951.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lima tersangka dugaan makar Aksi 313 hingga kini masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Belum lama ini, berhembus kabar jika keduanya hanya diberi jatah makan dua kali sehari.&nbsp; Lantas bagaimana jawaban Polisi?&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono tak menampik hal itu. Menurut Argo, kebijakan itu sudah sesuai aturan. Dengan kata lain, negara memang hanya memberikan porsi dua kali dalam memberikan jatah makan untuk tahanan.&nbsp; "Ya negara itu memberinya terbatas, hanya untuk makan siang dan malam. Paginya snack," kata dia, Kamis (20/4). Dalam kesempatan itu, Argo juga mengatakan bahwa untuk Al-Khaththath, pihaknya telah melakukan perpanjangan masa tahanan. "Sementara saksi-saksi sudah ada delapan yang kami periksa, dan ahli ada dua dari ahli pidana dan bahasa," paparnya. Saat disinggung apa alasan dari penyidik memperpanjang masa penahanan, menurut Argo hal itu tak bisa diberitahukan ke publik karena memang materi dari pemeriksaan. Sementara untuk desakan membebaskan para pelaku makar ini, menurut Argo, kepolisian tak bisa diintervensi. Apalagi dalam hal penegakkan hukum. "Ya hukum tidak bisa diintervensi lah ya," pungkas dia.(elf/JPG)

Jatah Makanan Pimpinan Aksi 313 Dibatasi, Begini Jawaban Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/tersangka-baru-di-kasus-makar-ini-penjelasan-polisi_m_121566.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai sekarang polisi baru menetapkan lima orang tersangka di kasus makar. Mereka adalah Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Dalam perjalannnya, tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, untuk penetapan tersangka nanti akan menunggu perkembangan penyidik. "Ya nanti kita tunggu saja (tersangka baru). Saat ini masih (pemeriksaan) beberapa saksi, nanti ditunggu saja, apakah ada tersangka baru atau tidak," kata dia di Polda Metro Jaya, Kamis (6/4). Sementara untuk penangguhan penahan kata Argo ada beberapa pelaku yang sudah mengajukan melalui pihak penjamin. "Nanti dari penyidik yang akan menilai. Nanti akan dinilai berkaitan dengan persetujuan itu, apakah akan disetujui atau tidak (penangguhan)," sambungnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi lanjutan yang mengetahui adanya pertemuan makar, menurut Argo hal itu masih dilakukan pendataan. Polisi mendata siapa saja yang kemungkinan tahu pertemuan itu dan akan diperiksa. "Ya tentunya yang mengetahui soal kegiatan itu. Mengetahui soal pertemuan di pertemuan ini," ucapnya. (elf/JPG)

Tersangka Baru di Kasus Makar? Ini Penjelasan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/polisi-gelar-rekonstruksi-kasus-dugaan-makar-di-hotel-kempinski_m_120940.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus makar yang menjerat lima orang petinggi Aksi 313 pada Jumat (31/3) lalu masih diusut Polda Metro Jaya. Polisi berusaha untuk melengkapi berkas perkaranya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, pada Senin (3/4) malam, penyidik membawa sejumlah pelaku makar ke Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. "Rekonstruksi tadi malam aja," kata dia, Selasa (4/4). Menurut dia, salah satu tujuan dilakukannya rekonstruksi untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan makar para pelaku. "Dibuat untuk pendalaman, rekonstruksi untuk melihat apa tujuan mereka," tambah mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu. Sebelumnya lima orang pelaku makar ditangkap Polda Metro Jaya pada Jumat (31/3) lalu. Mereka adalah&nbsp; Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansyah, Dikho Nugraha dan Andre. (elf/JPG)

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Makar di Hotel Kempinski

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kapolri-tolak-adanya-intervensi-kasus-makar_m_102199.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta sejumlah pihak agar tidak mengintervensi institusinya dalam menanganani kasus makar. Pernyataan itu tanggapan atas permintaan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, agar dirinya mengeluarkan surat perintah pengehentian penyidikan (SP3) kasus makar. Menurut Tito, SP3 tak bisa dikeluarkan begitu saja tanpa alasan kuat. "Kita kembali ke fakta hukum. Tolong jangan dipotong. Kalau fakta hukumnya kuat pasti kita akan ajukan (ke pengadilan)," kata Tito Karnavian, di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1). "Kalau faktanya tidak kuat kita akan hentikan. Itu aja prinsip kita," sambung mantan Kapolda Metro Jaya itu. Oleh karena itu, mantan Kepala BNPT&nbsp; ini menegaskan kepada semua pihak agar jangan melakukan intervensi terhadap Polri. "Jadi intervensi tidak boleh. Hukum tidak boleh diintervensi. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya. Prinsipnya itu, dihentikan kalau enggak kuat, diajukan kalau itu kuat," tukasnya. (elf/JPG)

Kapolri Tolak Adanya Intervensi Kasus Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69675_88891_ilustrasi-palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum aktivis Hatta Taliwang mempertanyakan penangkapan kliennya.&nbsp; Mereka heran polisi menetapkan Hatta sebagai tersangka kasus dugaan makar. Hatta, seperti diketahui dicokok di kediamannya di rumah susun (Rusun) Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (8/12) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. &quot;Kami sebagai tim yang ditunjuk sebagai kuasa hukum mempertanyakan apa dasar penangkapan itu,&quot; ujar Syukur Mandar, penasihat hukum Hatta Taliwang, kemarin (8/12). Menurut dia, penangkapan dilakukan sebelum dilayangkan surat panggilan. &quot;Kalau kemudian makar kan yang bersangkutan tidak melarikan diri. Yang bersangkutan biasa-biasa saja dalam aktivitasnya,&quot; kata dia. Dia menilai upaya penetapan tersangka dan penangkapan itu langkah tergesa-gesa dari aparat kepolisian. Sejauh ini dugaan terhadap Hatta belum dibuktikan secara nyata dalam suatu perbuatan mengancam negara. Meskipun begitu, dia tetap menghargai upaya hukum yang telah dilakukan aparat kepolisian tersebut. &quot;Mari kita menghargai hukum. Kami juga menghargai polisi dalam mengambilkan. Tetapi sepatutnya asas praduga dikedepankan. Perlakuan yang sama dimuka hukum,&quot; tambahnya. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan aktivis Mohammad Hatta alias Hatta Taliwang. Ia diamankan di kediamannya rumah susun (Rusun) Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/12) sekitar pukul 01.30 WIB dini hari. Hatta diduga telah memposting di media sosial Facebook terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)yang isinya disinyalir dapat menimbulkan permusuhan. Hatta Taliwang dipersangkakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(prs/rmol/mam/JPG)

Kuasa Hukum Heran dengan Penetapan Tersangka Hatta Taliwang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67547_86711_Fahri-Hamzah-2.jpg" alt="Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ferry Simanulang, salah satu anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) rampung menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Dia adalah pelapor kasus dugaan makar oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Selama pemeriksaan, dia mengaku bahwa penyidik Bareskrim Polri menanyakan dari mana mereka mendapatkan alat bukti. Ferry juga mengaku bahwa kedatangannya guna memberikan keterangan tambahan atas laporan mereka. &quot;Ya mengenai alat bukti. Dari mana kami dapat, apakah secara legal atau tidak. Kami berikan laporan tambahan, kami siap sedia,&quot; kata dia di Bareskrim, Selasa (29/11). Kemudian, lanjut Ferry, pihaknya juga menyerahkan semua bukti yang dibawa kepada penyidik. Hal itu guna mengetahui apakah laporan yang mereka lakukan beberap waktu lalu bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan, atau akan disetop karena dianggap tidak ada tindak pidana. &quot;Jadi, kami serahkan semua ke pihak kepolisian, biar kasus ini dianalisa secara yuridis apakah laporan kami bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jika polisi membutuhkan, akan kami beri lagi alat-alat bukti lain,&quot; tambahnya.&nbsp; Ferry meyakini bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional atas laporan yang mereka ajukan tersebut. Pihak BARA JP menyerahkan sepenuhnya proses kasus tersebut pada polisi. &quot;Kami tidak bisa mengintervensi kinerja kepolisian. Kami serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Kepolisian pasti akan bekerja secara proesional. Tadi kami diberi tahu oleh polisi bahwa mereka sudah mulai melakukan proses penyelidikan,&quot; tutupnya. Diketahui, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilaporkan ke Bareskrim Polri, karena diduga telah melakukan tindakan penghasutan dan makar saat demo 4 November 2016. Fahri dilaporkan ke polisi oleh BARA JP. Menurut BARA JP, pihaknya menilai ucapan Fahri saat itu bersifat provokatif, sehingga memicu massa pendemo untuk melakukan tindakan anarkis. (elf/JPG)

Diperiksa Bareskrim, Pelapor Fahri Hamzah Ditanya soal Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus dugaan makar

Berita Terkini