<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/3B3m9orslIsiAgYLyB8hfvIu0GkrOmzeQLvZJQKw-2226487824.jpg" alt="Anggota keluarga membawa foto almarhum Arya Daru Pangayunan, Diplomat Ahli Muda Kemenlu RI, di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul. (Guntur Aga/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Anggota keluarga membawa foto almarhum Arya Daru Pangayunan, Diplomat Ahli Muda Kemenlu RI, di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul. (Guntur Aga/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbulan-bulan pasca temuan jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya secara resmi menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa penyelidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus Arya Daru. Menurut dia, penghentian penyelidikan dilakukan setelah instansinya melakukan serangkaian proses hukum. Sejak mendapat laporan dan kasus ditangani oleh Polres Metro Jakpus dan diambil alih oleh Polda Metro Jaya, polisis sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, serta berbagai pendalaman yang melibatkan banyak ahli. &rdquo;Benar, keterangan dari penyelidik (kasus Arya Daru) dihentikan penyelidikannya karena dari rangkaian penyelidikan, olah barang bukti, dan keterangan saksi sehingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana,&rdquo; kata Kombes Budi pada Jumat (9/1). Namun demikian, Budi memastikan bahwa pihaknya tetap membuka diri bila nantinya ditemukan bukti-bukti baru oleh pihak keluarga. Dia menyebut, Polda Metro Jaya terbuka untuk kembali mendalami kasus yang sempat menjadi sorotan publik tersebut. &rdquo;Jika pihak keluarga ada bukti baru yang valid, maka penyelidik akan mendalami,&rdquo; ujarnya. Keputusan Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus Arya Daru dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 dengan nomor SPPP/310/XII/2025/Ditreskrimum. Surat tersebut sudah diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya sejak 12 Desember lalu. Sebelumnya, pada 29 Juli 2025 Polda Metro Jaya menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pelanggaran aturan hukum pidana dalam kematian Arya Daru. Kesimpulan itu diperoleh setelah penyelidikan berlangsung sejak Arya Daru ditemukan mati lemas pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. &rdquo;Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil dari pada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana,&rdquo; kata Brigjen Pol Wira Satya Triputra yang kala itu masih bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya. Menurut Wira, kesimpulan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan penyelidikan sejak temuan jenazah Arya Daru diambil alih penanganannya oleh Polda Metro Jaya. Diantaranya dengan mendalami keterangan dari 24 saksi, pendalaman barang bukti, otopsi, hingga pemeriksaan toksikologi pada sampel-sampel yang diambil dari tubuh korban. &rdquo;Polri dalam hal ini, kami menyimpulkan kasus ini bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana. Itu yang bisa kami simpulkan,&rdquo; ungkap Wira. &nbsp;

Polda Metro Jaya resmi hentikan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru. Kabid Humas pastikan tidak ada unsur pidana.

Tidak Ada Unsur Pidana, Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penghentian-kasus-slamet-maarif-pa-212-demi-menjaga-stabilitas_m_.jpg" alt="Ketua Umum PA 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PA 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditutupnya kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menyeret nama Slamet Ma'arif ditanggapi positif sejumlah pihak. Tak terkecuali Persaudaraan Alumni 212 itu sendiri. "Kami dari PA 212 mengapresiasi langkah Bawaslu juga Gakkumdu yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik demi menjaga stabilitas negara ini, agar pemilu berjalan dengan aman, adil, dan jujur, serta bermartabat," tegas Juru Bicara PA 212 Novel&nbsp;Bamukmin kepada JawaPos.com, Rabu (27/2). Kata Novel, kasus yang menyeret ketua umumnya itu memang layak dihentikan. Sebab, masa penyidikannya sudah melewati batas, yakni lebih dari 14 hari. "Selain itu ketika pemeriksaan terbukti tidak ada niat atau mens rea. Di antara Gakumdu terjadi juga beda pandangan terkait kasus pidana dalam pemilu sehingga diputuskan untuk dihentikan," ujarnya. Sekadar informasi, pemberhentian kasus Slamet sesusai hasil pembahasan yang melibatkan Sentra Gakkumdu dan para ahli. Diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Setidaknya, ada tiga alasan yang mendasari keputusan itu. Pertama, terdapat penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari ahli pidana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, masa waktu penyidikan terhadap kasus ini habis sementara tersangka Slamet tak kunjung datang dalam pemeriksaan. Selama masa penyidikan itu, polisi tidak menemukan unsur mens rea atau niat jahat dari pelaku. Ketiga, keputusan untuk menghentikan kasus ini mendapat persetujuan dari Sentra Gakkumdu. Sebelumnya, Slamet ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta karena dianggap melakukan tindak pidana pemilu dengan kampanye di luar jadwal. Pelanggaran jadwal kampanye tersebut katanya dilihat dari materi yang disampaikan Slamet pada Tabligh&nbsp;Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak.

Penghentian Kasus Slamet Ma'arif, PA 212: Demi Menjaga Stabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasusnya-dihentikan-polisi-slamet-maarif-alhamdulillah_m_.jpg" alt="Ketua PA 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua PA 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menyeret nama Ketua PA 212 Slamet Ma'arif resmi dihentikan. Alasan, polisi tidak menemukan mens rea atau unsur kesengajaan&nbsp;Slamet dalam melakukan kampanye di luar jadwal. Atas penghentian kasus tersebut, Slamet mengucapkan rasa bersyukurnya. Namun ia juga berharap agar Polri tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. "Alhamdulillah teriring doa semoga kepolisian tetap profesional," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (26/2) Untuk saat ini, Slamet masih menunggu surat penghentian kasus yang menyeret namanya itu. "Kami sedang tunggu SP3-nya. Belum (saya terima), nanti pengacara yang urus," tegasnya. Sekadar informasi, pemberhentian kasus Slamet sesusai hasil pembahasan yang melibatkan Sentra Gakkumdu dan para ahli. Diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Setidaknya, ada tiga alasan yang mendasari keputusan itu. Pertama, terdapat penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari ahli pidana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, masa waktu penyidikan terhadap kasus ini habis sementara tersangka Slamet tak kunjung datang dalam pemeriksaan. Selama masa penyidikan itu, polisi tidak menemukan unsur mens rea atau niat jahat dari pelaku. Ketiga, keputusan untuk menghentikan kasus ini mendapat persetujuan dari Sentra Gakkumdu. Sebelumnya, Slamet ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta karena dianggap melakukan tindak pidana pemilu dengan kampanye di luar jadwal. Pelanggaran jadwal kampanye tersebut katanya dilihat dari materi yang disampaikan Slamet pada Tabligh&nbsp;Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Minggu (13/2).

Kasusnya Dihentikan Polisi, Slamet Ma'arif: Alhamdulillah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-dugaan-penganiayaan-kasatpol-pp-dki-dihentikan-ada-apa-ya_m_183741.jpeg" alt="Kasatpol PP DKI Yani Purwoko" width="100%">
<figcaption>Kasatpol PP DKI Yani Purwoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Satpol PP, yang menyeret Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Yani Wahyu Purwoko telah selesai. Karena laporan ke aparat kepolisian dicabut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Steven Tantuman mengatakan kedua belah pihak berdamai. "Sudah, sudah. Laporannya juga sudah dicabut," tuturnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (24/1). Steven menyampaikan jika pencabutan itu dilakukan pada sore hari tadi. Dalam pencabutan itu Kasat Pol PP meminta maaf atas tindakan yang ia lakukan kepada anggotanya. Sebelumnya kasubdit sempat memeriksa pelapor pada siang hari tadi. Namun tidak menyebutkan secara rinci apa saja pertanyaan yang dilontarkan saat pemeriksaan tersebut. "Kita periksa, pertama terkait peristiwanya, kedua perihal pencabutan laporannya," pungkas Steven. Sebelumnya perlu diketahui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Yani Wahyu Purwoko, dilaporkan oleh anggotanya akibat dugaan tindakan penganiayaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan jika anggota itu dituduh membocorkan informasi perihal reklame ke media massa. "Kemudian terus didorong, mepet tembok. Menurut pengakuan dari laporan dicekik, kemudian ditampar pipi kiri dan kanan," kata Argo di Mapolda Meteo Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Kasus Dugaan Penganiayaan Kasatpol PP DKI Dihentikan, Ada Apa Ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kasus-pengibaran-bendera-tiongkok-bakal-dihentikan-polda-malut-ini-alasannya_m_127597.jpeg" alt="Bendera Tiongkok saat diturunkan" width="100%">
<figcaption>Bendera Tiongkok saat diturunkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Keseriusan Polda Maluku Utara dalam menangani kasus pidana umum dipertanyakan. Satu per satu kasus pidana umum yang ditangani Polda Malut kandas. Setelah kasus dugaan pemalsuan pangkat oleh dua pimpinan SKPD Pemprov Malut, Buyung Radjilun dan Syukur Lila dihentikan, Polda berencana menghentikan kasus pengibaran bendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Padahal, dalam kasus ini Polda telah menetapkan tiga orang tersangka. Kasubdit I Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda, AKBP Hengky Setiawan sebagimana dilansir dari Malut Post (Jawa Pos Group) menjelaskan, kasus pengibaran bendera RRT saat peresmian Smelter di PT Wanatiara Persada bulan November 2016 itu terpaksa dihentikan, karena Indonesia dan Tiongkok memiki hubungan kerja sama bilateral. Ahli Hukum Tata Negara yang dimintai keterangan penyidik, kata Hengky, menegaskan, kasus tersebut tidak harus dilanjutkan, lantaran Indonesia dan Tiongkok menjalin kerja sama bilateral. &ldquo;Karena sudah ada kesepakatan oleh kedua kepala negara itu maka kasus ini akan di SP3,&rdquo;jelas Hengky, Selasa (2/5). Perjanjian bilateral kedua negara yang memaksa proses pidana kasus tersebut harus dihentikan juga termuat dalam petunjuk Jaksa Peneliti melalui P19. &ldquo;Berkas tiga tersangka kasus ini sudah dua kali P19, karena petunjuk yang memuat tentang hubungan bilateral itu sehingga JPU menyimpulkan kasus ini harus dihentikan,&rdquo;ungkapnya. Hengky mengaku, dengan dasar tersebut juga, status tersangka yang melekat di tiga pelaku pengibar bendera RRT tersebut akan gugur demi hukum. &ldquo;Pasal apapun yang diterapkan itu tidak akan bisa, karena perjanjian inilah yang menggugurkan semua unsur pidananya,&rdquo;pungkas Hengky.(tr-04/lex/sad/JPG)

Kasus Pengibaran Bendera Tiongkok Bakal Dihentikan Polda Malut, Ini Alasannya