<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Saksi mahkota kasus BTS (base transceiver station) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Anang Achmad Latif mengakui telah diminta menyetor uang ke mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Bantuan itu atas permintaan Plate kepada Anang. Selain setoran bulanan, mantan Dirut Bakti Kominfo tersebut juga membenarkan pemberian uang untuk tutup kasus. Pernyataan itu disampaikan Anang ketika jaksa dari Kejagung mempertanyakan setoran uang Rp 500 juta. Mulanya jaksa bertanya mengenai hubungannya dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan. Anang menjawab bahwa dirinya kenal lama, sejak SMP di Bandung. Setelah itu Anang menjawab soal permintaannya kepada Irwan untuk membantunya. &rdquo;Pertama, terkait adanya permintaan Rp 500 juta per bulan,&rdquo; ucapnya di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anang mengatakan kepada jaksa bahwa uang itu diminta oleh Plate. Sebagai bentuk tambahan uang kepada anak buahnya. &rdquo;Nang, ini anak-anak butuh biaya tambahan untuk kerja kerasnya,&rdquo; ucap Anang menirukan perintah Plate waktu itu. Anang pun lalu mengontak Irwan untuk mencarikan uang itu. Dari sana Irwan langsung mengontak Heppy Endah Palupi yang merupakan sekretaris Plate. Dalam sidang kemarin (27/9), Anang juga membenarkan pernyataan terkait upaya pihak ketiga dalam menutup kasus BTS agar selesai. Saat itu dia bertemu dengan seseorang bernama Edward Hutahaean, yang mengaku sebagai lawyer di sebuah restoran di golf Pondok Indah. Sementara itu, Plate yang juga hadir sebagai saksi mahkota mengatakan, dirinya tidak pernah meminta untuk menyelesaikan kasus ini kepada pihak ketiga. Dia menyebutkan justru meminta Anang untuk menyelesaikan masalahnya. &rdquo;Di Bakti kan ada bagian legal.&rdquo; (elo/c9/ttg)

Saksi mahkota kasus BTS (base transceiver station) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Anang Achmad Latif mengakui telah diminta

Mantan Dirut Bakti Kominfo Akui Diminta Johnny G. Plate Setor Rp 500 Juta untuk Tutup Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/hoaks-plate-3460855856.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus&nbsp;korupsi base transceiver station (BTS) di Kemenkominfo terus digoreng oleh produsen hoax. Kali ini, mereka memproduksi narasi yang tidak sesuai fakta. Katanya, KPK menggeledah rumah Plate dan menemukan uang triliunan rupiah. &rsquo;&rsquo;KPK TEMUKAN 10 KOPER BERISI TRILIUNAN UANG DAN EMAS ANTAM DIRUMAH JHONNY PLATE&hellip;,&rsquo;&rsquo; begitu keterangan akun Facebook T8pol. Akun itu turut menyertakan keterangan thumbnail gambar. Keterangan itu jelas menyebut teks breaking news. Termasuk menampilkan dua gambar berbeda. Satu gambar menampilkan petugas berompi KPK dengan memperlihatkan uang dan gambar lainnya menunjukkan penggeledahan rumah (s.id/10KoperUang). Sejak awal, informasi tersebut menyesatkan. Foto thumbnail itu tidak berhubungan dengan korupsi BTS 4G Kemenkominfo yang menimpa Menkominfo Johnny G. Plate. Thumbnail itu berkaitan dengan dua situasi yang berbeda. Pertama, foto tersebut digunakan sebagai pelengkap judul berita Radar Bromo (Jawa Pos Group). Yakni, KPK Geledah Dua Rumah Anak Hasan Aminuddin di Kraksaan, Probolinggo. Saat itu tim KPK menggeledah rumah Zulmi Noor Hasani, anak kedua Hasan Aminuddin, di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidomukti, Kraksaan.(s.id/OTTBupati). Kedua, foto penampakan koper berisi uang itu juga kasus berbeda. LKBN Antara menyebut foto itu adalah bukti korupsi bansos Covid-19 yang dilakukan pejabat Kemensos. Foto tersebut terbit pada Desember 2020 (s.id/OTTBansos). Di sisi lain, isi berita itu membacakan proses penggeledahan KPK ke rumah pribadi Plate. Berita itu tidak menyebutkan bahwa KPK menemukan 10 koper berisi uang triliunan rupiah. Petugas hanya mengamankan barang bukti elektronik (s.id/GeledahRumah).&nbsp;(zam/c18/jun) FAKTA Foto yang ditampilkan merupakan gabungan foto penggeledahan di Probolinggo dan foto barang bukti korupsi bansos Covid-19 pada 2020.

Kasus korupsi base transceiver station (BTS) di Kemenkominfo terus digoreng oleh produsen hoax. Kali ini, mereka memproduksi narasi hoaks.

Narasikan Korupsi BTS Menkominfo Johnny G. Plate dengan Foto Lawas Penggeledahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/hoaks-puan-maharani-2674972791.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkara&nbsp;korupsi base transceiver station (BTS) Kominfo terus digoreng produsen hoax. Kali ini, mereka menyeret nama Puan Maharani dan suaminya. Katanya, KPK menyita semua aset milik suami Puan Maharani. &rsquo;&rsquo;KPK SITA SEMUA ASET SUAMI PUAN MAHARANI, DIDUGA TERLIBAT KASUS BTS KOMINFO,&rsquo;&rsquo; tulis akun Facebook T8pol kemarin (30/5). Polanya sama, menyertakan gambar thumbnail yang menampilkan penyitaan aset dan seseorang berompi oranye. &rsquo;&rsquo;Bos besar Plate diseret. KPK sita semua aset milik suami puan Maharani,&rsquo;&rsquo; bunyi keterangan thumbnail gambar. Video berdurasi 8 menit 16 detik itu memperlihatkan gabungan video yang sama-sama membacakan narasi berita (s.id/KPKSitaAset). Secara kasatmata, gambar thumbnail itu jelas rekayasa dari dua gambar berbeda. Pertama, soal pria berompi oranye itu tidak ada kaitannya dengan klaim akun tersebut. Pria itu juga bukan suami Puan Maharani. Dari hasil penelusuran, pria itu adalah mantan Panglima GAM Izil Azhar yang sudah menjadi buron selama empat tahun. Penempatan fotonya juga direkayasa dengan cara mirror. Berita yang terbit pada 25 Januari 2023 itu menyebut Izil Azhar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus gratifikasi yang turut melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, Izil Azhar merupakan orang kepercayaan Irwandi Yusuf. Izil menjadi perantara penerima uang korupsi Irwandi Yusuf (s.id/BukanSuamiPuan). Sementara pada foto kedua itu KPK menyita rumah pribadi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta, pada 2021. Penyidik menyita rumah tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster alias benur tersebut (s.id/AsetStafsusKKP). Dalam narasi berita, narator hanya membacakan berita portal Bisnis.com. Berita itu menjelaskan video viral yang berasal dari medsos. Video itu menyebut suami Puan terlibat kasus BTS dan Kejagung tengah melakukan pendalaman atas dugaan tersebut.&nbsp;(zam/c7/jun) FAKTA Foto pada thumbnail itu terkait mantan Panglima GAM Izil Azhar dan penyitaan di rumah staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Perkara korupsi base transceiver station (BTS) Kominfo terus digoreng produsen hoax. Kali ini, mereka menyeret nama Puan Maharani dan suami.

Rekayasa Foto Puan Maharani, Dihubungkan dengan Kasus BTS Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Menkoinfo-Johnny-G-Plate-Di-Periksa-Kejagung-Fedrik-Tarigan-19.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan usai diperiksa di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur ba" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan usai diperiksa di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sesuai janjinya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (14/2). Dia memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus). Mereka memeriksa Plate dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Bakti) Kominfo tahun anggaran 2020–2022.  Plate yang juga Sekjen DPP Partai Nasdem tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.00. Oleh penyidik, Plate diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menkominfo. Berdasar pantauan Jawa Pos, Plate keluar dan memberikan keterangan kepada awak media sekitar pukul 18.00. Kepada Kejagung, dia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa hadir pada pemanggilan sebelumnya.  Plate menyatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk terkait dengan kasus dugaan korupsi Bakti Kominfo. ”Saya telah memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejaksaan Agung,” ungkap dia. Meski tidak diperinci, secara keseluruhan ada 51 pertanyaan yang diajukan penyidik. Plate memastikan bahwa seluruh pertanyaan itu dijawab dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan.  Menurut Plate, keterangan yang dia sampaikan lebih banyak soal tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Menkominfo. Dia memastikan bakal kembali hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik apabila dibutuhkan. Dia berharap proses hukum yang tengah berlangsung dapat berjalan dengan baik. Namun, Plate tidak bersedia menjawab pertanyaan awak media tentang pemeriksaan adiknya, Gregorius Alex Plate, dalam kasus yang sama.  Menurut Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Kuntadi, pihaknya masih terus mendalami keterkaitan antara Gregorius dan Kemenkominfo. Sebab, yang bersangkutan tidak ada dalam struktur di Bakti Kominfo.  Kuntadi mengakui, Gregorius sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik. ”Namun, memang masih sebagai saksi dan masih kami dalami,” imbuhnya. Kepada Plate, lanjut dia, penyidik meminta keterangan terkait dengan pertanggungjawabannya sebagai pengguna anggaran.  ”Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan, pengendalian kegiatan BLU (badan layanan umum, Red) yang berada di bawah tanggung jawabnya,” beber dia. Sesuai keterangan Plate, penyidik juga mendalami pelaksanaan fungsi dan tugas Menkominfo.  Penyidik menilai, hal itu penting untuk didalami lantaran Plate juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengevaluasi serta mengawasi penggunaan anggaran Kementerian Kominfo.

Penuhi Janji ke Kejagung, tapi Plate Tak Merespons soal Kasus Adiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Johnny-Usai-Pemeriksaan-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui dirinya diperiksa tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait tugas pokok dan fungsinya terhadap BLU Bakti. Menurut Johnny, BLU BAKTI merupakan organisasi non eselon di Kemenkominfo.  Johnny memastikan, dirinya menghormati sikap Kejagung yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022.  "Sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai Menkominfo RI, saya sangat menaati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung," kata Johnny di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (14/2).  Johnny menyatakan, BLU Bakti memang berada di bawah kementerian yang dipimpinnya. Namun, BLU Bakti yang saat ini menghadapi permasalahan hukum, merupakan organisasi non eselon di Kemenkominfo.  Meski BLU Bakti adalah organisasi noneselon, sebagai pimpinan di Kominfo, Johnny Plate memastikan bertanggung jawab. Karena itu, dirinya memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi.  "Terhadap pertanyaan-pertanyaan penyidik, saya jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan saya sebagai Menkominfo," tegas Johnny.  Johnny pun mengakui, dirinya meminta penjadwalan ulang kepada Kejagung. Karena pada pemanggilan pemeriksaan, Kamis (9/2) lalu, Johnny harus menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Medan, Sumatera Utara.  "Tanggal 8 dan 9 saya berada di Medan dalam rangka konferensi hari pers nasional," ujar Johnny.  Perkara kasus korupsi ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.  Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment.  Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Korupsi BTS, Johnny Plate Nyatakan Siap Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menkominfo-PKS-BAKTI-dan-Mitra-25-Jan-AYH-4.jpeg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/1). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/1). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022. Pemeriksaan terhadap Jhonny Plate akan dilakukan, pada Kamis (9/2) besok. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengakui, telah mengirimkan surat untuk memeriksa Jhonny G. Plate sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangannya dianggap penting untuk menyelesaikan proses penyidikan. &ldquo;Rencana, Kamis kami akan panggil Menteri (Kominfo). Surat sudah dilayangkan kemarin,&rdquo; kata Kuntadi kepada wartawan, Rabu (8/2). Kuntadi menjelaskan, pemanggilan Jhonny G. Plate ke Gedung hanya untuk mendalami sejauh mana pelaksaan ini (BTS) dan bagaimana pelaksanaanya. Asisten Umum Jaksa Agung ini mengatakan, pihaknya juga akan melakukan konfirmasi terkait proyek BTS ke Plate. Meski surat pemeriksaan sudah dilayangkan oleh pihak Kejagung, Kuntadi mengungkapkan sampai saat ini pihak dari Menkominfo belum menkonfirmasi kedatangan. &ldquo;Belum ada komunikasi (kedatangan),&rdquo; papar Kuntadi. Sebagaimana diketahui, perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment. Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan Agung (Kejagung) Akan Periksa Menkominfo Jhonny G. Plate Terkait Kasus BTS 4G sebagai saksi.

Kejagung Akan Periksa Menkominfo Johnny G. Plate Terkait Kasus BTS 4G

kasus bts

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus bts