<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk Robert Tantular. Dalam putusannya, MA memberikan vonis hukuman nihil pada Robert karena pidananya melebihi 20 tahun.  "Meski pemohon PK atau terpidana tetap dipersalahkan, akan tetapi pemohon PK atau terpidana tidak dijatuhi pidana atau dipidana nihil," ujar Andi Samsan Nganro, Jumat (19/6) dikutip dari ANTARA.  Andi menjelaskan, permohonan PK Robert Tantular dikabulkan dengan membatalkan putusan yang dimohonkan PK. Kemudian majelis hakim PK pada Mahkamah Agung mengadili kembali dan menyatakan Robert Tantular terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).  Untuk diketahui, Robert Tantular sudah bebas bersyarat setelah hanya menjalani pidana penjara sekitar 10 tahun. Padahal sebelumnya divonis 21 tahun penjara atas kasus perbankan dan pencucian uang.  Dalam kasus ini, Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp 6,7 triliun pada 2008, meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen. Padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.  Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut, karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP, yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.  Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.

MA Vonis Nihil Robert Tantular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) saat ini mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, nasabah  Jiwasraya menolak terhadap pembentukkan Pansus tersebut karena trauma pada kasus Bank Century yang hingga kini tidak menemui kejelasan.  Salah satu nasabah Jiwasraya, Budi Setiyono menolak pembentukkan Pansus. Karena trauma dengan kasus Bank Century yang menelantarkan kepentingan nasabah, dan banyak nasabah yang tidak dibayar.  “Kita sih inginnya orientasi penyelesaian nasabah kepada pengembalian uang kita. Ini kan mau dibentuk pansus, kita malah khawatir seberapa efektif mengembalikan uang nasabah,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (13/1).  Pembentukkan Pansus Jiwasraya, kata dia, sudah seharusnya jajaran DPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal upaya penyelamatan Jiwasraya. Bukan malah menjadikan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 13,7 triliun ini sebagai komoditas politik.  “Percuma pansusnya dibentuk, kita lihat dulu di kasus century pengembalian uang nasabah ngga sepenuhnya kembali. Ini khawatir hanya gardu politik. Apapun penanganan kasus ini jangan sampai hilang fokus. Ribut politiknya. Tapi masalah penegangan hukum ditindak,” tuturnya.  Sementara, mengenai dirinya enggan menyebutkan jumlah klaim sebagai pemegang polis nasabah Jiwasraya. Dirinya hanya meminta agar pemerintah dan Jiwasraya berkomitmen untuk mengembalikan dana nasabah secara penuh. “Kalau itu, tidak perlu disebutkan lah,” ucapnya.  Sebagai informasi, saat ini Kejaksaan Agung masih menyidik dugaan korupsi Jiwasraya yang terjadi pada periode 2013-2017. Untuk mengusut kasus ini, Kejaksaan Agung pun telah menggadeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami 5.000 transaksi yang dilakukan manajemen sejak 2009 - 2018.  Dan untuk membongkar kasus ini, jajaran Kejaksaan Agung juga telah melakukan pencekalan mulai dari: Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan, Hary Prasetyo; Mantan Direksi Pemasaran, De Yong Adrian; General Manager Keuangan dan Produksi Jiwasraya; Syahmirwan; Mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya, Agustin Widhiastuti; Pegawai Jiwasraya, Mohammad Rommy.  Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga membidik sejumlah pelaku pasar modal yakni Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang ditengarai turut memiliki andil besar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Berkaca Kasus Century, Nasabah Cemaskan Pembentukan Pansus Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-dugaan-jaksa-senior-dikriminalisasi-jokowi-diminta-lakukan-ini_m_.jpg" alt="Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung M Prasetyo diminta mematuhi putusan mengabulkan gugatan Chuck dan memerintahkan Kejagung membatalkan surat keputusan tentang pencopotan ahli pemulihan aset itu dari jabatan Kajati Maluku." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung M Prasetyo diminta mematuhi putusan mengabulkan gugatan Chuck dan memerintahkan Kejagung membatalkan surat keputusan tentang pencopotan ahli pemulihan aset itu dari jabatan Kajati Maluku.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buron ke-346 selama dua tahun terakhir. Buron yang ditangkap kali ini adalah Stefanus Farok Nurtjahja, terpidana kasus Bank Century.  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri menerangkan, Stefanus diamankan pada Selasa sore (29/10). Penangkapan dilakukan tim gabungan intelijen dari Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam Program Tangkap Buronan (Tabur).  Tim intelijen gabungan Program Tabur, lanjut Mukri, menerima informasi keberadaan Stefanus di sebuah rumah makan pada Selasa sore. ”Stefanus diamankan di sebuah rumah makan di kawasan Jakarta sekitar pukul 17.00 tanpa ada perlawanan,” jelas Mukri kemarin pagi (30/10).  Stefanus dinyatakan bersalah berdasar Putusan MA Nomor 535 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 14 Juli 2014. Bersama dua terdakwa lain, Raden Mas Johanes Sarwono dan Umar Muchsin, Stefanus terbukti menerima uang Rp 1,1 miliar dari Toto Kuntjoro. Mukri menerangkan, uang miliaran rupiah itu disalurkan melalui Toto dari Robert Tantular.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)  Sebelumnya, sesuai putusan MA tersebut, dijelaskan bahwa Stefanus merupakan direktur utama PT Nusa Utama Sentosa (NUS). Dalam kasus itu, dia selaku pengurus di perusahaan tersebut menerima uang dari <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/12/2018/bebas-lebih-awal-robert-tantular-dicekal-ke-luar-negeri/">Robert</a> sebagai usaha penggelapan dana nasabah Century.  Stefanus dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dalam putusan tahun 2014 itu. Dengan denda mencapai Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan. Sebelum dieksekusi, Mukri menjelaskan, Stefanus melarikan diri dan baru tertangkap setelah kurang lebih lima tahun buron.

Buron 5 Tahun Kasus Century Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Muliaman-Hadad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad telah dimintai keterangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pemberiaan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century.  Muliaman mengaku dirinya dikonfirmasi oleh tim penyelidik KPK seputar pertanyaan yang sama dengan pemeriksaan sebelum-sebelumnya.  "Masih soal pemeriksaan yang sama, kalau ada perubahan atau tidak ya biar cepat selesai. Ya banyak (pertanyaan) kan tebal dokumennya," kata Muliaman di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/5).  Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah enggan membeberkan secara rinci soal mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut. Febri mengaku, penyidik hanya mendalami kasus korupsi Bank Century.  "Tadi saya cek ke tim ada kebutuhan permintaan keterangan (terkait kasus Century). Kalau didalami terkait apa, belum bisa saya sampaikan karena masih dalam proses penyelidikan," ucap Febri.  Febri menuturkan, pihaknya telah meminta keterangan terhadap 36 saksi terkait dengan kasus korupsi Bank Century. Mereka berasal dari unsur pejabat BI, LPS, dan pihak swasta.  "Nanti tentu kami akan mempelajari lebih lanjut dari pemeriksaan dan dokumen lain dalam dugaan tindak pidana korupsi Century," ungkap Febri.  Penyidik KPK telah meminta keterangan mantan Wakil Presiden Boediono, Komisaris Bank Mandiri Hartadi Agus Sarwono, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.  Selain itu, penyidik KPK juga telah meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya di LP Sukamiskin. KPK saat ini tengah melakukan pengembangan kasus ini berdasarkan putusan sidang Budi Mulya.  Dalam putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung, Budi sudah divonis 15 tahun penjara dan disebut melakukan korupsi bersama-sama di antaranya dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah.  Kemudian, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.  Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular dan Hermanus Hasan, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.  &nbsp;

Kembali Telisik Kasus Century, KPK Panggil Dubes Swiss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-heran-eks-bos-century-dapat-pembebasan-bersyarat-korupsinya-besar_m_.jpg" alt="Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018." width="100%">
<figcaption>Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century, Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara. Robert tidak lagi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang sejak&nbsp;Juli 2018. Pengusaha yang divonis penjara total 21 tahun sejak 2008 itu mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi akan adanya fenomena ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta pada pihak Dirjen Pemasyarakatan dan Kemenkumham untuk lebih ketat dalam memberikan rekomendasi PB. "Dirjen pemasyarakatan dan kemenkumaham, bukannya kita mau balas dendam. Tapi khusus untuk narapidana misal kekerasan terhadap anak, perempuan, korupsi atau narkoba itu harus ketat pemberiannya (pembebasan bersyarat)," kata Syarif, di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (19/12). Dia menuturkan ketat yang dimaksud adalah mengenai pembebasan bersyarat atau remisi. Sebab, banyak terpidana yang mendapatkan remisi hari raya keagamaan tiap tahun, yang pada akhirnya membuat hukuman terpidana makin berkurang. "Kan kita percuma juga kalo misal sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun, tapi 17 agustus dapat natal dapat lebaran dapat galungan dapat, ya untuk keagamaan saja banyak sekali ini ya dan pembebasan bersyarat ini haruslah diatur," imbuhnya. Adapun di KPK, potongan hukuman atau bebas bersyarat hanya berlaku untuk terpidana yang berstatus Justice Collaborator (JC)."Kalo kami di KPK selalu, statusnya JC ya kita harus memberikan apresiasi karena buka kasus yang lebih besar. Tapi kalo kaya Robert Tantular bukan JC dia bahkan mempersulit banget dulu, dan kerugian negara besar sekali," jelasnya. Oleh karena itu, dia meminta Kemenkumham untuk bisa menjelaskan fenomena perihal pembebasan bersyarat ini. "Jadi kalo tiba-tiba dihukum 21 tahun tapi hanya menjalani setengahnya. Tolong tanyakan pada Kemenkumham," pungkasnya.

KPK Heran Eks Bos Century Dapat Pembebasan Bersyarat, Korupsinya Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-jam-diperiksa-kpk-apa-kata-boediono-soal-kasus-century_m_-scaled.jpg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden Boediono enggan berbicara banyak terkait penyelidikan kasus korupsi Bank Century, Kamis (15/11). Usai diperiksa KPK selama sekitar 3 jam, Boediono irit bicara. Dia mengatakan biar KPK yang menjelaskan secara detail mengenai pemeriksaannya hari ini. "Saya tidak akan berikan statement karena saya percaya bahwa nanti lebih baik KPK yang memberikannya," kata Boediono usia menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11). Secara terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, kehadiran Boediono dimintai keterangan terkait kasus Bank Century. "Ada kebutuhan permintaan keterangan terkait kasus Century. Tentu masih terkait dengan fakta-fakta yang muncul terkait persidangan dengan terdakwa Budi Mulya (mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa) atau hal lain yang diperlukan dan relevan," ujar Febri. Kendati demikian, Febri enggan menjelaskan secara rinci keterangan apa saja yang digali dari Boediono. "Saya tidak bisa sampaikan lebih jauh karena prosesnya masih penyelidikan," ucapnya. Menurut Febri, hingga saat ini KPK sudah memintai keterangan kepada 21 orang perihal Bank Century. Mereka yang dipanggil merupakan unsur dari Bank Indonesia (BI), kementerian, hingga swasta. Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Keduanya dipanggil pada Selasa (13/11). KPK juga dalam beberapa minggu ke depan akan memanggil pihak lainnya untuk dimintai keterangan terkait Bank Century.

3 Jam Diperiksa KPK, Apa Kata Boediono soal Kasus Century?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-boediono-tersangka-century-pengamat-pengadilan-lebihi-batas_m_204643.jpeg" alt="Mantan Gubernur BI Boediono" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur BI Boediono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi divestasi Bank Century terus mengudang kritik. Perintah itu dinilai melebihi batasan kewenangan pengadilan. "Memang tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan praperadilan, tetapi terhadap putusan yang melebihi kewenangan, itu tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Bahkan bisa diajukan peninjauan kembali (PK)," kata Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, Minggu (15/4). Dalam putusan praperadilan tersebut, hakim mengabulkan sebagian permohonan gugatan LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) atas penanganan kasus Century di KPK. Hakim dalam putusannya memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan Century dan menetapkan tersangka baru. Menurut Fickar, putusan tersebut terdapat ketidakjelasan, lantaran didasari oleh kewenangan atributif yang menjadi keanehan ketika hakim memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Century. "Terdapat dua keanehan, yakni meminta menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204254/pasrah-boediono-bangga-bisa-selamatkan-indonesia-dari-krisis-ekonomi" target="_blank">Boediono</a> dan kawan-kawan sebagai tersangka, dan jika KPK tidak menyanggupi maka akan menyerahkan kepada kepolisian atau kejaksaan," ujar Fickar. Oleh karena itu, Fickar menganggap dua amar putusan tersebut telah melampaui batas kewenangan peradilan. "Ini jelas dan terang telah melampaui batas kewenangan lembaga praperadilan," pungkasnya.

Minta Boediono Tersangka Century, Pengamat: Pengadilan Lebihi Batas